Temuan tersebut menunjukkan Demokrat menjadi salah satu partai yang mengalami progres cukup signifikan menjelang Pemilu 2029. Peneliti ARCI, Baihaki Sirajt, mengatakan peningkatan elektoral Demokrat terlihat dalam periode survei sejak September 2025 hingga Agustus 2026.

“Survei kami menunjukkan progres signifikan Demokrat selama satu tahun terakhir sejak September 2025 hingga Agustus 2026. Peningkatan elektoral mencapai 5 persen,” kata Baihaki, saat memaparkan hasil survei di Surabaya, Kamis, 3 September 2026.

Baihaki mengatakan peningkatan elektoral Demokrat tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Penguatan paling signifikan terlihat di kawasan Mataraman. Demokrat juga mengalami peningkatan di wilayah Tapal Kuda dan kawasan Arek, meski kenaikannya tidak sebesar di Mataraman.

Sebaliknya, Demokrat masih menghadapi tantangan di kawasan Pantura. Sementara di Madura, elektabilitas partai tersebut cenderung stagnan. “Di Mataraman menguat sangat signifikan, lalu di wilayah Tapal Kuda, Arek ada progres meskipun kecil. Namun, di Pantura terus melemah, kalau di wilayah Madura stagnan,” ujar Baihaki.

Temuan ini sekaligus menunjukkan pekerjaan rumah Demokrat Jatim belum selesai. Kenaikan elektoral secara provinsi perlu diikuti dengan penguatan basis suara di wilayah yang masih lemah agar tren tersebut dapat dipertahankan hingga Pemilu 2029.

Menurut Baihaki, salah satu faktor yang turut mendorong peningkatan elektabilitas Demokrat adalah perubahan susunan kepengurusan DPD Demokrat Jawa Timur pada 2025. Perubahan tersebut dinilai membuat aktivitas partai di tingkat daerah menjadi lebih terlihat, terutama melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Tentu adanya perombakan pada susunan kepengurusan DPD Demokrat Jatim pada tahun 2025 memberi dampak, sehingga Demokrat ini lebih hidup dengan berbagai program langsung ke masyarakat,” katanya.

Selain faktor organisasi, Baihaki menilai terdapat efek elektoral dari figur Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak. AHY dinilai mendapatkan coattail effect dari posisinya sebagai salah satu menteri di pemerintahan, sementara elektabilitas Emil Dardak sebagai figur politik di Jawa Timur juga disebut mengalami peningkatan.

“Tentu yang juga sangat berdampak pada elektoral Demokrat ialah coattail effect dari AHY sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik. Selain itu, elektoral terhadap Emil Dardak juga meningkat di Jatim,” ujar Baihaki.

Baihaki mengatakan peningkatan pengenalan publik terhadap Emil Dardak juga menjadi salah satu modal politik Demokrat menuju Pemilu 2029. Menurut dia, pada Pemilu 2024 masih banyak masyarakat Jawa Timur yang belum mengetahui posisi Emil sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim.

Kondisi tersebut disebut berubah cukup signifikan dalam survei terbaru. “Saat ini sudah 98,7 persen responden mengetahui bahwa Emil Dardak adalah Ketua Demokrat Jatim,” kata Baihaki.

Tingkat pengenalan yang tinggi tersebut, lanjut dia, menjadi bekal bagi Demokrat untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
Sebab, selain elektabilitas partai, tren elektoral personal Emil Dardak juga disebut terus meningkat di Jawa Timur.

Dengan tren elektoral yang menunjukkan peningkatan, Baihaki menilai Demokrat memiliki peluang untuk memperbesar perolehan kursinya pada Pemilu 2029. Namun, peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan partai mempertahankan momentum hingga kontestasi berikutnya. “Kuncinya Demokrat harus konsisten. Apa yang sudah berjalan baik saat ini harus terus dijalankan agar perolehan suara partai di 2029 bisa bangkit kembali,” jelasnya.

Artinya, kenaikan elektabilitas dari 7,1 persen menjadi 12,5 persen belum bisa dianggap sebagai hasil akhir. Demokrat masih memiliki waktu untuk memperkuat mesin partai, memperluas basis pemilih, sekaligus mengatasi penurunan elektoral di kawasan Pantura dan stagnasi di Madura.

Dalam survei ARCI, Demokrat saat ini berada di posisi yang sama dengan Golkar dengan elektabilitas 12,5 persen. Partai Gerindra masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur, yakni 16,3 persen. Posisi berikutnya ditempati PKB dengan 15,1 persen dan PDI Perjuangan (PDIP) 13,7 persen.

Berikut elektabilitas partai politik dalam survei ARCI, di mana elektabilitas Partai Gerindra 16,3%, PKB 15,1%, PDIP 13,7%, Golkar 12,5%, Demokrat 12,5%, PSI 5,1%, PAN 4,2%, NasDem 4,1%, PKS 4,1%, PPP 1,5%, Perindo 1,1%, dan partai lainnya 3,5%. Lalu yang tidak tahu/tidak menjawab 6,3%.

Survei ARCI tersebut dilakukan pada 18–28 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di Jawa Timur. Survei menggunakan metode stratified random sampling, dengan margin of error sekitar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Festival layang-layang yang digelar pada 29–30 Agustus 2026 di Southside Long Beach, Pakuwon City, Surabaya, tersebut menghadirkan beragam bentuk layang-layang dan menarik masyarakat dalam jumlah besar.

Di tengah kemeriahan kegiatan, PLN UIT JBM menyiagakan personel untuk melakukan pemantauan di sekitar lokasi festival. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas menerbangkan layang-layang tetap berada pada jarak aman dari jaringan listrik.

Pemantauan juga menjadi bagian dari mitigasi terhadap potensi layang-layang atau tali yang bergerak mendekati hingga tersangkut pada jaringan kelistrikan. Kehadiran personel PLN di lokasi bukan untuk membatasi aktivitas peserta, melainkan mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi.

Dengan pemantauan secara langsung, petugas dapat mengambil langkah apabila terdapat layang-layang yang bergerak mendekati area jaringan listrik.

General Manager PLN UIT JBM Ika Sudarmaja mengatakan, kesiapsiagaan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN untuk memastikan masyarakat dapat menikmati festival dengan aman dan nyaman. “PLN hadir bukan untuk membatasi keseruan bermain layang-layang, tetapi memastikan keseruannya tetap aman dengan menjaga layang-layang dan jaringan listrik tetap berjarak. Kami ingin seluruh peserta dan masyarakat dapat menikmati Surabaya Kite Festival dengan aman, nyaman, dan penuh suka cita,” kata Ika, Kamis, 3 September 2026.

Menurut Ika, aktivitas menerbangkan layang-layang di sekitar jaringan listrik memiliki risiko keselamatan apabila layang-layang maupun talinya mendekati atau menyentuh jaringan. Selain dapat mengganggu keandalan sistem kelistrikan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan penerbang layang-layang dan masyarakat yang berada di sekitarnya.

Karena itu, PLN mengimbau peserta festival maupun masyarakat yang bermain layang-layang untuk memperhatikan lingkungan sekitar sebelum menerbangkan layang-layang. Jarak aman dari jaringan listrik perlu menjadi perhatian utama. Masyarakat juga diminta tidak menggunakan tali berbahan kawat atau material lain yang dapat menghantarkan listrik.

Ika juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil sendiri layang-layang yang tersangkut pada jaringan listrik. “Kami mengimbau seluruh peserta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga jarak aman dari jaringan listrik saat menerbangkan layang-layang. Hindari penggunaan layang-layang bertali kawat atau material yang dapat menghantarkan listrik, dan jangan mengambil sendiri layang-layang yang tersangkut di jaringan,” jelas Ika.

Jika menemukan layang-layang yang tersangkut pada jaringan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada PLN agar penanganan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi.B“Apabila menemukan kondisi tersebut, segera laporkan kepada PLN agar dapat ditangani oleh petugas yang berkompeten,” lanjutnya.

Kesiapsiagaan PLN selama Surabaya Kite Festival 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi keselamatan ketenagalistrikan kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi semakin relevan menjelang Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September.

PLN tidak hanya dituntut menjaga keandalan infrastruktur dan kontinuitas pasokan listrik, tetapi juga memastikan masyarakat memahami berbagai potensi bahaya yang dapat muncul akibat aktivitas di sekitar jaringan kelistrikan. Festival layang-layang menjadi salah satu contoh aktivitas masyarakat yang membutuhkan perhatian terhadap keselamatan karena layang-layang dapat terbawa angin dan bergerak di luar area yang telah diperkirakan.

Karena itu, keselamatan perlu menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara kegiatan, peserta, masyarakat dan PLN. Melalui koordinasi dan pemantauan di lapangan, PLN UIT JBM berharap kegiatan festival layang-layang dapat berlangsung meriah tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Sinergi antara PLN, penyelenggara, peserta dan masyarakat juga menjadi kunci untuk mencegah gangguan jaringan sekaligus menghindari risiko kecelakaan akibat kontak dengan jaringan listrik.
PLN UIT JBM menegaskan akan terus memperkuat langkah preventif, koordinasi dan edukasi mengenai keselamatan ketenagalistrikan.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan jaringan sekaligus memastikan listrik dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat secara aman. Dengan kesadaran dan kewaspadaan bersama, festival layang-layang tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kreativitas dan tradisi, tetapi juga dapat menjadi momentum membangun budaya keselamatan ketenagalistrikan di tengah masyarakat.

Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” yang digelar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (2/9/2026). Forum yang dihadiri sekitar 150 peserta itu secara khusus membahas sektor pendidikan.

Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari penggiat dan pemerhati pendidikan, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa hingga pemangku kebijakan. Beragam persoalan disampaikan secara langsung kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, mulai dari akses beasiswa, sarana dan prasarana sekolah, pengawasan pelajar di luar sekolah pada jam efektif belajar, keamanan sekolah, rencana regrouping sekolah, hingga pendidikan inklusif dan masa depan anak penyandang disabilitas.

Bupati Ipuk mengatakan forum tersebut menjadi salah satu cara pemerintah daerah menyerap persoalan secara langsung dari masyarakat. “PR kita masih banyak. Karena itu, kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat. Apa yang disampaikan di forum ini akan menjadi bahan untuk perbaikan program-program pendidikan ke depan,” kata Ipuk.

Regrouping sekolah harus perhatikan siswa
Salah satu persoalan yang dibahas adalah rencana regrouping SDN 1 Singonegaran. Ahmad Radiansyah, salah seorang wali murid, menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak psikologis yang mungkin dialami anak apabila harus berpindah sekolah akibat kebijakan tersebut.

Ipuk menjelaskan, rencana regrouping tersebut masih dalam kajian. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan pengembangan RSUD Blambangan serta kondisi dan ketersediaan tenaga pendidik di Banyuwangi. Namun, apabila regrouping benar-benar dilakukan, Pemkab Banyuwangi memastikan kepentingan siswa dan kenyamanan proses belajar tetap menjadi perhatian.

“Kalau nanti memang ada regrouping, kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua memilih sekolah yang akan dituju. Kami juga memastikan ada pendampingan dari guru selama proses adaptasi pindah sekolah. Yang terpenting, siswa tetap nyaman dan aman dalam belajar,” tegas Ipuk.

Persoalan lain disampaikan Catur Bagus, pendidik dari SMPN 1 Singojuruh. Ia menyoroti masih ditemukannya pelajar yang berada di luar lingkungan sekolah ketika jam efektif belajar berlangsung. Menurut Catur, keterbatasan tenaga menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan terhadap siswa.

Karena itu, ia mengusulkan penguatan operasi penertiban terpadu melalui program Patroli Kasih Sayang dengan melibatkan Satpol PP, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Catur juga mengusulkan adanya regulasi atau imbauan kepada pelaku usaha agar tidak melayani pelajar yang berada di luar sekolah selama jam efektif belajar.

Usulan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap siswa, sekaligus membangun keterlibatan lingkungan sekitar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman.

Sarana sekolah hingga keamanan jadi keluhan
Persoalan fasilitas pendidikan juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut. Numira Ida, guru Bahasa Inggris dari MI Al Hikmah, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, mengungkapkan kondisi sejumlah fasilitas belajar di sekolahnya.

“Kursi dan bangku di sekolah kami sudah banyak yang keropos. Mohon mendapat perhatian. Selain itu, kami juga siap mengabdi untuk Banyuwangi dengan keterampilan yang kami miliki,” tuturnya.

Ipuk merespons langsung aspirasi tersebut dan meminta agar kondisi sarana prasarana sekolah kembali diperiksa. "Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” jawab Ipuk.

Aspirasi serupa disampaikan Nining, Ketua Paguyuban SDN 5 Tapanrejo, Kecamatan Muncar. Ia mengungkapkan persoalan keamanan sekolah yang lokasinya relatif jauh dari permukiman. Kondisi tersebut membuat sekolah beberapa kali mengalami pencurian.

Persoalan keamanan sekolah pun menjadi bagian penting dari pembahasan karena lingkungan belajar yang aman merupakan salah satu unsur yang mendukung proses pendidikan. Salah satu isu yang paling menyentuh dalam forum tersebut datang dari Didik, orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas.

Ia bercerita, sejak duduk di bangku SMP, putrinya telah mendapatkan pendampingan dari para guru. Dukungan tersebut membantu sang anak melanjutkan pendidikan hingga SMAN 1 Glagah. Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih ada kekhawatiran mengenai masa depan anaknya setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Didik mempertanyakan peluang yang tersedia bagi anak penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan maupun mendapatkan pekerjaan setelah lulus SMA. Pertanyaan tersebut membuka persoalan yang lebih luas dalam pendidikan inklusif. Akses pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kesempatan bersekolah, tetapi juga bagaimana mereka memiliki ruang untuk berkembang dan mandiri setelah menyelesaikan pendidikan formal.

Menanggapi hal tersebut, Ipuk meminta orang tua tetap optimistis terhadap masa depan anak-anak mereka. Menurut dia, pemerintah daerah berupaya membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas, baik melalui akses pendidikan maupun kesempatan di dunia kerja. “Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi,” kata Ipuk.

Ia juga mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan, termasuk beasiswa, tetap terbuka bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan prestasi. Ipuk menegaskan, pendidikan merupakan salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan. Karena itu, persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembangunan sarana fisik sekolah. Akses terhadap pendidikan, kualitas pembelajaran, keamanan siswa, fasilitas sekolah, pendidikan inklusif hingga peluang setelah lulus menjadi bagian yang saling berkaitan.

Berbagai aspirasi yang muncul dalam forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” tersebut telah dicatat dan akan ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pendidikan. Ipuk memastikan forum dialog dengan masyarakat tidak berhenti sebagai ruang menyampaikan keluhan.

“Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.

Temuan itu menjadi salah satu hasil riset Evidence-Based Policy yang dilakukan Yayasan Generasi Inovatif Tunas Unggul (YAGITU) mengenai pola konsumsi masyarakat Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jatim, Kamis, 3 September 2026.

Riset tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kajian, tetapi dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat.

Sekretaris YAGITU, Nuryadi, mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian adalah masih adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai dampak konsumsi gula berlebihan. "Dari hasil yang kita dapat, pertama ternyata masih banyak orang yang ada gap pengetahuan terkait dampak mengonsumsi gula. Masih ada gap itu, ada gap pengetahuan," kata Nuryadi, seusai menyerahkan hasil riset kepada BRIDA Jatim.

Menurut Nuryadi, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena konsumsi gula masyarakat banyak berasal dari minuman olahan yang dibeli di warung kopi, kedai kopi maupun kafe. "Yang kedua, ternyata konsumsi gula ini paling banyak didapat melalui minuman olahan yang biasanya diminum lewat kafe atau warung," katanya.

Kondisi tersebut, kata dia, menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, pertumbuhan kedai kopi dan kafe menjadi bagian dari geliat ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, perubahan pola konsumsi yang menyertainya perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan.

"Ini juga jadi tantangan karena di sisi lain meningkatkan ekonomi, tapi di sisi lain juga ada dampak kesehatan untuk pengonsumsinya," ujar Nuryadi.

Besarnya perubahan tersebut terlihat dari pertumbuhan kedai kopi di kawasan Surabaya dan Sidoarjo. Berdasarkan riset YAGITU, jumlah kedai kopi di dua wilayah tersebut pada 2025 disebut telah mendekati 12.000 unit. Jumlah itu mencakup warung kopi hingga kedai kopi dengan segmen menengah. "Di Surabaya, di Sidoarjo itu hampir 12.000 di 2025 ini. Itu mulai yang kelasnya warkop sampai yang kelasnya menengah," ungkap Nuryadi.

Penelitian YAGITU secara khusus menyasar masyarakat berusia di bawah 40 tahun. Karena itu, perubahan pola konsumsi kelompok Gen Z dan milenial menjadi salah satu perhatian dalam penelitian tersebut. "Yang kita lakukan penelitian ini memang yang umurnya di bawah 40 tahun. Jadi memang fokus kita di Gen Z dan milenial, anak-anak muda," katanya.

Nuryadi menilai perubahan tersebut membutuhkan respons kebijakan yang tidak sekadar membatasi aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai konsumen. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat informasi mengenai komposisi atau kandungan minuman yang dijual di kedai kopi dan kafe.

Menurut dia, informasi mengenai kandungan produk seharusnya tidak hanya menjadi perhatian pada makanan dan minuman dalam kemasan, tetapi juga dapat dikembangkan pada produk minuman yang diracik dan dijual langsung kepada konsumen. "Harapan kita sebenarnya dari sisi kami yang melakukan penelitian itu ada dampak, setiap regulasi yang keluar berdasarkan evidence-based. Jadi bukan karena suka atau tidak suka atau ada hal-hal lain," tegasnya.

YAGITU juga mendorong agar upaya mengurangi risiko konsumsi gula tidak hanya mengandalkan regulasi. Perubahan perilaku konsumen, menurut Nuryadi, perlu didukung dengan langkah sederhana yang dapat diterapkan di tempat konsumen membeli makanan dan minuman.

Salah satu gagasan yang dikemukakan adalah penyediaan air putih secara gratis bagi konsumen, terutama pada kedai yang menjual minuman dengan kandungan gula tinggi. "Misalnya untuk warung-warung atau coffee shop, yang menjual dengan grade kopinya yang paling tinggi, maka dia harus menyiapkan air mineral atau air putih. Jadi selalu harus ada dikasih air putih secara free," kata Nuryadi.

Selain itu, edukasi menjadi bagian penting dalam upaya mengubah pola konsumsi masyarakat. Menurut dia, masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat mengambil keputusan secara sadar mengenai makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari.

"Ini salah satu contohnya, ada potensi peningkatan jumlah warung dan coffee shop. Dampaknya ke pola penduduk bagaimana? Kalau ada dampak, bagaimana cara menanggulanginya? Ini yang kita coba cari solusinya," ujarnya.

Plt Kepala BRIDA Provinsi Jawa Timur, Lilik Pudjiastuti, menyambut baik hasil riset tersebut. Meski mengaku belum membaca keseluruhan hasil penelitian yang baru diserahkan, Lilik menilai kajian mengenai pola konsumsi masyarakat penting karena memiliki dampak yang luas. "Saya belum baca, saya belum baca ya. Tapi saya berharap banyak karena memang pola konsumsi itu, jika kita lihat, ada banyak dampaknya, baik positif maupun negatif," kata Lilik.

Menurut dia, perubahan pola konsumsi harus dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari ekonomi, kesehatan hingga pendidikan. Dari sisi ekonomi, misalnya, menjamurnya warung dan tempat nongkrong menjadi peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha. "Dengan banyaknya sekarang warung-warung nongkrong ini kan membuka peluang untuk melakukan usaha," ujarnya.

Namun, peluang ekonomi tersebut harus diimbangi dengan perhatian terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Lilik menilai edukasi perlu diberikan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang memproduksi dan menjual makanan maupun minuman. "Kita harus mengamati dari berbagai aspek. Khususnya satu, ekonomi," katanya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap produk makanan dan minuman juga perlu disesuaikan dengan karakter usaha. Untuk produk yang tidak masuk dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), misalnya, terdapat mekanisme perizinan seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). "Semua kita tahu ada Badan POM yang harus mengeluarkan izin, tetapi untuk makanan-makanan yang tidak sampai ke Badan POM, kan itu cukup PIRT. Maka harus ada," jelasnya.

Lilik mengatakan persoalan pola konsumsi tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuat aturan. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman mengenai kandungan dan dampak makanan atau minuman yang mereka konsumsi. Ia mencontohkan makanan yang populer di masyarakat seperti cireng dan cilok.

Menurutnya, konsumen tidak cukup hanya mempertimbangkan rasa, tetapi juga perlu mengetahui aspek kesehatan dari makanan yang dikonsumsi. "Contohnya, orang itu senang makan cireng, cilok, ataupun dengan saus-saus yang begini, senang, enak. Tetapi kita harus juga memberikan edukasi, baik kepada produsennya maupun kepada pembelinya," tuturnya.

Edukasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat membuat pilihan konsumsi yang lebih sehat tanpa harus menghilangkan peluang ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat. "Supaya makanan yang kita makan atau konsumsi setiap hari itu tetap memberikan kesehatan bagi kita, tidak memberikan dampak yang tidak baik," katanya.

BRIDA Jatim selanjutnya berencana menyampaikan hasil riset tersebut kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah itu dilakukan agar temuan dan rekomendasi penelitian dapat dibahas lebih lanjut dan, apabila relevan, diterjemahkan menjadi program atau kebijakan. "Hasil begini nanti dampaknya kita berikan kepada semua OPD agar mempunyai kebijakan atau nanti program kegiatannya untuk mengatasi permasalahan," ujar Lilik.

Ia menekankan, kebijakan yang nantinya disusun harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan kesehatan masyarakat. "Jadi mendukung ekonomi yang ada, tapi tetap mengatasi dampak yang ada," tegasnya.

Menurut Lilik, pola konsumsi masyarakat merupakan persoalan lintas sektor sehingga tidak tepat jika hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. BRIDA Jatim akan mengundang sejumlah OPD untuk membahas temuan tersebut dan melihat sektor-sektor yang berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Ia mencontohkan keterkaitan antara sektor pariwisata, UMKM dan pemberdayaan desa. Pertumbuhan wisata di desa, misalnya, turut mendorong aktivitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku UMKM. "Jangan hanya Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Dinas PMD, Pemberdayaan Desa. Karena sekarang wisata banyak di desa. Banyak Pokdarwis, kemudian UMKM," katanya.

"Nanti dari hasil inilah nantinya kita undang beberapa perangkat daerah yang terkait untuk bisa bersinergi," lanjut Lilik.

Perwakilan Asosiasi Industri Armytanti Hanum Kasmito mengapresiasi riset mengenai pola konsumsi masyarakat tersebut. Menurut dia, kajian semacam itu penting untuk mencari titik keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan dampak kesehatan.

"Riset terkait pola konsumsi ini sangat menarik untuk diimplementasikan karena dapat memberikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan dampak kesehatan mengingat PDRB Jawa Timur masih didorong oleh industri pengolahan makanan dan minuman," pungkasnya.

Dengan demikian, temuan riset YAGITU tidak semata-mata menempatkan pertumbuhan kedai kopi sebagai persoalan kesehatan. Sebaliknya, pertumbuhan usaha tersebut menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang perlu dipertahankan, sekaligus perubahan pola konsumsi yang perlu diantisipasi.

Tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat menemukan pola yang memungkinkan sektor ekonomi terus tumbuh, sementara konsumen memiliki informasi dan pilihan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan.

Pembukaan Zona 2 Madiun Raya diawali pertandingan persahabatan antara tim Partai Golkar dan PKB Ponorogo. Pertandingan berlangsung kompetitif. Golkar akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 3-2 atas PKB.

Meski berakhir dengan kemenangan Golkar, pertandingan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar hasil akhir. Laga persahabatan itu sekaligus menjadi simbol komunikasi dan soliditas antarpartai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di Jawa Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ponorogo.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengatakan Zona 2 Madiun Raya diikuti 16 tim tingkat SMA sederajat. Peserta berasal dari enam wilayah, yakni Kabupaten Pacitan, Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, dan Magetan.

Menurut Ali, penyelenggaraan Bahlil Mini Soccer tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga. Turnamen tersebut juga menjadi bagian dari upaya Partai Golkar menghadirkan kegiatan yang dekat dengan kehidupan generasi muda.

Ia mengatakan, mini soccer kini semakin diminati anak muda dan menjadi bagian dari gaya hidup yang mendorong pola hidup sehat. "Bahlil Mini Soccer ini digelar untuk mewadahi perubahan gaya hidup anak muda yang mulai terbangun kesadaran pola hidup sehat. Mini soccer sudah menjadi gaya hidup bagi generasi muda di Jawa Timur," kata Ali, di sela membuka pertandingan di Zona 2 Madiun Raya.

Menurutnya, tingginya minat generasi muda terhadap olahraga menjadi kesempatan untuk menghadirkan kegiatan kepemudaan yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka. "Ini membuktikan bahwa agenda kegiatan Partai Golkar Jawa Timur selaras dengan apa yang diharapkan oleh generasi muda kita," ujarnya.

Terkait kemenangan 3-2 atas PKB, pria yang juga anggota DPR RI itu menegaskan bahwa hasil pertandingan persahabatan bukan tujuan utama. Ia mengatakan, laga tersebut justru dimaksudkan untuk membangun komunikasi, dan memperkuat hubungan antarpartai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di Jawa Timur.

"Menang atau kalah bukan faktor utama. Tujuan pertandingan persahabatan ini adalah merajut soliditas antarpartai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di Jawa Timur," kata Ali.

Selain itu, Ali mengapresiasi kemampuan pengurus Partai Golkar di wilayah Madiun Raya yang dinilainya cukup baik dalam bermain mini soccer. Menurut dia, kegiatan olahraga juga penting bagi kader partai untuk menjaga kebugaran. "Kader partai harus menjaga kesehatan badannya agar maksimal dalam melayani warga Jawa Timur," ujarnya.

Ali juga berharap olahraga dapat menjadi salah satu medium untuk membangun kedekatan antara partai politik dengan masyarakat, khususnya generasi muda.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Bahlil Mini Soccer 2026 Arif Fathoni mengatakan, antusiasme sekolah dan pelajar untuk mengikuti kompetisi tersebut cukup tinggi. Bahkan, panitia mengaku harus menolak sejumlah sekolah lantaran kuota peserta telah terpenuhi.

"Antusiasme pelajar mengikuti Bahlil Mini Soccer luar biasa tinggi. Panitia mohon maaf banyak menolak keikutsertaan sekolah karena slotnya sudah terpenuhi," kata Fathoni.

Politikus yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya itu, berharap penyelenggaraan turnamen berikutnya dapat menampung lebih banyak peserta. "Mudah-mudahan dalam turnamen Bahlil Mini Soccer yang akan datang dapat lebih banyak terwadahi dan bisa meraih juara," ujarnya.

Toni, demikian ia disapa, menjelaskan bahwa Zona 2 Madiun Raya merupakan zona kedua setelah Zona 1 Malang Raya yang telah berlangsung pada 31 Agustus-1 September 2026. Zona Malang Raya sebelumnya dibuka Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji.

Setelah Madiun Raya, rangkaian turnamen akan berlanjut ke Zona 3 Tulungagung Raya pada 7-8 September 2026. Sebanyak 16 tim dari Trenggalek, Tulungagung, serta Kabupaten dan Kota Blitar akan bersaing untuk memperebutkan tiket menuju babak final di Surabaya.

Untuk diketahui,  Bahlil Mini Soccer 2026 merupakan turnamen kategori U-17 yang digelar di 11 zona di Jawa Timur. Secara keseluruhan, terdapat 176 tim yang akan mengikuti kompetisi tersebut dengan jumlah pemain dan official lebih dari 2.600 orang.

Turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Partai Golkar yang jatuh pada 20 Oktober 2026. Babak final dijadwalkan berlangsung di Surabaya pada 18-19 Oktober 2026. Para juara dari 11 zona akan bertemu untuk memperebutkan Piala Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Total hadiah yang disiapkan mencapai Rp 188,5 juta berupa uang pembinaan. Selain hadiah uang, panitia juga menyediakan trofi, medali, serta sertifikat yang ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.

Menurut Toni, penyelenggaraan turnamen tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan juara. Kompetisi tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi komunitas sepak bola dan sarana menanamkan sportivitas kepada generasi muda.

Format kompetisi yang digelar di berbagai daerah juga diharapkan dapat memperluas pencarian talenta sepak bola muda di Jawa Timur. "Kami berharap semakin banyak pemain muda mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan potensinya," katanya.

Berikut jadwal babak penyisihan Bahlil Mini Soccer 2026:

31 Agustus-1 September: Zona 1 Malang, meliputi Kabupaten/Kota Malang dan Kota Batu.
3-4 September: Zona 2 Madiun, meliputi Kabupaten/Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.
7-8 September: Zona 3 Tulungagung, meliputi Trenggalek, Tulungagung, serta Kabupaten/Kota Blitar.
10-11 September: Zona 4 Kediri, meliputi Kabupaten/Kota Kediri dan Nganjuk.
14-15 September: Zona 5 Bojonegoro, meliputi Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.
17-18 September: Zona 6 Mojokerto, meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto dan Jombang.
21-22 September: Zona 7 Surabaya, meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
24-25 September: Zona 8 Madura, meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
28-29 September: Zona 9 Probolinggo, meliputi Kabupaten/Kota Probolinggo dan Kabupaten/Kota Pasuruan.
1-2 Oktober: Zona 10 Jember, meliputi Jember, Bondowoso, dan Lumajang.
5-6 Oktober: Zona 11 Banyuwangi, meliputi Banyuwangi dan Situbondo.

Seluruh rangkaian tersebut akan bermuara pada babak final di Surabaya pada 18-19 Oktober 2026, yang mempertemukan para juara dari 11 zona untuk memperebutkan Piala Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Ikan, telur, tahu, tempe hingga kacang-kacangan juga dapat menjadi pilihan sumber protein yang mudah ditemui dan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Nanik Sukristina, mengatakan keberagaman pangan merupakan bagian penting dalam membangun pola konsumsi yang sehat sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

“Pangan sumber protein tidak hanya berasal dari daging ayam dan daging sapi. Masyarakat dapat memilih dan mengonsumsi berbagai sumber protein secara bergantian sesuai kebutuhan keluarga,” kata Nanik, Kamis, 3 September 2026.

Nanik menjelaskan, diversifikasi pangan bukan berarti masyarakat harus mengurangi atau meninggalkan konsumsi ayam dan daging sapi. Yang didorong adalah perubahan kebiasaan agar keluarga memiliki lebih banyak alternatif sumber protein. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan gizi tidak bertumpu pada satu atau dua jenis bahan pangan.

Menurut dia, pola tersebut sejalan dengan konsep Pola Pangan Harapan (PPH), yang mendorong masyarakat mengonsumsi pangan secara beragam, bergizi dan proporsional dari berbagai kelompok makanan. “Pola makan yang baik adalah pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Jadi, sumber protein bisa diperoleh dari berbagai jenis pangan,” ujarnya.

Dengan pola konsumsi yang lebih beragam, keluarga juga memiliki fleksibilitas dalam menentukan menu sesuai ketersediaan bahan pangan maupun kondisi masing-masing. Ketahanan pangan dimulai dari meja makan
Menurut Nanik, diversifikasi pangan juga berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Hal itu penting karena harga, ketersediaan dan pola konsumsi berbagai komoditas pangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan survei harga konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, pada Juli 2026 Kota Surabaya mengalami deflasi sebesar 0,22 persen secara month-to-month (m-to-m).

Pada periode tersebut, telur ayam ras dan daging ayam ras termasuk komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi. Nanik menilai dinamika tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat perlu memiliki kebiasaan mengonsumsi pangan secara beragam.

Dengan banyaknya pilihan sumber protein, keluarga tidak hanya memiliki alternatif dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga lebih leluasa menyesuaikan menu ketika terjadi perubahan harga atau ketersediaan komoditas tertentu. “Diversifikasi pangan adalah membiasakan keluarga memiliki banyak pilihan. Hari ini bisa ikan, kemudian telur, tahu, tempe atau sumber protein lainnya. Ayam dan daging sapi tetap bisa dikonsumsi, tetapi tidak harus menjadi satu-satunya pilihan,” jelasnya.

Nanik mengatakan, masyarakat Surabaya secara umum telah memiliki pola konsumsi pangan yang cukup baik dan mendekati kondisi ideal dari sisi keberagaman serta keseimbangan konsumsi. Karena itu, ajakan diversifikasi pangan bukan dimaksudkan untuk mengubah pola konsumsi secara drastis, melainkan mempertahankan dan memperkuat kebiasaan baik yang sudah ada.

Ia juga mengingatkan bahwa menu beragam tidak harus selalu diwujudkan melalui makanan yang rumit. Keluarga dapat memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar dan mengolahnya menjadi makanan sederhana dengan kandungan gizi yang tetap seimbang.

“Yang penting bukan hanya jenis proteinnya, tetapi bagaimana makanan tersebut dikonsumsi secara beragam dan seimbang. Kita ingin masyarakat semakin terbiasa memilih pangan yang bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Menurut Nanik, semakin banyak pilihan sumber protein yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat, semakin mudah keluarga menyusun menu sehari-hari. Keluarga dapat mengatur menu secara bergantian antara ikan, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, ayam maupun daging sapi.

“Tidak perlu menunggu kondisi tertentu untuk mulai melakukan diversifikasi. Dari sekarang, keluarga bisa membiasakan menu yang bergantian antara ikan, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, ayam maupun daging sapi,” katanya.

Ia berharap diversifikasi pangan tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Surabaya. Dengan begitu, keluarga diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein, tetapi juga memiliki pola makan yang lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman.

“Semakin beragam pilihan pangan yang dikonsumsi, semakin banyak pula pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Ini yang terus kita dorong agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Sebaliknya, putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tersebut membuka babak yang lebih menentukan pembuktian materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kuasa hukum Santoso, Edward Raimond, menyatakan menghormati putusan sela majelis hakim. Namun, dia menegaskan bahwa putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembuktian bahwa kliennya bersalah.

Menurut Edward, benar atau tidaknya dakwaan harus ditentukan melalui pemeriksaan fakta, keterangan saksi, ahli, serta alat bukti yang diajukan selama persidangan. “Kami menghormati putusan sela yang telah dijatuhkan Majelis Hakim. Namun, putusan sela bukan putusan akhir mengenai pokok perkara. Sekarang saatnya seluruh dakwaan diuji berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan,” kata Edward.

Edward menekankan, keputusan majelis hakim menolak eksepsi hanya menyangkut keberatan yang diajukan pihak terdakwa dan bukan putusan mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Santoso. Karena itu, menurut dia, beban pembuktian terhadap seluruh unsur pidana tetap berada dalam proses persidangan.

“JPU tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan seluruh unsur dakwaan. Kami tentu akan mencermati setiap saksi, keterangan, dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan,” katanya.

Dengan masuknya perkara ke tahap pembuktian, tim penasihat hukum Santoso kini memilih berhadapan langsung dengan substansi perkara. Bukan lagi sekadar mempersoalkan aspek formil dakwaan, melainkan menguji apakah uraian JPU benar-benar didukung fakta yang dapat dibuktikan di ruang sidang.

Edward mengatakan tim penasihat hukum akan mencermati setiap keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan JPU. Pada saat yang sama, pihaknya akan menggunakan hak hukum untuk menghadirkan saksi, ahli, maupun bukti yang dinilai relevan untuk membantah atau menjelaskan konstruksi perkara.

“Kami siap menghadapi seluruh tahapan. Pembuktian adalah ruang untuk menguji perkara ini secara objektif. Kami akan menyampaikan posisi hukum klien berdasarkan fakta yang benar-benar terungkap di persidangan,” ujarnya.

Menurut Edward, perkara tersebut tidak bisa dilihat hanya dari satu potongan peristiwa. Ada sejumlah aspek yang menurut dia perlu dibuka secara utuh, mulai dari proses perdagangan produk, asal-usul produk, sertifikasi, penggunaan merek, hingga pemahaman terdakwa terhadap ketentuan yang berlaku.

“Semua memiliki konteks dan harus diperiksa secara utuh. Karena itu, kami memilih untuk menjawab seluruh persoalan melalui fakta dan pembuktian,” kata Edward.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian tim penasihat hukum adalah unsur kesengajaan atau mens rea. Edward menyatakan pihaknya tetap pada posisi bahwa Santoso tidak memiliki niat jahat untuk melanggar ketentuan hukum.

Namun, dia menyadari bahwa persoalan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan, bukan sekadar melalui pernyataan pihak terdakwa. “Posisi kami tetap bahwa klien kami tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran. Apakah unsur kesengajaan itu ada atau tidak, semuanya harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegasnya.

Edward menjelaskan, berdasarkan pemahaman kliennya, produk yang diperdagangkan sebelumnya telah memiliki sertifikasi karena diperoleh dari perusahaan yang memiliki sertifikasi. Sementara itu, persoalan penggunaan merek dan kaitannya dengan kewajiban Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), menurut dia, masih perlu diuji lebih jauh melalui pembuktian.

“Bagaimana pemahaman klien kami, bagaimana produk tersebut diperoleh, dan bagaimana proses perdagangan berlangsung, semuanya harus dibuka secara objektif di persidangan,” ujarnya.

Edward menegaskan tim penasihat hukum tidak akan menghindari proses pembuktian setelah eksepsi ditolak. Sebaliknya, mereka akan menggunakan tahapan tersebut untuk menguji satu per satu konstruksi dakwaan yang diajukan jaksa.

Menurut dia, independensi majelis hakim tetap harus dihormati. Namun, penghormatan terhadap proses peradilan tidak berarti terdakwa kehilangan hak untuk mempertahankan diri. “Kami menghormati putusan Majelis Hakim, tetapi kami juga akan menggunakan seluruh hak hukum yang tersedia untuk membela klien kami. Dua hal tersebut berjalan beriringan,” katanya.

Dengan ditolaknya eksepsi, perkara kini memasuki tahap pembuktian. JPU akan menghadirkan saksi dan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Sebaliknya, pihak Santoso akan mendapatkan kesempatan untuk menguji keterangan dan bukti tersebut sekaligus menghadirkan pembelaan.

Bagi Edward, tahap inilah yang akan menjadi arena sesungguhnya untuk menjawab apakah dugaan pelanggaran yang didakwakan kepada kliennya memiliki dasar pembuktian yang kuat atau tidak. “Putusan sela kami hormati. Tetapi proses hukum belum selesai. Sekarang, saatnya menguji seluruh dakwaan dengan fakta dan bukti yang benar-benar terungkap di persidangan,” pungkas Edward.

Dua terdakwa, Yusuf Yusuf bin Buamin (alm) alias Denius dan Poerwantoro Prazigi alias Sengek bin Sanut, menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi korban di PN Surabaya, Rabu, 2 September 2026.

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim S. Pujiono, sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara tersebut adalah Estik Dilla Rahmawati.

Di hadapan majelis hakim, Louis memberikan keterangan mengenai dugaan kekerasan yang dialaminya. Ia menyebut dirinya dipukuli oleh Yusuf dan Poerwantoro. Namun, keterangan tersebut dibantah Poerwantoro. Ia mengaku tidak melakukan pemukulan terhadap Louis.

"Saya tidak memukul Luis dari belakang. Saya cuma melerai saat itu," ujar Poerwantoro, dalam persidangan.

Kesaksian lain datang dari Natalia. Ia mengaku tidak berada di lokasi ketika dugaan penganiayaan terjadi. Namun, Natalia mengatakan dirinya datang setelah mendapat informasi dari Kris. Saat tiba di lokasi, ia melihat kondisi Louis yang menurutnya mengalami sejumlah luka pada bagian tubuh.

"Saat kejadian saya tidak ada. Saya ada bukti CCTV-nya. Saat itu saya dihubungi Kris, kemudian saya datang. Saya melihat ada Poerwantoro (Sengek), sementara kondisi adik saya, Luis, mata sebelah kanannya bengkak, bagian kepala mengalami luka dan bajunya robek. Badannya juga gemetaran," kata Natalia.

Natalia mengatakan, secara fisik luka yang dialami Louis dinilainya tidak terlalu berat. Namun, ia menyebut dampak psikologis justru menjadi persoalan yang lebih serius. "Kemudian kita visum. Kalau kondisi fisiknya tidak seberapa, namun kondisi mentalnya yang kena," ujarnya.

Keterangan tersebut menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proses pembuktian perkara. Sebab, selain dugaan kekerasan fisik, persidangan juga mengungkap kondisi korban setelah peristiwa tersebut. Persidangan kemudian bergeser pada persoalan proses restorative justice (RJ) yang sebelumnya ditempuh di tingkat kepolisian.

Kuasa hukum terdakwa mempertanyakan proses tersebut kepada Natalia. Di hadapan majelis hakim, Natalia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mencari keuntungan dari perkara tersebut. "Saya di sini tidak cari uang. Saya mencari keadilan," tegas Natalia.

Natalia kemudian mengungkap adanya tawaran uang dalam proses RJ. Menurut dia, nominal yang ditawarkan semula Rp 10 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 20 juta hingga terakhir disebut mencapai Rp 150 juta. "Jujur, saat itu ada uang yang ditawarkan, terakhir sebesar Rp 150 juta. Prosesnya dari Rp 10 juta, Rp 20 juta dan seterusnya. Saya diintervensi," ungkapnya.

Namun, ketika ditanya mengenai dugaan permintaan uang sebesar Rp 2 miliar, Natalia membantahnya. "Itu tidak ada," tegas Natalia.

Keterangan Natalia tersebut menjadi bagian dari dinamika persidangan. Sementara itu, Yusuf membantah pernah melakukan ancaman terhadap korban. Poerwantoro juga tetap pada keterangannya bahwa dirinya tidak memukul Louis dan hanya berupaya melerai.

Salah satu bagian yang paling dinantikan dalam persidangan berikutnya adalah pemeriksaan rekaman closed-circuit television (CCTV). Natalia sebelumnya menyebut memiliki rekaman CCTV yang dapat membantu menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi.

Ketua Majelis Hakim S. Pujiono kemudian memastikan rekaman tersebut akan diperiksa dalam persidangan selanjutnya. "Nanti sidang minggu depan kita lihat CCTV-nya," kata Pujiono.

Rekaman tersebut berpotensi menjadi bagian penting dalam pembuktian karena dapat memberikan gambaran mengenai rangkaian kejadian sebagaimana terekam kamera. Meski demikian, penilaian terhadap bukti CCTV dan kesesuaiannya dengan keterangan para saksi tetap menjadi kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan sejumlah luka yang disebut dialami Louis pada bagian kepala dan wajah. Salah satunya berupa luka pada pipi kanan dengan ukuran sekitar 2 sentimeter x 1 sentimeter.

Atas dugaan perbuatan tersebut, kedua terdakwa didakwa dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dakwaan tersebut menjadi dasar bagi jaksa untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada kedua terdakwa di persidangan. Namun, seluruh dakwaan dan keterangan saksi masih harus diuji melalui proses pembuktian sebelum majelis hakim mengambil keputusan.

Perkara ini juga tidak hanya menyinggung dua terdakwa yang saat ini menjalani persidangan. Dalam surat dakwaan, JPU turut menguraikan dugaan keterlibatan seseorang bernama Fatah alias Celeng dalam rangkaian peristiwa kekerasan terhadap Louis.

Menurut dakwaan jaksa, Fatah disebut melakukan kekerasan terhadap korban dan mengancam Louis agar tidak menceritakan peristiwa tersebut. Ancaman itu disebut berkaitan dengan ancaman pembunuhan.
JPU juga mendalilkan Fatah diduga membanting dan mencekik Louis.

Namun, Fatah belum menjalani persidangan karena sebelumnya sempat berstatus daftar pencarian orang (DPO). Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, kini Fatah telah ditangkap polisi dan ditahan di Polsek Sukomanunggal. 

Dengan demikian, perkara dugaan penganiayaan terhadap Louis masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang akan diuji dalam persidangan, terutama terkait rangkaian kejadian, peran masing-masing pihak, serta kesesuaian antara keterangan saksi dan bukti yang diajukan.

Jawaban atas sejumlah titik krusial itu kini mengarah pada satu bukti yang akan dibuka pekan depan: rekaman CCTV. Bukti tersebut diharapkan dapat membantu majelis hakim melihat secara lebih utuh peristiwa yang menjadi pokok perkara. Persidangan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan rekaman CCTV.

Diskusi berlangsung hangat dan terbuka dengan berbagai pembahasan, mulai dari pengelolaan klub, pengembangan sepak bola usia muda, aspek komersial, penyelenggaraan pertandingan hingga persiapan tim menghadapi kompetisi.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyelaraskan visi serta memperkuat komunikasi antara klub dan suporter.

Acara sarasehan tersebut dihadiri perwakilan BCS dan Slemania serta jajaran klub, di antaranya Yoni Arseto dan Serena K. Ferdinandus selaku Direksi PT PSS; Pieter Huistra bersama jajaran tim pelatih, termasuk Ansyari Lubis; perwakilan pemain Cleberson, Fachruddin, Gustavo Tocantins dan Riko Simanjuntak; Manajer Tim Agus Purwoko; serta para kepala departemen dan jajaran tim internal yang turut mendukung pengelolaan first team maupun operasional klub. Vita Subiyakti selaku Executive Representative (ER) PSS bertindak sebagai pemandu acara sarasehan.

Dalam forum tersebut, sejumlah aspirasi dan kritik yang selama ini disampaikan suporter kembali menjadi bagian dari pembahasan. Manajemen menyampaikan bahwa berbagai masukan tersebut tidak berhenti sebagai catatan, tetapi secara bertahap telah menjadi bagian dari proses pembenahan tata kelola PSS Sleman.

Direktur PT PSS, Serena K. Ferdinandus memaparkan perkembangan terbaru mengenai fasilitas klub. Ia mengungkapkan bahwa proses pengurusan izin Home Ground Training PSS telah berjalan hingga ke pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya klub untuk memiliki fasilitas latihan yang lebih memadai dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam aspek pembinaan dan akademi usia muda, PSS juga terus mengembangkan jalur pembinaan melalui PSS Football Academy/PMA.

"Program akademi berbayar tersebut berjalan berdampingan dengan pengembangan jalur kompetitif, termasuk melalui partisipasi di Liga 4, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pembinaan serta jalur pengembangan pemain menuju level yang lebih tinggi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 September 2026.

Manajemen juga terus melakukan penguatan pada aspek marketing dan business development. Dalam sarasehan, Ais Iqbal bersama tim marketing menyampaikan perkembangan dan tantangan pada sektor marketing serta komersial klub. Pembenahan diarahkan agar kekuatan basis suporter dan brand PSS dapat dikembangkan menjadi aktivitas bisnis yang semakin profesional dan memberikan nilai berkelanjutan bagi klub.

Menyikapi kritik suporter terhadap PSS Store, Serena K. Ferdinandus mengakui masih terdapat kekurangan dalam tata kelola yang berjalan saat ini. Hal tersebut menjadi evaluasi penting bagi manajemen, termasuk kebutuhan memperkuat sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Pembahasan juga menyentuh aspek penyelenggaraan pertandingan, yang disampaikan Ariono dari sisi kepanitiaan pertandingan. Profesionalisme penyelenggaraan, koordinasi antarpihak, pelayanan kepada penonton, keamanan serta evaluasi operasional pertandingan terus menjadi bagian yang diperbaiki menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Pada aspek komunikasi, klub juga memperkuat fungsi penghubung antara manajemen dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk suporter. Kehadiran fungsi _Executive Representative_ (ER) salah satunya diarahkan untuk membantu menjembatani komunikasi tersebut agar aspirasi, persoalan maupun kebutuhan koordinasi dapat diteruskan dan dibahas bersama manajemen secara lebih terstruktur.

Pembenahan Tata Kelola Klub

Di samping pada aspek yang terlihat langsung oleh publik, manajemen PSS menyampaikan bahwa proses pembenahan juga berlangsung pada tata kelola internal perusahaan yang mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).

PSS telah menjalankan berbagai standardisasi administrasi dan operasional, mulai dari kelengkapan dokumen perusahaan, perjanjian atau kontrak hukum, akta serta dokumen legal perusahaan, hingga pemenuhan berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari proses Club Licensing. Pemenuhan standar legalitas tersebut telah berhasil mengantarkan PSS mendapatkan lisensi AFC Club Licensing dua kali berturut-turut dalam dua musim terakhir.

Manajemen PSS juga terus membangun disiplin dan akuntabilitas perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada komitmen pemenuhan kewajiban pembayaran secara tepat waktu kepada pemain, pelatih dan ofisial first team, karyawan maupun vendor yang bekerja sama dengan klub.

Pada saat bersamaan, pembenahan standard operating procedure (SOP) serta pembagian fungsi dan tanggung jawab di dalam organisasi terus dilakukan agar proses kerja semakin jelas, terukur serta mengurangi potensi tumpang tindih maupun miskomunikasi antardepartemen.

Penguatan organisasi juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah individu dengan kompetensi dan pengalaman yang relevan untuk memberikan perspektif serta masukan strategis sebagai penasihat bagi jajaran Direksi.

Berbagai proses tersebut merupakan bagian dari upaya manajemen PSS menjawab sejumlah aspirasi yang pernah disampaikan suporter mengenai profesionalisasi PSS, mulai dari pembinaan usia muda, fasilitas latihan, pengembangan bisnis, penguatan komunikasi dan media, profesionalisme penyelenggaraan pertandingan hingga pembenahan berbagai aspek yang mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, termasuk penerbitan kebijakan dan SOP perusahaan.

Manajemen juga memohon kepercayaan dari seluruh suporter untuk memberikan ruang bagi proses tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan yang konstruktif, sikap saling menguatkan serta doa dari seluruh elemen PSS sangat diharapkan. Dengan kebersamaan dan komitmen yang sama, manajemen percaya setiap tantangan dapat dilalui dan PSS dapat tumbuh menjadi klub yang semakin kuat, profesional dan berkelanjutan.

Menatap Kompetisi dengan Aura Positif

Diskusi kemudian memasuki pembahasan mengenai persiapan skuad Super Elja menghadapi kompetisi. Sejumlah keresahan dari suporter disampaikan secara langsung kepada jajaran pelatih serta pemain.

Pieter Huistra memberikan tanggapan dengan menjelaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik selama masa pramusim. Ia memahami keresahan maupun kritik terhadap tim PSS sebagai bagian dari kepedulian suporter sekaligus menjadi vitamin bagi para pemain untuk terus meningkatkan kualitas permainan.

Di sisi lain, Pieter juga mengajak suporter untuk melihat dan memberikan energi kepada tim dengan perspektif yang positif. Menurutnya, kepercayaan dan aura positif yang dibangun bersama menjadi hal penting dalam perjalanan sebuah tim menghadapi kompetisi.

Ia berharap PSS tidak memasuki musim baru dengan bayang-bayang kekhawatiran ataupun penilaian negatif, melainkan dengan keyakinan terhadap proses yang sedang dijalankan. Aura positif dari lingkungan klub dan suporter diharapkan dapat ikut membangun kepercayaan diri pemain serta membawa energi positif yang pada akhirnya dapat mendorong hadirnya hasil-hasil positif di lapangan.

Semangat tersebut juga disampaikan Riko Simanjuntak. Ia menyatakan bahwa seluruh komponen tim PSS sangat terbuka terhadap saran dan kritik dari suporter. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan rasa cinta terhadap tim kebanggaan.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman suporter yang telah memberikan kritik kepada kami pada diskusi ini. Tentu saja, kami terus berusaha setiap hari di sesi latihan untuk meningkatkan kualitas tim,” ujarnya.

Riko menambahkan, kritik tersebut juga menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk semakin percaya diri dan tidak takut menghadapi para pesaing di kompetisi mendatang.

“Setelahnya kami juga memohon doa restu dari teman-teman suporter agar kami diberikan kelancaran, dan tentu saja meraih banyak kemenangan di kompetisi mendatang. Berikanlah kami kepercayaan untuk memperjuangkan hasil terbaik untuk PSS,” kata dia. 

Direktur Utama PSIM Yogyakarta, Yuliana Tasno, menjelaskan latar belakang utama di balik dikeluarkannya season pass ini. Pihak manajemen sangat menyadari peran besar dua kelompok suporter utama Laskar Mataram.

“Kebijakan itu kami buat untuk menampung aspirasi dari teman-teman Brajamusi dan The Maident,” kata Yuliana pada Selasa, 1 September 2026.

Ia menjelaskan, transformasi operasional klub pada musim kompetisi mendatang juga mencakup ranah pengembangan unit bisnis dan manajerial secara menyeluruh. Sosok yang karib disapa Liana menyampaikan, “Sekarang, karena kami juga memperkuat tim komersial, tidak hanya fokus pada skuad utama, kami merealisasikan aspirasi dari para suporter.”

Merespons cukup tingginya antusiasme pembelian tiket, pihak manajemen mengungkapkan bahwa lebih mengutamakan pemenuhan fasilitas layanan dibandingkan sekadar memburu target volume transaksi.

"Kami sebenarnya tidak menargetkan angka tertentu karena fokus utamanya adalah mengakomodasi aspirasi suporter," kata dia. 

Klub akan terus melakukan pemantauan sistem season pass secara saksama hingga seluruh rangkaian periode pendistribusian berakhir. Peningkatan kualitas tata kelola manajerial komersial berserta pelayanan suporter diyakini akan berjalan seirama dengan membaiknya prestasi tim di lapangan.

Program season pass hadir dengan penawaran harga yang lebih terjangkau dibandingkan total biaya pembelian tiket laga kandang secara regular. Skema ini dihadirkan sebagai wujud apresiasi klub untuk memberikan kemudahan akses sekaligus efisiensi biaya bagi seluruh pendukung setia yang siap mengawal perjuangan Laskar Mataram sepanjang musim kompetisi.

Daftar Harga Season Pass 2026/27:

1. Tribun Utara dan Selatan: Rp925.000
2. Tribun Timur: Rp1.500.000
3. Tribun VIP: 2.350.000