Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menargetkan produksi beras mencapai 800 ribu ton pada tahun 2025. Target ambisius ini untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan bahwa peningkatan produksi ini akan dilakukan melalui perluasan lahan tanam padi dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian. Pada tahun ini saja, perluasan area tanam mencapai 35.000 hektare sebagai bagian dari strategi percepatan produksi.
“Dengan penambahan lahan tanam hingga 35.000 hektare, kita optimistis mampu meningkatkan hasil panen dari rata-rata 500.000 ton menjadi 800.000 ton. Ini akan memperkuat peran Banyuwangi sebagai salah satu lumbung padi strategis nasional,” kata Ipuk, Kamis, 10 April 2025.
Ipuk mengatakan bahwa luas baku sawah (LBS) di Banyuwangi mencapai 62.940 hektare. Pada 2024, luas tanam padi telah mencapai 119.651 hektare. Untuk 2025, pemerintah menargetkan Luas Tambah Tanam (LTT) sebesar 151.048 hektare. Hingga akhir Maret lalu, capaian tanam telah mencapai 36.554 hektare atau sekitar 24 persen dari target tahunan.
“Peningkatan luas tanam ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pangan lokal, tetapi juga menopang stabilitas cadangan pangan nasional dalam jangka panjang,” ujarnya.
Baca Juga : Banyuwangi Perkuat Digitalisasi dan Infrastruktur Untuk Efisiensi Anggaran
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi, Ilham Juanda, menyebutkan bahwa panen padi dari Januari hingga Maret 2025 telah mencakup 21.075 hektare. Sebagian besar hasil panen ini telah diserap oleh Perum Bulog untuk memperkuat stok beras nasional.
“Puncak panen raya diprediksi akan terjadi pada April dan Mei, dengan estimasi luas panen masing-masing sebesar 14.987 hektare dan 11.506 hektare. Ini menjadi momentum penting untuk mengamankan ketahanan pangan nasional,” ujar Ilham.
Dengan capaian ini, Banyuwangi tak hanya menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola sektor pertanian secara optimal, tetapi juga membuktikan perannya sebagai pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan di era pemerintahan baru.
