Jurnas.net – Kota Surabaya kembali mendapat kepercayaan sebagai daerah percontohan nasional dalam pengelolaan lingkungan. Kali ini, Kota Pahlawan menjadi lokasi pertama pelaksanaan program “Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution”, sebuah kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia untuk mencegah sampah plastik dari sungai bermuara ke laut.
Program yang diperkenalkan melalui soft-launching bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Ruang Praban Kantor Bappeda Surabaya, Jumat (5/6/2026), menjadi langkah strategis dalam mendukung target nasional pengurangan sampah laut sekaligus memperkuat ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Surabaya dipilih sebagai kota pertama pelaksanaan program karena dinilai berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga, kawasan permukiman, hingga pengolahan akhir.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Surabaya sebagai lokasi perdana implementasi program internasional tersebut.
“Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Surabaya. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pengurangan sampah plastik sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia,” kata Fikser.
Program ini berfokus pada pencegahan sampah plastik di aliran sungai melalui pemasangan sistem penahan sampah (trash boom), pembersihan sungai, edukasi masyarakat, serta penguatan ekonomi sirkular. Saat ini implementasi program telah berjalan di Kali Tebu dan Kali Mrutu. Pada dua lokasi tersebut, sampah yang terbawa arus sungai ditahan sebelum mencapai laut sehingga dapat dikumpulkan dan dikelola lebih lanjut. Menurut Fikser, hasilnya sudah mulai terlihat nyata.
“Program yang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Mrutu sangat berdampak. Saat ini rata-rata sekitar satu ton sampah plastik per hari berhasil diangkat dari sungai sebelum masuk ke laut,” katanya.
Pengangkatan sampah dilakukan melalui kolaborasi DLH Surabaya bersama sejumlah organisasi lingkungan seperti Ecoton dan Lohjinawi yang selama ini aktif dalam kegiatan konservasi sungai. Pemkot Surabaya juga memberikan dukungan fasilitas dan pendampingan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Pak Wali Kota Eri Cahyadi berpesan agar seluruh kebutuhan pendukung program ini dapat difasilitasi. Selain pembersihan sungai, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan,” katanya.
Tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, program ini juga mengembangkan konsep ekonomi sirkular dengan melibatkan masyarakat sekitar. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, tetapi dipilah berdasarkan jenisnya, dikemas, kemudian dijual atau didaur ulang sesuai nilai ekonominya.
“Dari sampah yang diambil dilakukan pemilahan. Warga ikut terlibat dalam proses tersebut sehingga selain lingkungan menjadi lebih bersih, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi,” jelas Fikser.
Ia menuturkan, perubahan kondisi lingkungan mulai terlihat secara signifikan, terutama di kawasan Kali Tebu yang sebelumnya dipenuhi sampah. Kini kondisi sungai jauh lebih bersih dan secara perlahan membangun kesadaran warga untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan.
“Kali Tebu sekarang jauh lebih bersih. Ketika masyarakat melihat sungainya mulai bersih, mereka juga semakin enggan membuang sampah ke sungai,” ujarnya.
Meski demikian, Fikser menegaskan keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkat, melainkan dari semakin berkurangnya sampah yang dibuang sejak dari sumbernya. “Tujuan akhirnya bukan mengangkat sampah sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana sampah yang dibuang masyarakat semakin berkurang. Karena itu penguatan edukasi dan pengurangan sampah rumah tangga menjadi fokus utama,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi pengurangan sampah dari hulu, Pemkot Surabaya terus mengembangkan berbagai program berbasis masyarakat seperti Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim (ProKlim). Langkah tersebut menjadi bagian dari target besar pengurangan timbulan sampah hingga 40 persen.
Saat ini Surabaya menghasilkan sekitar 1.800 ton sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah memiliki nilai ekonomis melalui pengolahan di TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sementara sekitar 1.000 ton diolah menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo.
Adapun sekitar 600 ton sampah masih berakhir di landfill atau tempat pembuangan akhir. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat telah menunjuk Surabaya sebagai salah satu daerah pengembangan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Lahan seluas 5,8 hektare di kawasan Sumberrejo, Kecamatan Pakal, telah disiapkan untuk mendukung pengembangan fasilitas tersebut. “Harapannya, ke depan sampah yang masih masuk landfill bisa diolah menjadi energi bersama sampah dari kawasan Surabaya Raya, meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan,” terang Fikser.
Koordinator Pokja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Murwani Nurfadilastuti, menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pengurangan sampah. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat agar membatasi timbulan sampah dan melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga.
“Ketika sampah dipilah dan dimanfaatkan kembali, maka sampah tidak akan berakhir di sungai atau lingkungan terbuka. Bahkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe, menilai program ini memiliki pendekatan yang komprehensif karena tidak hanya membersihkan sungai, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Program ini tidak hanya mengambil sampah plastik, tetapi juga mengelola sampah organik, melakukan daur ulang, dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” katanya.
Di sisi lain, Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah UEA dengan UNDP Indonesia sebagai pelaksana.
Program tersebut dijalankan di lima wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali. Namun, Surabaya menjadi daerah pertama yang dipilih sebagai lokasi peluncuran sekaligus implementasi awal. "Harapan kami Surabaya dapat menjadi model keberhasilan yang nantinya bisa direplikasi oleh daerah lain. Jika program ini berhasil di Surabaya, maka daerah lain dapat mencontoh praktik baik yang sudah berjalan di sini,” pungkas Didin. (ADV)
Editor : Rahmat Fajar
