Jurnas.net - Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) terpuruk karena dipimpin alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuai sorotan. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi menyeret organisasi keagamaan ke dalam pertarungan identitas antarkelompok aktivis dan kepentingan politik.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2013-2015, M. Arief Rosyid Hasan, pun angkat bicara. Arief menegaskan, NU bukan milik Cak Imin, bukan milik HMI, bukan pula milik PMII atau kelompok politik tertentu.
Menurut dia, NU merupakan organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dan telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. "NU bukan milik Muhaimin Iskandar," tegas Arief.
Pernyataan Arief tersebut menjadi penting di tengah menghangatnya dinamika menjelang Muktamar Ke-35 NU. Sebab, menurut dia, perbedaan latar belakang organisasi kemahasiswaan seseorang, tidak semestinya dijadikan ukuran tunggal untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah organisasi sebesar NU.
Sebelumnya, Cak Imin dalam acara bedah buku Dari Pergerakan Menuju Kepemimpinan: Jejak Langkah Alumni PMII di Panggung Politik, Akademik, dan Kemasyarakatan di Jombang, Jumat (28/8/2026), menyebut NU mengalami keterpurukan dalam lima tahun terakhir. "Yang jelas terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI, kira-kira gitulah," kata Cak Imin dalam forum tersebut.
Cak Imin juga mengatakan bahwa kondisi NU perlu diakui secara jujur sebagai bagian dari upaya melakukan perbaikan. Ia bahkan menyebut penyelamatan NU dari keterpurukan lima tahun terakhir sebagai salah satu tema besar yang perlu dibicarakan.
Pernyataan itu kemudian dikaitkan dengan latar belakang organisasi kemahasiswaan orang-orang yang berada dalam kepemimpinan NU.
Arief menilai cara pandang Cak Imin semacam itu terlalu menyederhanakan persoalan. Menurut dia, jika memang terdapat persoalan di dalam tubuh NU, evaluasi seharusnya diarahkan pada kebijakan, tata kelola, kepemimpinan, program, dan berbagai persoalan substantif organisasi. Bukan justru menjadikan latar belakang organisasi kemahasiswaan sebagai kambing hitam.
"Jangan sampai persoalan sebesar NU direduksi menjadi sekadar persoalan siapa alumni HMI dan siapa kader PMII," kata Arief.
Baginya, NU memiliki sejarah dan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan kepentingan kelompok-kelompok politik maupun organisasi kemahasiswaan. NU telah tumbuh sebagai bagian penting dari perjalanan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebangsaan Indonesia.
Oleh karena itu, Arief mengingatkan Cak Imin agar nama besar NU tidak digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi politik kelompok tertentu. "NU adalah aset bangsa, bukan milik Muhaimin Iskandar," jelasnya.
Arief juga menilai kritik terhadap NU merupakan hal yang wajar. Sebagai organisasi besar, NU tentu membutuhkan evaluasi dan koreksi. Namun, kritik tersebut harus diarahkan pada persoalan yang konkret dan disertai tawaran solusi.
Menurut dia, mengaitkan kondisi organisasi dengan latar belakang HMI seseorang justru berpotensi membangun polarisasi baru. Apalagi HMI dan PMII memiliki sejarah panjang dalam melahirkan kader-kader yang kemudian berkiprah di berbagai bidang kehidupan bangsa.
Arief sendiri merupakan alumni HMI yang pernah dipercaya menjadi Ketua Umum PB HMI periode 2013-2015. Profil resminya mencatat bahwa ia memimpin PB HMI pada periode tersebut dan sejak saat itu aktif dalam isu pemberdayaan generasi muda.
Karena itu, Arief tidak mempersoalkan kritik Cak Imin sebagai kritik terhadap NU. Yang menjadi persoalan adalah ketika identitas HMI ditempatkan sebagai sebab keterpurukan NU. "Kalau ada persoalan di NU, mari kita bicara persoalannya. Jangan menyeret identitas organisasi mahasiswa untuk menjadi kambing hitam," tegasnya.
Arief juga mengingatkan bahwa NU memiliki basis sosial dan kultural yang sangat luas. Organisasi tersebut tidak hanya hidup di ruang politik, tetapi berakar kuat di pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, masyarakat desa, hingga berbagai institusi sosial.
Karena itu, menurut dia, siapa pun yang berbicara mengenai masa depan NU harus menempatkan kepentingan warga NU dan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan politik praktis. "Jangan jadikan NU sebagai properti politik," ujarnya.
Peringatan tersebut menjadi relevan karena pernyataan Cak Imin muncul ketika dinamika menuju Muktamar Ke-35 NU sedang menghangat. Muktamar menjadi forum penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan NU ke depan.
Arief menilai rivalitas narasi antara HMI dan PMII seharusnya tidak dibawa terlalu jauh, terlebih untuk kepentingan politik. Menurut dia, kedua organisasi tersebut memiliki kontribusi masing-masing dalam perjalanan Indonesia.
Sebelumnya, pada polemik pernyataan Cak Imin pada 2025 yang menyinggung HMI dan PMII, Arief juga pernah menilai pernyataan tersebut ahistoris dan simplistik. Saat itu, ia mengingatkan bahwa HMI lahir pada 5 Februari 1947 dan memiliki sejarah panjang dalam perjuangan keumatan dan kebangsaan.
Dengan demikian, kata Arief, perbedaan tradisi kaderisasi tidak seharusnya berubah menjadi pertentangan identitas. "Yang harus dibangun adalah kolaborasi antarkader bangsa, bukan mempertentangkan HMI dengan PMII," katanya.
Arief juga menilai istilah "NU terpuruk" perlu dijelaskan secara lebih objektif. Jika seseorang menyebut sebuah organisasi terpuruk, menurut dia, harus ada indikator yang jelas.
Apakah yang dimaksud adalah tata kelola organisasi? Kinerja kelembagaan? Konflik internal? Pengelolaan aset? Kaderisasi? Pendidikan? Ekonomi warga? Atau pengaruh NU dalam kehidupan kebangsaan?. Tentu tanpa indikator yang jelas, label "terpuruk" berpotensi menjadi penilaian politik, bukan evaluasi organisasi.
"Kalau mau melakukan evaluasi, mari ukur dengan data dan indikator yang jelas. Jangan karena tidak suka kepada seseorang lalu seluruh organisasi dikatakan terpuruk," kata Arief.
Menurut dia, justru momentum Muktamar NU harus digunakan untuk melakukan evaluasi secara objektif dan bermartabat. Bukan menjadi arena saling menyalahkan antara kelompok yang memiliki latar belakang organisasi kemahasiswaan berbeda.
*Pesan untuk Cak Imin*
Arief meminta seluruh pihak, termasuk para tokoh politik yang memiliki kedekatan historis dengan NU, untuk tidak mengklaim NU sebagai milik kelompok tertentu. Menurut dia, kedekatan seseorang dengan NU tidak otomatis memberikan hak untuk mendefinisikan NU berdasarkan kepentingan politiknya sendiri. "NU lebih besar daripada kepentingan politik siapa pun," tegas Arief.
Ia mengatakan NU harus tetap menjadi rumah besar bagi umat dan bagian penting dari kekuatan masyarakat sipil Indonesia. Karena itu, jika terdapat persoalan di tubuh NU, jalan keluarnya bukan dengan mencari kambing hitam berdasarkan latar belakang organisasi seseorang.
Melainkan melalui evaluasi, pembenahan tata kelola, penguatan kaderisasi, dan pengembalian orientasi organisasi kepada kepentingan umat dan bangsa. "NU bukan milik Muhaimin Iskandar. NU adalah aset bangsa yang harus dijaga marwahnya," pungkas Arief.
Editor : Amal
