Jurnas.net - Dinamika penyusunan kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan setelah Rapat Formatur Pertama digelar. Salah satu isu yang mencuat adalah munculnya narasi mengenai potensi kembalinya pengaruh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di lingkungan PBNU, menyusul pengusulan nama Lukman Edy sebagai calon Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.
Tokoh warga NU sekaligus Kyai Kampung, HRM Khalilur R Ab. S atau yang akrab disapa Gus Lilur, menilai narasi tersebut tidak semestinya digunakan untuk menghakimi proses penyusunan kepengurusan yang sedang dilakukan Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Menurut Gus Lilur, isu "PKB Come Back" lebih mencerminkan kekecewaan pihak tertentu terhadap proses penyusunan struktur kepengurusan daripada fakta objektif mengenai arah PBNU ke depan. Ia meminta proses tersebut dilihat dari kapasitas dan kebutuhan organisasi, bukan semata-mata dari latar belakang politik seseorang.
"PKB Come Back itu sengaja dihembuskan sebagai wujud kekecewaan pihak tertentu yang kemudian disikapi dengan fitnah. Narasi tersebut tidak lebih dari sekadar gosip murahan yang tidak berbasis fakta objektif," kata Gus Lilur, Kamis, 10 September 2026.
Gus Lilur menilai, penyusunan kepengurusan PBNU semestinya mengedepankan dua prinsip utama, yakni kapabilitas dan keterwakilan wilayah. Menurut dia, seorang ketua umum membutuhkan orang-orang yang dinilai mampu bekerja dan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan organisasi.
Karena itu, pengusulan Lukman Edy untuk posisi Sekjen PBNU dinilainya sebagai bagian dari kewenangan dan pertimbangan organisasi yang dilakukan Gus Kikin. Lukman Edy diketahui pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Sekjen PKB. Pengalaman tersebut, menurut Gus Lilur, menjadi modal manajerial yang dapat dipertimbangkan untuk mengelola organisasi sebesar PBNU.
"Rekam jejaknya matang. Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus mantan Sekjen PKB itu memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk mengelola administrasi organisasi sebesar PBNU," ujarnya.
Gus Lilur juga menyebut Lukman Edy memiliki pengalaman dalam kerja-kerja organisasi dan politik yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi Gus Kikin. Ia bahkan menyebut Lukman Edy merupakan salah satu sosok yang bekerja di lapangan untuk mendukung proses terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.
Karena itu, Gus Lilur menilai tidak aneh apabila seorang ketua umum mempertimbangkan orang yang dianggap memiliki kemampuan sekaligus memiliki hubungan kerja yang baik dengannya. "Sangat wajar jika seorang Ketua Umum memilih sosok tim suksesnya sendiri demi terciptanya kenyamanan kerja organisasi," katanya.
Di luar polemik mengenai Lukman Edy, Gus Lilur justru menyoroti persoalan yang menurutnya lebih penting dalam penyusunan kepengurusan PBNU, yakni keterwakilan wilayah. Ia mengingatkan bahwa PBNU merupakan organisasi tingkat nasional yang memiliki struktur hingga ke berbagai daerah di Indonesia.
Karena itu, komposisi kepengurusan PBNU seharusnya mampu menggambarkan keragaman kader NU dari berbagai wilayah, bukan terkonsentrasi pada satu daerah tertentu. "PBNU harus menjadi cermin Nusantara, bukan hanya Jawa Timur," tegasnya.
Gus Lilur menyoroti posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang saat ini sama-sama diisi tokoh asal Jawa Timur. Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan ketika posisi strategis lain dalam struktur PBNU disusun.
Ia menilai prinsip representasi nasional perlu dijaga agar kader-kader NU dari luar Jawa juga memperoleh ruang yang proporsional untuk berkontribusi dalam kepengurusan pusat. "PBNU adalah wadah tingkat nasional, bukan sekadar PWNU Jawa Timur," ujarnya.
Menurut Gus Lilur, keberadaan kader dari berbagai daerah penting untuk memastikan kebijakan PBNU tidak hanya merepresentasikan perspektif satu kawasan. "Jajaran PBNU harus mencerminkan wajah Indonesia yang inklusif, dengan memberi ruang proporsional bagi kader-kader potensial dari luar Pulau Jawa," katanya.
Gus Lilur juga mengaku meyakini bahwa sebagian besar pengurus NU di tingkat akar rumput menginginkan adanya penyegaran dalam kepengurusan PBNU, termasuk pada posisi Sekjen. Ia menyebut, apabila aspirasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dihimpun, akan terlihat keinginan terhadap figur-figur yang dinilai mampu membawa organisasi ke arah baru.
Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut tetap harus berjalan berdasarkan mekanisme organisasi dan pertimbangan objektif. Menurut dia, perbedaan pandangan dalam penyusunan kepengurusan merupakan hal yang wajar. Yang perlu dihindari adalah menjadikan perbedaan pilihan sebagai tuduhan politik tanpa dasar yang kuat.
Gus Lilur pun menyatakan dukungan terhadap Gus Kikin untuk melanjutkan proses penyusunan kepengurusan PBNU. Ia berharap ketua umum terpilih tetap berpegang pada prinsip profesionalisme, kemampuan kader, serta keterwakilan nasional.
Gus Lilur juga meminta Gus Kikin tidak gentar menghadapi tekanan selama keputusan yang diambil ditujukan untuk memperkuat organisasi. "Terus maju Gus Kikin, semoga para muassis (pendiri NU) senantiasa membersamai panjenengan," pungkasnya.
Editor : Rahmat Fajar
