Jurnas.net – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI sekaligus anggota Badan Legislasi DPR RI, H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Kawasan Industri Ngawi sebagai langkah strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
Dalam kunjungan tersebut, BHS diterima langsung oleh Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono, bersama jajaran direksi. Ia menekankan bahwa kawasan industri yang dikelola negara harus mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program hilirisasi dan pengembangan industri berkelanjutan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, kawasan industri dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi dan teknologi agar mampu bersaing secara global,” kata BHS.
Sebagai anggota Holding BUMN Danareksa, PT SIER terus memperluas cadangan lahan untuk pengembangan kawasan industri. Salah satu fokus utama adalah kawasan industri di Ngawi, yang direncanakan memiliki luas lebih dari 1.000 hektare.
Menurut BHS, kawasan ini memiliki posisi strategis dan sudah menarik minat investor asal China yang ingin menanamkan modal di sektor logam nonferrous. Investor tersebut membutuhkan lahan sekitar 400 hektare dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 10.000 orang.
“Kawasan industri SIER di Surabaya dan Pasuruan sudah nyaris penuh. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri baru di Ngawi sangat mendesak. Jika tidak dipercepat, kita bisa kehilangan peluang investasi ke negara lain seperti Thailand atau Malaysia,” tegasnya.
Baca Juga : SIER Raih Penghargaan ESG dan Ekspansi Industri di Anugerah BUMN 2025
Proyek Kawasan Industri Ngawi telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mendapat persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk masuk dalam RPJMN 2025-2029. Artinya, proyek ini akan berjalan dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
BHS menjelaskan bahwa dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk kawasan ini sudah disetujui oleh kementerian terkait dan hanya menunggu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Lahan industri ini telah diajukan ke Perhutani sejak dua tahun lalu. Sekarang sudah dalam tahap finalisasi. Saya siap membantu konsolidasi dengan kementerian terkait agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Jika terealisasi, kawasan industri ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur, dengan potensi pengembangan di sektor agroindustri, perkebunan, peternakan, dan logam nonferrous. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi industri.
Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh BHS. Menurutnya, Ngawi dipilih karena memenuhi empat kriteria utama sebagai kawasan industri, yakni harga dan status tanah yang kompetitif, ketersediaan infrastruktur, serta tarif air dan energi yang mendukung.
“Ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam menarik investasi asing. Ini adalah momentum emas bagi Indonesia untuk menarik relokasi industri global, terutama dari China yang terdampak perang dagang dengan Amerika Serikat,” ujar Didik.
Dengan percepatan proyek ini, kawasan industri Ngawi diharapkan dapat menjadi pusat investasi baru, membuka ribuan lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
