Jurnas.net – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam sebuah prosesi yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis, 24 Juli 2025. Pelantikan ini menjadi bagian dari konsolidasi serentak di 38 kota/kabupaten se-Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Surat Keputusan (SK) organisasi beberapa bulan sebelumnya.
Ketua DPC HKTI Jatim, Arum Sabil, menyebut pelantikan ini sebagai mandat organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk memperkuat struktur organisasi dari bawah. “Kami menjalankan kewajiban struktural untuk memastikan HKTI hadir aktif dan solid di seluruh daerah. Ini adalah langkah strategis menuju konsolidasi menyeluruh,” kata Arum.
Dalam kesempatan itu, Arum juga mengungkap bahwa HKTI tengah memasuki babak baru rekonsiliasi organisasi di tingkat nasional, yakni penyatuan dua kubu besar kubu Prabowo Subianto yang sebelumnya dipimpin Fadli Zon, dan kubu Moeldoko. Setelah Musyawarah Nasional (Munas) terakhir, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Sudaryono, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan dipercaya memimpin HKTI hasil penyatuan.
“Teknis penyatuan struktur akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN), dan kami di Jatim akan tunduk pada arahan Ketua Umum Pak Sudaryono,” jelasnya.
Baca Juga : Arum Sabil Resmi Pimpin DPD HKTI Jatim Periode 2024-2029
Lebih dari sekadar urusan struktural, HKTI Jatim juga menyampaikan komitmennya terhadap isu ketahanan pangan secara menyeluruh. Arum menekankan bahwa HKTI bukan sekadar mendorong aktivitas tanam, namun juga memberikan edukasi, advokasi, serta rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan petani, pekebun, dan peternak.
“Fokus kami saat ini adalah penguatan bibit unggul untuk padi, tebu, hingga sapi. Di bidang peternakan, kami mendorong regenerasi bibit melalui inseminasi buatan dan sinkronisasi birahi, sebagai solusi atas persoalan klasik seperti inses,” tegasnya.
Menanggapi isu beras oplosan yang meresahkan masyarakat, Arum menyatakan HKTI menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum. Namun ia menegaskan, HKTI tetap aktif memberikan informasi, literasi pangan, dan rekomendasi untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
“Tugas HKTI hari ini adalah memastikan ketersediaan pangan yang sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
