Jurnas.net – Tingginya angka pengangguran di Kota Malang menjadi sorotan Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas. Sebagai kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan di Jawa Timur, Malang dinilai menghadapi tantangan serius karena mayoritas penganggur justru berasal dari lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2025, jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang mencapai 27.710 orang dari total 486.794 angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.356 orang merupakan lulusan SMA/SMK, sedangkan 6.491 orang merupakan lulusan perguruan tinggi.
Menurut Puguh, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa lulusan pendidikan formal belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja sehingga membutuhkan langkah penanganan yang lebih terintegrasi. "Data ini patut menjadi perhatian serius. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi, tetapi masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, terutama dari lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi," kata Puguh, Selasa, 21 Juli 2026.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial apabila tidak segera diantisipasi. Menurut dia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya jumlah pencari kerja yang belum terserap dapat memicu kerentanan sosial, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas hingga persoalan sosial lainnya.
"Pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bisa memicu kerentanan sosial, kriminalitas, hingga masalah sosial lainnya. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan langkah yang progresif dan kolaboratif," ujarnya.
Puguh mendorong Pemerintah Kota Malang memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, dunia usaha, serta lembaga pendidikan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. Salah satu langkah yang dinilai dapat segera dioptimalkan adalah pemanfaatan 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pusat peningkatan kompetensi bagi lulusan SMA dan SMK yang belum memperoleh pekerjaan atau belum melanjutkan pendidikan.
"Pemkot Malang perlu lebih agresif menjalin kerja sama dengan BLK milik Pemprov Jatim. Lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan kuliah atau belum bekerja bisa mendapatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.
Selain pelatihan vokasi, Puguh juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan perluasan Program Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai jembatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja. Menurutnya, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan memetakan perusahaan yang siap menerima peserta magang, kemudian menghubungkannya dengan para pencari kerja sehingga tercipta kesesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan.
"Pemerintah daerah bisa berperan sebagai fasilitator dengan memetakan perusahaan-perusahaan yang siap menerima peserta magang, lalu menghubungkannya dengan para pencari kerja. Dengan begitu, terjadi link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan," tuturnya.
Ia juga menilai pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri digital, serta kewirausahaan perlu terus diperkuat mengingat Kota Malang memiliki potensi besar di sektor tersebut, didukung keberadaan perguruan tinggi dan banyaknya generasi muda. "Yang dibutuhkan adalah orkestrasi dan komunikasi lintas sektor. Ketika data pengangguran dipadukan dengan program pelatihan, pemagangan, dan kebutuhan industri, maka persoalan ini bisa diurai bersama," katanya.
Puguh berharap tingginya angka pengangguran di Kota Malang tidak berhenti sebagai catatan statistik, melainkan menjadi dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Menurut dia, bonus demografi hanya akan menjadi modal pembangunan apabila didukung kualitas sumber daya manusia yang mampu terserap ke dunia kerja.
"Pengangguran harus ditekan agar bonus demografi yang dimiliki Kota Malang benar-benar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menjadi sumber persoalan sosial di masa depan," pungkas Puguh.
Editor : Risfil Athon
