Jurnas.net – Civitas Akademik dan alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menyuarakan petisi dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparat negara bersikap netral pada Pemilihan Presiden 2024. Ini lantaran mereka menilai Jokowi tak netral, dan berpihak kepada salah satu pasangan capres/cawapres.
“Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini. Serta adanya ketimpang-ketimpangan yang terjadi di masa akhir jabatan Presiden Jokowi,” kata Airlangga Pribadi, salah dosen Unair, di sela pernyataan sikap di depan halaman Gedung Pascasarjana Unair, Senin, 5 Februari 2024.
Angga demikian ia disapa, menyebut ada sejumlah pelanggaran berat dihalalkan Jokowi untuk kepentingan kelompok. Di antaranya, pelenggaran berat dari etika republik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK), yang melolosakan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres nomor urut 02 mendampingi Prabowo Subianto.
“Hal ini merupakan pelanggaran berat, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Masih banyak ketimpangan lainnya. Kami juga melihat dan menilai aparat yang tidak netral menjelang pemilu 2024 ini,” ujarnya.
Dosen Fisip Unair itu menyebut Presiden Jokowi belakangan ini menjelang akhir masa jabatannya juga tidak jelas arahnya, bahkan jauh dari kata netral. “Harusnya sebagai presiden dan negarawan, Jokowi harus bersikap netral kepada kontestasi Pemilu dan Pilpres kali ini,” katanya.
Menurut Angga, pendiri bangsa ini menegaskan sistem yang dibangun republik dengan negara hukum, dan konstitusi, yang posisinya ada di atas kekuasaan. Sementara yang terjadi saat ini, hukum dan konstitusi berada dibawah kekuasaan, dan itu semua menyimpang.
“Situasi ini membutuhkan koreksi dan evaluasi agar Presiden mengingat kembali. Kita semua ini beritikad baik agar presiden mengakhir masa jabatannya denga baik,” pungkasnya.
Berikut seruan dan petisi civitas akademik dan alumni Unair Surabaya:
1. Mengecam segala bentuk praktek pelemahan demokrasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral, dan menghentikan segala praktek pelanggengan politik kekeluargaan.
2. Mendesak Presiden dan Aparat Negara untuk menghormati dan menjamin kemerdekaan atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap Warga Negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumberdaya alam, karena Negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa.
3. Mendesak penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktek jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai Politik harus mereformasi diri dalam menjalakan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi, dan pendidikan politik warganegara.
4. Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademik di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas, dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik.
