Jurnas.net – Pemerintah terus memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang menjadi salah satu prioritas nasional era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai langkah strategis, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menggelar Konsolidasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diikuti seluruh kepala dinas dan pejabat bidang koperasi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, Senin malam, 20 Oktober 2025.
Acara ini dibuka langsung oleh Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Panel Barus, yang menegaskan pentingnya momentum konsolidasi untuk memperkuat operasionalisasi koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Fokus konsolidasi ini adalah memastikan koperasi dapat berjalan secara profesional, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa,” kata Panel.
Panel menjelaskan, konsolidasi di Jawa Timur menjadi tahap awal dari rangkaian kegiatan nasional yang akan dilanjutkan dengan pendampingan, pelatihan, dan digitalisasi koperasi. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong koperasi menjadi badan usaha modern dan mandiri.
Sebagai langkah konkret, sebanyak 837 pendamping koperasi (business assistant) telah direkrut di Jawa Timur. Masing-masing pendamping akan membina sekitar 10 koperasi desa agar dapat beroperasi secara efisien dan terintegrasi dengan pasar.
“Tugas para pendamping ini adalah membantu operasional koperasi agar mampu bersaing seperti badan usaha profesional,” kata Panel.
Baca Juga : Gus Atho’ Dorong Khofifah Perkuat SDM Koperasi Merah Putih Untuk Ekonomi Rakyat
Pemerintah juga menyiapkan pelatihan bagi 17.000 pengurus koperasi dari total 8.500 koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di Jawa Timur. Setiap koperasi akan mengirimkan dua peserta untuk mengikuti pelatihan yang menitikberatkan pada integritas, profesionalitas, dan kemampuan digital.
Selain penguatan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mendorong digitalisasi pengelolaan koperasi melalui sistem Simkopdes (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Kelurahan). Platform digital ini berfungsi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi bisnis koperasi di seluruh Indonesia.
“Digitalisasi ini penting agar koperasi dapat bersaing di era ekonomi modern. Semua data, transaksi, dan laporan bisa dipantau secara nasional melalui Simkopdes,” jelas Panel.
Tidak hanya pada aspek manajerial, pemerintah juga akan memperkuat infrastruktur fisik koperasi, seperti pembangunan gerai, gudang, dan fasilitas pendukung distribusi produk lokal.
Panel menegaskan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu pilar utama visi ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan kemandirian bangsa berbasis kekuatan masyarakat desa.
“Presiden ingin koperasi tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dan menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah,” tegasnya.
Terkait skema pembiayaan, pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) baru, untuk mempercepat pembangunan fisik dan sistem keuangan koperasi Merah Putih secara nasional. “Untuk permodalan Insya Allah selesai tahun ini,” tandasnya.
Dengan target 80 ribu koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, pemerintah berharap gerakan ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan menumbuhkan semangat gotong royong di tingkat desa.
