Jurnas.net – Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansah, mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera turun tangan menindaklanjuti tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang menuai gelombang protes dari publik. Tayangan yang disiarkan pada 13 Oktober 2025 itu dinilai memuat narasi menyudutkan serta berpotensi mencederai citra dan marwah pondok pesantren di Indonesia.
Dedi menilai, isi tayangan tersebut menampilkan potongan video yang menggambarkan kehidupan di lingkungan pesantren dengan cara yang tidak proporsional dan bahkan cenderung mengarah pada stigmatisasi.
“Narasi dalam program itu seolah-olah menampilkan pondok pesantren sebagai lembaga yang penuh kemewahan dan eksploitasi terhadap santri. Ini sangat mencederai perasaan masyarakat pesantren, merusak citra lembaga pendidikan Islam, dan mengabaikan nilai-nilai kearifan yang selama ini dijaga,” tegas politisi muda Partai Demokrat itu, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurutnya, tayangan tersebut tidak hanya menyalahi prinsip jurnalistik yang mengedepankan keberimbangan, tetapi juga berpotensi memicu keresahan sosial. Ia menyoroti bahwa narasi yang disajikan tampak sepihak tanpa menghadirkan klarifikasi atau konteks dari pihak pesantren yang disorot.
“Narasinya membentuk opini negatif, tanpa ruang klarifikasi dari pihak pesantren. Ini bertentangan dengan etika jurnalistik dan prinsip keadilan informasi,” kata Dedi.
Dedi pun mendesak KPI untuk bertindak cepat dan tegas, mengingat dampak sosial dari tayangan semacam ini dapat meluas, terutama di kalangan santri dan alumni pesantren.
“KPI jangan diam. Tayangan semacam ini bisa menimbulkan kegaduhan dan bahkan mengandung potensi SARA. Ini harus segera dievaluasi dan diberi sanksi bila terbukti melanggar,” tegasnya.
Baca Juga : Tunjukkan Kepedulian: Demokrat Jatim Jenguk dan Santuni Santri Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny
Ia juga mempertanyakan bagaimana program tersebut bisa lolos tayang di televisi nasional tanpa melalui proses penyuntingan dan sensor yang ketat.
“Sungguh disayangkan, program sekelas Xpose Uncensored bisa lolos begitu saja. Padahal jelas narasinya tendensius dan menyudutkan pesantren,” ucapnya.
Sebelumnya, episode Xpose Uncensored yang menampilkan sosok KH Anwar Manshur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, menuai kecaman luas. Tayangan itu dinilai memberi framing negatif terhadap tradisi luhur santri seperti mencium tangan dan menunduk kepada guru — yang seharusnya dimaknai sebagai bentuk adab dan penghormatan.
Tagar #BoikotTrans7 pun langsung menjadi trending di platform X (Twitter), disusul gelombang kritik di Instagram dan TikTok. Banyak warganet menilai program tersebut bukan hanya merugikan nama baik KH Anwar Manshur, tetapi juga mencoreng kehormatan pesantren yang selama ini menjadi benteng moral dan pendidikan karakter bangsa.
Menutup pernyataannya, Dedi mengingatkan media agar tidak tergelincir dalam sensasi yang mengorbankan nilai-nilai luhur keagamaan.
“Media semestinya menjadi sarana edukasi dan perekat bangsa, bukan alat yang menimbulkan perpecahan dan kesalahpahaman terhadap tradisi keislaman. Ini bukan hanya soal etika profesi, tapi juga tanggung jawab moral,” pungkasnya.
