Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pembangunan daerah tak bisa dilepaskan dari peran strategis perempuan. Karena itu, suara perempuan harus masuk langsung ke meja perencanaan, bukan hanya menjadi pelengkap.

Forum yang berlangsung di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, itu diikuti puluhan peserta dari beragam latar belakang. Mulai dari organisasi keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, komunitas literasi, hingga pendamping sosial.

Sejumlah organisasi yang hadir antara lain Aisyiyah, Muslimat NU, serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Selain itu, turut terlibat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), kader Posyandu, hingga pelaku UMKM perempuan.

“Tanpa keterlibatan aktif perempuan, kemajuan daerah sulit tercapai. Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan perempuan dan anak, sejalan dengan semangat Kartini tentang kesetaraan dan martabat,” ujar Ipuk.

Ia menekankan, perempuan kini memegang peran lintas sektor dari keluarga hingga ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan kepemimpinan. Karena itu, forum ini dirancang sebagai ruang terbuka untuk merumuskan solusi konkret, bukan sekadar diskusi formalitas.

Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan bahwa rembuk dibagi dalam empat fokus utama literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.

Sebelum forum berlangsung, para peserta telah melakukan kunjungan ke sejumlah OPD untuk menggali data dan persoalan lapangan. Hasilnya kemudian dibahas dalam kelompok diskusi dengan pendamping fasilitator, sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.

Dari forum tersebut, muncul berbagai usulan strategis. Salah satunya dari perwakilan KUPI, Zulfi Zumala, yang menyoroti urgensi literasi digital di tengah meningkatnya risiko kekerasan berbasis teknologi. “Perlu pelatihan literasi digital untuk anak dan orang tua, saluran pengaduan kasus kekerasan digital, serta sistem mitigasi berbasis kolaborasi multipihak,” ujarnya.

Selain itu, peserta juga mengusulkan peningkatan kapasitas perempuan dalam memanfaatkan media sosial untuk produktivitas ekonomi, pelatihan literasi keuangan, hingga keamanan digital. 

Tak hanya isu digital, forum juga menyoroti penguatan ekonomi perempuan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penguatan program “Kanggo Riko” yang menyasar kepala keluarga perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi.

Isu kesehatan mental perempuan dan anak juga menjadi perhatian, termasuk kebutuhan hotline layanan kesehatan jiwa, pelatihan ekonomi kreatif, serta penguatan peran komunitas dalam pendampingan sosial.

Ipuk berharap forum ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi mekanisme rutin dalam menyusun kebijakan pembangunan. “Dari sini harus lahir solusi nyata. Perempuan Banyuwangi harus semakin berdaya, mandiri, sehat, dan menjadi penggerak ekonomi sekaligus penyangga keluarga,” tandasnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya PLN mendekatkan pemahaman tentang listrik sejak dini, bukan hanya sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai sistem besar yang membutuhkan pengelolaan dan keselamatan tinggi.

Di lokasi gardu induk, siswa mendapatkan penjelasan langsung tentang bagaimana listrik disalurkan dari pembangkit hingga ke rumah-rumah. Mereka juga diperkenalkan dengan berbagai peralatan utama, seperti transformator, pemutus tenaga (circuit breaker), serta sistem proteksi jaringan.

Materi disampaikan secara interaktif dan disesuaikan dengan usia siswa, sehingga tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga memancing rasa ingin tahu mereka. Yang menarik, kunjungan ini juga menekankan aspek keselamatan. Sebelum memasuki area, seluruh siswa mendapatkan briefing ketat terkait standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mulai dari batas aman hingga larangan mendekati peralatan bertegangan tinggi.

General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM), Ika Sudarmaja, menegaskan bahwa literasi kelistrikan perlu dibangun sejak usia sekolah. “PLN berkomitmen membuka ruang pembelajaran bagi generasi muda agar memahami listrik tidak hanya sebagai energi, tetapi juga sebagai sistem yang harus dijaga bersama,” kata Ika, Selasa, 21 April 2026.

Menurutnya, edukasi langsung seperti ini memberi pengalaman berbeda dibanding pembelajaran di kelas, karena siswa dapat melihat secara nyata bagaimana listrik dikelola dan disalurkan. Selain menambah pengetahuan, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan listrik secara aman dan bijak dalam kehidupan sehari-hari.

PLN menilai, sinergi antara dunia pendidikan dan sektor ketenagalistrikan menjadi langkah strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya melek energi, tetapi juga peduli terhadap keselamatan dan keberlanjutan sistem listrik di masa depan.

Ratusan koleksi di museum ini merepresentasikan berbagai periode, mulai dari era Hindu-Buddha, kolonialisme, hingga perkembangan Islam di Gresik. Salah satu yang paling menonjol adalah Arca Mahakala, patung batu berusia ratusan tahun yang ditemukan di Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura, Bawean.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Gresik, Saifudin Ghozali, menjelaskan bahwa arca tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh warga.

“Menurut cerita masyarakat, arca ini muncul di permukaan sungai setelah hujan deras, lalu ditemukan penambang pasir di muara,” kata Ghozali, Selasa, 21 April 2026.

Arca Mahakala yang kini menjadi koleksi museum merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terbuat dari batu andesit, arca ini memiliki tinggi sekitar 60 sentimeter dan lebar 34 sentimeter.

Dalam tradisi Hindu, Mahakala dikenal sebagai penjaga pintu candi yang biasanya ditempatkan di sisi kiri, berpasangan dengan arca Nandiswara di sisi kanan. Keberadaan arca ini menunjukkan bahwa wilayah Gresik, termasuk Bawean, pernah menjadi bagian dari jaringan peradaban Hindu-Buddha.

“Ini menegaskan bahwa sejarah Gresik tidak hanya identik dengan kota santri, tetapi juga memiliki lapisan peradaban yang jauh lebih tua,” jelasnya.

Tak hanya artefak darat, jejak sejarah Bawean juga tersimpan dari dasar laut. Museum ini turut mendokumentasikan dua peristiwa kapal tenggelam (shipwreck) di perairan Bawean yang kini berstatus cagar budaya.

Kapal pertama adalah SS Baron Bentinck, yang tenggelam pada 3 Juni 1881 dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Surabaya. Kapal ini merupakan kapal penumpang sekaligus kargo dengan mesin uap tipe triple expansion.

“Kami memiliki dokumentasi bagian kapal yang tersisa, seperti rangka lambung yang kini rusak akibat penjarahan,” ungkapnya.

Kapal kedua adalah SS Bengal, kapal kargo berbendera Inggris yang tenggelam pada 2 Maret 1885 dalam pelayaran dari Saigon (Vietnam) menuju Surabaya. Kapal ini membawa muatan beras serta material bangunan seperti bata merah dan tegel yang hingga kini masih ditemukan di lokasi bangkai kapal.

SS Bengal sendiri merupakan kapal uap besar pada masanya, dibangun pada 1852 dengan teknologi propeller screw steamship dan sempat mengalami pembaruan mesin pada 1872. Kedua situs kapal tenggelam tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten sejak 2016.

Keberadaan koleksi dari Bawean ini menunjukkan bahwa pulau tersebut bukan sekadar wilayah pinggiran, melainkan bagian dari jalur perdagangan dan peradaban penting di masa lalu. Melalui Museum Sunan Giri, fragmen sejarah yang tersebar, baik dari darat maupun laut dirangkai ulang, menghadirkan narasi utuh tentang peran Gresik dan Bawean dalam perjalanan sejarah Nusantara.

Momentum Hari Kartini pada 21 April 2026 menjadi pengingat bahwa emansipasi perempuan tidak hanya hadir dalam simbol, tetapi juga dalam kerja nyata yang menopang layanan publik.

Eka memulai aktivitasnya sejak pukul 03.00 dini hari. Ia berangkat sebelum pukul 04.00 menuju titik operasional, lalu mulai mengemudi sekitar pukul 05.30, mengantar penumpang melintasi berbagai ruas kota menuju aktivitas mereka.

Rutinitas tersebut bukan sekadar pekerjaan, tetapi bagian dari menjaga ritme kehidupan kota. Tanpa peran seperti ini, mobilitas pagi warga tidak akan berjalan optimal.

Perjalanan Eka menjadi pengemudi bus tidak instan. Ia memulai karier sebagai sopir taksi sebelum akhirnya mencoba peluang saat dibuka rekrutmen sopir perempuan. “Saya coba, dan alhamdulillah diterima,” ujarnya.

Tantangan terbesar ia hadapi di awal, terutama dalam beradaptasi dengan kendaraan berukuran besar dan tuntutan konsentrasi tinggi di jalan. Setelah melalui serangkaian tes dan masa pendampingan, ia akhirnya dipercaya mengemudi secara mandiri.

Kini, hampir enam tahun sejak bergabung pada 2020, Eka merasa nyaman dengan profesinya. Dukungan lingkungan kerja serta interaksi positif dengan penumpang menjadi alasan ia bertahan. “Rasanya seperti jalan-jalan, tapi dibayar,” katanya.

Di tengah kesibukannya, Eka tetap menjalankan peran sebagai ibu. Ia mengatur waktu dengan disiplin, termasuk mengantar anak sebelum memulai aktivitas kerja.

Keberadaannya di balik kemudi sempat diragukan. Namun seiring waktu, persepsi itu berubah menjadi apresiasi. Banyak penumpang yang memberikan dukungan, bahkan terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. “Sekarang banyak yang mendukung, ada juga yang ingin mencoba,” ungkapnya.

Interaksi yang intens dengan penumpang juga menciptakan kedekatan tersendiri, membuat suasana transportasi publik terasa lebih humanis. Di tengah masih terbatasnya jumlah sopir perempuan di sektor transportasi, Eka menjadi bukti bahwa perempuan mampu mengambil peran strategis di ruang publik.

“Semangat Kartini adalah keberanian mengambil peluang dan terus berkembang,” tegasnya.

Melalui momentum ini, ia berharap semakin banyak perempuan berani berkontribusi di berbagai sektor, termasuk transportasi. Kisah Eka menegaskan satu hal di balik kelancaran kota, ada kerja-kerja sunyi yang sering tak terlihat dan perempuan adalah bagian penting dari penggerak itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada 2025 mencapai 3,876 juta jiwa atau sekitar 9,50 persen dari total populasi. Angka ini mendekati 10 persen, batas yang kerap dikaitkan dengan kemiskinan kronis.

Fakta tersebut menjadi kontras dengan pernyataan Khofifah dalam rapat paripurna DPRD Jatim, yang menegaskan bahwa penanganan kemiskinan telah dilakukan secara spesifik berdasarkan karakter wilayah, mulai dari Madura, Tapal Kuda, Mataraman hingga Pantura. “Intervensi tidak bisa seragam,” kata Khofifah.

Namun di tengah berbagai klaim itu, kantong-kantong kemiskinan justru masih bertahan di wilayah yang sama menandakan pendekatan yang dijalankan belum efektif menembus akar persoalan.

Pemprov Jatim memaparkan beragam program: hilirisasi produk desa, penguatan BUMDes, pelatihan tenaga kerja, hingga pengembangan ekonomi digital di perkotaan. Infrastruktur dasar seperti RTLH, air bersih, dan sanitasi juga diklaim terus diperbaiki.

Namun kritik datang dari legislatif. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai penurunan kemiskinan masih stagnan dan belum menunjukkan dampak signifikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pendekatan “spasial” benar-benar solusi, atau sekadar jargon kebijakan tanpa hasil terukur?

Di sisi lain, Pemprov Jatim masih mengandalkan program bantuan sosial seperti PKH Plus dan bantuan kemiskinan ekstrem sebesar Rp1,5 juta per penerima.

Ironisnya, Khofifah sendiri menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan bantuan karitatif. Namun dalam praktiknya, bansos tetap menjadi instrumen dominan.

Kontradiksi ini memperkuat anggapan bahwa strategi pengentasan kemiskinan masih berkutat pada pendekatan jangka pendek, bukan transformasi struktural.

Data BPS menunjukkan mayoritas penduduk miskin di Jawa Timur bekerja di sektor rentan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan (55,53 persen). Selain itu, kelompok usia lanjut (di atas 60 tahun) mendominasi rumah tangga miskin.

Fakta ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Jawa Timur bersifat struktural bukan sekadar soal bantuan, melainkan menyangkut akses pekerjaan layak, perlindungan lansia, hingga ketimpangan desa-kota.

Tanpa perubahan kebijakan yang lebih mendasar, pendekatan berbasis wilayah yang digaungkan Pemprov Jatim berisiko hanya menjadi narasi tanpa dampak nyata. Di tengah angka kemiskinan yang nyaris menembus 10 persen, publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar retorika.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan saat ini sudah ada delapan rumah sakit di Surabaya yang mengantongi sertifikasi medical tourism dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di antaranya RSUD Dr Soetomo, RSUD Dr Soewandhi, RS Unair, RS Husada Utama, RS Premier Surabaya, RS Siloam, RS Ubaya, dan RS Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ).

Berbagai rumah sakit tersebut menawarkan layanan unggulan, mulai dari penanganan jantung, terapi khusus, hingga kesehatan ibu dan anak. Namun, menurut Eri, kekuatan utama program ini bukan hanya pada fasilitas medis, melainkan integrasi layanan dari hulu ke hilir.

“Pasien tidak perlu repot. Mulai penjemputan di bandara dengan ambulans, penanganan medis, hingga akomodasi keluarga sudah dalam satu paket dengan biro perjalanan,” kata Eri.

Konsep ini menjadikan layanan kesehatan sebagai bagian dari ekosistem wisata. Pasien tidak hanya berobat, tetapi juga mendapatkan pengalaman perjalanan yang terencana.

Eri menegaskan, langkah ini juga menjadi strategi menahan arus masyarakat Indonesia yang selama ini memilih berobat ke luar negeri. “Dengan dokter spesialis yang mumpuni dan teknologi yang lengkap, Surabaya mampu memberikan layanan yang setara tanpa harus ke luar negeri,” tegasnya.

Dalam tahap awal, Pemkot menargetkan 500 hingga 1.000 pasien dalam beberapa bulan ke depan. Promosi akan diperluas melalui berbagai moda transportasi, termasuk maskapai internasional, kereta api, hingga kapal laut.

Selain membidik pasar luar, Pemkot juga memperkuat layanan internal melalui integrasi data kesehatan warga. Eri meminta Dinas Kesehatan dan seluruh rumah sakit membangun sistem data berbasis nama dan alamat untuk memastikan pasien tidak terlewat dari layanan.

“Kalau ada warga yang tidak datang kontrol, pemerintah harus jemput bola. Jangan sampai ada yang tidak tertangani hanya karena kendala akses,” tegasnya.

Sebagai penopang, program Bakti Sosial Terintegrasi akan digelar rutin setiap bulan di seluruh kelurahan, dengan fokus pada deteksi dini penyakit seperti hipertensi dan kolesterol, terutama bagi warga dengan risiko penyakit kronis.

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Billy Daniel Messakh, menjelaskan bahwa daya tarik utama program ini adalah sistem paket satu harga. “Pasien dirawat, keluarga bisa berwisata. Semua sudah termasuk dalam satu paket layanan,” ujarnya.

Menurutnya, Surabaya memiliki keunggulan kompetitif dibanding destinasi medis luar negeri seperti Malaysia dan Singapura, terutama dari sisi biaya. “Kalau di luar negeri 100 persen, di sini bisa sekitar 75 persen. Artinya ada efisiensi hingga 25 persen dengan kualitas layanan yang tetap kompetitif,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, Medical Tourism tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga mendorong sektor lain seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM. Program ini menjadi langkah strategis Surabaya: menggabungkan kesehatan dan pariwisata dalam satu ekosistem yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga menggerakkan ekonomi kota.

"KAI Daop 6 Yogyakarta memberikan kesempatan berkarir yang sama kepada para perempuan untuk ikut melayani dan memajukan perkeretaapian. Perayan Hari Kartini kali ini dengan seluruh petugas di Stasiun Yogyakarta disii para srikandi kereta api menunjukkan bahwa perempuan juga kredibel, kompeten, mampu, dan diberikan peluang yang sama di KAI," kata Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih. 

Feni mengungkapkan di Daop 6 Yogyakarta terdapat 3 orang perempuan menjabat kepala stasiun, yang menunjukkan bahwa perempuan juga mumpuni sebagai pemimpin dalam aspek operasional. Di Daop 6 Yogyakarta total memiliki 1.964 pegawai, 96 orang atau 5% di antaranya adalah perempuan.

Selain itu, sebagai apresiasi kepada para pelanggan, KAI Daop 6 Yogyakarta juga menyelenggarakan acara merangkai bunga dan memberikan bunga serta merchandise kereta api kepada para pelanggan perempuan. Menurut Feni, kegiatan ini sebagai apresiasi kepada masyarakat, khususnya para pelanggan setia KAI yang terus memilih moda transportasi KA. Tujuan lainnya yakni agar dapat menginspirasi para pelanggan, khususnya kaum perempuan, agar terus meneladani semangat perjuangan Kartini secara konsisten, terutama di era modern seperti saat ini.

"Selain itu, para petugas dalam balutan busana khas daerah juga memberikan salam keberangkatan perjalanan kereta api sebagai bentuk apresiasi, penghormatan, dan teriring doa agar selamat sampai di tujuan dan bertemu dengan orang-orang terkasih," jelasnya. 

Untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan perempuan, berbagai inovasi telah dihadirkan oleh KAI, seperti fitur female seat map di aplikasi Access by KAI yang memberikan kemudahan kepada pelanggan perempuan untuk melihat posisi tempat duduk dan gender penumpangnya sehingga bisa lebih nyaman untuk memilih kursi yang akan dipesan. Seluruh stasiun pelayanan penumpang juga sudah dilengkapi dengan ruang laktasi atau ruang menyusui. Selain itu, di toilet-toilet kereta api sarana stainless steel juga sudah dilengkapi dengan meja bayi untuk memudahkan para Ibu mengganti popok bayinya.

"Kegiatan Peringatan Hari Kartini ini kami harapkan dapat memberikan kenangan dan pengalaman perjalanan yang menyenangkan dan spesial. KAI akan senantiasa meningkatkan pelayanan yang mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan hingga tiba di stasiun tujuan," tutur Feni.

Alih-alih hanya sosialisasi biasa, forum ini menjadi ruang membangun “sistem keamanan sosial” di sekitar infrastruktur listrik yang selama ini dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional. Artinya, keberlangsungan listrik tidak hanya bergantung pada PLN, tetapi juga pada kesadaran kolektif warga.

Kegiatan ini melibatkan lintas aktor pemerintah desa, aparat kepolisian, TNI, hingga masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Arjowilangun Kuswiyanto, perwakilan Kecamatan Kalipare Heru Irawan, Kapolsek Kalipare Basuki, Bhabinsa Suciono, Danramil Kapt. CKE Bakirin, serta perwakilan PLN.

Dalam forum ini, masyarakat tidak hanya diberi pemahaman soal manfaat listrik, tetapi juga risiko yang kerap luput disadari mulai dari bahaya instalasi tidak standar hingga potensi gangguan terhadap jaringan transmisi.

General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM), Ika Sudarmaja, menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci menjaga keandalan listrik.

“Keselamatan ketenagalistrikan tidak bisa hanya dibebankan kepada PLN. Ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai garda terdepan,” kata Ika.

Menurutnya, masyarakat desa justru menjadi aktor paling dekat dengan infrastruktur kelistrikan, sehingga memiliki peran strategis dalam mencegah gangguan maupun kecelakaan. “Semakin tinggi pemahaman masyarakat, semakin kecil potensi gangguan. Ini soal kesadaran bersama,” katanya.

Forum ini juga membuka ruang dialog dua arah sesuatu yang jarang terjadi dalam pendekatan konvensional. Warga dapat menyampaikan persoalan langsung, mulai dari instalasi rumah tangga hingga keamanan jaringan di lingkungan mereka.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding sosialisasi satu arah, karena membangun rasa memiliki terhadap aset kelistrikan yang selama ini dianggap sepenuhnya milik negara. Di akhir kegiatan, seluruh pihak aparat, pemerintah desa, dan masyarakat menyatakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan lingkungan dan mendukung keandalan pasokan listrik.

Lebih jauh, langkah ini menunjukkan bahwa tantangan kelistrikan ke depan tidak hanya soal pasokan energi, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem sosial yang sadar risiko dan peduli terhadap infrastruktur. Dengan menjadikan desa sebagai titik awal, PLN tengah membangun fondasi baru listrik yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga aman secara sosial.

Penetapan Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam perkara dugaan pungli perizinan tambang dan air tanah menjadi tamparan keras bagi tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa.

Alih-alih menjawab persoalan substansial, Pemprov Jatim memilih langkah administratif cepat dengan menunjuk MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM melalui Surat Nomor 800/2506/204.4/2026 tertanggal 17 April 2026.

Langkah ini dinilai hanya sebatas “menutup lubang” tanpa menyentuh akar persoalan  dugaan praktik rente dalam perizinan yang selama ini diduga berlangsung sistemik.

Tak hanya satu orang, dua aparatur sipil negara (ASN) lainnya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa praktik pungli bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan berpotensi menjadi pola yang mengakar di internal birokrasi.

Namun, respons Pemprov Jatim terkesan normatif. Gubernur Khofifah menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

“Kita menyerahkan semua proses kepada APH dan menghormati proses yang berjalan,” kata Khofifah.

Pernyataan ini justru memicu kritik. Sebab, publik menunggu langkah konkret dari kepala daerah, bukan sekadar sikap pasif menunggu proses hukum. Penunjukan Plt Kadis ESDM disebut untuk menjaga layanan tetap berjalan. Namun di tengah skandal pungli, publik justru mempertanyakan bagaimana praktik tersebut bisa berlangsung tanpa terdeteksi.

Sektor ESDM dikenal sebagai salah satu sektor paling rawan praktik korupsi karena berkaitan dengan perizinan bernilai besar. Tanpa pengawasan ketat, celah penyalahgunaan kewenangan sangat terbuka.

Alih-alih hanya mengganti pejabat, kasus ini menuntut evaluasi menyeluruh mulai dari sistem perizinan, rantai birokrasi, hingga mekanisme kontrol internal di Pemprov Jatim.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur Khofifah. Komitmen terhadap tata kelola bersih tak cukup hanya disampaikan dalam pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui langkah tegas, transparan, dan menyentuh akar masalah.

Tanpa itu, kasus pungli di sektor tambang berisiko terus berulang dengan aktor yang berbeda, namun pola yang sama.

Kasus ini tidak sekadar soal perbuatan asusila, tetapi juga membuka persoalan lebih dalam: relasi kuasa yang timpang di lingkungan kerja yang semestinya menjunjung tinggi hukum dan etika. Laporan tersebut tercatat di Polrestabes Surabaya dengan nomor LP/B/574/VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pelecehan terjadi dua kali dalam dua hari berturut-turut pada Juni 2024. Insiden pertama disebut terjadi pada Kamis, 13 Juni 2024, saat korban mengemudikan mobil dengan pelaku berada di kursi penumpang. Dalam situasi itu, korban diduga mengalami tindakan tidak senonoh dari atasannya.

Korban sempat menepis tangan pelaku. Namun, penolakan tersebut tidak menghentikan dugaan tindakan serupa. Sehari kemudian, Jumat 14 Juni 2024, pelaku disebut kembali mengulangi perbuatannya dengan modus yang sama.

Situasi ini menempatkan korban dalam posisi sulit di satu sisi harus mempertahankan integritas diri, di sisi lain berhadapan dengan atasan langsung yang memiliki kekuasaan struktural. Setelah mengalami tekanan berulang, korban akhirnya memilih melawan dengan menempuh jalur hukum.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, Kompol Melatisari, membenarkan adanya laporan tersebut. “Masih proses sidik,” ujarnya singkat, Minggu, 19 April 2026.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi institusi penegak hukum. Ketika dugaan pelecehan justru terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi benteng keadilan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana perlindungan terhadap korban benar-benar berjalan.

Lebih jauh, kasus ini menguji komitmen internal lembaga dalam menindak dugaan pelanggaran oleh aparatnya sendiri. Tanpa transparansi dan ketegasan, praktik penyalahgunaan kekuasaan berpotensi terus berulang di ruang-ruang kerja yang tertutup.