Merespons permohonan audiensi yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil baru-baru ini, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menyatakan bahwa Gedung Rakyat merupakan ruang dialog yang inklusif, di mana kritik dinilai sebagai wujud kepedulian warga terhadap kemajuan daerah.

"Pintu Gedung DPRD selalu terbuka lebar untuk masyarakat. Kami memandang setiap kritik dan masukan, bahkan yang disampaikan secara tajam sekalipun, sebagai bentuk cinta dan pengingat bagi kami agar terus bekerja maksimal," ujar Renie dalam keterangan resminya, Senin (8/6/2026).

Menghormati Regulasi dan Mekanisme Persidangan

Kendati demikian, pihak DPRD mengimbau agar seluruh proses penyampaian aspirasi formal dapat berjalan selaras dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD yang berlaku. Mekanisme ini penting guna memastikan setiap hasil audiensi memiliki legalitas yang kuat dan dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Renie menjelaskan, penjadwalan audiensi formal harus disesuaikan dengan agenda persidangan dan rapat-rapat komisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar fokus pembahasan tidak bias dan langsung melibatkan komisi terkait serta mitra kerja dari pihak eksekutif (pemerintah daerah).

"Sebagai pimpinan, kami mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Kami ingin setiap audiensi tidak sekadar menjadi ajang seremonial atau perdebatan kusir, melainkan ruang teknis yang melahirkan solusi nyata jangka panjang bagi warga terdampak banjir," tambahnya.

Fokus pada Solusi Riil Lingkungan Hidup

Terkait substansi persoalan banjir di Cijagra, DPRD Kabupaten Bandung menegaskan tidak tinggal diam. Sejumlah langkah pengawasan terhadap program penanggulangan banjir, normalisasi aliran air, hingga evaluasi kebijakan alih fungsi lahan terus berjalan di tingkat komisi.

DPRD juga berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara warga, pemerintah daerah, dan pihak swasta agar ada keselarasan tindakan di lapangan.

"DPRD adalah representasi masyarakat. Di sini ada fungsi pengayoman, layaknya seorang ibu (indung) bagi warganya yang sedang kesulitan. Fokus kita hari ini adalah menyembuhkan luka banjir di Cijagra melalui kerja bersama, bukan dengan memperlebar jarak atau ego sektoral," tutup Renie.

Pihak Sekretariat DPRD saat ini tengah melakukan koordinasi internal untuk menyusun jadwal pertemuan resmi dengan perwakilan koalisi warga, guna memastikan ruang dialog terfasilitasi dengan baik, tertib, dan substantif.  

Rencana kerja sama itu mengemuka saat Direktur Hubungan Kelembagaan PT Agrinas Palma Nusantara, Mayjen (Purn) TNI Cucu Somantri, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Gedung Makarti, Kompleks Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Agrinas menawarkan skema pengelolaan bersama perkebunan sawit milik perusahaan yang memiliki total luasan sekitar 2,3 juta hektare dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyambut positif penjajakan kerja sama tersebut. Menurutnya, orientasi utama kolaborasi yang dibangun harus berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Inti dari kerja sama ini adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Program apa pun yang dijalankan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Viva.

Dalam konsep yang tengah dibahas, Agrinas akan menyediakan lahan perkebunan, sementara Kementerian Transmigrasi menyiapkan sumber daya manusia melalui program transmigrasi maupun pemberdayaan masyarakat lokal. Viva menegaskan bahwa Kementrans tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan berbagai program pembangunan kawasan transmigrasi. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, menjadi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.

“Selama ini kami telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi hingga BUMN. Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Viva Yoga, pengelolaan perkebunan sawit melalui skema transmigrasi bukanlah hal baru. Berbagai kawasan transmigrasi di Pulau Sumatera telah membuktikan keberhasilan model tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu contoh sukses adalah Kawasan Transmigrasi Kuamang Kuning di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kawasan yang mulai ditempati transmigran sejak 1985 itu kini berkembang menjadi sentra perkebunan sawit yang menopang perekonomian masyarakat.

“Dari sekitar seribu kepala keluarga yang tinggal di sana, mayoritas merupakan petani sawit. Dengan kepemilikan lahan sekitar delapan hektare, mereka bisa memperoleh penghasilan yang cukup besar setiap bulannya,” ungkap Viva Yoga.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi selalu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Pada tahap awal, masyarakat biasanya bermitra dengan perusahaan melalui pola inti-plasma sebelum akhirnya mengelola lahan secara mandiri. “Setelah masa kerja sama berakhir, lahan dan kebun sawit tersebut menjadi milik masyarakat dan dikelola secara mandiri. Inilah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan program transmigrasi,” ujarnya.

Viva Yoga mengungkapkan, saat ini terdapat 61 proposal dari berbagai pemerintah daerah yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan kerja sama dengan Agrinas.

Salah satu wilayah yang dinilai potensial adalah Papua Selatan. Di provinsi tersebut, Agrinas memiliki lahan perkebunan sawit seluas sekitar 78.850 hektare yang berpotensi dikelola melalui skema Transmigrasi Lokal (Trans Lok). Program tersebut memungkinkan masyarakat asli Papua menjadi pelaku utama pengelolaan lahan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.

“Transmigrasi sekarang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu masyarakat lokal juga bisa diberdayakan melalui program Trans Lok agar mereka menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerahnya sendiri,” tegas Viva.

Ia optimistis pengalaman sukses pengembangan kawasan transmigrasi berbasis sawit di berbagai daerah dapat menjadi model dalam pengelolaan lahan Agrinas ke depan. Viva juga memperkenalkan buku bersejarah berjudul 10 Tahun Penerangan Koperasi 1930–1940 karya RM Margono Djojohadikusumo, tokoh pergerakan ekonomi nasional sekaligus kakek Presiden RI Prabowo Subianto.

Buku yang diterbitkan Balai Pustaka pada 1941 tersebut dinilai memiliki nilai historis penting karena mendokumentasikan perkembangan koperasi pada era Hindia Belanda secara rinci. “Buku ini luar biasa. Pak RM Margono menuliskan perkembangan koperasi secara sangat detail. Bahkan tercatat ada koperasi di wilayah Jember dan Bondowoso yang sudah mampu mengekspor komoditas pertanian pada masa itu,” kata Viva.

Menurutnya, semangat kemandirian ekonomi yang dibangun melalui koperasi pada masa lalu masih sangat relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan saat ini, termasuk dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan sektor perkebunan nasional. Kolaborasi antara Kementrans dan Agrinas pun diharapkan tidak hanya menghasilkan produktivitas ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Ketua Panitia UGM Trail Run, Budi Susila menjelaskan panitia menyediakan lima kategori untuk even 2026, yakni 7k, 15k, 30k, 55k, 77k relay. Ia mengatakan sudah ada lebih dari 1.000 pendaftar yang registrasi melalui ugmtrailrun.com. 

"Target peserta 4 ribu pelari dengan hadiah total hampir Rp200 juta," kata Budi dalam konferensi pers di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM Yogyakarta, Sabtu, 6 Juni 2026. 

Budi mengatakan even tersebut tak hanya mencakup lari, namun juga dibareng edukasi dan kepedulian (care). Konsep edukasi yang dimaksud yakni ada even-even kecil bertujuan memberikan pemahaman para pelari bisa aman dan nyaman. 

"Mengedukasi pelari, ada talkshow tentang emergency rescue sehingga EO, pelari, atau panitia yang mengalami sesuai kondisi darurat atau pertolongan pertama bisa memahami. Lari trail ini banyak peminatnya sehingga kami mewadahi banyak kategori," kata dia. 

Budi mengungkapkan biaya pendaftaran para peserta tak hanya dipakai untuk even tersebut, namun juga untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa UGM. Ia mengatakan beasiswa yang diberikan dari dana pada even sama sekitar Rp500 juta. Panitia menarget dana sosial beasiswa itu bisa dua kali lipat dibanding tahun lalu. 

"Kagama pegiat olahraga lari ini berusaha konsisten menghadirkan even yang setiap tahun. Ini menjadi tahun keenam," kata dia. 

Race Director UGM Trail Run 2026, Rostian Gamananda mengatakan even lari tersebut telah menarik pelari dari luar negeri. Peserta yang telah konfirmasi ikut serta dominan dari Ceko dan Belarusia. Menurut dia, kategori 77 relay paling menarik pelari asing. Namun, ia juga menyebut ada orang Indonesia yang juga mendaftar pada kategori tersebut. 

"Ada satuan dari Korps Brimob, ada tim yang mendaftar, masih didominasi luar kota. Kalau peserta dalam kota mepet-mepet tenggat daftar," ujarnya. 

Rostian mengungkapkan lari kategori 77 relay tersebut dilakukan secara estafet sebanyak empat pelari. Kategori tersebut menguji kebersamaan bagi para pelari. 

"Jadi setiap tim harus ada gender perempuan, sebagai afirmasi," katanya. 

Lari kategori relay tersebut dengan rute Gelora Hargobinangun, Turgo, Kalitalang, memutar sedikit kembali ke Hargobinangun. Kategori relay tersebut memulai pada pukul 15.30 WIB. Kemudian diikuti kategori di bawahnya pada malam, dini hari, dan Minggu pagi. 
Minggu 

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Ari Sujito mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dalam melahit daya tanah tubuh dan mental. Lebih jauh, ia menyebut lari juga sekaligus melatih si pelari menjaga kestabilan diri. 

"Lari mampu membuat sehat fisik dan mental, peduli lingkungan. Mari membangun optimisme di tengah republik yang lagi lesu," jelasnya. 

Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan menjadi fondasi penting dalam mendukung pengembangan layanan publik berbasis digital yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengatakan tingginya angka perekaman KTP elektronik menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan.

“Perekaman KTP elektronik di Surabaya saat ini telah mencapai 99,68 persen. Kami terus melakukan berbagai upaya agar target 100 persen dapat tercapai tahun ini. Ini menjadi modal utama dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital,” kata Irvan, Sabtu, 6 Juni 2026.

Menurut Irvan, keberhasilan perekaman KTP elektronik tidak hanya berdampak pada akurasi data kependudukan, tetapi juga menjadi syarat penting dalam pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah.

Hingga saat ini, aktivasi IKD di Kota Surabaya telah mencapai sekitar 32 persen dari total penduduk wajib KTP elektronik. Pemkot Surabaya menargetkan angka tersebut meningkat hingga 40 persen pada tahun 2026.

“Selain mengejar perekaman KTP elektronik 100 persen, kami juga terus mendorong aktivasi IKD sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan digital yang lebih modern dan adaptif,” ujarnya.

IKD merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan yang memungkinkan warga menyimpan berbagai dokumen kependudukan secara digital dalam satu aplikasi di telepon pintar. Tidak hanya KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengakses dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK), kartu identitas anak, hingga berbagai dokumen kependudukan lainnya secara praktis.

Keberadaan IKD dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik. “Melalui IKD, seluruh data kependudukan dapat diakses dalam satu aplikasi yang dilengkapi QR Code resmi untuk kebutuhan verifikasi identitas. Ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik,” jelas Irvan.

Selain memberikan kemudahan akses, Pemkot Surabaya juga memastikan aspek keamanan data menjadi prioritas utama. Sistem IKD telah dilengkapi teknologi verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah (face recognition) serta sistem enkripsi untuk melindungi data pribadi warga dari potensi penyalahgunaan.

“Keamanan data menjadi perhatian utama. Karena itu, IKD dibangun dengan sistem perlindungan berlapis agar data kependudukan masyarakat tetap aman,” tegasnya.

Untuk mempercepat aktivasi IKD, Disdukcapil Surabaya terus memperluas layanan hingga mendekat ke masyarakat. Aktivasi dapat dilakukan di kantor kelurahan, kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Sentra Pelayanan Publik (SPP) Joyoboyo, Nambangan, Taman Cahaya, Pakal, hingga melalui layanan jemput bola di berbagai kegiatan publik seperti Car Free Day (CFD) Taman Bungkul.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga memperkuat dukungan regulasi melalui surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada berbagai instansi pemerintah, kepolisian, kementerian, dan lembaga yang beroperasi di Surabaya.

Melalui regulasi tersebut, IKD ditegaskan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan KTP elektronik sebagai bukti identitas resmi penduduk. Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam mendorong pelayanan publik berbasis digital yang lebih praktis dan paperless.

Dengan pengakuan tersebut, masyarakat tidak lagi harus membawa banyak dokumen fisik maupun melakukan legalisasi dan fotokopi berulang kali saat mengurus berbagai keperluan administrasi.

“Transformasi digital ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien bagi masyarakat. Surabaya ingin menjadi kota yang semakin modern dengan pelayanan publik yang berbasis data dan teknologi digital,” pungkas Irvan.

Lonjakan kunjungan wisatawan tidak hanya terlihat di destinasi wisata populer, tetapi juga berdampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel, penginapan, hingga mobilitas penumpang kereta api yang mengalami peningkatan tajam selama masa liburan.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, jumlah kunjungan wisatawan selama periode tersebut mencapai 90.968 orang, terdiri atas 89.870 wisatawan domestik dan 1.098 wisatawan mancanegara.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasinya atas tingginya minat wisatawan yang terus menjadikan Banyuwangi sebagai tujuan utama saat musim liburan.

“Kami bersyukur Banyuwangi tetap menjadi pilihan wisatawan pada setiap momentum libur panjang. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, dan pengalaman wisata di seluruh destinasi,” kata Ipuk, Sabtu, 6 Juni 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar Banyuwangi, Hartono, mengatakan hampir seluruh destinasi wisata mengalami lonjakan pengunjung selama libur panjang. Menurutnya, tingginya kunjungan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Banyuwangi terus tumbuh dan memiliki daya tarik yang kuat di mata wisatawan.

“Libur Idul Adha membawa berkah bagi sektor pariwisata Banyuwangi. Hampir seluruh destinasi wisata ramai dikunjungi. Tidak hanya objek wisata, hotel dan penginapan juga mengalami peningkatan okupansi yang sangat tinggi,” kata Hartonolllll

Dari seluruh destinasi yang ada, Pantai Pulau Merah menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi dengan total 11.589 wisatawan. Pantai yang terkenal dengan panorama matahari terbenam dan ombaknya yang eksotis tersebut memang menjadi salah satu ikon wisata Banyuwangi.

Posisi berikutnya ditempati Hutan De Djawatan dengan 11.027 pengunjung. Kawasan wisata yang dikenal dengan deretan pohon trembesi raksasa berusia ratusan tahun itu tetap menjadi favorit wisatawan karena menawarkan suasana alam yang unik dan fotogenik.

Sementara itu, Pantai Marina Boom mencatat 8.824 pengunjung, disusul Banyuwangi Park sebanyak 6.000 pengunjung, serta kawasan wisata dunia Kawah Ijen yang dikunjungi 3.664 wisatawan selama periode liburan.

Meningkatnya kunjungan wisatawan turut mendongkrak tingkat hunian hotel dan penginapan di Banyuwangi. Sejumlah hotel bahkan mencatat okupansi hingga 100 persen selama masa libur panjang.

Sales Manager Aston Banyuwangi, Sari, mengatakan permintaan kamar meningkat signifikan sejak beberapa hari sebelum libur panjang dimulai. “Peningkatannya sangat signifikan. Kamar sudah penuh sejak tanggal 28 hingga 31 Mei. Mayoritas tamu berasal dari luar daerah yang datang untuk berwisata di Banyuwangi,” ujarnya.

Kondisi serupa juga dirasakan Villa Solong yang menawarkan panorama Selat Bali. Seluruh kamar yang tersedia habis terpesan selama periode long weekend. “Semua kamar terisi penuh selama periode liburan. Sebagian besar tamu berasal dari luar kota yang memang datang khusus untuk menikmati wisata Banyuwangi,” kata Executive Marketing Villa Solong, Imam Solehan.

Ramainya kunjungan wisatawan juga tercermin dari meningkatnya mobilitas penumpang kereta api menuju dan dari Banyuwangi. Data PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember mencatat sebanyak 77.508 penumpang melakukan perjalanan melalui stasiun-stasiun di Banyuwangi selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026.

Jumlah tersebut terdiri atas 38.045 penumpang berangkat dan 39.463 penumpang datang, menjadikan Banyuwangi sebagai wilayah dengan mobilitas penumpang tertinggi di area Daop 9. “Jumlah penumpang di Banyuwangi menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lain dalam cakupan Daop 9 Jember selama periode libur panjang,” ujar Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro.

Angka tersebut bahkan melampaui pergerakan penumpang di wilayah Jember yang tercatat sebanyak 67.032 penumpang, Probolinggo 8.405 penumpang, Lumajang 4.105 penumpang, serta Pasuruan sebanyak 4.046 penumpang.

Tingginya kunjungan wisatawan selama libur panjang menunjukkan sektor pariwisata Banyuwangi terus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Aktivitas wisata tidak hanya memberikan dampak bagi pengelola destinasi, tetapi juga menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Dengan tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi optimistis sektor pariwisata akan terus tumbuh dan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang tahun 2026.

Program yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Programme (UNDP), serta Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) tersebut menjadikan Surabaya sebagai daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi lintas sektor dan perubahan perilaku masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan penunjukan Surabaya sebagai lokasi peluncuran perdana menjadi bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap berbagai inovasi pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan Kota Pahlawan.

“Ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Surabaya. Program ini tidak hanya fokus membersihkan sungai, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai,” kata Fikser, Sabtu, 6 Juni 2026.

Program yang saat ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu telah menunjukkan hasil yang signifikan. Setiap harinya, rata-rata satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari dua sungai tersebut melalui kerja sama pemerintah, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar.

Menurut Fikser, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya sampah yang berhasil dibersihkan, tetapi juga dari perubahan perilaku warga yang mulai terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Setiap hari sekitar satu ton sampah plastik berhasil diangkat. Namun yang lebih penting, masyarakat mulai memahami bahwa sungai bukan tempat pembuangan sampah,” ujarnya.

Salah satu keunggulan program ini adalah pendekatan ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat secara langsung. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, melainkan dipilah, disortir, dan dikemas untuk dijual kembali.

Skema tersebut membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar sekaligus mengubah paradigma bahwa sampah memiliki nilai ekonomis jika dikelola dengan baik. “Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dari aktivitas pengelolaan sampah,” jelas Fikser.

Dampaknya mulai terlihat nyata di kawasan Kali Tebu. Sungai yang sebelumnya dipenuhi sampah kini tampak lebih bersih dan tertata. Kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan pun terus meningkat seiring berjalannya program.

Program Indonesia–Norwegia ini juga sejalan dengan target Pemerintah Kota Surabaya yang menargetkan pengurangan sampah hingga 40 persen melalui berbagai program berbasis masyarakat, seperti Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim (Proklim). Saat ini, timbulan sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton berhasil dimanfaatkan kembali melalui TPS 3R dan aktivitas pemulung.

Sementara itu, sekitar 1.600 ton sampah lainnya dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Sebanyak 1.000 ton telah diolah menjadi energi listrik melalui fasilitas gasifikasi, sedangkan sekitar 600 ton masih berakhir di area landfill. “Semakin sedikit sampah yang masuk ke sungai dan landfill, maka semakin besar keberhasilan pengelolaan sampah di Surabaya,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi nasional pengurangan sampah, pemerintah pusat juga menunjuk Surabaya sebagai salah satu lokasi pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy). Lahan seluas 5,8 hektare di kawasan Sumberrejo telah disiapkan dan saat ini masih dalam tahap survei teknis. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai dibangun pada akhir tahun 2026.

Ke depan, fasilitas ini tidak hanya melayani sampah dari Surabaya, tetapi juga berpotensi mengolah sampah dari kawasan aglomerasi Surabaya Raya, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan.

Ketua Kelompok Kerja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Sri Morwani Nifadilastuti, menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan faktor paling penting dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan.

Menurutnya, pemilahan sampah sejak dari rumah tangga akan mencegah sampah berakhir di sungai, saluran air, maupun tempat pembuangan liar. “Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber menjadi fondasi utama pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Sekretariat Tim Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe. Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat. “Edukasi masyarakat menjadi komponen utama program ini. Tujuannya membangun perubahan perilaku sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang,” katanya.

Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin menjelaskan bahwa program kerja sama Indonesia–Norwegia ini pada tahap awal dijalankan di lima wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali.

Namun, Surabaya dipilih sebagai lokasi peluncuran pertama karena dinilai memiliki komitmen kuat, inovasi berkelanjutan, serta rekam jejak yang baik dalam pengelolaan sampah perkotaan. “Surabaya diharapkan menjadi model nasional. Jika praktik baik yang dilakukan di sini berhasil, maka dapat direplikasi di berbagai daerah lain untuk memperkuat upaya pengurangan sampah plastik dan pencemaran sungai di Indonesia,” tandasnya.

Muswil KAHMI Jatim 2026 diproyeksikan menjadi salah satu agenda terbesar alumni HMI di Jawa Timur. Tak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan organisasi, Muswil juga dirancang sebagai ruang konsolidasi pemikiran, penguatan jaringan alumni, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga forum lahirnya berbagai rekomendasi strategis untuk pembangunan daerah dan nasional.

Koordinator Presidium MW KAHMI Jawa Timur, Agus M. Fauzi, mengatakan panitia saat ini masih melakukan komunikasi dan kalkulasi terkait tokoh-tokoh nasional yang akan diundang dalam Muswil mendatang. Nama Presiden RI  menjadi salah satu figur yang masuk dalam pembahasan panitia.

Menurut Agus, peluang kehadiran Presiden Prabowo cukup terbuka mengingat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut pernah menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI di Palu. Karena itu, panitia akan terus menjalin komunikasi dan melihat berbagai kemungkinan agar Presiden dapat hadir di tengah keluarga besar alumni HMI Jawa Timur.

"Nama Pak Prabowo memang sempat dibahas dalam rapat panitia. Saat ini kami masih mengkalkulasi berbagai kemungkinan dan peluang agar beliau dapat hadir pada Muswil KAHMI Jawa Timur di Trawas nanti. Jika memungkinkan dan tidak mengganggu agenda kenegaraan beliau, tentu kehadiran Presiden akan menjadi kehormatan bagi kami," kata Agus, Jumat, 5 Juni 2026.

Selain Presiden Prabowo, panitia juga tengah menjajaki kehadiran sejumlah tokoh nasional lain yang memiliki kedekatan dengan HMI maupun KAHMI. Di antaranya para menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, anggota legislatif, kepala daerah, akademisi, pengusaha, serta alumni HMI yang kini berkiprah di berbagai sektor strategis.

Agus menegaskan, bahwa kehadiran para tokoh nasional tersebut bukan sekadar untuk memeriahkan acara. Lebih dari itu, KAHMI Jatim ingin menghadirkan figur-figur yang mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan perspektif baru bagi para alumni maupun generasi muda.

"Kami ingin Muswil ini menjadi forum yang kaya gagasan. Karena itu kami berharap para alumni HMI yang saat ini berada di pemerintahan, legislatif, dunia usaha, maupun sektor profesional dapat hadir untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada peserta Muswil," katanya.

Muswil KAHMI Jawa Timur diperkirakan akan diikuti sekitar 300 peserta resmi, berasal dari seluruh Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Jawa Timur. Mereka terdiri dari delegasi daerah, unsur KORHATI, pengurus wilayah, serta perwakilan Majelis Nasional KAHMI.

Namun, jumlah kehadiran diprediksi jauh lebih besar. Panitia memperkirakan ribuan alumni HMI akan hadir karena sejumlah kegiatan pendukung juga akan digelar secara terbuka. Di antaranya gathering alumni pada hari pertama, pameran dan business matching UMKM, forum diskusi kebangsaan, hingga kegiatan jalan sehat yang akan melibatkan masyarakat umum.

"Kalau peserta resmi sekitar 300 orang. Tetapi kalau seluruh rangkaian kegiatan digelar, jumlah yang hadir bisa mencapai ribuan orang karena ada gathering alumni dan berbagai agenda terbuka lainnya," jelas Agus.

Muswil Jadi Ajang Konsolidasi dan Regenerasi Kepemimpinan

Selain menghadirkan tokoh nasional, Muswil juga menjadi momentum penting untuk menentukan arah organisasi melalui pemilihan Presidium MW KAHMI Jawa Timur periode berikutnya.

Saat ini, lanjut Agus, Steering Committee (SC) masih menyusun mekanisme pencalonan dan tata cara pendaftaran calon presidium. Setelah rangkaian Gebyar Muharam selesai digelar, panitia akan meluncurkan secara resmi tahapan Muswil sekaligus membuka proses pendaftaran.

Calon presidium dapat diusulkan oleh Majelis Daerah (MD) KAHMI maupun mendaftarkan diri secara personal. Namun setiap kandidat tetap harus memperoleh dukungan dari MD KAHMI sebagai syarat pencalonan.

Menurut Agus, proses regenerasi kepemimpinan harus berjalan secara demokratis, terbuka, dan mampu melahirkan figur yang memiliki kapasitas untuk membawa organisasi semakin relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Dengan berbagai agenda strategis yang disiapkan, Muswil KAHMI Jawa Timur 2026 di Trawas diproyeksikan menjadi momentum besar bagi konsolidasi alumni HMI sekaligus forum bertemunya para tokoh nasional, pemimpin daerah, akademisi, dan pelaku usaha dalam membahas masa depan pembangunan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

"Muswil bukan hanya soal memilih pimpinan baru, tetapi bagaimana memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas kontribusi alumni, dan menyiapkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan Jawa Timur maupun Indonesia ke depan," pungkasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam Forum Ekonomi Regional Jawa Halal Ecosystem 2026 yang diselenggarakan KGI Network di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut Khofifah, industri halal saat ini telah mengalami transformasi besar. Halal tidak lagi dipahami semata sebagai aspek kepatuhan syariah, tetapi telah berkembang menjadi standar global yang identik dengan kualitas, keamanan, higienitas, keterlacakan produk, dan keberlanjutan.

"Halal bukan lagi sekadar sertifikasi produk. Halal telah berkembang menjadi ekosistem gaya hidup dan industri masa depan. Ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan Indonesia, termasuk Jawa Timur, untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam rantai nilai halal global," ujar Khofifah.

Ia menjelaskan, tren ekonomi dunia menunjukkan bahwa sektor halal menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru yang terus berkembang. Tidak hanya negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, negara-negara nonmuslim pun kini berlomba mengembangkan industri halal, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim hingga keuangan syariah.

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dunia pada sektor Muslim Fashion, peringkat ketiga dunia pada sektor Halal Food dan Media & Recreation, serta peringkat keempat dunia pada sektor Halal Pharmaceuticals and Cosmetics.

Bagi Khofifah, capaian tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar halal internasional. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai pusat produksi dan penggerak industri halal dunia.

"Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Jawa Timur memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi pemain utama halal dunia, mulai dari kekuatan pesantren, UMKM, industri manufaktur hingga konektivitas logistik yang menjangkau pasar nasional maupun global," tegasnya.

Khofifah menjelaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara memberikan keuntungan besar dalam pengembangan industri halal. Pelabuhan Tanjung Perak saat ini melayani 24 dari 41 rute tol laut nasional dan menjadi salah satu simpul utama distribusi logistik nasional.

Sekitar 80 persen kebutuhan logistik menuju 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadikan provinsi ini sebagai pusat pergerakan barang, perdagangan, dan industri nasional.

Keunggulan tersebut diperkuat dengan keberadaan 12 ruas jalan tol, dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 13 kawasan industri, satu kawasan industri halal, 37 pelabuhan, serta tujuh bandara yang tersebar di berbagai daerah. "Posisi ini menjadikan Jawa Timur sebagai center of gravity perdagangan nasional. Ini merupakan modal penting untuk memperkuat rantai pasok industri halal dari hulu hingga hilir," katanya.

Selain kekuatan infrastruktur dan industri, Jawa Timur juga memiliki modal sosial yang sangat besar melalui jaringan pesantren yang tersebar di seluruh daerah. Saat ini terdapat 7.425 pondok pesantren dengan lebih dari 773 ribu santri. Sebanyak 7.006 pesantren telah memiliki izin operasional dari Kementerian Agama, 1.420 pesantren telah mengimplementasikan program One Pesantren One Product (OPOP), dan 3.966 pesantren telah menjalankan digitalisasi.

Menurut Khofifah, pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. "Melalui program Eko-Tren OPOP, kami terus mendorong lahirnya santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur yang mampu menjadi penggerak ekonomi umat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.

Selain itu, Jawa Timur juga memiliki 15 Zona Kawasan Halal, Aman dan Sehat (KHAS) serta 804 destinasi wisata ramah muslim yang menjadi bagian penting dari penguatan industri halal secara menyeluruh.

Untuk memperkuat daya saing industri halal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus membangun infrastruktur halal yang terintegrasi. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) atau Safe n Lock yang telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal nasional.

Dari sisi pemberdayaan usaha, sepanjang 2025 Pemprov Jatim telah menjalankan delapan program inkubasi usaha syariah yang menjangkau 2.492 pelaku usaha. Sebanyak 2.485 pelaku usaha di antaranya berhasil meningkatkan omzet setelah mengikuti program tersebut.

Sementara itu, fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan Pemprov Jatim telah menghasilkan 552.943 usaha dan sekitar 1,41 juta produk bersertifikat halal. Penguatan tersebut ditopang oleh 15 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 87 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 15 laboratorium halal, 348.010 penyelia halal, serta 196 Rumah Potong Hewan halal yang tersebar di berbagai daerah.

Hasilnya, jumlah usaha halal di Jawa Timur meningkat 165.165 unit dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 42,59 persen. Ekspor Halal Tembus USD 3,2 Miliar
Kinerja sektor halal Jawa Timur juga tercermin dari meningkatnya nilai ekspor produk halal yang mencapai USD 3,222 miliar.

Kontributor terbesar berasal dari sektor makanan dan minuman yang menyumbang 9,51 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Timur. Disusul sektor tekstil dan turunannya, farmasi, serta kosmetik yang semakin kompetitif di pasar internasional.

Di saat yang sama, perekonomian Jawa Timur juga menunjukkan performa yang kuat. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 5,61 persen.

Kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 25,16 persen dan terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.

Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, media, organisasi masyarakat, hingga komunitas pesantren.

"Pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi. Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka sektor halal akan tumbuh lebih cepat, lebih inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Kolaborasi tersebut juga mengantarkan Jawa Timur meraih berbagai penghargaan nasional dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Jumlah penghargaan yang diraih terus meningkat dari tiga kategori pada 2022 menjadi juara umum dengan sepuluh kategori penghargaan pada 2025.

Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. "Berbagai capaian ini menjadi bekal bagi Jawa Timur untuk terus memperkuat daya saing. Kami ingin memastikan manfaat industri halal benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur dalam mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia," pungkasnya.

Langkah ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, persentase penduduk lansia mencapai 11,97 persen. Angka tersebut menunjukkan Indonesia telah memasuki fase aging population atau penuaan penduduk, yang menuntut pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok lansia.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kelompok usia produktif, tetapi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk para lansia yang memiliki kebutuhan khusus dalam aspek kesehatan, sosial, maupun akses terhadap pelayanan publik.

"Indonesia sudah memasuki era aging population. Karena itu, Rembug Lansia menjadi tahapan penting untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan, masukan, dan harapan para lansia tanpa perantara. Dengan begitu, kebijakan yang disusun pemerintah bisa lebih tepat sasaran," kata Ipuk, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurutnya, perubahan struktur demografi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai intervensi yang mampu menjaga kualitas hidup lansia agar tetap sehat, produktif, mandiri, dan sejahtera.

"Perubahan struktur penduduk ini membawa konsekuensi terhadap berbagai kebijakan daerah. Melalui forum ini, kami ingin memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan para lansia," ujarnya.

Rembug Lansia tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono serta perwakilan berbagai organisasi dan komunitas lansia. Di antaranya Yayasan Gerontologi Abiyoso, Komunitas Senam Lansia Tangguh Banyuwangi, Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI), hingga DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45.

Forum tersebut menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat lanjut usia. Berbagai masukan disampaikan mulai dari peningkatan layanan kesehatan, pendampingan sosial, hingga penguatan program yang mampu mengurangi kesepian dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono atau yang akrab disapa Yayan, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang muncul dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

"Aspirasi Bapak-Ibu lansia akan kami jadikan bahan perencanaan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga akses terhadap fasilitas umum yang ramah lansia," kata Yayan.

Salah satu usulan yang mengemuka datang dari perwakilan organisasi lansia yang mengusulkan pembentukan program Sahabat Lansia Sebatang Kara. Program tersebut berupa kunjungan rutin atau anjangsana kepada lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan pendampingan sosial.

Selain itu, muncul pula gagasan program Cerita Ingatan Jiwa, yaitu ruang berbagi pengalaman hidup antar lansia yang dikemas melalui berbagai kegiatan kebersamaan untuk memperkuat ikatan sosial sekaligus menjaga kesehatan mental para lansia.

"Kami berharap ada kegiatan yang tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga memberikan ruang interaksi sosial bagi para lansia agar mereka tetap merasa diperhatikan dan memiliki komunitas," ujar salah satu peserta forum.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah peserta juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang selama ini telah dijalankan Pemkab Banyuwangi. Salah satunya program Rantang Kasih yang memberikan bantuan makanan bergizi kepada lansia sebatang kara dan kurang mampu.

Selain itu, layanan Posyandu Lansia dan program Home Care dinilai telah membantu meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.

"Kami sangat mengapresiasi program Rantang Kasih yang memberikan makanan bergizi kepada lansia sebatang kara. Begitu juga layanan home care dan Posyandu Lansia yang sangat membantu masyarakat," ujar Sudirman, salah satu peserta rembug.

Pemkab Banyuwangi menilai keterlibatan lansia dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif. Karena itu, selain Rembug Lansia, pemerintah daerah juga secara rutin menggelar Rembug Anak dan Rembug Perempuan sebagai sarana menjaring aspirasi berbagai kelompok masyarakat.

Melalui forum-forum tersebut, Banyuwangi berharap setiap kebijakan yang lahir benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warga, termasuk para lansia yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

Dengan pendekatan tersebut, Banyuwangi tidak hanya berupaya menjadi daerah yang ramah lansia, tetapi juga menyiapkan fondasi pembangunan yang adaptif dalam menghadapi tantangan era penuaan penduduk di masa depan.

Mirisnya, korban diduga menjadi sasaran pelampiasan kemarahan para pelaku meski tidak mengetahui persoalan yang sedang terjadi. Louis disebut tidak memiliki masalah pribadi dengan para pelaku, namun justru menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan dirinya mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan trauma psikologis.

Kasus ini kini ditangani Polsek Sukomanunggal. Polisi telah mengamankan satu orang tersangka, sementara pelaku utama dan sejumlah terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berada di lokasi kejadian memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban. Rekaman itu disebut memperlihatkan korban dipukul, dibanting, hingga dikerumuni oleh sejumlah orang.

Kakak korban, Natalia, mengungkapkan bahwa insiden tersebut diduga berawal dari persoalan yang melibatkan dirinya dengan seorang pria bernama Yusuf alias Haji Yus.

Natalia mengaku menerima telepon dari pria tersebut pada Sabtu sore. Dalam percakapan itu, ia mengaku mendapat makian, kata-kata kasar, hingga tantangan untuk bertemu di lokasi tertentu.

"Dia menelepon saya sambil marah-marah dan menantang untuk menunggu. Saya tunggu hampir satu jam, tetapi yang bersangkutan tidak datang," kata Natalia, kepada wartawan, Kamis, 4 Juni 2026.

Setelah menunggu cukup lama tanpa ada pihak yang datang, Natalia memutuskan meninggalkan lokasi menuju kawasan PTC Surabaya. Namun di tengah perjalanan, ia menerima telepon dari adiknya yang mengabarkan baru saja menjadi korban pengeroyokan sekitar pukul 18.12 WIB.

Mendapat kabar tersebut, Natalia langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Namun saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), orang yang diduga menjadi pelaku utama sudah tidak berada di lokasi.

Menurut Natalia, adiknya sama sekali tidak mengetahui persoalan yang terjadi sebelumnya. Karena itu keluarga mempertanyakan alasan korban menjadi sasaran pengeroyokan yang dilakukan secara beramai-ramai.

"Adik saya tidak tahu apa-apa soal masalah ini. Tetapi justru dia yang menjadi korban pengeroyokan," ujarnya.

Dua hari setelah kejadian, keluarga korban melakukan pengecekan rekaman CCTV di area pergudangan. Dari rekaman tersebut, keluarga mengaku melihat secara jelas bagaimana aksi kekerasan dilakukan terhadap Louis.

Korban disebut menerima pukulan pertama saat berada di lokasi. Ketika berusaha menghindar, ia kembali dipukul hingga mencoba mempertahankan diri. Namun situasi kemudian berubah ketika sejumlah orang lain ikut terlibat.

"Ketika adik saya berusaha membela diri, ada orang lain yang ikut memukul sampai dia terjatuh. Setelah itu datang beberapa orang yang mengerumuni, memegang, membanting, dan mengarahkan adik saya supaya bisa dipukuli lagi," ungkap Natalia.

Aksi pengeroyokan tersebut mengakibatkan Louis mengalami luka pada bagian wajah, kepala, bahu, dan kaki. Korban juga mengalami memar di sejumlah bagian tubuh. Bahkan pakaian yang dikenakannya robek akibat ditarik dan menjadi sasaran kekerasan para pelaku.

Tak hanya menimbulkan luka fisik, peristiwa itu juga meninggalkan trauma mendalam bagi korban dan keluarganya. Mereka mengaku hingga kini masih merasa tertekan karena adanya dugaan intimidasi yang terjadi setelah insiden tersebut.

"Kami berharap pelaku utama segera ditangkap. Sampai sekarang keluarga masih merasa terancam karena ada yang mencari alamat rumah kami dan melakukan intimidasi," kata Natalia.

Sementara itu, Kapolsek Sukomanunggal Kompol Akhyar, membenarkan adanya laporan terkait kasus dugaan pengeroyokan tersebut. Menurutnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

"Laporan tercatat dengan nomor TBL/18/VI/2026/SPKT/Polsek Sukomanunggal/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim atas nama pelapor Louis Prasetya. Setelah dilakukan olah TKP, kami telah mengamankan satu orang tersangka pengeroyokan dan saat ini masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap tersangka lainnya," ujar Kompol Akhyar.

Kuasa hukum korban, Hendra Tedjokusumo, mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung bergerak setelah laporan dibuat. Namun ia berharap aparat dapat segera menangkap pelaku utama yang hingga kini masih buron.

"Begitu laporan dibuat, polisi langsung melakukan upaya penangkapan. Namun pelaku utama diduga mengetahui adanya pergerakan tersebut sehingga berhasil melarikan diri," kata Hendra.

Menurut Hendra, tindakan yang dialami kliennya merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih korban bukan pihak yang memiliki persoalan langsung dengan para pelaku. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi psikologis korban saat ini masih terguncang. Selain mengalami luka fisik, korban belum dapat beraktivitas secara normal akibat trauma yang dialaminya.

"Korban masih muda dan harus menghadapi pengeroyokan yang dilakukan oleh banyak orang dewasa. Dampak psikologisnya sangat terasa. Sampai sekarang korban belum bisa bekerja maupun beraktivitas secara normal," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang dilaporkan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan. Sementara itu, Polsek Sukomanunggal masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku utama dan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang diduga merupakan aksi premanisme tersebut.