Jurnas.net – Jawa Timur masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian Human Immunodeficiency Virus (HIV). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2025, jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di provinsi ini mencapai 65.238 orang, menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi di Indonesia. Dalam kurun Januari hingga Maret 2025 saja, tercatat 2.599 kasus baru.
Tingginya angka tersebut mendapat perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menilai persoalan HIV tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu kesehatan, tetapi telah menyentuh aspek sosial, pendidikan, hingga ketahanan keluarga.
“Peningkatan kasus HIV di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga,” kata Lilik, Kamis, 23 Juli 2026.
Menurut Lilik, tingginya jumlah kasus menunjukkan perlunya langkah pengendalian yang lebih menyeluruh. Upaya pencegahan, kata dia, harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, hingga keluarga.
Ia menilai selama ini penanganan HIV masih terlalu bertumpu pada sektor kesehatan, padahal perubahan perilaku masyarakat dan penguatan lingkungan sosial memiliki peran yang sama pentingnya dalam menekan laju penyebaran kasus. Karena itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat tiga strategi utama.
Pertama, meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai pencegahan HIV, terutama bagi kelompok usia produktif dan remaja yang dinilai rentan terhadap perilaku berisiko. Kedua, memperluas akses layanan skrining, konseling, dan pengobatan agar masyarakat dapat melakukan deteksi dini serta memperoleh terapi tanpa rasa takut akibat stigma.
Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan keluarga dalam membangun perilaku hidup sehat.
“Data yang dipublikasikan menunjukkan adanya tren peningkatan temuan kasus. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar legislator dari daerah pemilihan Surabaya tersebut.
Lilik menambahkan, keluarga harus menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan. Menurut dia, penguatan komunikasi di lingkungan keluarga serta pembinaan karakter generasi muda menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat.
Meski demikian, ia juga mengingatkan agar meningkatnya kasus HIV tidak memicu diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV (ODHIV). Sebaliknya, masyarakat yang terdiagnosis HIV harus memperoleh akses layanan kesehatan, pendampingan, dan pengobatan yang layak.
“Kami mengingatkan agar penanganan HIV dilakukan secara berimbang. Pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, penguatan nilai-nilai keluarga, dan pembinaan generasi muda. Namun, masyarakat yang hidup dengan HIV juga harus mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi, karena stigma justru dapat menghambat deteksi dini, pengobatan, dan keberhasilan pengendalian HIV,” tutur Lilik.
Fraksi PKS berharap tingginya angka kasus HIV di Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan edukasi, memperluas deteksi dini, memastikan keberlanjutan pengobatan, serta membangun ketahanan keluarga sebagai salah satu fondasi pencegahan. "Keberhasilan menekan laju penyebaran HIV tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan," tandasnya.
Editor : Risfil Athon
