Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan peningkatan gizi masyarakat merupakan bagian dari agenda perjuangan PDIP. Karena itu, kritik yang disampaikan partainya bukan ditujukan pada tujuan program, melainkan pada pola pelaksanaannya.

"Ide memberikan makan bergizi kepada rakyat itu baik. Yang sejak awal kami kritik adalah metodologi dan pelaksanaannya yang terlalu top down," kata Hasto saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair Surabaya, Senin, 20 Juli 2026.

Menurut Hasto, keberhasilan program pangan dan gizi akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha kecil sebagai bagian dari ekosistem pelaksanaan. Ia mencontohkan penanganan stunting di Banyuwangi yang dinilai berhasil karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Sekretaris Daerah hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.

"Di Banyuwangi ada pembagian tanggung jawab yang jelas, mulai Sekda hingga kepala dinas, dan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Model seperti itu lebih efektif dibanding pendekatan yang seluruhnya dikendalikan dari atas," ujarnya.

Selain itu, Hasto menilai pelaksanaan MBG semestinya juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Warung-warung rakyat dan pelaku usaha mikro di sekitar sekolah, kata dia, seharusnya dilibatkan sebagai penyedia makanan bergizi sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Program untuk rakyat tidak boleh dikomersialisasi. Jangan sampai pelaksanaannya berubah menjadi proyek yang mengabaikan partisipasi masyarakat," katanya.

Hasto menjelaskan, sikap PDIP yang melarang kader terlibat dalam pengelolaan Program MBG bermula dari pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nani Djuhaeni, yang menyebut seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan maupun manajemen program tersebut.

Merespons pernyataan itu, DPP PDIP melalui Bidang Kehormatan yang dipimpin Komarudin Watubun mengirim surat kepada seluruh jajaran partai agar kader tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan MBG. "Karena ada pernyataan bahwa seluruh partai politik terlibat, kami langsung mengirim surat kepada seluruh kader agar tidak terlibat dalam program tersebut," ujar Hasto.

Menurut dia, langkah tersebut diambil untuk mencegah penyalahgunaan program yang sejatinya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. "Jangan sampai program yang memiliki misi baik untuk rakyat disalahgunakan, baik oleh kekuasaan maupun oleh pemburu rente yang mencari keuntungan, sementara rakyat justru menjadi korban," tuturnya.

Hasto juga menilai berbagai kritik yang disampaikan PDIP sejak awal belum mendapat respons yang memadai. Bahkan, menurut dia, belakangan muncul berbagai temuan dari kalangan masyarakat sipil terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program. "Setelah kritik tidak mendapatkan tanggapan, kemudian dari civil society muncul berbagai temuan, termasuk dugaan kasus korupsi pada program yang populis ini. Padahal kita belum berbicara soal manajemen, quality control, maupun tata kelola programnya," katanya.

Ia kembali menekankan bahwa konsep makan bergizi gratis seharusnya tidak mematikan ekonomi rakyat kecil. Sebaliknya, program tersebut harus membuka peluang bagi warung-warung rakyat dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Hasto menyebut sejumlah daerah telah menerapkan konsep serupa dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di Surabaya, misalnya, model pemberian makanan bergizi pernah dikembangkan pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini.

Sementara di Bantul, mantan Bupati Idham Samawi pernah menjalankan program pemberian tiga ekor ayam kepada keluarga siswa agar hasil telurnya dapat menjadi sumber protein bagi anak-anak. "Model-model seperti itu memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan gizi anak. Jadi bukan sekadar membangun proyek baru yang seluruhnya dikendalikan dari pusat," ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya kader PDIP yang tetap terlibat dalam pelaksanaan MBG, Hasto memastikan partainya akan melakukan klarifikasi apabila menerima laporan adanya dugaan pelanggaran. "Kalau ada laporan, kami langsung undang untuk klarifikasi. Bentuk sanksinya tentu disesuaikan dengan jenis pelanggarannya," katanya.

Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP telah mengirim surat resmi kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan mengenai berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG. Namun hingga kini surat tersebut belum mendapat balasan. "Kami akan menunggu jawaban dari BGN. Kalau belum juga ada respons, kami akan kembali mengirim surat sebagai bentuk tanggung jawab politik kami dalam mengawal program yang menyangkut kepentingan rakyat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto turut mengkritisi wacana pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola program tertentu di luar fungsi akademiknya. Menurut dia, kampus semestinya tetap berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. "Fungsi kampus adalah pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Karena itu, kebijakan tersebut menurut kami rancu dan tidak tepat sasaran," pungkas Hasto. 

Usia yang meski masih muda itu tetap memiliki makna besar bagi bos rokok HS, Muhammad Suryo. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberlangsungan HS selama tiga tahun terakhir. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam jatuh bangun menghadapi dinamika selama kami merintis HS," katanya.

Saat ini, kata Suryo, pabrik rokok HS telah mengalami perkembangan cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari serapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan.

"Alhamdulillah, tren bisnis kami menunjukkan arah baik. Pada 2023, serapan tenaga kerja HS baru 3.000 karyawan. Sekarang, jumlah tenaga kerja HS mencapai 7.000 orang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Suryo berkomitmen untuk menerima karyawan HS dari segala golongan, baik yang sudah berpengalaman maupun tidak. Suryo meyakini, semua orang, termasuk difabel yang selama ini sulit terserap dunia usaha, punya kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan dan rezeki.

"Insyaallah, saya selaku pribadi dan kami atas nama perusahaan, berkomitmen untuk menerima semua kalangan dalam hal rekrutmen. Bahkan, kami akan menyediakan pelatihan untuk mereka sebelum secara resmi bekerja," ucapnya.

Tak hanya itu, sebagaimana komitmen menaungi semua kalangan termasuk para disabilitas, HS akan menyediakan sejumlah fasilitas pendukung. Satu di antaranya mess khusus karyawan difabel.

"Saat ini, ada 130 difabel yang bekerja di pabrik rokok HS. Kami secara khusus memfasilitasi mess untuk mereka. Insyaallah, pembangunan mess akan selesai dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan," kata Suryo.

Bertepatan HUT ke-3 HS itu, Suryo menarget rokok berjargon "Berani Kita Beda" tersebut bisa melakukan ekspansi bisnis secara lebih luas. Ia berharap rokok HS mampu menjangkau semua kalangan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di penjuru Indonesia. 

"Harapan kami, pada tahun ketiga, pasar HS semakin luas supaya bisa merata di seluruh pelosok negeri," ujarnya.

Dalam semarak HUT ke-3, HS membagikan 30 sepeda motor kepada para karyawan melalui undian. HS memberi pula penghargaan kepada karyawan berprestasi.

"Semoga, berkat dukungan dari berbagai pihak, kami bisa menjaga komitmen, yakni konsisten memberi manfaat bagi khalayak," pungkas Suryo.

"Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KAI khususnya di Daop 6 Yogyakarta menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan pelanggan melalui pengalaman perjalanan yang berkesan," kata Deputi EVP KAI Daop 6 Yogyakarta, Rahim Ramdhani pada Senin dini hari, 20 Juli 2026. 

Pertandingan final Spanyol melawan Argentina akan disiarkan secara langsung melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai pukul 02.00 WIB. Area nobar dibuka sejak 00.30 WIB dan dapat diikuti secara gratis oleh pelanggan yang menunjukkan boarding pass atau tiket kereta api bertanggal 19–20 Juli 2026 dan akun Access by KAI.

Peserr nonton bareng membeludak hingga batas garis yang disediakan. Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan bertajuk Nobar Final Bola Gembira 2026 sangat tinggi.

"Antusiasme masyarakat pada malam ini sangat luar biasa. Diperkirakan lebih dari 250 penonton hadir ke Stasiun Yogyakarta, dan kegiatan ini mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat, ini menunjukkan bahwa masyarakat menyambut positif upaya KAI dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang berbeda dan lebih dekat dengan pelanggan serta masyarakat," ujar Rahim.

Rahim mengatakan kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan dalam menikmati pertandingan final, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi aplikasi Access by KAI beserta berbagai fitur terbaru yang terus dikembangkan guna memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Pada kesempatan yang sama, Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa penyelenggaraan nobar ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan. Selain itu juga sekaligus menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati perjalanan menggunakan kereta api.

"Melalui kegiatan ini, KAI Daop 6 ingin memberikan pengalaman unik dan berbeda kepada pelanggan. Kami ingin semakin dekat dengan pelanggan dengan menghadirkan suasana kebersamaan dalam euforia Piala Dunia 2026, sehingga perjalanan menggunakan kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga menghadirkan momen yang berkesan,” ujar Feni.

Selain menyaksikan pertandingan bersama, pengunjung juga akan menikmati berbagai aktivitas menarik seperti preview pertandingan bersama legenda sepak bola Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto, live music, games interaktif, tenant makanan dan minuman gratis, serta doorprize bagi peserta.

Feni mengatakan, bagi pelanggan yang sedang menempuh perjalanan, tayangan pertandingan disediakan juga di Kereta Makan pada 14 perjalanan dari 10 layanan kereta api berikut:

1. BIMA relasi Gambir – Surabaya Gubeng

2. BIMA relasi Surabaya Gubeng – Gambir

3. PANDALUNGAN relasi Gambir – Jember

4. PANDALUNGAN relasi Jember – Gambir

5. JAYABAYA relasi Pasarsenen – Malang

6. MUTIARA SELATAN relqsi Bandung – Surabaya Gubeng

7. TURANGGA relasi Bandung – Surabaya Gubeng

8. SEMBRANI relasi Gambir – Surabaya Pasarturi

9. SEMBRANI relasi Surabaya Pasarturi – Gambir

10. ARGO ANJASMORO relasi Gambir – Surabaya Pasarturi

11. ANGGREK relasi Gambir – Surabaya Pasarturi

12. ANGGREK relasi Surabaya Pasarturi – Gambir

13. GUMARANG relasi Pasarsenen – Surabaya Pasarturi

14. BLAMBANGAN EKSPRES relasi Ketapang – Pasarsenen

“Melalui penyelenggaraan Nobar Final Bola Gembira 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta berharap dapat terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkuat kedekatan antara KAI dengan masyarakat melalui berbagai pengalaman perjalanan yang menyenangkan," ujar Feni.

Delegasi dari negara-negara ASEAN, East Asia Summit (EAS), dan Pacific Islands Forum (PIF) yang mengikuti forum pada 16–19 Juli 2026 berkesempatan meninjau langsung pengelolaan KNMP Lateng. Mereka mempelajari bagaimana koperasi mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.

Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ali Rahmat Iman Santoso, mengatakan KNMP Lateng dikembangkan sebagai kampung nelayan modern dengan konsep hilirisasi berbasis wisata kuliner. Berbeda dengan koperasi nelayan lainnya, KNMP Banyuwangi mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan sektor pariwisata sehingga mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.

"KNMP Banyuwangi berbeda dengan yang lain karena fokus pada sektor pariwisata melalui wisata kuliner. Hasil tangkapan nelayan langsung dibawa ke sini dan diolah menjadi berbagai produk kuliner bernilai tambah," kata Ali saat mengunjungi KNMP Lateng, Minggu, 19 Juli 2026.

Ia menjelaskan, konsep tersebut membuat hasil tangkapan nelayan tidak lagi hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi beragam sajian yang memiliki nilai jual lebih tinggi sekaligus menarik wisatawan. Tidak hanya mengusung konsep ekonomi, kawasan KNMP Lateng juga dirancang sebagai destinasi wisata dengan identitas budaya lokal yang kuat. Bangunan utama mengadopsi arsitektur rumah adat Suku Osing yang dipadukan dengan desain modern sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Staf Ahli Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri RI, Zelda Wulan Kartika, mengaku terkesan melihat perkembangan KNMP Banyuwangi. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi bukti nyata bahwa konsep ekonomi biru mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. "Kami tidak menyangka KNMP Banyuwangi sebagus dan semaju ini. Memang masih baru, tetapi potensinya ke depan sangat besar," katanya.

Selama kunjungan lapangan, para delegasi melihat berbagai fasilitas yang tersedia, mulai dari gerai kuliner, dermaga sandar perahu, tempat pendaratan ikan, pabrik es, workshop nelayan, hingga unit pengolahan hasil laut. Mereka juga berdialog dengan pelaku UMKM nelayan, mencicipi berbagai olahan hasil laut, serta melihat potensi komoditas perikanan Banyuwangi yang telah menembus pasar ekspor.

Kekaguman juga disampaikan Leone Bainivanua, delegasi dari Kedutaan Besar Fiji bidang Economy & Political. Ia menilai konsep KNMP Banyuwangi layak menjadi inspirasi bagi negaranya yang sama-sama memiliki wilayah kepulauan dan sumber daya laut melimpah. "Tempat ini sangat bagus. Di Fiji belum ada yang seperti ini. Kami terinspirasi untuk mengembangkan konsep serupa karena negara kami juga dikelilingi lautan," ujarnya.

Senada dengan itu, Counsellor Malaysia Mission to ASEAN, Faezatun Azirah Binti Yahaya, menilai pemberdayaan komunitas nelayan yang diterapkan di KNMP Banyuwangi dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan pesisir di Malaysia. "Apa yang dilaksanakan di sini akan menjadi referensi untuk dikembangkan di negara kami," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, menjelaskan KNMP Lateng dibangun berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat pesisir. Sebelum ditata, kawasan tersebut hanya dipenuhi lapak-lapak sederhana milik warga.

Kini, kawasan tersebut berkembang menjadi destinasi wisata kuliner yang memberi manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan, terutama para istri nelayan yang mengelola usaha kuliner dan produk olahan hasil laut. "Adanya KNMP membawa berkah, khususnya bagi ibu-ibu istri nelayan dan warga lokal. Tempat ini menjadi semakin menarik sebagai destinasi wisata kuliner. Kami juga terus memberikan pendampingan dan penyuluhan agar pelayanan kepada pengunjung semakin baik," ujar Suryono.

KNMP Lateng merupakan bagian dari program prioritas nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyuwangi ditetapkan sebagai salah satu dari 100 lokasi awal pengembangan kampung nelayan terpadu di Indonesia, yang diharapkan menjadi model penguatan ekonomi biru berbasis masyarakat dan dapat direplikasi di berbagai daerah pesisir, bahkan menjadi rujukan bagi negara-negara lain.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, persiapan telah dilakukan melalui koordinasi intensif bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pemkot Surabaya berfokus menyiapkan seluruh sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Jadi kami sudah persiapkan, kemarin kami bertemu dengan teman-teman PSSI. Jadi sudah kita siapkan untuk persiapan Piala Presiden ini," kata Eri, Minggu, 19 Juli 2026

Eri menegaskan, Surabaya bukan kali pertama dipercaya menjadi tuan rumah ajang sepak bola berskala nasional maupun internasional. Pengalaman menjadi salah satu penyelenggara Piala Dunia U-17 pada 2023 menjadi modal penting bagi kota ini dalam memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan berjalan sesuai standar.

Menurut dia, Pemkot Surabaya telah memiliki prosedur tetap (protap) dalam mendukung setiap agenda resmi PSSI. "Insyaallah sudah berjalan. Seperti biasanya ketika kita dijadikan tempat kegiatan PSSI, kami sudah memiliki protap yang sudah dilakukan sejak Piala Dunia dan kegiatan internasional lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, tanggung jawab Pemkot lebih difokuskan pada penyediaan stadion pertandingan serta fasilitas latihan. Sementara kebutuhan teknis pertandingan sepenuhnya menjadi kewenangan PSSI. "Persiapan terkait lapangan latihan dan venue pertandingan, karena yang lainnya disiapkan oleh PSSI," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Herry Purwadi memastikan seluruh fasilitas yang dibutuhkan peserta telah dipersiapkan. Menurut Herry, persiapan tidak hanya berfokus pada Stadion Gelora Bung Tomo sebagai arena pertandingan, tetapi juga mencakup fasilitas penunjang yang akan digunakan tim peserta selama berada di Surabaya.

"Persiapan tidak hanya difokuskan pada stadion yang menjadi lokasi pertandingan, tetapi juga fasilitas penunjang yang dibutuhkan klub peserta selama mengikuti turnamen," kata Herry.

Ia menjelaskan, Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi lokasi utama pertandingan Grup B. Sedangkan kebutuhan latihan akan difasilitasi di Stadion Gelora 10 Nopember dan Lapangan Thor Surabaya. "Stadion Gelora Bung Tomo sebagai lokasi utama pertandingan. Sementara untuk fasilitas latihan, kami siapkan Lapangan Thor dan Stadion Gelora 10 Nopember untuk memenuhi kebutuhan tim peserta," ujarnya.

Herry berharap kesiapan infrastruktur tersebut mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta sekaligus mendukung penyelenggaraan turnamen yang aman, tertib, dan sukses. "Kami berharap seluruh tim peserta dapat menjalani pertandingan maupun sesi latihan dengan nyaman, sehingga turnamen dapat berlangsung lancar dan aman sesuai jadwal yang telah ditetapkan," tandasnya.

Sebagai informasi, Piala Presiden 2026 akan diikuti delapan klub dari empat negara Asia Tenggara. Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah pertandingan Grup B yang dihuni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan klub asal Thailand, Port FC. Sementara seluruh pertandingan Grup A akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat.

Ketua Umum LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan organisasinya bukan menolak upaya pemerintah dalam menata industri hasil tembakau. Sebaliknya, LPKAN mendukung langkah pemerintah melalui Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dan berbagai kebijakan pemberantasan rokok ilegal untuk memperkuat tata kelola industri serta meningkatkan penerimaan negara.

Namun, menurut Ali Zaini, setiap kebijakan baru yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan industri harus disusun secara hati-hati dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Ini bukan semata-mata soal rokok. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan hidup jutaan masyarakat yang menggantungkan penghasilannya pada industri hasil tembakau, mulai dari petani, buruh, pelaku UMKM, hingga sektor pendukung lainnya," kata Ali Zaini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Juli 2026.

Menurut dia, industri hasil tembakau memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Selain menyerap jutaan tenaga kerja, sektor tersebut juga menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau.

LPKAN mencatat sekitar 4,2 juta orang bekerja secara langsung di sektor IHT. Jika dihitung bersama anggota keluarganya, terdapat sekitar 13,2 juta jiwa yang menggantungkan kehidupan pada mata rantai industri tersebut.

Di sisi fiskal, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau disebut mencapai lebih dari Rp200 triliun setiap tahun. Dana tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, termasuk melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.

Selain memiliki kontribusi ekonomi, Ali Zaini menilai industri kretek juga merupakan bagian dari identitas bangsa yang perlu dijaga. "Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki industri kretek dengan karakter khas. Ini bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari sejarah, budaya, dan identitas nasional," ujarnya.

LPKAN juga mengingatkan bahwa perubahan regulasi yang tidak mempertimbangkan dampak secara menyeluruh berpotensi memengaruhi rantai ekonomi di berbagai sektor, mulai dari pertanian tembakau dan cengkeh, industri pengemasan, percetakan, transportasi, perdagangan, hingga sektor perbankan.

Karena itu, organisasi tersebut meminta pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menetapkan kebijakan baru. Menurut Ali Zaini, apabila regulasi diterapkan tanpa perhitungan yang matang, dampaknya dikhawatirkan tidak hanya dirasakan pelaku industri, tetapi juga petani, buruh, dan masyarakat di daerah penghasil tembakau yang selama ini bergantung pada keberlangsungan sektor tersebut.

Sebagai bentuk masukan kepada pemerintah, LPKAN Indonesia menyampaikan tujuh rekomendasi. Pertama, meminta pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembahasan regulasi baru di sektor industri hasil tembakau hingga tersedia kajian yang komprehensif dan transparan.

Kedua, melibatkan petani tembakau dan petani cengkeh dalam setiap proses penyusunan kebijakan karena mereka merupakan pihak yang terdampak langsung. Ketiga, memastikan adanya jaminan kepastian pasar dan perlindungan harga bagi petani agar tidak dirugikan oleh perubahan kebijakan.

Keempat, memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki arah yang sama dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Kelima, mendorong DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan yang berpotensi berdampak luas terhadap masyarakat.

Keenam, mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyusunan regulasi, mengingat perubahan pada sektor padat karya dapat berimplikasi terhadap kondisi sosial di daerah. Ketujuh, memastikan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan masyarakat, keberlangsungan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi.

Ali Zaini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan perlindungan terhadap mata pencaharian jutaan warga seharusnya tidak diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. "Menjaga kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Namun, menjaga keberlangsungan hidup jutaan rakyat yang bergantung pada industri hasil tembakau juga merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, setiap kebijakan harus disusun secara seimbang, berbasis data, dan mempertimbangkan seluruh dampaknya," tandasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengatakan konsolidasi tersebut tidak hanya bertujuan melengkapi struktur kepengurusan secara administratif. Lebih dari itu, seluruh elemen partai harus memiliki fungsi nyata dalam melayani masyarakat.

"Yang kami pastikan bukan sekadar ada struktur organisasi, tetapi bagaimana struktur itu benar-benar hidup dan bekerja. Mulai DPD kabupaten/kota, pimpinan kecamatan hingga desa dan kelurahan harus menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat," kata Ali, Sabtu, 18 Juli 2026.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menginginkan seluruh kantor Partai Golkar berfungsi sebagai rumah aspirasi masyarakat. Karena itu, setiap kepengurusan partai didorong menjadi kanal aduan bagi masyarakat terhadap berbagai persoalan, mulai bidang pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.

"Kalau struktur partai sudah terlembaga dengan baik dan menjalankan fungsinya sebagai kanal aduan masyarakat, maka kehadiran Golkar benar-benar akan dirasakan manfaatnya sebagai jembatan perjuangan kepentingan rakyat Jawa Timur," ujarnya.

Ali menjelaskan seluruh aspirasi yang diterima dari masyarakat nantinya akan diperjuangkan melalui kader-kader Golkar yang berada di berbagai level pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Menurut dia, sinergi antara kader di DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD kabupaten/kota, hingga kepala daerah dari Partai Golkar menjadi instrumen penting agar setiap persoalan masyarakat memperoleh solusi melalui kebijakan pemerintah.

"Seluruh aduan masyarakat harus dijawab melalui kerja-kerja politik yang nyata. Aspirasi itu akan kami kawal melalui fraksi-fraksi Partai Golkar maupun kader yang berada di pemerintahan. Inilah bentuk akuntabilitas politik Golkar kepada masyarakat," kata Ali.

Bagi Ali Mufthi, partai politik tidak cukup hanya hadir menjelang pemilu, tetapi harus menjadi wadah yang aktif mendengar, memperjuangkan, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat setiap hari.

Selain memperkuat konsolidasi organisasi, lanjut Ali, Golkar Jawa Timur juga menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-62 Partai Golkar. Salah satunya ialah menggelar kompetisi mini soccer yang akan dilaksanakan di sejumlah zona di seluruh Jawa Timur dengan memperebutkan Piala Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Anggota DPR RI Komisi V itu, menilai pendidikan politik tidak harus selalu dilakukan melalui forum diskusi formal. Menurutnya, olahraga juga dapat menjadi media membangun karakter masyarakat. "Kami ingin pendidikan politik hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mini soccer mengajarkan sportivitas, kerja sama, disiplin, gotong royong, dan semangat meraih cita-cita. Nilai-nilai itu juga menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa," katanya.

Ia melihat olahraga mini soccer kini berkembang pesat di berbagai daerah di Jawa Timur. Fenomena tersebut dinilai perlu mendapat dukungan melalui regulasi yang lebih jelas. Karena itu, Golkar Jatim mendorong agar federasi sepak bola nasional menyusun regulasi resmi mengenai kompetisi mini soccer sehingga olahraga tersebut memiliki sistem pembinaan yang berkelanjutan.

"Lapangan mini soccer sekarang tumbuh sangat pesat, sebagaimana olahraga padel. Kami berharap ke depan ada regulasi yang lebih jelas sehingga masyarakat yang memiliki hobi bermain sepak bola tetapi tidak lagi mampu bermain di lapangan besar tetap memiliki ruang untuk berkompetisi secara sehat," pungkas Ali.

Dua hari lalu, dalam Simposium Nasional Outlook Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) 2026–2030 yang digelar Auriga Nusantara di Jakarta, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, menyampaikan satu penegasan yang penting: kejahatan di sektor sumber daya alam kini semakin terorganisasi, memanfaatkan celah regulasi, dan karena itu tidak bisa lagi dihadapi dengan pendekatan konvensional yang bersifat reaktif. Penegakan hukum, kata beliau, harus kolaboratif, terpadu, dan berbasis data.

Penegasan itu benar, dan saya menyambutnya dengan penuh hormat. Namun, tulisan ini justru berangkat dari sisi lain persoalan yang sama: bagaimana jika celah regulasi itu bukan dimanfaatkan oleh mafia, melainkan menjerat rakyat kecil yang bekerja dengan keringat dan pikulan di pundaknya? Bagaimana jika ketidakjelasan hukum selama puluhan tahun justru membuat ratusan rakyat kecil terancam disebut pelaku tambang ilegal, padahal mereka hanya meneruskan pekerjaan turun-temurun yang diwariskan kakek dan ayah mereka?

Di sinilah prinsip dasar bernegara harus ditegakkan: negara wajib melindungi rakyatnya. Bukan hanya melindungi dari kejahatan, tetapi juga melindungi dari ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh kelalaian negara itu sendiri.

Gunung Ijen dan Tambang yang Tidak Lazim

Kawasan Kawah Ijen terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Secara administratif, titik awal pendakian di Pos Paltuding berada di dua wilayah: Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi; dan Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Adapun lokasi penambangan yang menjadi pokok tulisan ini berada di sisi Bondowoso.

Kawah Ijen berada di puncak Gunung Ijen, gunung berapi aktif yang terus-menerus menyemburkan gas vulkanik dari perut bumi. Dari semburan gas alamiah inilah kawah yang termasyhur itu terbentuk, lengkap dengan danau asam terbesar di dunia dan fenomena api biru yang hanya ada di dua tempat di muka bumi.

Yang jarang dipahami publik, dan inilah inti persoalannya, adalah tabiat tambang di Kawah Ijen yang sungguh tidak lazim. Tambang ini pada hakikatnya bukan tambang galian dalam pengertian umum. Yang ditambang bukan batu yang sudah tersedia di dalam bumi sebagaimana batu kapur, pasir, atau andesit. Belerang Ijen tidak diambil dari perut bumi dalam keadaan jadi. Ia dicipta melalui sebuah proses ekstraksi.

Prosesnya demikian: asap gas vulkanik yang menyembur dari kawah ditangkap menggunakan jaringan pipa, lalu disalurkan ke satu titik. Di ujung pipa, asap yang panas itu mengembun menjadi cairan berwarna merah menyala, kemudian mendingin dan membeku menjadi batuan keras berwarna kuning yang oleh masyarakat disebut belerang. Kandungan sulfurnya yang tinggi itulah yang menjadi incaran industri, mulai dari industri gula, karet, kosmetik, hingga kimia.

Maka secara hakikat, kegiatan di Kawah Ijen adalah kegiatan menangkap asap dan mengubahnya menjadi belerang. Ini bukan menambang benda yang sudah given seperti kapur. Ini menyerupai penyulingan minyak atsiri dari daun: produknya lahir dari proses ekstraksi, bukan dari penggalian. Bahan bakunya adalah gas dari perut bumi. Perbedaan hakikat inilah yang kelak menentukan seluruh bangunan hukum perizinannya.

Angka yang Kecil, Nyawa yang Besar

Dari sisi ekonomi, tambang ini sesungguhnya kecil. Kapasitas produksi normalnya hanya sekitar 14 ton per hari, atau bila dirata-rata sekitar 400 ton per bulan. Nilai ekonominya diperkirakan hanya berkisar Rp550 juta per bulan. Sebuah angka yang sama sekali tidak menarik bagi bisnis skala besar, dan memang tidak pernah menjadi rebutan korporasi raksasa.

Tetapi di balik angka yang kecil itu ada nyawa yang besar. Ratusan rakyat Indonesia, dari generasi ke generasi, menggantungkan hidupnya pada tambang ini. Mereka memanggul bongkahan belerang seberat 70 hingga 80 kilogram di pundak, menuruni dinding kawah yang terjal, menembus asap beracun, lalu mengangkutnya sejauh kurang lebih tiga kilometer secara manual: dipikul. Hasilnya dikumpulkan dan dijual kepada industri yang datang mengambil dari para penambang.

Pekerjaan ini telah berlangsung puluhan tahun, bahkan dirintis sejak zaman kolonial, jauh lebih tua daripada hampir seluruh peraturan pertambangan yang kini berlaku. Para penambang itu tidak mengenal pasal dan ayat. Yang mereka kenal hanyalah pikulan, asap, dan tanggung jawab menafkahi keluarga.

Persoalan Hukum yang Dibiarkan Puluhan Tahun

Di sinilah letak persoalan yang harus dikatakan terang-terangan: kegiatan penambangan rakyat di Kawah Ijen selama puluhan tahun dibiarkan berjalan tanpa kejelasan rezim perizinan. Para penambang rakyat itu bekerja tanpa pernah memegang izin atas nama mereka sendiri. Dalam kacamata hukum positif, posisi mereka setiap saat dapat dituduh sebagai penambang ilegal. Keadaan ini diperberat oleh status lokasinya yang berada di kawasan konservasi, kawasan yang menurut undang-undang terlarang untuk kegiatan penambangan.

Perlu diketahui, kawasan hutan Pegunungan Ijen telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak zaman Hindia Belanda melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 46 tanggal 9 Oktober 1920. Pada tahun 1981, sebagian kawasan itu ditetapkan menjadi Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, yang kemudian diperluas pada tahun 2020 menjadi sekitar 306 hektare, sementara Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup tersisa sekitar 2.253 hektare. Keduanya adalah kawasan konservasi di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar KSDA Jawa Timur, dikelilingi hutan lindung yang dikelola Perhutani.

Artinya, secara normatif, di atas kertas, kegiatan pertambangan di kawasan itu terlarang. Tetapi faktanya, negara selama puluhan tahun tahu, melihat, bahkan menjadikan para penambang belerang itu sebagai ikon pariwisata dunia. Wisatawan mancanegara datang memotret mereka. Film dokumenter internasional dibuat tentang mereka. Devisa mengalir karena mereka. Negara menikmati keberadaan mereka, tetapi tidak pernah memberikan kepastian hukum kepada mereka.

Ini tidak adil. Para penambang itu, karena ketidaktahuannya, tidak boleh serta-merta dicap sebagai penambang ilegal. Mereka bukan mafia tambang. Mereka tidak merusak alam; mereka tidak menggali, tidak mengeruk, tidak menebang. Mereka hanya menangkap asap yang memang setiap detik disemburkan gunung, asap yang bila tidak ditangkap pun akan terbuang ke udara. Justru pipa-pipa sublimasi itu selama ini turut menjaga titik api biru yang menjadi magnet wisata dunia. NKRI harus hadir mengadvokasi mereka, bukan mengkriminalkan mereka.

Mineral atau Migas? Negara Harus Memberi Definisi

Akar dari seluruh kekacauan ini sesungguhnya satu: negara belum pernah mendefinisikan secara tegas, tambang jenis apa sebenarnya tambang belerang Kawah Ijen itu. Padahal dari definisi itulah seluruh rantai perizinan ditentukan: siapa institusi penerbit izinnya, dan rezim hukum mana yang berlaku.

Setidaknya Ada Tiga Kemungkinan Bacaan Hukum

Pertama, dibaca sebagai batuan atau bahan galian golongan C. Bila proses sublimasinya tidak dibaca, dan belerang diperlakukan seperti kapur atau pasir, maka ia masuk kategori batuan yang perizinannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bacaan ini paling sederhana, tetapi paling keliru secara hakikat, karena mengabaikan seluruh proses penciptaan belerang dari gas.

Kedua, dibaca sebagai mineral bukan logam, dahulu disebut bahan galian golongan B. Undang-Undang Minerba memang secara eksplisit mencantumkan belerang dalam kelompok mineral bukan logam, bersanding dengan barit, bentonit, fosfat, dan gipsum. Bila bacaan ini yang dipakai, maka perizinannya berada di bawah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. Yang dibaca adalah hasil akhirnya: belerang.

Ketiga, dibaca secara utuh sebagai kegiatan pemanfaatan gas dari perut bumi. Bila proses sublimasi penangkapan asap gas alam di kawasan magma yang bergolak itu dibaca sebagai pemanfaatan turunan gas, maka logika perizinannya bergeser ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bacaan ini paling setia pada hakikat prosesnya: yang dieksploitasi bukan batu, melainkan gas, belerang hanyalah wujud akhirnya.

Tiga bacaan, tiga institusi, tiga rezim hukum yang berbeda. Selama negara tidak menetapkan satu definisi, selama itu pula ratusan penambang Ijen hidup dalam wilayah abu-abu: bekerja hari ini, bisa dipidana besok. Ketidakpastian semacam ini bukan hanya menzalimi rakyat, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum sendiri, sebab tidak jelas norma mana yang hendak ditegakkan.

Jalan Keluar: Definisi, Pemutihan Kawasan, dan Izin Pertambangan Rakyat

Karena itu, melalui tulisan ini saya mengusulkan tiga langkah yang harus ditempuh negara secara berurutan.

Pertama, negara harus hadir memberikan definisi. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, harus menetapkan secara resmi klasifikasi hukum tambang belerang hasil sublimasi gas vulkanik Kawah Ijen: apakah ia batuan, mineral bukan logam, atau produk turunan gas. Dari ketetapan inilah seluruh bangunan perizinan dapat didirikan di atas fondasi yang sah.

Kedua, harus ada penyelesaian status kawasan, semacam pemutihan lokasi. Selama status kawasan itu cagar alam dan taman wisata alam, secara hukum tidak ada izin tambang apa pun yang dapat diterbitkan di atasnya. Maka pemerintah perlu melakukan penataan: menetapkan zona atau enclave khusus yang terbatas hanya pada titik penangkapan asap dan jalur pikul yang sudah eksis ratusan tahun, tanpa membuka sejengkal pun kawasan baru. Ini bukan merusak konservasi, justru memberi kepastian agar aktivitas yang sudah ada tidak meluas ke mana-mana.

Ketiga, terbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan wadah koperasi. Undang-Undang Minerba telah menyediakan instrumen IPR bagi rakyat penambang, yang dapat diberikan kepada perseorangan maupun koperasi dalam wilayah pertambangan rakyat. Para penambang Ijen harus difasilitasi membentuk koperasi penambang, dan melalui koperasi itulah permohonan izin diajukan kepada direktorat jenderal yang berwenang sesuai definisi yang ditetapkan negara. Dengan koperasi, hasil tambang yang kecil itu setidaknya kembali sebesar-besarnya kepada para pemikulnya, bukan tercecer di rantai tengkulak.

Saya, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Founder dan Owner Batara Grup (Bandar Tambang Nusantara Grup), menyampaikan tulisan ini sebagai bahan konsultasi resmi kepada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, untuk selanjutnya dapat ditanyakan kepada seluruh instansi terkait: Kementerian ESDM beserta Direktorat Jenderal Minerba dan Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Kehutanan beserta Ditjen KSDAE dan BBKSDA Jawa Timur, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pertanyaannya sederhana namun menentukan nasib ratusan rakyat kecil: tambang belerang hasil sublimasi gas vulkanik Kawah Ijen ini masuk dalam klasifikasi perizinan yang mana, dan institusi manakah yang berwenang menerbitkan izinnya? Bagaimana pula penyelesaian status kawasan konservasinya agar Izin Pertambangan Rakyat dapat diterbitkan secara sah bagi koperasi para penambang?

Ratusan penambang Ijen telah ratusan tahun memikul belerang di pundaknya. Jangan biarkan mereka juga memikul status ilegal yang bukan kesalahan mereka. Negara wajib melindungi rakyatnya.

Maka izinkan tulisan ini ditutup dengan satu pertanyaan terbuka: bagaimana pendapat Dirtipidter Polri?

Penulis adalah Founder & Owner Batara Grup (Bandar Tambang Nusantara Grup)

Pada ajang itu 2026, kontingen Yogyakarta berhasil meraih predikat juara umum. Rinciannya menorehkan prestasi gemilang dengan perolehan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan PORSENI KA 2026 merupakan hasil kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Rangkaian Porseni KA 2026 dipusatkan di sejumlah venue olahraga dan seni, dengan acara penutupan yang berlangsung di Gedung Olah Raga Universitas Negeri Yogyakarta (GOR UNY) pada Kamis, 16 Juli 2026. 

Penutupan Kegiatan Porseni Kereta Api dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Taufik Hidayat, didampingi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin beserta jajaran Komisaris dan Direksi KAI.

"Porseni KA merupakan momentum yang sangat dinantikan oleh insan KAI. Pada tahun ini kontingen Yogyakarta berhasil meraih predikat juara umum setelah menorehkan prestasi gemilang dengan perolehan 2 medali emas untuk seni tari dan bola volly, 2 medali perak untuk tenis meja dan sepak bola, dan 1 medali perunggu untuk e-sport," kata Feni pada Jumat, 17 Juli 2026. 

Selain menjadi ajang untuk mengembangkan potensi olahraga dan seni, kegiatan ini disebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta memperkuat kolaborasi antarinsan KAI dari seluruh Indonesia. Menurutnya, semangat yang dibangun dalam Porseni KA tidak hanya tercermin melalui kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga melalui nilai-nilai sportivitas, fair play, kekompakan, dan kebersamaan.

"Melalui kegiatan ini, insan KAI dapat meningkatkan tali silaturahmi, bertukar pengalaman, dan membangun sinergi yang lebih kuat. Semangat kompetisi yang sehat diharapkan dapat terus terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga insan KAI semakin solid dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Feni.

Porseni KA diselenggarakan setiap dua tahun sebagai wadah bagi insan KAI untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga serta seni. Selain meningkatkan kebugaran dan kreativitas, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya perusahaan yang positif melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi.

"Dengan berakhirnya ajang ini, semangat sportivitas, persaudaraan, dan kolaborasi diharapkan terus tumbuh di seluruh insan KAI. KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai kegiatan positif yang dapat memperkuat engagement, kebersamaan, serta semangat kolaborasi seluruh insan perusahaan dalam mendukung terwujudnya layanan transportasi kereta api yang semakin baik," jelasnya. 

Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis bantuan alsintan, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) di halaman Kantor Bupati Gresik, Jumat, 17 Juli 2026.

Bantuan yang berasal dari Kementerian Pertanian RI itu meliputi dua unit traktor roda empat, satu unit traktor roda dua, satu unit pompa air, bantuan irigasi perpompaan untuk 27 kelompok tani/gapoktan, serta bantuan irigasi perpipaan bagi tiga kelompok tani/gapoktan. Program irigasi perpompaan memiliki nilai sekitar Rp155,7 juta per unit, sedangkan bantuan irigasi perpipaan bernilai Rp97 juta per unit.

Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar penyediaan sarana produksi, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi dan penguatan infrastruktur pendukung.

Menurutnya, sektor pertanian Gresik terus menunjukkan tren positif sehingga perlu didukung dengan sistem pengairan yang semakin andal agar mampu menghadapi perubahan pola cuaca.

"Alhamdulillah produktivitas pertanian Gresik sampai hari ini terus meningkat. Bantuan dari Kementerian Pertanian ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Gresik," kata Yani.

Ia menilai perubahan iklim menjadi tantangan terbesar yang dihadapi sektor pertanian saat ini. Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan potensi lahan sekaligus memperluas layanan irigasi melalui pompanisasi dan jaringan perpipaan.

Menurut Yani, langkah tersebut penting terutama untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang selama ini masih bergantung pada curah hujan, termasuk di wilayah Benjeng dan Balongpanggang yang memiliki potensi peningkatan luas tanam.

"Ini merupakan inovasi pemerintah dalam menjawab tantangan perubahan iklim. Ketika Dinas Pertanian dan Dinas PU berkolaborasi dengan baik, persoalan ketersediaan air dapat diatasi melalui irigasi perpompaan maupun irigasi perpipaan sehingga lahan yang sebelumnya bergantung pada hujan bisa kembali produktif," katanya.

Selain penguatan infrastruktur, Yani juga menilai berbagai kebijakan pemerintah pusat telah memberikan kepastian yang lebih baik bagi petani. Stabilnya harga gabah dalam hampir dua tahun terakhir dan semakin mudahnya akses terhadap pupuk bersubsidi dinilai menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan produksi pangan.

"Harga hasil panen saat ini lebih stabil sehingga petani tidak lagi dirugikan. Persoalan pupuk juga semakin membaik karena akses pupuk bersubsidi semakin mudah dengan harga yang terjangkau. Kondisi ini memberikan semangat bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas," ujarnya.

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menegaskan akan terus mempercepat transformasi sektor pertanian melalui modernisasi alat produksi dan penguatan infrastruktur irigasi. Pemanfaatan alsintan serta pembangunan sistem pengairan yang lebih modern diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, sekaligus meningkatkan kualitas dan hasil panen petani.

Pemerintah Kabupaten Gresik juga mengajak kepala desa, penyuluh pertanian, petugas teknis, serta kelompok tani untuk menjaga dan memanfaatkan seluruh bantuan yang telah diberikan secara optimal agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.