Jurnas.net – Permasalahan pelayanan kesehatan di tingkat desa melalui Pondok Bersalin Desa (Polindes) serta keberlanjutan insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi dua isu utama yang mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur Sumardi di Balai Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Minggu, 27 Juli 2026.
Selain kedua persoalan tersebut, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai dari perbaikan irigasi pertanian, kebutuhan pompa listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), penanganan sampah, hingga penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam dialog bersama warga, muncul pula usulan penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di PAUD.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sumardi mengatakan keberadaan Polindes memiliki peran strategis sebagai layanan kesehatan dasar yang menjadi tempat pertolongan pertama bagi masyarakat desa. Karena itu, ia memastikan aspirasi mengenai kebutuhan fasilitas maupun dukungan terhadap Polindes akan menjadi perhatian.
"Persoalan Polindes menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola di tingkat desa. Keberadaan fasilitas ini sangat penting agar masyarakat memperoleh pertolongan pertama ketika membutuhkan layanan kesehatan," ujarnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, ia berkomitmen memperjuangkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan layanan kesehatan desa melalui mekanisme yang tersedia di DPRD Jawa Timur.
Selain sektor kesehatan, aspirasi mengenai insentif guru PAUD juga menjadi perhatian. Warga menyampaikan harapan agar bantuan insentif yang sebelumnya diterima para pendidik PAUD dapat kembali dialokasikan. Sumardi menilai guru PAUD memiliki peran penting dalam membangun fondasi pendidikan karakter anak sejak usia dini sehingga keberadaan mereka perlu mendapatkan perhatian.
"Kita memahami kondisi fiskal pemerintah saat ini memang cukup menantang. Namun aspirasi ini akan kami sampaikan agar mendapat perhatian. Guru-guru PAUD adalah garda terdepan dalam membentuk karakter dan pendidikan anak-anak sejak usia dini. Mudah-mudahan ada solusi terbaik di tengah kondisi anggaran yang ada," katanya.
Usai kegiatan reses, Sumardi juga menerima berbagai masukan tambahan dari masyarakat. Di antaranya mengenai pengembangan UMKM, kebutuhan sosialisasi persoalan hukum, hingga edukasi terkait prosedur adopsi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, sejumlah pelaku UMKM di Desa Balongsari mulai menunjukkan perkembangan yang positif sehingga memerlukan pendampingan agar mampu meningkatkan daya saing usahanya. "Nanti kita tata bersama-sama. Kalau memang diperlukan pelatihan maupun pembinaan, tentu akan kita fasilitasi agar pelaku UMKM di sini semakin berkembang, lebih kreatif, dan memiliki daya saing yang lebih baik," katanya.
Terkait persoalan hukum, Sumardi mengimbau masyarakat agar tidak ragu berkonsultasi dengan pemerintah desa maupun menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada wakil rakyat agar dapat memperoleh pendampingan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menilai sosialisasi mengenai tata cara adopsi anak perlu diperluas karena masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum yang harus ditempuh.
"Lebih baik seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Aspirasi masyarakat terkait sosialisasi ini juga akan kami tindak lanjuti," pungkasnya.
Editor : Risfil Athon
