Jurnas.net – Sebanyak lima narapidana terorisme (napiter) Lapas I Surabaya, Jawa Timur, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi di penghujung tahun 2024. Kelima napiter tersebut menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tahun ini total sudah ada 14 orang napiter dari Lapas I Surabaya yang menyatakan ikrar setia kepada NKRI,” kata Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Heri Azhari, Selasa, 31 Desember 2024.
Sebelumnya pada awal tahun ini, tepatnya 18 Januari 2024, ada sembilan napiter di lapas yang terletak di Porong, Sidoarjo itu, juga menyatakan ikrar ke NKRI. Hal ini tentunya menjadi capaian positif terhadap program pembinaan di lapas yang dipimpin oleh Jayanta.
“Kami berharap hal ini dapat menjadi awal bagi mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi positif bagi bangsa, demi mewujudkan cita-cita bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” kata Heri.
Baca Juga : Kemenkumham Jatim Salurkan Rp6,4 Miliar Untuk 2.720 Bantuan Hukum Gratis Selama 2023
Heri mengapresiasi keberhasilan program pembinaan kepada narapidana Lapas Kelas I Surabaya. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini, berarti warga binaan siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada.
“Ini adalah tanda bahwa napiter telah memahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Kalapas I Surabaya Jayanta, menegaskan bahwa pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu tidak hanya sekedar formalitas. Ikrar ini benar-benar mencerminkan perbuatan dan tingkah laku napiter yang sesuai dengan ideologi NKRI, yaitu Pancasila.
“Sejak dipindahkan dari Rutan Cikeas ke Lapas Surabaya pada 21 November 2024 lalu, mereka konsisten mengikuti dan mendukung program pembinaan kemandirian atau keterampilan yang diberikan. Mereka juga cepat berbaur dengan petugas maupun warga binaan lainnya,” kata Jayanta.
Jayanta juga mengapresiasi semua pihak yang berperan dalam memberikan pembinaan. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran aktif sinergi dari petugas wali napiter, TNI/POLRI, BNPT, eks warga binaan yang tergabung dalam lingkar perdamaian, serta stakeholder lainnya.
“Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kami dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi lapas dalam upaya deradikalisasi,” tandasnya.
