Muswil KAHMI Jatim 2026 diproyeksikan menjadi salah satu agenda terbesar alumni HMI di Jawa Timur. Tak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan organisasi, Muswil juga dirancang sebagai ruang konsolidasi pemikiran, penguatan jaringan alumni, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga forum lahirnya berbagai rekomendasi strategis untuk pembangunan daerah dan nasional.

Koordinator Presidium MW KAHMI Jawa Timur, Agus M. Fauzi, mengatakan panitia saat ini masih melakukan komunikasi dan kalkulasi terkait tokoh-tokoh nasional yang akan diundang dalam Muswil mendatang. Nama Presiden RI  menjadi salah satu figur yang masuk dalam pembahasan panitia.

Menurut Agus, peluang kehadiran Presiden Prabowo cukup terbuka mengingat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut pernah menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI di Palu. Karena itu, panitia akan terus menjalin komunikasi dan melihat berbagai kemungkinan agar Presiden dapat hadir di tengah keluarga besar alumni HMI Jawa Timur.

"Nama Pak Prabowo memang sempat dibahas dalam rapat panitia. Saat ini kami masih mengkalkulasi berbagai kemungkinan dan peluang agar beliau dapat hadir pada Muswil KAHMI Jawa Timur di Trawas nanti. Jika memungkinkan dan tidak mengganggu agenda kenegaraan beliau, tentu kehadiran Presiden akan menjadi kehormatan bagi kami," kata Agus, Jumat, 5 Juni 2026.

Selain Presiden Prabowo, panitia juga tengah menjajaki kehadiran sejumlah tokoh nasional lain yang memiliki kedekatan dengan HMI maupun KAHMI. Di antaranya para menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, anggota legislatif, kepala daerah, akademisi, pengusaha, serta alumni HMI yang kini berkiprah di berbagai sektor strategis.

Agus menegaskan, bahwa kehadiran para tokoh nasional tersebut bukan sekadar untuk memeriahkan acara. Lebih dari itu, KAHMI Jatim ingin menghadirkan figur-figur yang mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan perspektif baru bagi para alumni maupun generasi muda.

"Kami ingin Muswil ini menjadi forum yang kaya gagasan. Karena itu kami berharap para alumni HMI yang saat ini berada di pemerintahan, legislatif, dunia usaha, maupun sektor profesional dapat hadir untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada peserta Muswil," katanya.

Muswil KAHMI Jawa Timur diperkirakan akan diikuti sekitar 300 peserta resmi, berasal dari seluruh Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Jawa Timur. Mereka terdiri dari delegasi daerah, unsur KORHATI, pengurus wilayah, serta perwakilan Majelis Nasional KAHMI.

Namun, jumlah kehadiran diprediksi jauh lebih besar. Panitia memperkirakan ribuan alumni HMI akan hadir karena sejumlah kegiatan pendukung juga akan digelar secara terbuka. Di antaranya gathering alumni pada hari pertama, pameran dan business matching UMKM, forum diskusi kebangsaan, hingga kegiatan jalan sehat yang akan melibatkan masyarakat umum.

"Kalau peserta resmi sekitar 300 orang. Tetapi kalau seluruh rangkaian kegiatan digelar, jumlah yang hadir bisa mencapai ribuan orang karena ada gathering alumni dan berbagai agenda terbuka lainnya," jelas Agus.

Muswil Jadi Ajang Konsolidasi dan Regenerasi Kepemimpinan

Selain menghadirkan tokoh nasional, Muswil juga menjadi momentum penting untuk menentukan arah organisasi melalui pemilihan Presidium MW KAHMI Jawa Timur periode berikutnya.

Saat ini, lanjut Agus, Steering Committee (SC) masih menyusun mekanisme pencalonan dan tata cara pendaftaran calon presidium. Setelah rangkaian Gebyar Muharam selesai digelar, panitia akan meluncurkan secara resmi tahapan Muswil sekaligus membuka proses pendaftaran.

Calon presidium dapat diusulkan oleh Majelis Daerah (MD) KAHMI maupun mendaftarkan diri secara personal. Namun setiap kandidat tetap harus memperoleh dukungan dari MD KAHMI sebagai syarat pencalonan.

Menurut Agus, proses regenerasi kepemimpinan harus berjalan secara demokratis, terbuka, dan mampu melahirkan figur yang memiliki kapasitas untuk membawa organisasi semakin relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Dengan berbagai agenda strategis yang disiapkan, Muswil KAHMI Jawa Timur 2026 di Trawas diproyeksikan menjadi momentum besar bagi konsolidasi alumni HMI sekaligus forum bertemunya para tokoh nasional, pemimpin daerah, akademisi, dan pelaku usaha dalam membahas masa depan pembangunan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

"Muswil bukan hanya soal memilih pimpinan baru, tetapi bagaimana memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas kontribusi alumni, dan menyiapkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan Jawa Timur maupun Indonesia ke depan," pungkasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam Forum Ekonomi Regional Jawa Halal Ecosystem 2026 yang diselenggarakan KGI Network di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut Khofifah, industri halal saat ini telah mengalami transformasi besar. Halal tidak lagi dipahami semata sebagai aspek kepatuhan syariah, tetapi telah berkembang menjadi standar global yang identik dengan kualitas, keamanan, higienitas, keterlacakan produk, dan keberlanjutan.

"Halal bukan lagi sekadar sertifikasi produk. Halal telah berkembang menjadi ekosistem gaya hidup dan industri masa depan. Ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan Indonesia, termasuk Jawa Timur, untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam rantai nilai halal global," ujar Khofifah.

Ia menjelaskan, tren ekonomi dunia menunjukkan bahwa sektor halal menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru yang terus berkembang. Tidak hanya negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, negara-negara nonmuslim pun kini berlomba mengembangkan industri halal, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim hingga keuangan syariah.

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dunia pada sektor Muslim Fashion, peringkat ketiga dunia pada sektor Halal Food dan Media & Recreation, serta peringkat keempat dunia pada sektor Halal Pharmaceuticals and Cosmetics.

Bagi Khofifah, capaian tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar halal internasional. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai pusat produksi dan penggerak industri halal dunia.

"Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Jawa Timur memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi pemain utama halal dunia, mulai dari kekuatan pesantren, UMKM, industri manufaktur hingga konektivitas logistik yang menjangkau pasar nasional maupun global," tegasnya.

Khofifah menjelaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara memberikan keuntungan besar dalam pengembangan industri halal. Pelabuhan Tanjung Perak saat ini melayani 24 dari 41 rute tol laut nasional dan menjadi salah satu simpul utama distribusi logistik nasional.

Sekitar 80 persen kebutuhan logistik menuju 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadikan provinsi ini sebagai pusat pergerakan barang, perdagangan, dan industri nasional.

Keunggulan tersebut diperkuat dengan keberadaan 12 ruas jalan tol, dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 13 kawasan industri, satu kawasan industri halal, 37 pelabuhan, serta tujuh bandara yang tersebar di berbagai daerah. "Posisi ini menjadikan Jawa Timur sebagai center of gravity perdagangan nasional. Ini merupakan modal penting untuk memperkuat rantai pasok industri halal dari hulu hingga hilir," katanya.

Selain kekuatan infrastruktur dan industri, Jawa Timur juga memiliki modal sosial yang sangat besar melalui jaringan pesantren yang tersebar di seluruh daerah. Saat ini terdapat 7.425 pondok pesantren dengan lebih dari 773 ribu santri. Sebanyak 7.006 pesantren telah memiliki izin operasional dari Kementerian Agama, 1.420 pesantren telah mengimplementasikan program One Pesantren One Product (OPOP), dan 3.966 pesantren telah menjalankan digitalisasi.

Menurut Khofifah, pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. "Melalui program Eko-Tren OPOP, kami terus mendorong lahirnya santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur yang mampu menjadi penggerak ekonomi umat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.

Selain itu, Jawa Timur juga memiliki 15 Zona Kawasan Halal, Aman dan Sehat (KHAS) serta 804 destinasi wisata ramah muslim yang menjadi bagian penting dari penguatan industri halal secara menyeluruh.

Untuk memperkuat daya saing industri halal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus membangun infrastruktur halal yang terintegrasi. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) atau Safe n Lock yang telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal nasional.

Dari sisi pemberdayaan usaha, sepanjang 2025 Pemprov Jatim telah menjalankan delapan program inkubasi usaha syariah yang menjangkau 2.492 pelaku usaha. Sebanyak 2.485 pelaku usaha di antaranya berhasil meningkatkan omzet setelah mengikuti program tersebut.

Sementara itu, fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan Pemprov Jatim telah menghasilkan 552.943 usaha dan sekitar 1,41 juta produk bersertifikat halal. Penguatan tersebut ditopang oleh 15 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 87 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 15 laboratorium halal, 348.010 penyelia halal, serta 196 Rumah Potong Hewan halal yang tersebar di berbagai daerah.

Hasilnya, jumlah usaha halal di Jawa Timur meningkat 165.165 unit dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 42,59 persen. Ekspor Halal Tembus USD 3,2 Miliar
Kinerja sektor halal Jawa Timur juga tercermin dari meningkatnya nilai ekspor produk halal yang mencapai USD 3,222 miliar.

Kontributor terbesar berasal dari sektor makanan dan minuman yang menyumbang 9,51 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Timur. Disusul sektor tekstil dan turunannya, farmasi, serta kosmetik yang semakin kompetitif di pasar internasional.

Di saat yang sama, perekonomian Jawa Timur juga menunjukkan performa yang kuat. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 5,61 persen.

Kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 25,16 persen dan terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.

Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, media, organisasi masyarakat, hingga komunitas pesantren.

"Pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi. Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka sektor halal akan tumbuh lebih cepat, lebih inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Kolaborasi tersebut juga mengantarkan Jawa Timur meraih berbagai penghargaan nasional dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Jumlah penghargaan yang diraih terus meningkat dari tiga kategori pada 2022 menjadi juara umum dengan sepuluh kategori penghargaan pada 2025.

Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. "Berbagai capaian ini menjadi bekal bagi Jawa Timur untuk terus memperkuat daya saing. Kami ingin memastikan manfaat industri halal benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur dalam mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia," pungkasnya.

Langkah ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, persentase penduduk lansia mencapai 11,97 persen. Angka tersebut menunjukkan Indonesia telah memasuki fase aging population atau penuaan penduduk, yang menuntut pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok lansia.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kelompok usia produktif, tetapi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk para lansia yang memiliki kebutuhan khusus dalam aspek kesehatan, sosial, maupun akses terhadap pelayanan publik.

"Indonesia sudah memasuki era aging population. Karena itu, Rembug Lansia menjadi tahapan penting untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan, masukan, dan harapan para lansia tanpa perantara. Dengan begitu, kebijakan yang disusun pemerintah bisa lebih tepat sasaran," kata Ipuk, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurutnya, perubahan struktur demografi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai intervensi yang mampu menjaga kualitas hidup lansia agar tetap sehat, produktif, mandiri, dan sejahtera.

"Perubahan struktur penduduk ini membawa konsekuensi terhadap berbagai kebijakan daerah. Melalui forum ini, kami ingin memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan para lansia," ujarnya.

Rembug Lansia tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono serta perwakilan berbagai organisasi dan komunitas lansia. Di antaranya Yayasan Gerontologi Abiyoso, Komunitas Senam Lansia Tangguh Banyuwangi, Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI), hingga DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45.

Forum tersebut menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat lanjut usia. Berbagai masukan disampaikan mulai dari peningkatan layanan kesehatan, pendampingan sosial, hingga penguatan program yang mampu mengurangi kesepian dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono atau yang akrab disapa Yayan, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang muncul dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

"Aspirasi Bapak-Ibu lansia akan kami jadikan bahan perencanaan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga akses terhadap fasilitas umum yang ramah lansia," kata Yayan.

Salah satu usulan yang mengemuka datang dari perwakilan organisasi lansia yang mengusulkan pembentukan program Sahabat Lansia Sebatang Kara. Program tersebut berupa kunjungan rutin atau anjangsana kepada lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan pendampingan sosial.

Selain itu, muncul pula gagasan program Cerita Ingatan Jiwa, yaitu ruang berbagi pengalaman hidup antar lansia yang dikemas melalui berbagai kegiatan kebersamaan untuk memperkuat ikatan sosial sekaligus menjaga kesehatan mental para lansia.

"Kami berharap ada kegiatan yang tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga memberikan ruang interaksi sosial bagi para lansia agar mereka tetap merasa diperhatikan dan memiliki komunitas," ujar salah satu peserta forum.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah peserta juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang selama ini telah dijalankan Pemkab Banyuwangi. Salah satunya program Rantang Kasih yang memberikan bantuan makanan bergizi kepada lansia sebatang kara dan kurang mampu.

Selain itu, layanan Posyandu Lansia dan program Home Care dinilai telah membantu meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.

"Kami sangat mengapresiasi program Rantang Kasih yang memberikan makanan bergizi kepada lansia sebatang kara. Begitu juga layanan home care dan Posyandu Lansia yang sangat membantu masyarakat," ujar Sudirman, salah satu peserta rembug.

Pemkab Banyuwangi menilai keterlibatan lansia dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif. Karena itu, selain Rembug Lansia, pemerintah daerah juga secara rutin menggelar Rembug Anak dan Rembug Perempuan sebagai sarana menjaring aspirasi berbagai kelompok masyarakat.

Melalui forum-forum tersebut, Banyuwangi berharap setiap kebijakan yang lahir benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warga, termasuk para lansia yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

Dengan pendekatan tersebut, Banyuwangi tidak hanya berupaya menjadi daerah yang ramah lansia, tetapi juga menyiapkan fondasi pembangunan yang adaptif dalam menghadapi tantangan era penuaan penduduk di masa depan.

Mirisnya, korban diduga menjadi sasaran pelampiasan kemarahan para pelaku meski tidak mengetahui persoalan yang sedang terjadi. Louis disebut tidak memiliki masalah pribadi dengan para pelaku, namun justru menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan dirinya mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan trauma psikologis.

Kasus ini kini ditangani Polsek Sukomanunggal. Polisi telah mengamankan satu orang tersangka, sementara pelaku utama dan sejumlah terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berada di lokasi kejadian memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban. Rekaman itu disebut memperlihatkan korban dipukul, dibanting, hingga dikerumuni oleh sejumlah orang.

Kakak korban, Natalia, mengungkapkan bahwa insiden tersebut diduga berawal dari persoalan yang melibatkan dirinya dengan seorang pria bernama Yusuf alias Haji Yus.

Natalia mengaku menerima telepon dari pria tersebut pada Sabtu sore. Dalam percakapan itu, ia mengaku mendapat makian, kata-kata kasar, hingga tantangan untuk bertemu di lokasi tertentu.

"Dia menelepon saya sambil marah-marah dan menantang untuk menunggu. Saya tunggu hampir satu jam, tetapi yang bersangkutan tidak datang," kata Natalia, kepada wartawan, Kamis, 4 Juni 2026.

Setelah menunggu cukup lama tanpa ada pihak yang datang, Natalia memutuskan meninggalkan lokasi menuju kawasan PTC Surabaya. Namun di tengah perjalanan, ia menerima telepon dari adiknya yang mengabarkan baru saja menjadi korban pengeroyokan sekitar pukul 18.12 WIB.

Mendapat kabar tersebut, Natalia langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Namun saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), orang yang diduga menjadi pelaku utama sudah tidak berada di lokasi.

Menurut Natalia, adiknya sama sekali tidak mengetahui persoalan yang terjadi sebelumnya. Karena itu keluarga mempertanyakan alasan korban menjadi sasaran pengeroyokan yang dilakukan secara beramai-ramai.

"Adik saya tidak tahu apa-apa soal masalah ini. Tetapi justru dia yang menjadi korban pengeroyokan," ujarnya.

Dua hari setelah kejadian, keluarga korban melakukan pengecekan rekaman CCTV di area pergudangan. Dari rekaman tersebut, keluarga mengaku melihat secara jelas bagaimana aksi kekerasan dilakukan terhadap Louis.

Korban disebut menerima pukulan pertama saat berada di lokasi. Ketika berusaha menghindar, ia kembali dipukul hingga mencoba mempertahankan diri. Namun situasi kemudian berubah ketika sejumlah orang lain ikut terlibat.

"Ketika adik saya berusaha membela diri, ada orang lain yang ikut memukul sampai dia terjatuh. Setelah itu datang beberapa orang yang mengerumuni, memegang, membanting, dan mengarahkan adik saya supaya bisa dipukuli lagi," ungkap Natalia.

Aksi pengeroyokan tersebut mengakibatkan Louis mengalami luka pada bagian wajah, kepala, bahu, dan kaki. Korban juga mengalami memar di sejumlah bagian tubuh. Bahkan pakaian yang dikenakannya robek akibat ditarik dan menjadi sasaran kekerasan para pelaku.

Tak hanya menimbulkan luka fisik, peristiwa itu juga meninggalkan trauma mendalam bagi korban dan keluarganya. Mereka mengaku hingga kini masih merasa tertekan karena adanya dugaan intimidasi yang terjadi setelah insiden tersebut.

"Kami berharap pelaku utama segera ditangkap. Sampai sekarang keluarga masih merasa terancam karena ada yang mencari alamat rumah kami dan melakukan intimidasi," kata Natalia.

Sementara itu, Kapolsek Sukomanunggal Kompol Akhyar, membenarkan adanya laporan terkait kasus dugaan pengeroyokan tersebut. Menurutnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

"Laporan tercatat dengan nomor TBL/18/VI/2026/SPKT/Polsek Sukomanunggal/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim atas nama pelapor Louis Prasetya. Setelah dilakukan olah TKP, kami telah mengamankan satu orang tersangka pengeroyokan dan saat ini masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap tersangka lainnya," ujar Kompol Akhyar.

Kuasa hukum korban, Hendra Tedjokusumo, mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung bergerak setelah laporan dibuat. Namun ia berharap aparat dapat segera menangkap pelaku utama yang hingga kini masih buron.

"Begitu laporan dibuat, polisi langsung melakukan upaya penangkapan. Namun pelaku utama diduga mengetahui adanya pergerakan tersebut sehingga berhasil melarikan diri," kata Hendra.

Menurut Hendra, tindakan yang dialami kliennya merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih korban bukan pihak yang memiliki persoalan langsung dengan para pelaku. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi psikologis korban saat ini masih terguncang. Selain mengalami luka fisik, korban belum dapat beraktivitas secara normal akibat trauma yang dialaminya.

"Korban masih muda dan harus menghadapi pengeroyokan yang dilakukan oleh banyak orang dewasa. Dampak psikologisnya sangat terasa. Sampai sekarang korban belum bisa bekerja maupun beraktivitas secara normal," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang dilaporkan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan. Sementara itu, Polsek Sukomanunggal masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku utama dan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang diduga merupakan aksi premanisme tersebut.

Program yang menjadi bagian dari transformasi digital layanan perlindungan sosial nasional tersebut disosialisasikan kepada warga di dua lokasi, yakni Joglo Cak Markeso, Jalan Ketandan Lor, dan Kantor Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kamis, 4 Juni 2026. Dalam kegiatan itu, warga juga mengikuti simulasi dan uji coba pendaftaran Perlinsos Digital secara langsung.

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi RI, Wijayakusuma Wardana, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDLN) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Mensuseno, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad, serta Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti.

Staf Ahli Menteri Komdigi RI, Wijayakusuma Wardana, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari uji coba implementasi Perlinsos Digital kepada masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima bantuan sosial pemerintah. Menurutnya, Perlinsos Digital dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data penerima bantuan sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih akurat melalui teknologi digital.

“Kita mencoba menerapkan digitalisasi, mulai dari verifikasi wajah hingga pencocokan data untuk memastikan apakah seseorang memang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial,” ujar Wijayakusuma.

Melalui sistem ini, proses penyaluran bansos tidak lagi hanya mengandalkan pendataan manual, tetapi juga memanfaatkan verifikasi biometrik dan integrasi data lintas instansi sehingga peluang terjadinya kesalahan sasaran maupun data ganda dapat ditekan.

Dalam pelaksanaan uji coba, pihaknya mengakui masih ditemukan sejumlah kendala teknis pada sistem aplikasi. Namun, berbagai permasalahan yang muncul telah diidentifikasi dan segera dilakukan penyempurnaan agar sistem dapat berjalan lebih optimal sebelum diterapkan secara lebih luas.

“Kendala yang muncul sudah kami identifikasi dan solusinya telah ditemukan. Karena itu, pelatihan dan uji coba harus terus dilakukan, baik melalui agen maupun pendaftaran mandiri oleh masyarakat,” katanya.

Wijayakusuma berharap Perlinsos Digital dapat menjadi instrumen baru yang mampu meningkatkan kualitas penyaluran bantuan pemerintah. “Mudah-mudahan digitalisasi bansos melalui Perlinsos ini dapat memastikan bantuan diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” katanya.

Plh Direktur IDLN Ditjen Dukcapil Kemendagri, Mensuseno, mengungkapkan bahwa Surabaya dipilih sebagai salah satu kota percontohan (pilot project) implementasi Perlinsos Digital oleh pemerintah pusat. Menurutnya, sistem ini dirancang agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum memiliki perangkat elektronik yang mendukung layanan digital.

Untuk itu, Pemkot Surabaya menyiapkan ribuan agen dan pendamping yang akan membantu proses pendaftaran warga secara langsung. Sementara masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perangkat yang memadai dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. “Harapannya nanti masyarakat dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah secara digital sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, transparan, dan semakin baik ke depan,” ujar Mensuseno.

Dalam mekanisme pendaftaran mandiri, warga dapat mengakses portal Perlinsos Digital menggunakan akun IKD yang telah diaktivasi. Setelah melakukan autentikasi data kependudukan, pengguna akan menjalani proses verifikasi biometrik berupa pencocokan wajah yang terintegrasi dengan database kependudukan nasional.

Kepala Diskominfo Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menyiapkan sekitar 12.500 agen Perlinsos yang terdiri atas ketua RT, ketua RW, serta aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu warga dalam proses pendaftaran. Keberadaan agen tersebut bertujuan memastikan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan Perlinsos Digital, termasuk mereka yang belum memiliki telepon pintar atau belum mengaktifkan IKD.

“Bagi warga yang belum memiliki IKD atau tidak memiliki perangkat yang mendukung, mereka dapat dibantu oleh agen Perlinsos. Jadi semua warga tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar,” jelas Eddy.

Eddy menegaskan bahwa salah satu keunggulan Perlinsos Digital adalah kemampuannya melakukan verifikasi kelayakan penerima bansos berdasarkan data yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan terhubung dengan 16 kementerian maupun lembaga pemerintah.

Melalui integrasi tersebut, sistem dapat menampilkan profil sosial ekonomi calon penerima bantuan secara lebih komprehensif. Apabila seseorang tercatat memiliki aset atau kemampuan ekonomi tertentu yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan, sistem akan melakukan penyesuaian secara otomatis.

“Jika seseorang terdeteksi memiliki aset yang menunjukkan kondisi ekonomi mampu, maka sistem akan mengoreksi status kelayakannya secara otomatis sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada yang berhak,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang keberatan atau sanggah bagi masyarakat apabila terdapat data yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya, ketika aset yang tercatat dalam sistem ternyata sudah dijual atau tidak lagi dimiliki, warga dapat mengajukan klarifikasi disertai bukti pendukung agar data tersebut diperbarui.

Menurut Eddy, penerapan Perlinsos Digital juga menjadi langkah penting untuk mengurangi polemik terkait penyaluran bansos yang selama ini kerap menimbulkan persepsi subjektif di masyarakat. Dengan basis data yang terintegrasi secara nasional, proses penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya bergantung pada usulan tingkat lokal, tetapi didukung oleh verifikasi data yang lebih objektif dan terukur.

“Dengan sistem ini, penetapan penerima bantuan didasarkan pada data yang terintegrasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Karena itu, prosesnya menjadi lebih objektif dan transparan sehingga potensi dugaan tebang pilih dapat diminimalisir,” tandasnya.

Penguatan pengawasan tersebut dilakukan melalui integrasi data kependudukan dengan aplikasi Cek In Warga, yang terhubung langsung dengan sistem SPMB dan aplikasi milik Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memverifikasi secara lebih akurat apakah calon peserta didik benar-benar tinggal di alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukannya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengatakan bahwa integrasi data menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung objektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warga.

“Pemkot Surabaya terus memperkuat sinergi data kependudukan dengan sistem SPMB maupun aplikasi Dispendik melalui integrasi dengan aplikasi Cek In Warga untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, transparan, dan sesuai domisili sebenarnya,” kata Irvan, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurutnya, aplikasi Cek In Warga tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi alat verifikasi keberadaan warga di alamat yang tercatat dalam database pemerintah. Dengan demikian, setiap perubahan alamat maupun perpindahan KK dapat ditelusuri dan diverifikasi secara lebih komprehensif.

Melalui mekanisme tersebut, Disdukcapil dapat mendeteksi apabila terdapat perpindahan KK yang dilakukan hanya untuk memenuhi syarat pendaftaran sekolah, namun tidak disertai perpindahan tempat tinggal secara nyata. “Apabila terdapat perpindahan KK yang hanya dilakukan untuk kepentingan sekolah, namun pada faktanya yang bersangkutan tidak tinggal di alamat tersebut, maka permohonan maupun proses administrasinya dapat tidak dilayani sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Irvan menambahkan, masyarakat juga perlu memahami bahwa tanggal cetak KK tidak dapat dijadikan indikator utama untuk menentukan lamanya seseorang berdomisili di suatu alamat. Sebab, tanggal yang tercantum pada KK hanya menunjukkan waktu dokumen tersebut dicetak atau diperbarui, bukan waktu awal seseorang mulai menetap di lokasi tersebut.

Kesalahpahaman terkait tanggal cetak KK, lanjutnya, sering muncul saat proses pendaftaran sekolah. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat dalam memahami ketentuan administrasi kependudukan yang menjadi dasar verifikasi domisili dalam SPMB.

Untuk memberikan kepastian dan menghindari kesalahan penafsiran data, Disdukcapil membuka layanan penerbitan surat keterangan resmi terkait riwayat domisili bagi warga yang membutuhkan dokumen pendukung dalam proses SPMB. “Dalam pelaksanaan SPMB, masyarakat juga perlu memahami bahwa tanggal cetak KK tidak dapat dijadikan acuan sejak kapan seseorang tinggal di suatu alamat. Apabila diperlukan klarifikasi terkait riwayat domisili untuk kepentingan SPMB, masyarakat dapat mengajukan surat keterangan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” jelasnya.

Pemkot Surabaya berharap seluruh masyarakat menjalankan proses administrasi kependudukan secara tertib, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya. Keakuratan data kependudukan dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik.

Dengan sistem verifikasi yang semakin terintegrasi, Pemkot Surabaya menegaskan komitmennya untuk menutup celah penyalahgunaan jalur domisili sekaligus memastikan pelaksanaan SPMB 2026/2027 berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Surabaya untuk memperoleh akses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap seluruh masyarakat dapat mengikuti proses administrasi kependudukan dengan jujur dan sesuai kondisi sebenarnya demi menjaga keadilan bersama, khususnya dalam pelaksanaan SPMB di Kota Surabaya,” pungkas Irvan.

Sebagai bentuk pembenahan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya akan menerapkan sistem evaluasi berbasis penilaian langsung dari penumpang. Melalui sistem tersebut, pengguna layanan dapat memberikan umpan balik terkait kepuasan mereka setelah menggunakan transportasi umum milik Pemkot Surabaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan evaluasi terhadap pengemudi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

"Kami ke depan akan melakukan evaluasi. Yang pertama melalui pembinaan kepada seluruh pengemudi, baik Suroboyo Bus maupun Wira-Wiri," kata Trio, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurutnya, pembinaan dilakukan untuk memperkuat disiplin pengemudi dalam berlalu lintas, meningkatkan standar pelayanan kepada penumpang, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Selain pembinaan, Dishub Surabaya juga akan merealisasikan pemasangan perangkat umpan balik atau feedback di setiap armada transportasi umum. Melalui perangkat tersebut, penumpang dapat memberikan penilaian secara langsung saat turun dari kendaraan dengan memilih kategori "puas" atau "tidak puas".

"Kami akan memasang alat penilaian kepuasan di dalam unit kendaraan. Jadi ketika penumpang turun, mereka bisa langsung memberikan penilaian apakah puas atau tidak puas terhadap layanan yang diterima," ujar Trio.

Program ini, lanjutnya, merupakan arahan langsung dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif dan berbasis evaluasi masyarakat. Dengan sistem tersebut, Pemkot Surabaya berharap dapat memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas layanan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

"Semua warga yang menggunakan Wira-Wiri, feeder maupun Suroboyo Bus nantinya memiliki ruang untuk memberikan penilaian secara langsung terhadap pelayanan yang mereka terima," jelasnya.

Trio menegaskan bahwa hasil penilaian penumpang tidak hanya menjadi bahan evaluasi administratif, tetapi juga akan berdampak langsung terhadap kinerja para pengemudi. Dishub akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan. Jika dalam periode tertentu seorang pengemudi mendapatkan tingkat kepuasan yang rendah, maka akan dilakukan evaluasi hingga pemberian sanksi.

"Nanti selama satu bulan apabila hasil penilaiannya banyak yang tidak puas, tentu akan kami evaluasi dan berikan sanksi sesuai ketentuan," katanya.

Sanksi yang disiapkan pun tidak main-main. Mulai dari teguran administratif, peringatan, pembekuan tugas sementara, hingga pemberhentian sebagai pengemudi. "Sanksinya bisa berupa administrasi, peringatan, pembekuan, tidak diperbolehkan bekerja sementara, sampai pemberhentian," tegas Trio.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong para pengemudi untuk lebih disiplin, profesional, serta mengedepankan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Evaluasi terhadap pengemudi juga tidak lepas dari insiden kecelakaan yang melibatkan armada Suroboyo Bus dengan truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya di Jalan Waringin, Kecamatan Wonokromo, pada Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan laporan awal dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Transportasi Umum, kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat faktor kelalaian pengemudi atau human error. "Kepala UPTD telah melaporkan bahwa kemungkinan besar terjadi human error dari pengemudi Suroboyo Bus," ujar Trio.

Menurut hasil laporan sementara, truk DSDABM yang terlibat dalam kecelakaan berada dalam kondisi berhenti atau terparkir saat kejadian berlangsung.BKarena itu, indikasi awal mengarah pada kesalahan pengemudi armada Suroboyo Bus. Meski demikian, Dishub Surabaya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

"Truk DSDABM saat itu dalam kondisi parkir dan tidak bergerak. Karena itu dugaan sementara memang mengarah pada human error dari pengemudi," katanya.

Pemkot Surabaya menilai transportasi umum tidak hanya harus mampu memberikan layanan yang nyaman dan terjangkau, tetapi juga menjamin keselamatan pengguna. Karena itu, pembinaan pengemudi, penguatan pengawasan, serta pelibatan masyarakat melalui sistem penilaian langsung menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Kota Pahlawan.

Melalui kebijakan tersebut, Dishub berharap setiap pengemudi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga standar pelayanan dan keselamatan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan Suroboyo Bus dan Wira-Wiri yang selama ini menjadi andalan transportasi publik di Surabaya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa SPMB tahun ini dirancang lebih tertib, transparan, dan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat meninjau langsung proses verifikasi dan validasi data di beberapa SMA negeri di Surabaya, termasuk SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 9 Surabaya.

Menurut Khofifah, sistem verifikasi yang diterapkan tahun ini telah disusun secara terjadwal sehingga mampu mengurangi antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. “Alhamdulillah prosesnya berjalan cukup lancar dan tertib. Ruang verifikasi cukup longgar, antrean teratur, dan kapasitas layanan yang disiapkan memadai. Tahun ini masyarakat memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan verifikasi sehingga tidak terjadi penumpukan seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Tahapan SPMB 2026 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri yang berlangsung mulai 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Selanjutnya, verifikasi dan validasi data dilakukan pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyediakan simulasi atau latihan pendaftaran daring pada 8–9 Juni 2026 agar calon murid dan orang tua memahami seluruh mekanisme pendaftaran sebelum memasuki tahapan seleksi.

Sementara jadwal pendaftaran dibagi dalam beberapa jalur, yakni Jalur Domisili dibuka mulai 11–12 Juni 2026. Lalu Jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua/Wali, dan Prestasi Hasil Lomba: 17–18 Juni 2026, Jalur Prestasi Akademik SMA: 24–25 Juni 2026, dan Jalur Prestasi Akademik SMK: 30 Juni–1 Juli 2026.

Khofifah menilai sistem yang lebih tertata ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan. “Kami terus melakukan pembenahan agar proses penerimaan murid baru semakin baik, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat mendapatkan layanan pendidikan terbaik sesuai pilihan sekolah masing-masing,” katanya.

Di balik kelancaran pelaksanaan SPMB, terdapat fakta penting yang menjadi perhatian Pemprov Jatim. Jumlah lulusan SMP/MTs sederajat pada tahun 2026 mencapai 618.479 murid, sementara daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 244.621 kursi.

Rinciannya terdiri atas 121.538 kursi SMA Negeri dan 123.083 kursi SMK Negeri. Artinya, sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 39,55 persen lulusan SMP sederajat. Sebaliknya, terdapat sekitar 373.858 murid atau 60,45 persen lulusan yang harus melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta atau jalur pendidikan lainnya.

“Ini menjadi realitas yang harus dipahami bersama. Daya tampung sekolah negeri memang berada pada kisaran 39,55 persen dari total lulusan. Karena itu, sekolah swasta menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan,” tegas Khofifah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta di seluruh daerah. Hasilnya, sebanyak 2.106 SMA dan SMK swasta di Jawa Timur tahun ini menyediakan program beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan bagi calon murid baru.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding tahun 2025 yang tercatat sebanyak 1.757 sekolah. Rinciannya meliputi jenjang SMA Swasta 446 sekolah menyediakan beasiswa penuh, 337 sekolah memberikan potongan biaya pendidikan. Jenjang SMK Swasta sebanyak 764 sekolah menyediakan beasiswa penuh, 559 sekolah memberikan potongan biaya pendidikan
Peningkatan juga terjadi pada jumlah penerima manfaat.

Tahun 2025 terdapat 72.989 murid yang menerima beasiswa atau keringanan biaya pendidikan. Tahun ini jumlahnya naik menjadi 79.086 murid. Rinciannya 19.157 murid SMA menerima beasiswa penuh, 8.748 murid SMA menerima potongan biaya, 24.956 murid SMK menerima beasiswa penuh, 26.225 murid SMK menerima potongan biaya.

“Secara kumulatif tahun lalu sebanyak 72.989 siswa menerima manfaat. Tahun ini meningkat menjadi 79.086 siswa. Ini angka yang sangat signifikan untuk membantu masyarakat dan memastikan anak-anak Jawa Timur tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta bukan lagi sekadar pelengkap sistem pendidikan, melainkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Menurutnya, kontribusi ribuan sekolah swasta yang menyediakan beasiswa dan keringanan biaya pendidikan merupakan bentuk nyata gotong royong dalam membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang unggul dan berdaya saing.

“Sekolah swasta memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh SMA dan SMK swasta yang telah membuka ruang lebih luas bagi anak-anak Jawa Timur untuk memperoleh pendidikan berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, memastikan pelayanan verifikasi tetap berjalan, termasuk pada hari libur dan akhir pekan. Setiap sekolah disiapkan untuk melayani hingga 200 calon murid per hari guna mempercepat proses verifikasi dan pengambilan PIN.

“Kami tidak ingin masyarakat merasa waktunya terbatas. PIN ini sangat penting karena menjadi pintu masuk ke tahapan berikutnya, baik jalur domisili, afirmasi, mutasi maupun prestasi akademik,” kata Aries.

Dengan dukungan ribuan sekolah swasta dan puluhan ribu kuota beasiswa yang tersedia, Pemprov Jawa Timur berharap tidak ada lulusan SMP sederajat yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri atau kendala biaya. Langkah ini sekaligus menjadi upaya nyata memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh anak Jawa Timur.

Penangkapan pasangan ibu dan anak tersebut menjadi babak baru dalam pengungkapan kasus korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng tata kelola penyaluran kredit di bank milik daerah.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Putu Arya Wibisana, mengungkapkan bahwa kedua terpidana diamankan di sebuah rumah yang berada di kawasan klaster salah satu perumahan elite di wilayah Lakarsantri, Surabaya pada Selasa malam, 2 Juni 2026.

"Kedua terpidana berhasil diamankan oleh Tim Tangkap Buron Kejari Surabaya setelah dilakukan pemantauan dan pengejaran secara intensif selama kurang lebih tiga minggu. Saat diamankan, keduanya tidak melakukan perlawanan," kata Putu, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut Putu, proses pencarian tidak berjalan mudah. Selama menjadi buronan, kedua terpidana diketahui berupaya menghindari aparat penegak hukum dengan berpindah-pindah lokasi persembunyian serta berupaya menghilangkan jejak.

Tim Tabur Kejari Surabaya bahkan harus melakukan serangkaian pengamatan dan pendalaman informasi karena keduanya kerap berpindah tempat antara Surabaya dan Magetan. Tidak hanya itu, mereka juga diduga mengganti identitas dan berusaha menghapus jejak digital untuk menyulitkan pelacakan.

"Tim sempat mengalami kendala karena yang bersangkutan berpindah-pindah lokasi dan berupaya menyamarkan identitas. Namun berkat kerja keras serta kejelian tim di lapangan, keberadaan keduanya akhirnya berhasil terdeteksi dan diamankan," katanya.

Kredit Fiktif Bank Jatim Rp4,75 Miliar

Kasus yang menjerat Liauw Inggarwati dan Bastian Widjaja merupakan perkara korupsi kredit modal kerja fiktif di Bank Jatim dengan nilai mencapai Rp4,75 miliar. Dalam perkara tersebut, keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Namun selama proses persidangan berlangsung, keduanya tidak pernah menghadiri persidangan sehingga perkara diputus secara in absentia.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Liauw Inggarwati dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun, denda Rp500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3,08 miliar.

Sementara itu, Bastian Widjaja dijatuhi hukuman yang lebih berat, yakni pidana penjara selama 12 tahun serta denda Rp500 juta. Setelah berhasil diamankan, keduanya langsung diserahkan kepada Jaksa Eksekutor pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya untuk menjalani putusan pengadilan.

"Saat ini kedua terpidana telah dieksekusi dan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo," jelas Putu.

Libatkan Pejabat Bank Jatim

Kasus kredit fiktif tersebut tidak hanya menyeret pihak debitur. Dalam proses penegakan hukum yang telah berjalan sebelumnya, sejumlah pejabat Bank Jatim juga dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukuman.

Mereka adalah Wonggo Prayitno, mantan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, serta Arya Lelana, mantan Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim. Keduanya telah dieksekusi untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun setelah dinyatakan terbukti terlibat dalam perkara tersebut.

Fakta keterlibatan pejabat internal bank menunjukkan bahwa praktik kredit fiktif tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyaluran kredit.

Meski dua terpidana utama telah berhasil ditangkap, Kejari Surabaya memastikan perburuan belum berakhir. Dalam perkara yang sama, masih terdapat satu terpidana lain yang berstatus buronan, yakni Liem Susilowati, yang merupakan adik kandung Liauw Inggarwati.

Menurut Putu Arya Wibisana, Tim Tabur Kejari Surabaya saat ini masih terus melakukan pencarian dan pelacakan terhadap yang bersangkutan. "Kami memastikan proses pencarian terhadap DPO lainnya masih terus berjalan. Tim Tabur akan terus melakukan upaya-upaya intelijen dan penegakan hukum sampai yang bersangkutan berhasil diamankan," tegasnya.

Putu menegaskan bahwa keberhasilan penangkapan Liauw Inggarwati dan Bastian Widjaja menjadi bukti komitmen Kejaksaan dalam mengeksekusi seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, program penangkapan buronan merupakan salah satu prioritas Kejaksaan Agung RI untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan tidak ada terpidana yang dapat menghindari hukuman dengan cara melarikan diri.

"Ini adalah pesan tegas bahwa tidak ada tempat aman bagi buronan. Cepat atau lambat, Tim Tangkap Buron akan menemukan dan menangkap mereka dimanapun berada," ujar Putu.

Ia juga mengimbau para buronan lain yang masih masuk daftar pencarian untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan penangkapan. Kasus kredit fiktif Bank Jatim ini menjadi pengingat bahwa praktik penyimpangan di sektor perbankan memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Kecamatan Pakal bersama Bunda PAUD Kecamatan Pakal menghadirkan program Rumah Inggris Ceria dan Hebat (RICH), sebuah program pembelajaran bahasa Inggris gratis yang ditujukan bagi anak-anak usia dini dan siswa sekolah dasar kelas awal.

Program yang baru berjalan ini langsung mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Dalam waktu singkat, kuota ratusan peserta terpenuhi. Bahkan, sejumlah calon peserta harus masuk daftar tunggu karena tingginya minat warga untuk mendaftarkan putra-putrinya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan berkualitas yang terjangkau masih sangat tinggi, khususnya dalam penguasaan bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global di masa depan.

Bunda PAUD Kecamatan Pakal, Aprilia Ayu Nilawati, mengatakan program RICH lahir dari keprihatinan terhadap belum meratanya akses pembelajaran bahasa Inggris bagi anak-anak usia dini. Menurut Ayu, pengenalan bahasa asing sejak usia dini sangat penting karena pada masa tersebut kemampuan otak anak berkembang sangat pesat dan lebih mudah menyerap berbagai pengetahuan baru.

"Usia dini merupakan masa emas perkembangan anak. Pada fase ini mereka sangat cepat menyerap pengetahuan, termasuk bahasa. Karena itu kami ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengenal bahasa Inggris sejak awal dengan cara yang menyenangkan," kata Ayu, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menjelaskan, hingga kini tidak semua lembaga PAUD, TK, maupun SD kelas 1 dan 2 memiliki program pembelajaran bahasa Inggris yang memadai. Sementara di sisi lain, kursus bahasa Inggris masih menjadi layanan yang belum dapat dijangkau oleh seluruh keluarga karena faktor biaya.

Karena itu, RICH dirancang sebagai ruang belajar alternatif yang terbuka dan gratis bagi masyarakat. Program ini tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pengembangan karakter anak melalui metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.

"RICH hadir sebagai ruang belajar yang bisa diakses seluruh warga. Kami juga menggandeng mentor dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sehingga pembelajaran dilakukan dengan pendekatan fun learning atau belajar sambil bermain. Anak-anak belajar tanpa merasa terbebani," jelasnya.

Menariknya, manfaat program RICH tidak hanya dirasakan dalam peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Banyak orang tua mengaku melihat perubahan positif pada perkembangan sosial dan kepercayaan diri anak-anak mereka setelah mengikuti kelas tersebut.

Salah satunya disampaikan oleh Ila Nurfia, orang tua dari Gina. Menurutnya, program ini membantu anak-anak lebih berani berinteraksi dan membangun komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. "Program ini sangat bermanfaat. Selain belajar bahasa Inggris, anak-anak menjadi lebih percaya diri dan lebih mudah berinteraksi dengan teman-temannya. Saya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan frekuensinya ditambah agar anak-anak memiliki lebih banyak aktivitas positif dibandingkan hanya bermain gawai," ujarnya.

Pengalaman serupa dirasakan Yeni, orang tua dari Klarisa Anandia. Ia mengaku melihat perubahan signifikan pada putrinya yang sebelumnya cenderung pendiam. "Sebelumnya anak saya cukup pendiam. Setelah mengikuti program ini dia menjadi lebih ceria, lebih mudah berteman, dan semakin percaya diri. Di rumah juga sering menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris yang dipelajari saat kelas," katanya.

Sementara itu, Wiwin Linda, orang tua Raihan Prabuwijaya, menilai program RICH berhasil menumbuhkan semangat belajar baru pada anaknya. Menurutnya, sang putra kini lebih berani tampil di depan umum dan menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap bahasa Inggris.

"Anak saya sekarang lebih berani dan antusias belajar bahasa Inggris. Di rumah sering mengulang materi yang didapatkan dan bahkan bertanya tentang kosakata baru yang ditemuinya. Program ini sangat bermanfaat dan semoga bisa terus berlanjut," tuturnya.

Program RICH menjadi salah satu contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah wilayah, dunia pendidikan, dan masyarakat dapat menghadirkan solusi konkret bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Selain memperluas akses pendidikan, program ini juga berkontribusi dalam membangun karakter anak yang lebih percaya diri, komunikatif, dan siap menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompetitif.

Dengan pendekatan belajar yang menyenangkan, dukungan tenaga pengajar dari perguruan tinggi, serta antusiasme tinggi dari masyarakat, RICH diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi model pembelajaran bahasa Inggris berbasis komunitas yang mampu menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Surabaya.

Lebih dari sekadar kelas bahasa, RICH telah menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak untuk berani bermimpi lebih besar, mengenal dunia yang lebih luas, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang siap bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan akar lingkungan tempat mereka tumbuh.