Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akhirnya angkat bicara setelah menjalani pemeriksaan intensif selama hampir delapan jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 10 Juli 2025. Ia diperiksa sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jatim tahun 2021-2022.
Pemeriksaan berlangsung di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim sejak pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sekitar pukul 18.30 WIB, Khofifah keluar dari ruang penyidikan, didampingi sejumlah pejabat Pemprov Jatim, di antaranya Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pulung Chausar, Kepala Biro Hukum Adi Sarono, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Lilik Pudjiastuti.
Di hadapan awak media, Khofifah menyampaikan bahwa seluruh keterangan yang diminta telah disampaikan secara lengkap dan terbuka.
“Alhamdulillah saya telah hadir dalam proses pengambilan keterangan sebagai saksi atas penetapan empat tersangka. Insya Allah saya telah memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan oleh pihak KPK,” kata Khofifah.
Baca Juga : Khofifah Diam-Diam Hadiri Pemeriksaan KPK di Polda Jatim Soal Dana Hibah Pokmas
Meski menjadi bagian dari pusaran kasus dugaan korupsi yang menyeret miliaran rupiah dana publik, Khofifah menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, proses penyaluran hibah pokmas telah dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Materi pertanyaan seputar proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran hibah Pemprov telah berjalan sesuai prosedur,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur dua periode ini juga menyoroti kerumitan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang disebut-sebut sebagai bagian penting dalam penyaluran hibah tersebut.
“Kalau soal struktur OPD, satu pertanyaan bisa punya banyak jawaban. Karena kepala dinas dan kepala biro dari 2021 sampai 2024 jumlahnya sangat banyak,” ucapnya menutup sesi wawancara singkat.
