Komnas Pengendalian Tembakau juga mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan di balik penelitian tersebut serta keterlibatan asosiasi industri vape dalam penyebaran narasinya, yang berisiko mempengaruhi kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat.

Pada 9 Oktober 2026, sejumlah media memberitakan hasil penelitian internasional dengan penekanan bahwa belum ada bukti ilmiah yang membuktikan vape menyebabkan diabetes. Berdasarkan penelusuran jaringan media, pemberitaan tersebut bersumber dari siaran pers Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI).

Penelitian yang dimaksud merupakan meta-analisis karya Adebisi dan kawan-kawan berjudul “Association between electronic cigarette use and prediabetes, diabetes, and insulin resistance: a systematic review and meta-analysis”, yang terbit dalam jurnal Internal and Emergency Medicine pada Juni 2026.

Kebalikan dari pernyataan APVI, penelitian tersebut sebenarnya justru menemukan bahwa pengguna vape eksklusif memiliki peluang sekitar 34 persen lebih tinggi mengalami prediabetes dan 37 persen lebih tinggi mengalami resistensi insulin dibandingkan orang yang tidak pernah menggunakan vape. Kedua kondisi tersebut berkaitan dengan gangguan pengaturan gula darah dan dapat menjadi tanda awal meningkatnya risiko diabetes tipe 2.

Resistensi insulin juga dapat berkembang bertahap tanpa gejala yang langsung dirasakan.
Kajian yang sama menemukan bahwa orang yang menggunakan vape sekaligus tetap merokok memiliki peluang sekitar 23 persen lebih tinggi mengalami diabetes. Temuan ini relevan bagi Indonesia, mengingat praktik penggunaan ganda rokok konvensional dan vape masih menjadi persoalan. Bahkan, para peneliti menyarankan dokter mempertimbangkan pemantauan gula darah pada pengguna vape, khususnya mereka yang juga merokok.

"Secara akademis, belum terbuktinya vape menyebabkan diabetes bukan berarti vape aman. Jika media hanya menyoroti kesimpulan bahwa vape tidak terbukti menyebabkan diabetes, sementara temuan penting lainnya tidak disampaikan, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang keliru," ujar Risky Kusuma Hartono, akademisi sekaligus Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau setelah memeriksa penelitian yang dimaksud, dalam keterangannya pada Selasa, 20 Oktober 2026.  

Selain persoalan interpretasi ilmiah, independensi penelitian tersebut perlu dicermati. Prof. Riccardo Polosa dari University of Catania, Italia, yang terlibat dalam kajian tersebut, dikenal aktif dalam penelitian dan advokasi Tobacco Harm Reduction (THR). Riwayat afiliasi serta hubungan pendanaan peneliti dengan industri tembakau penting diperiksa ketika hasil penelitian digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik.

Salah satu organisasi yang perlu dicermati dalam ekosistem penelitian THR adalah Global Action to End Smoking (GAES), sebelumnya bernama Foundation for a Smoke-Free World (FSFW), yang didirikan dengan pendanaan dari Philip Morris International (PMI), perusahaan tembakau multinasional yang juga memasarkan produk IQOS.

Riwayat afiliasi dan pendanaan Riccardo Polosa maupun Yusuff Adebayo Adebisi perlu ditelusuri melalui pernyataan konflik kepentingan dalam publikasi ilmiah mereka. Hubungan dengan industri tidak otomatis membuktikan hasil penelitian keliru, tetapi menjadi informasi penting untuk menilai potensi bias, terutama ketika hasilnya digunakan dalam perdebatan kebijakan kesehatan.

Penyebaran hasil penelitian secara selektif melalui siaran pers oleh asosiasi industri patut menjadi perhatian serius. Orkestrasi narasi yang menganggap vape aman karena tidak terkait dengan diabetes menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. 
Angka yang paling sering dikutip untuk mendukung klaim “vape tidak terkait diabetes” adalah angka 1,04 pada pengguna vape saja. Angka ini perlu dibaca dengan benar atas 1 menunjukkan bahwa ada kecenderungan risiko lebih tinggi, meski secara statistik belum bisa dipastikan. Hasil perhitungannya masih memungkinkan kenaikan risiko diabetes hingga 16 persen. Artinya, kesimpulan yang jujur dari angka tersebut adalah “belum diketahui pasti”, bukan “tidak berbahaya”.

"Ketika penelitian hanya dikutip sebagian dan disebarluaskan berulang kali, publik dapat digiring untuk percaya bahwa vape tidak berisiko. Lebih berbahaya lagi jika narasi tersebut mengecoh pengambil kebijakan hingga kepentingan bisnis industri lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Komnas PT, Tulus Abadi.

Komnas Pengendalian Tembakau mengingatkan media agar tidak hanya mengandalkan siaran pers industri rokok dalam memberitakan penelitian kesehatan. Media perlu memeriksa jurnal secara utuh, meminta klarifikasi kepada akademisi independen, serta menelusuri afiliasi dan sumber pendanaan penelitian. Pemerintah juga perlu menerapkan kehati-hatian serupa agar kebijakan kesehatan tidak dipengaruhi oleh informasi yang disajikan secara tidak lengkap.

Perdebatan mengenai hubungan vape dan diabetes mengemuka setelah Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, pada 29 September 2026 menyampaikan hasil pengujian mengenai dampak vape terhadap kesehatan. Ia menyebut dampak terhadap paru-paru ditemukan pada sekitar 92 persen sampel, sementara indikator yang dikaitkan dengan diabetes ditemukan pada 100 persen sampel yang diuji.

Temuan BRIN tentang gangguan produksi insulin pada pengguna vape justru sejalan dengan bukti yang dipaparkan dalam jurnal tandingan itu sendiri. Selain menemukan peningkatan prediabetes dan resistensi insulin, jurnal tersebut juga merangkum berbagai penelitian laboratorium yang menunjukkan bahwa nikotin dapat mengganggu kerja insulin dan merusak sel beta pankreas, yaitu sel yang bertugas memproduksi insulin. Penelitian pada hewan juga mengaitkan paparan uap vape dengan gangguan pengolahan gula darah dan perlemakan hati.

Untuk memperkuat temuan tersebut, Komnas PT mendukung BRIN segera mempublikasikan metode dan data penelitiannya secara terbuka dan melalui telaah para ahli, termasuk jumlah sampel, kelompok pembanding, dan indikator kesehatan yang diperiksa. Keterbukaan ini akan menjadikan temuan BRIN dasar kebijakan yang kokoh dan menutup ruang bagi upaya mengaburkannya.

Dalam konteks ini, Komnas Pengendalian Tembakau mendukung rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melarang rokok elektronik, termasuk vape, sebagai langkah memperkuat perlindungan masyarakat. Selain risiko kesehatan akibat nikotin dan paparan zat berbahaya, perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika melalui cairan yang mengandung zat terlarang.

Pemerintah perlu mengambil langkah tegas berdasarkan keseluruhan bukti ilmiah dan prinsip kehati-hatian. Keragu-raguan atas temuan riset yang disampaikan kelompok industri tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko kesehatan lainnya maupun melemahkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan bisnis rokok elektronik.

"Sepanjang Januari hingga September 2026, fasilitas Face Recognition di wilayah Daop 6 Yogyakarta mencatat ada sebanyak 1.631.391 pengguna. Fasilitas ini tersedia di tiga stasiun wilayah Daop6 Yogyakarta, yaitu Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Solo Balapan," kata Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih pada Selasa, 20 Oktober 2026. 

Berdasarkan data tersebut, Stasiun Yogyakarta mencatat pengguna tertinggi sebanyak 907.520, disusul Stasiun Solo Balapan sebanyak 361.409 pengguna dan Stasiun Lempuyangan sebanyak 271.462 pengguna. Data ini menunjukkan pemanfaatan layanan boarding digital di sejumlah stasiun utama Daop 6 Yogyakarta.

Feni menyampaikan bahwa pemanfaatan Face Recognition merupakan bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah dan praktis bagi pelanggan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

"Pemanfaatan Face Recognition menjadi salah satu bentuk transformasi digital KAI dalam memberikan kemudahan kepada pelanggan. Melalui fasilitas ini, proses boarding dapat dilakukan dengan lebih praktis, sehingga pelanggan dapat menikmati pengalaman perjalanan yang semakin nyaman," ujar Feni.

Face Recognition Boarding Gate memungkinkan pelanggan yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi Access by KAI ataupun pendaftaran langsung kepada petugas di stasiun untuk melewati proses boarding dengan hanya melakukan pemindaian wajah. Sistem akan melakukan verifikasi identitas dan kesesuaian data tiket, sehingga pelanggan tidak perlu menunjukkan boarding pass maupun dokumen identitas secara manual pada gate Face Recognition.

Selain memberikan kemudahan bagi pelanggan, penerapan teknologi ini turut mendukung kelancaran proses boarding, layanan ramah lingkungan dan efisiensi operasional di stasiun. Penggunaan Face Recognition juga mengurangi kebutuhan pencetakan boarding pass, sehingga mendukung upaya pengurangan atau efiseiensi penggunaan kertas dalam pelayanan perjalanan kereta api. 

KAI Daop 6 Yogyakarta mengajak pelanggan yang akan melakukan perjalanan menggunakan Kereta Api Jarak Jauh untuk memanfaatkan fasilitas Face Recognition. Registrasi dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI dengan mengikuti petunjuk yang tersedia pada menu registrasi Face Recognition. Menurut Feni, kemudahan layanan digital ini juga diiringi dengan pengelolaan data pelanggan yang bertanggung jawab.

“Selain memberikan kemudahan dalam proses boarding, KAI juga menempatkan pelindungan data pelanggan sebagai hal yang penting dalam penyelenggaraan layanan digital. KAI menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berstandar internasional ISO 27001 serta mengelola data pelanggan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi Face Recognition diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan KAI,” kata Feni.

Penggunaan fasilitas ini bersifat pilihan. Pelanggan yang belum melakukan registrasi atau memilih tidak menggunakan Face Recognition tetap dapat melakukan boarding melalui mekanisme yang tersedia sesuai ketentuan KAI. Namun, transformasi digital pelayanan ini dapat menjadi opsi untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, modern, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Melalui pengembangan layanan berbasis teknologi, KAI Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menghadirkan kemudahan dalam setiap tahapan perjalanan, serta memberikan pengalaman perjalanan kereta api yang semakin baik bagi masyarakat.

Eri menegaskan, sekolah negeri merupakan fasilitas pendidikan milik pemerintah. Karena itu, kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana pendidikan harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, bukan dibebankan kepada orang tua murid.

Ia bahkan menetapkan November 2026 sebagai batas penghentian seluruh bentuk tarikan di SD dan SMP negeri di Surabaya. "Saya pastikan kalau di SD-SMP Negeri harusnya tidak ada iuran apa pun karena ini milik pemerintah, makanya pemerintah harus bisa memenuhi itu semua. Saya tidak ingin lagi di sekolah negeri ada tarikan apa pun, bulan November sudah tidak boleh ada tarikan sama sekali," ujar Eri Cahyadi, Selasa, 20 Oktober 2026.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian Eri adalah penjualan buku LKS atau bahan latihan soal tambahan kepada siswa. Menurutnya, kebiasaan guru merekomendasikan buku latihan tertentu kepada murid harus dihentikan jika berpotensi menimbulkan kewajiban pembelian.

Sebagai gantinya, guru di sekolah negeri diminta menyusun sendiri bahan pembelajaran dan latihan soal sesuai kebutuhan siswa. Pemkot Surabaya, lanjut Eri, akan memfokuskan anggaran untuk mendukung kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru, termasuk melalui sertifikasi serta tunjangan penunjang. Dengan dukungan tersebut, guru diharapkan mampu menyediakan bahan latihan yang dibutuhkan siswa tanpa mengharuskan orang tua membeli buku tambahan.

"Dulu biasanya guru-guru tidak meminta, tapi bilang, 'Iki lho rek lek kepengin tambah latihan soal ada ini, tuku gak apa-apa, gak tuku gak apa-apa.' Sekarang tidak boleh lagi. Nanti guru-guru yang membuat soal-soal sendiri. Makanya anggaran kita fokuskan untuk sertifikasi guru dan pendapatan penunjang, sehingga guru punya kapasitas membuat soal sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Eri membedakan antara pembelian buku atas inisiatif pribadi dan pembelian yang diarahkan oleh sekolah. Orang tua atau siswa tetap diperbolehkan membeli buku latihan tambahan secara mandiri di luar sekolah, sepanjang tidak ada kewajiban, tekanan, maupun arahan dari pihak sekolah yang membuat pembelian tersebut seolah-olah harus dilakukan.

"Kalau misalnya orang tua atau murid ingin membeli sendiri tidak masalah, tapi tidak boleh ada keharusan di sana," imbuhnya.

Biaya Seragam hingga Pemeliharaan Sekolah Tak Boleh Dibebankan ke Orang Tua

Penegasan tersebut juga berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai aktivitas dan kebutuhan sekolah yang berpotensi membebani siswa. Salah satu laporan yang disorot adalah kegiatan di SDN Rangka 6 yang melibatkan murid dalam pekerjaan mencuci karpet, mencuci mukena, hingga mengecat sekolah.

Eri menegaskan, kebutuhan pemeliharaan fasilitas sekolah harus ditangani melalui mekanisme pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Orang tua tidak boleh dibebani iuran untuk menutup kebutuhan tersebut. Larangan itu juga berlaku terhadap pungutan untuk kebutuhan seragam dan buku belajar di SD maupun SMP negeri.

"Jangan ada iuran yang membebankan orang tua, mau itu baju, buku, atau pemeliharaan sarana di SD dan SMP negeri," tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Eri menginstruksikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya turun langsung ke sekolah-sekolah. Pengecekan dilakukan untuk memetakan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, baik terkait kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana, maupun pemeliharaan fasilitas.

Hasil pendataan itu selanjutnya menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran daerah. Dengan demikian, kebutuhan sekolah diharapkan dapat dipenuhi melalui perencanaan dan penganggaran Pemkot Surabaya.

Langkah ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk memastikan bahwa larangan pungutan diikuti dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Sekolah harus tetap mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara optimal tanpa mengandalkan iuran dari orang tua.

Eri berharap pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas pendidikan dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh siswa, tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga. "Kami berharap dengan pemenuhan fasilitas yang merata dan berkualitas, seluruh siswa di Surabaya dapat mengenyam pendidikan dengan nyaman tanpa terkendala latar belakang ekonomi," pungkasnya.

Peringatan yang digelar melalui tasyakuran dan doa bersama anak yatim piatu di Kantor DPD Partai Golkar Gresik, Selasa (20/10/2026), tidak hanya menjadi agenda seremonial. Partai berlambang pohon beringin itu juga menegaskan pentingnya memperkuat soliditas kader hingga tingkat akar rumput.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik yang juga Wakil Ketua DPRD Gresik, Wongso Negoro, mengatakan peringatan hari jadi partai harus menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sekaligus memperkuat kerja organisasi.

Menurut dia, soliditas kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa menjadi salah satu aspek penting dalam mempersiapkan partai menghadapi kontestasi politik mendatang.

"Momentum HUT ini kami harapkan menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk memperkuat karya kekaryaan dan menjaga kesolidan partai hingga tingkat akar rumput," kata Wongso.

Wongso mengatakan, salah satu agenda strategis Golkar Gresik adalah meningkatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilu 2029.

Golkar Gresik menargetkan peningkatan perolehan kursi dari enam kursi yang diraih pada Pemilu 2024 menjadi 11 kursi pada Pemilu 2029. Target tersebut berarti partai harus menambah lima kursi dibandingkan hasil pemilu sebelumnya.

Menurut Wongso, peningkatan jumlah kursi diperlukan untuk memperkuat posisi politik Golkar dalam pemerintahan daerah dan memperluas ruang bagi kader partai untuk berkiprah dalam kontestasi politik, termasuk Pilkada.

"Kami mengharapkan kursi di DPRD meningkat secara signifikan," katanya.

Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Golkar Gresik jika melihat perjalanan perolehan kursinya dalam tiga pemilu terakhir. 

Pada Pemilu 2014, Golkar Gresik berhasil memperoleh 11 kursi DPRD. Namun, jumlah itu turun menjadi delapan kursi pada Pemilu 2019 dan kembali berkurang menjadi enam kursi pada Pemilu 2024.

Karena itu, target 11 kursi pada Pemilu 2029 sekaligus menjadi upaya untuk mengembalikan capaian Golkar Gresik ke tingkat perolehan yang pernah diraih pada 2014.

Wongso menilai, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja organisasi yang terukur, konsolidasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh kader dalam menjalankan program partai.

Perkuat Struktur hingga Akar Rumput

Untuk mencapai target tersebut, Golkar Gresik berupaya memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa.

Wongso menegaskan, kekuatan partai tidak cukup hanya bertumpu pada kepengurusan di tingkat kabupaten. Keaktifan pengurus kecamatan dan desa dinilai penting untuk menjaga hubungan dengan masyarakat sekaligus memastikan program partai berjalan secara berkelanjutan.

Menurut dia, pengurus di tingkat bawah memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjadi bagian penting dari kerja organisasi menjelang pemilu.

"Tujuan besar kami adalah mempersiapkan strategi menghadapi pemilu legislatif maupun Pilkada mendatang. Pengurus di tingkat kecamatan merupakan ujung tombak pemenangan Partai Golkar di akar rumput," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan struktur harus dilakukan secara konsisten agar seluruh tingkatan kepengurusan dapat bekerja secara aktif dan terkoordinasi.

"Golkar tidak bisa menjadi besar kalau struktur organisasinya lemah di bawah. Karena itu, penguatan di tingkat kecamatan perlu terus dilakukan. Ini juga bagian dari kesiapan kami menghadapi Pemilu 2029," kata Wongso.

Selain konsolidasi organisasi, Wongso menekankan pentingnya menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang disebutnya adalah program pangan murah yang dilaksanakan bersama Perum Bulog. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Wongso mengatakan, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat.

"Program pangan murah bersama Bulog ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, sekaligus mendekatkan Golkar dengan warga di tingkat akar rumput," pungkasnya.

Melalui peringatan HUT ke-62 ini, Golkar Gresik berharap penguatan organisasi dan pelaksanaan program kemasyarakatan dapat berjalan beriringan. Konsolidasi internal menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029, sedangkan program yang menyentuh kebutuhan warga diharapkan memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi SIER dalam Economic Cooperation Forum: Investment, Trade and Talent Development bertema Strengthening Economic Ties Through Strategic Partnerships di Garuda Hall, ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 16 Oktober 2026.

Forum yang diselenggarakan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan delegasi pengusaha Taiwan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Taiwan sekaligus menjajaki kerja sama di bidang investasi, perdagangan, dan pengembangan talenta.

Forum ini turut dihadiri Kepala KDEI Taipei Arif Sulistiyo dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta Bruce Chen-jung Hung, bersama perwakilan instansi terkait dan delegasi pengusaha Taiwan.

Dalam sesi Introduction to Industrial Parks in Indonesia, SIER diwakili Kepala Unit Hubungan Pelanggan Silvi Wulan Sari Br Sitepu. Ia memaparkan materi bertajuk East Java’s Industrial Gateway: PT SIER’s Integrated Industrial Estate Solutions yang memperkenalkan potensi kawasan industri SIER sebagai gerbang investasi strategis di Jawa Timur.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER Jefri Ikhwan Ma’arif mengatakan, forum internasional tersebut menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperkenalkan keunggulan kawasan industri Jawa Timur kepada calon investor Taiwan.

Menurut dia, SIER tidak sekadar menyediakan lahan industri, tetapi juga menawarkan ekosistem terintegrasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis investor.

“SIER berkomitmen menghadirkan kawasan industri yang hijau, modern, dan terintegrasi. Kami ingin memastikan bahwa investor mendapatkan dukungan infrastruktur, fasilitas, serta konektivitas yang memadai untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya,” ujar Jefri.

Ia berharap partisipasi SIER dalam forum tersebut dapat meningkatkan minat investor Taiwan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai tujuan pengembangan usaha di Indonesia. "Melalui forum ini, kami berharap semakin banyak investor Taiwan yang melihat Jawa Timur, khususnya kawasan industri yang dikelola SIER, sebagai mitra strategis untuk mengembangkan usahanya di Indonesia,” katanya.

Perkuat Infrastruktur dan Industri Berkelanjutan
Untuk mendukung kebutuhan investor, SIER menyediakan berbagai fasilitas penunjang, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau wastewater treatment plant (WWTP) guna mendukung pengelolaan lingkungan di kawasan industri.

SIER juga mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya atap (rooftop solar panel). Dukungan konektivitas logistik turut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menunjang kelancaran operasional industri dan distribusi barang.

Selain mengoptimalkan fasilitas yang tersedia, SIER menyiapkan sejumlah pengembangan strategis untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri. Rencana tersebut meliputi pengembangan konsep kota mandiri vertikal melalui township development Wisma SIER 2.0, serta pembangunan fasilitas asrama pekerja (dormitory) dan hotel di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

Pengembangan tersebut diharapkan dapat melengkapi ekosistem kawasan industri sekaligus memenuhi kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja pada masa mendatang. Partisipasi SIER dalam forum kerja sama ekonomi Indonesia–Taiwan juga berlanjut melalui sesi business matchmaking dan konsultasi langsung satu lawan satu (one-on-one consultation).

Melalui agenda tersebut, SIER berkesempatan berkomunikasi langsung dengan calon mitra, menggali kebutuhan investor, serta menjajaki potensi kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti. Upaya ini menjadi bagian dari strategi SIER untuk memperluas jejaring bisnis internasional sekaligus memperkenalkan solusi kawasan industri yang mampu mengakomodasi kebutuhan investasi modern.

Melalui penguatan promosi internasional dan pengembangan fasilitas terintegrasi, SIER berupaya mendukung pertumbuhan investasi berkelanjutan serta membuka peluang usaha baru yang berkontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, mengatakan ketersediaan BBM per 19 Oktober dalam kondisi aman dan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Taufiq, peningkatan antrean Pertalite merupakan hal yang wajar seiring dengan migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Sejak Juni, konsumsi Pertalite tercatat meningkat sekitar 7–8 persen setiap bulan.

"Sebelum terjadi gejolak di Timur Tengah, pangsa pasar Pertamax di DIY mencapai sekitar 20–25 persen dari total konsumsi seluruh produk BBM. Perubahan pola konsumsi tersebut turut memengaruhi distribusi dan permintaan BBM di sejumlah SPBU," kata Taufiq pada Selasa, 20 Oktober 2026. 

Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan, Pertamina terus menjaga ketersediaan stok dan memastikan pasokan BBM di wilayah Jateng-DIY tetap terpenuhi.

Taufiq mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta memantau informasi melalui kanal resmi Instagram @pertamina.jatengdiy yang menayangkan laporan langsung situasi SPBU sebanyak dua kali sehari.

Sementara itu, sejumlah SPBU di wilayah Jateng-DIY melakukan berbagai upaya untuk mengurai antrean dan mempercepat pelayanan kepada konsumen. Langkah tersebut antara lain mengatur barisan kendaraan dengan petugas marshalling, melarang pembelian berulang yang terindikasi untuk dijual kembali oleh pengecer, serta menyediakan air mineral kemasan bagi masyarakat yang mengantre.

"Pertamina berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga kelancaran pelayanan di SPBU sekaligus memastikan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik di tengah meningkatnya permintaan masyarakat," kata dia. 

Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada leluhur dan para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan daerah.

Rombongan pengurus DPD Golkar Sumenep mengawali kegiatan dengan memanjatkan doa di kompleks Asta Tinggi, makam para raja Sumenep. Rangkaian ziarah kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di TMP Sumenep sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

Usai ziarah, pengurus Golkar Sumenep menggelar pemotongan tumpeng di kantor DPD sebagai ungkapan syukur atas perjalanan dan keberlangsungan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Sumenep A. Navis El-Zuhdi mengatakan, peringatan HUT ke-62 harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kekaryaan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut dia, keberadaan partai politik tidak seharusnya hanya dirasakan masyarakat ketika menjelang pemilihan umum (pemilu). Golkar harus hadir secara berkelanjutan melalui kerja nyata dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi warga.

"Dirgahayu Partai Golkar ke-62. Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata Rakyat Sejahtera. Semangat Golkar harus terus kita pacu, tidak hanya hadir pada saat Pemilu saja, tapi harus hadir setiap hari di tengah-tengah rakyat, membantu dan berkarya untuk Sumenep," tegas Navis.

Ia menambahkan, Golkar Sumenep berkomitmen menjaga soliditas organisasi sekaligus memperkuat pengabdian melalui berbagai kegiatan sosial. Salah satu agenda yang disiapkan adalah donor darah dan santunan anak yatim yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober 2026.

Navis berharap, rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi partai, tetapi juga memperkuat kedekatan kader dengan masyarakat.

Mengusung tema nasional "Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata Rakyat Sejahtera", DPD Golkar Sumenep ingin terus mendorong kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui momentum HUT ke-62 ini, Golkar Sumenep menegaskan komitmennya untuk memperkuat semangat kekaryaan, menjaga kebersamaan, dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan sebutan Sumekar.

Program ini dirancang untuk memastikan pendampingan keluarga dan pemenuhan hak dasar anak berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari calon pengantin (catin), masa kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan.

Melalui Bunda Jelita, masyarakat dapat mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya. Saat ini, program tersebut didukung 265 fasilitas kesehatan, terdiri atas 66 rumah sakit, 136 tempat praktik bidan mandiri, dan 63 puskesmas.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan integrasi layanan diperlukan agar keluarga tidak perlu mengakses berbagai pelayanan secara terpisah ketika mempersiapkan kelahiran anak.

Sebelum Bunda Jelita diterapkan pada 2022, Pemkot Surabaya sebenarnya telah memiliki Aplikasi Sayang Warga (ASW) untuk mendukung pendataan dan pendampingan kesehatan keluarga serta Klampid New Generation (KNG) untuk pelayanan administrasi kependudukan. Namun, kedua sistem tersebut sebelumnya berjalan melalui mekanisme masing-masing.

"Aplikasi Sayang Warga (ASW) mendukung pendataan dan pendampingan kesehatan keluarga, sedangkan Klampid New Generation (KNG) melayani administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi agar keluarga memperoleh pelayanan sebagai satu rangkaian sejak catin, kehamilan, hingga pascapersalinan," kata Eri, Selasa, 20 Oktober 2026.

Kepala Disdukcapil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, Bunda Jelita menghubungkan pendampingan kesehatan keluarga dengan pelayanan administrasi kependudukan agar kebutuhan ibu dan bayi dapat diidentifikasi lebih awal. Melalui program ini, pendampingan dilakukan sejak calon pengantin dan masa kehamilan. Persiapan dokumen kelahiran mulai dilakukan ketika usia kehamilan memasuki sekitar tujuh bulan.

"Integrasi diarahkan agar kebutuhan ibu dan bayi dapat diidentifikasi lebih awal serta pemenuhan hak dasar anak tidak baru dimulai setelah kelahiran," ujar Irvan.

Dalam pelaksanaannya, ibu hamil didata melalui ASW. Data tersebut menjadi dasar bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk memberikan pendampingan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan kesehatan dan keluarga.

Ketika usia kehamilan memasuki sekitar tujuh bulan, keluarga dibantu mempersiapkan persyaratan administrasi kelahiran. Langkah ini diharapkan mempercepat proses pengurusan dokumen setelah bayi dilahirkan.

Selanjutnya, data kelahiran ditindaklanjuti melalui KNG dan diverifikasi Disdukcapil untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, pembaruan KK, serta penerbitan akta kelahiran. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pengurusan jaminan kesehatan bayi. Sementara itu, pendampingan kesehatan ibu dan bayi tetap berlanjut melalui ASW setelah persalinan.

"Keunggulan Bunda Jelita terletak pada integrasi layanan yang sebelumnya berjalan melalui jalur berbeda menjadi satu rangkaian pelayanan fase kelahiran," kata Irvan.

Ia menegaskan, Bunda Jelita bukan aplikasi baru, melainkan optimalisasi sistem yang telah dimiliki Pemkot Surabaya. Kebaruan program ini terletak pada pola pelayanan yang lebih proaktif karena persiapan kebutuhan kelahiran dimulai sebelum bayi lahir.

Program tersebut juga menghubungkan layanan administrasi kependudukan dengan fasilitas kesehatan untuk mendukung statistik hayati atau Civil Registration and Vital Statistics (CRVS). Melalui skema ini, penerbitan akta kelahiran, KK, dan KIA ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam.

Pelaksanaannya melibatkan sejumlah perangkat daerah, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), serta Disdukcapil. Kolaborasi tersebut didukung pendampingan TPK dan KSH serta jejaring 265 fasilitas kesehatan.

Menurut Irvan, keberhasilan Bunda Jelita dipantau melalui sejumlah indikator, antara lain pendataan dan pendampingan ibu hamil, kesiapan administrasi menjelang persalinan, penerbitan dokumen kependudukan, pengurusan jaminan kesehatan bayi, serta keberlanjutan pendampingan setelah kelahiran.

Evaluasi juga memperhatikan indikator kinerja daerah, termasuk Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi stunting, dan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Data Pemkot Surabaya menunjukkan, AKI pada 2021 tercatat 42,33 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut turun menjadi 27,89 per 100.000 kelahiran hidup pada 2025.

Pada periode yang sama, AKB turun dari 4,96 menjadi 4,02 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, prevalensi stunting tercatat turun dari 4,52 persen pada 2021 menjadi 0,59 persen pada 2025. Di bidang administrasi kependudukan, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–18 tahun meningkat dari 97,70 persen pada 2021 menjadi 99,13 persen pada 2025.

Sebelum Bunda Jelita diterapkan, ketepatan waktu pengurusan akta kelahiran juga menjadi perhatian. Pada 2021, dari 93.544 pengurusan akta kelahiran warga negara Indonesia (WNI), sebanyak 62.940 atau sekitar 67,3 persen dilakukan ketika anak berusia lebih dari 60 hari.

Irvan mengatakan, perkembangan indikator tersebut sejalan dengan upaya integrasi pendataan, pendampingan kesehatan, dan pelayanan administrasi kependudukan. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan capaian tersebut tidak dapat diatribusikan hanya kepada Bunda Jelita.

"Dampaknya mendukung Asta Cita 4 dalam penguatan sumber daya manusia serta TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 3 tentang kehidupan sehat dan TPB 16.9 mengenai identitas hukum bagi semua," ujarnya.

Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada teknologi dan sistem pelayanan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam mendampingi keluarga. Menurut dia, Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, TPK, dan KSH memiliki peran penting untuk menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan warga di lingkungan tempat tinggalnya.

Ia mencontohkan pelaksanaan Bunda Jelita di Kecamatan Jambangan. Sosialisasi dilakukan secara rutin setiap bulan, disertai pendampingan terhadap ibu hamil dan keluarga sejak usia kehamilan memasuki tujuh bulan. "Ini adalah contoh nyata bahwa pemberdayaan masyarakat bisa menjadi jembatan antara program pemerintah dengan kebutuhan keluarga di lingkungan masing-masing," kata Rini.

Ia menambahkan, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah dokumen yang diterbitkan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran keluarga mengenai hak anak atas identitas hukum sejak lahir. "Saya berharap Bunda Jelita dapat terus berkembang menjadi praktik kolaborasi yang memberi manfaat nyata bagi warga Kota Surabaya. Karena setiap anak berhak memiliki identitas sejak lahir, dan setiap keluarga berhak mendapatkan pendampingan untuk memenuhinya," ujarnya.

Manfaat program ini dirasakan Linda Oktavia, warga Surabaya yang melahirkan di RS Korpri Pura Raharja. Ia mengaku terbantu karena pengurusan dokumen administrasi kependudukan anak menjadi lebih praktis tanpa harus mendatangi kantor kelurahan atau instansi lain secara terpisah.

"Kami sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Anak sudah memiliki data kependudukan, dan kami tidak perlu bolak-balik ke kelurahan atau kantor lain untuk mengurus administrasi kelahirannya," kata Linda.

Kemudahan serupa dirasakan Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Farida Hajri di kawasan Nyamplungan, Kecamatan Semampir, Surabaya. Tempat praktik tersebut membantu memberikan informasi kepada keluarga mengenai persyaratan pengajuan akta kelahiran melalui Bunda Jelita. "Alhamdulillah, dengan adanya Bunda Jelita, warga Surabaya bisa mengurus akta kelahiran dengan lebih mudah," ujar Farida.

Menurut Farida, persiapan nama bayi dan kelengkapan persyaratan sejak sebelum persalinan dapat membantu mempercepat proses administrasi. "Jika nama bayi sudah dipersiapkan dan persyaratannya lengkap, dokumen dapat diproses sehingga saat pulang dari tempat persalinan, orang tua bisa langsung menerima akta kelahiran. Berkas digitalnya juga bisa diperoleh untuk dicetak sendiri," katanya.

Melalui integrasi layanan kesehatan, pendampingan keluarga, dan administrasi kependudukan, Pemkot Surabaya berharap Bunda Jelita dapat memastikan pemenuhan hak identitas anak berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sejak sebelum hingga setelah persalinan. (ADV)

Menurut Ali, doktrin karya-kekaryaan tidak boleh berhenti sebagai jargon organisasi. Nilai tersebut harus menjadi landasan bagi setiap kader dalam menjalankan amanah politik sekaligus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh komponen Partai Golongan Karya tidak boleh melupakan semangat doktrin karya-kekaryaan. Nilai-nilai doktrin kekaryaan itulah yang menjiwai hati dan pikiran kita dalam melaksanakan tugas dan amanah,” kata Ali.

Ia menjelaskan, Sekretariat Bersama Golongan Karya yang menjadi cikal bakal Partai Golkar dibentuk dengan semangat mempersatukan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Ali mengingatkan seluruh kader agar tidak melupakan nilai-nilai sejarah tersebut dalam menjalankan peran politiknya. "Siapa pun yang merasa dirinya menjadi kader Partai Golkar harus mampu mengemban amanah sejarah kelahiran Sekretariat Bersama Golongan Karya, yaitu mempersatukan Indonesia dan menyejahterakan Indonesia,” ujarnya.

Ali juga menekankan pentingnya keterbukaan partai terhadap seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, semangat karya-kekaryaan harus diwujudkan melalui kerja nyata, sikap pantang menyerah, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

“Ketuhanan Yang Maha Esa diterjemahkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang inklusif, partai yang terbuka bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Kaderisasi dan Regenerasi Jadi Perhatian
Selain menegaskan doktrin karya-kekaryaan, Ali menempatkan kaderisasi dan regenerasi sebagai agenda penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi.

Ia mengatakan, partai politik perlu menyiapkan kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen agar mampu meneruskan perjuangan organisasi di tengah perubahan dinamika politik.

“Semangat yang kedua dari Partai Golongan Karya ini adalah semangat kaderisasi dan semangat regenerasi,” ujarnya.

Pesan tentang kesinambungan kepemimpinan itu juga tercermin dalam prosesi pemotongan tumpeng pada peringatan HUT ke-62 Golkar. Ali memberikan potongan tumpeng kepada Endang Sulastuty dan Hasan Irsyat, dua kader senior Partai Golkar Jawa Timur.

Pemberian tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan dan pengabdian kader senior sekaligus simbol pentingnya menjaga kesinambungan antargenerasi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Ali menegaskan, peringatan hari jadi partai seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial. Penguatan organisasi perlu berjalan beriringan dengan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

DPD Partai Golkar Jawa Timur pun menyiapkan sejumlah kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan HUT ke-62, di antaranya pembagian sembako, bakti sosial, serta pelayanan dan pengobatan kesehatan gratis.

Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antara kader dan masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi. Menurut Ali, konsolidasi, kaderisasi, dan regenerasi perlu berjalan beriringan agar Partai Golkar tetap mampu menjalankan peran politiknya serta berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

"Kita menggelar kegiatan sederhana, seperti membagikan sembako, bakti sosial, kesehatan, pengobatan gratis, dan sebagainya. Tidak boleh berfoya-foya atau bermewah-mewahan di gedung,” pungkas Ali.

Usulan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PPP-PSI, Erick Komala, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin, 19 Oktober 2026, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) terkait transportasi.

Erick menilai, pengelolaan transportasi publik di Jawa Timur selama ini belum terkoordinasi secara optimal. Pengaturan trayek, operasional bus, jadwal kereta api, hingga layanan angkutan kota dinilai masih berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih layanan.

“Selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. Ada Dinas Perhubungan dan BUMD Trans Jatim, di mana Dishub mengatur trayek, BUMD Trans Jatim mengoperasikan bus, KAI punya jadwal sendiri, angkot dikelola Organda. Akibatnya, tumpang tindih trayek,” kata Erick.

Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi yang mampu menyatukan perencanaan, operasional, dan pelayanan transportasi publik lintas wilayah.

Karena itu, PPP-PSI mengusulkan pembentukan badan pengelola yang melibatkan Dinas Perhubungan, badan usaha milik daerah (BUMD), dan tenaga ahli. Skema ini dinilai lebih tepat dibandingkan membentuk BUMD baru yang berpotensi menambah beban anggaran daerah.

“Harapan kami, Fraksi PPP-PSI atas raperda ini memerintahkan gubernur membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabagtara (Jatim Bagian Utara dan sejenisnya) atau BPTJ Jatim, dan bukan BUMD baru yang boros, tapi badan layanan dari unsur Dishub, BUMD, dan para ahli,” ujarnya.

Selain pembentukan badan pengelola, PPP-PSI mendorong integrasi transportasi yang mencakup konektivitas fisik, layanan, dan sistem pembayaran. Dalam aspek fisik, integrasi dilakukan dengan menghubungkan halte bus, terminal, dan stasiun agar penumpang dapat berpindah moda dengan lebih mudah.

Sementara dari sisi layanan, jadwal dan informasi perjalanan berbagai moda transportasi diharapkan terhubung melalui satu aplikasi. Adapun integrasi tarif diarahkan pada penggunaan satu kartu atau kode QR untuk mengakses beragam layanan angkutan umum.

Erick mencontohkan, penumpang seharusnya dapat berpindah dari Trans Jatim ke Suroboyo Bus, angkutan kota, maupun kereta api tanpa menghadapi kendala konektivitas antarmoda. "Integrasi tarif: satu kartu atau satu QRIS untuk semua moda. Dari Bangkalan ke Banyuwangi cukup tap satu kartu, subsidi silang dari rute gemuk ke rute sepi,” papar Erick.

Menurut dia, integrasi tersebut diharapkan tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan akses terhadap transportasi publik dengan biaya yang lebih terjangkau.

Meski demikian, penerapan sistem pembayaran terpadu dan subsidi silang membutuhkan perencanaan teknis, skema pembiayaan, serta koordinasi antarpengelola layanan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. PPP-PSI juga mengingatkan agar kebijakan transportasi terintegrasi tidak hanya berorientasi pada kawasan metropolitan yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. 

Erick menyebut, wilayah Gerbangkertosusila, Malang Raya, Kediri Raya, dan Madiun Raya memang membutuhkan konektivitas transportasi yang baik. Namun, kawasan lain seperti Madura Raya, Tapal Kuda, dan Matraman juga perlu mendapatkan perhatian.

“Transportasi terintegrasi jangan hanya berpusat di Gerbangkertosusila, Aglomerasi Malang Raya, Kediri Raya, Madiun Raya, namun daerah Tapal Kuda, Madura Raya, dan Matraman juga membutuhkan,” katanya.

Fraksi PPP-PSI menilai, pemerataan layanan transportasi publik penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan pasar bagi produk pertanian.

Dengan konektivitas yang lebih baik, masyarakat dari wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi diharapkan memiliki kesempatan mobilitas yang lebih besar tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.

Erick menegaskan, transportasi publik seharusnya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat keterhubungan sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur. "Transportasi publik bukan sekadar memindahkan atau mengantar orang dari Kota A ke Kota B. Justru sebaliknya, transportasi publik adalah alat pemersatu Jawa Timur,” ujarnya.

Ia mencontohkan, integrasi transportasi dapat memudahkan pelajar dari Madura mengakses pendidikan di Surabaya, membantu petani di Jember memasarkan hasil produksinya ke Malang, hingga memfasilitasi santri pulang ke kampung halaman dengan biaya terjangkau.

PPP-PSI mengusulkan agar penerapan transportasi terintegrasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur. Untuk tahap awal pada 2027–2029, fraksi tersebut mengusulkan prioritas pengembangan di kawasan Gerbangkertosusila, Malang Raya, Probolinggo-Pasuruan, dan Kediri Raya.

Pendekatan bertahap dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk menyiapkan sistem koordinasi, integrasi operasional, infrastruktur pendukung, dan skema pembiayaan sebelum memperluas cakupan layanan ke wilayah lain. Pada akhirnya, PPP-PSI meminta DPRD Jawa Timur melanjutkan pembahasan raperda tersebut melalui komisi terkait maupun panitia khusus (pansus).

Fraksi tersebut berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada pengaturan teknis, tetapi mampu menjadi landasan bagi pembenahan transportasi publik yang terintegrasi dan merata.

“Oleh karena itu, kami Fraksi PPP-PSI mohon kepada pimpinan dewan untuk melanjutkan raperda ini ke pembahasan berikutnya, baik Komisi D maupun di pansus. Jangan biarkan wilayah Jawa Timur menjadi provinsi yang kaya jalan tol, tapi miskin transportasi rakyat,” pungkas Erick.