Jurnas.net — Persoalan pendidikan di Banyuwangi tidak hanya berhenti pada akses masuk sekolah dan proses belajar mengajar. Masa depan siswa setelah lulus, termasuk peluang pendidikan dan pekerjaan bagi anak penyandang disabilitas, turut menjadi perhatian.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” yang digelar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (2/9/2026). Forum yang dihadiri sekitar 150 peserta itu secara khusus membahas sektor pendidikan.
Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari penggiat dan pemerhati pendidikan, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa hingga pemangku kebijakan. Beragam persoalan disampaikan secara langsung kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, mulai dari akses beasiswa, sarana dan prasarana sekolah, pengawasan pelajar di luar sekolah pada jam efektif belajar, keamanan sekolah, rencana regrouping sekolah, hingga pendidikan inklusif dan masa depan anak penyandang disabilitas.
Bupati Ipuk mengatakan forum tersebut menjadi salah satu cara pemerintah daerah menyerap persoalan secara langsung dari masyarakat. “PR kita masih banyak. Karena itu, kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat. Apa yang disampaikan di forum ini akan menjadi bahan untuk perbaikan program-program pendidikan ke depan,” kata Ipuk.
Regrouping sekolah harus perhatikan siswa
Salah satu persoalan yang dibahas adalah rencana regrouping SDN 1 Singonegaran. Ahmad Radiansyah, salah seorang wali murid, menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak psikologis yang mungkin dialami anak apabila harus berpindah sekolah akibat kebijakan tersebut.
Ipuk menjelaskan, rencana regrouping tersebut masih dalam kajian. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan pengembangan RSUD Blambangan serta kondisi dan ketersediaan tenaga pendidik di Banyuwangi. Namun, apabila regrouping benar-benar dilakukan, Pemkab Banyuwangi memastikan kepentingan siswa dan kenyamanan proses belajar tetap menjadi perhatian.
“Kalau nanti memang ada regrouping, kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua memilih sekolah yang akan dituju. Kami juga memastikan ada pendampingan dari guru selama proses adaptasi pindah sekolah. Yang terpenting, siswa tetap nyaman dan aman dalam belajar,” tegas Ipuk.
Persoalan lain disampaikan Catur Bagus, pendidik dari SMPN 1 Singojuruh. Ia menyoroti masih ditemukannya pelajar yang berada di luar lingkungan sekolah ketika jam efektif belajar berlangsung. Menurut Catur, keterbatasan tenaga menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan terhadap siswa.
Karena itu, ia mengusulkan penguatan operasi penertiban terpadu melalui program Patroli Kasih Sayang dengan melibatkan Satpol PP, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Catur juga mengusulkan adanya regulasi atau imbauan kepada pelaku usaha agar tidak melayani pelajar yang berada di luar sekolah selama jam efektif belajar.
Usulan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap siswa, sekaligus membangun keterlibatan lingkungan sekitar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman.
Sarana sekolah hingga keamanan jadi keluhan
Persoalan fasilitas pendidikan juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut. Numira Ida, guru Bahasa Inggris dari MI Al Hikmah, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, mengungkapkan kondisi sejumlah fasilitas belajar di sekolahnya.
“Kursi dan bangku di sekolah kami sudah banyak yang keropos. Mohon mendapat perhatian. Selain itu, kami juga siap mengabdi untuk Banyuwangi dengan keterampilan yang kami miliki,” tuturnya.
Ipuk merespons langsung aspirasi tersebut dan meminta agar kondisi sarana prasarana sekolah kembali diperiksa. "Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” jawab Ipuk.
Aspirasi serupa disampaikan Nining, Ketua Paguyuban SDN 5 Tapanrejo, Kecamatan Muncar. Ia mengungkapkan persoalan keamanan sekolah yang lokasinya relatif jauh dari permukiman. Kondisi tersebut membuat sekolah beberapa kali mengalami pencurian.
Persoalan keamanan sekolah pun menjadi bagian penting dari pembahasan karena lingkungan belajar yang aman merupakan salah satu unsur yang mendukung proses pendidikan. Salah satu isu yang paling menyentuh dalam forum tersebut datang dari Didik, orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas.
Ia bercerita, sejak duduk di bangku SMP, putrinya telah mendapatkan pendampingan dari para guru. Dukungan tersebut membantu sang anak melanjutkan pendidikan hingga SMAN 1 Glagah. Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih ada kekhawatiran mengenai masa depan anaknya setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas.
Didik mempertanyakan peluang yang tersedia bagi anak penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan maupun mendapatkan pekerjaan setelah lulus SMA. Pertanyaan tersebut membuka persoalan yang lebih luas dalam pendidikan inklusif. Akses pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kesempatan bersekolah, tetapi juga bagaimana mereka memiliki ruang untuk berkembang dan mandiri setelah menyelesaikan pendidikan formal.
Menanggapi hal tersebut, Ipuk meminta orang tua tetap optimistis terhadap masa depan anak-anak mereka. Menurut dia, pemerintah daerah berupaya membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas, baik melalui akses pendidikan maupun kesempatan di dunia kerja. “Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi,” kata Ipuk.
Ia juga mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan, termasuk beasiswa, tetap terbuka bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan prestasi. Ipuk menegaskan, pendidikan merupakan salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan. Karena itu, persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembangunan sarana fisik sekolah. Akses terhadap pendidikan, kualitas pembelajaran, keamanan siswa, fasilitas sekolah, pendidikan inklusif hingga peluang setelah lulus menjadi bagian yang saling berkaitan.
Berbagai aspirasi yang muncul dalam forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” tersebut telah dicatat dan akan ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pendidikan. Ipuk memastikan forum dialog dengan masyarakat tidak berhenti sebagai ruang menyampaikan keluhan.
“Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Rahmat Fajar
