Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD Kabupaten Bandung dan sejumlah pemangku kepentingan strategis menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakhussus) untuk membahas penanganan banjir, antisipasi musim kemarau, serta pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung.
Rapat yang berlangsung di Gedung Moch Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Selasa (9/6/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, unsur Forkopimda, instansi teknis, serta berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
Hadir dalam forum tersebut antara lain Kapolresta Bandung, Dandim 0624/Kabupaten Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, para Dansektor Satgas Citarum Harum, perwakilan perusahaan energi panas bumi seperti Pertamina Geothermal Energy, Star Energy, Geodipa, Indonesia Power, hingga komunitas pengelola lingkungan dan Bank Sampah Bersinar (BSB).
Rakhussus ini digelar sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang saat ini dihadapi Kabupaten Bandung. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah percepatan normalisasi Sungai Cisunggalah di Kecamatan Solokanjeruk yang selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir.
Program penanganan Sungai Cisunggalah yang diinisiasi Bupati Bandung melalui pendekatan pentahelix saat ini terus didorong dengan memanfaatkan momentum awal musim kemarau agar pekerjaan dapat berjalan lebih optimal.
Sebagai representasi masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah daerah, Ketua DPRD Kabupaten Bandung menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan persoalan lingkungan.
"Kami di legislatif memberikan apresiasi atas inisiatif cepat Bapak Bupati yang mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dalam forum ini. Langkah mitigasi yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. DPRD siap mendukung melalui fungsi penganggaran dan pengawasan agar program penanganan banjir serta pembangunan infrastruktur pendukung dapat berjalan sesuai target," ujar Renie.
Selain persoalan banjir, forum tersebut juga membahas strategi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih dan produktivitas sektor pertanian. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah daerah, BBWS Citarum, serta perusahaan panas bumi di kawasan Pangalengan dan Ibun dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Di sektor persampahan, peserta rapat juga menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang kapasitasnya semakin terbatas. Kondisi tersebut mendorong perlunya percepatan berbagai program pengurangan sampah dari sumbernya, termasuk melalui penguatan peran bank sampah dan edukasi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Renie menekankan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan kolaborasi semua pihak agar solusi yang dirancang dapat berjalan secara berkelanjutan.
"Tantangan lingkungan, termasuk persoalan sampah regional, tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. DPRD siap mengawal kebijakan yang diperlukan agar upaya pengurangan sampah dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan efektif, mulai dari tingkat desa hingga perkotaan," tuturnya.
Menurut Renie, kehadiran seluruh unsur Forkopimda, instansi teknis, dunia usaha, dan komunitas lingkungan dalam Rakhussus tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen untuk menghadirkan solusi konkret bagi berbagai persoalan lingkungan di Kabupaten Bandung.
Melalui koordinasi yang terbangun, pemerintah daerah berharap berbagai langkah strategis yang disepakati dapat segera diwujudkan dalam bentuk aksi nyata guna mengurangi risiko banjir, menjaga ketahanan air saat musim kemarau, serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Bandung.
Editor : Roni K
