Gerbang Toll PBNU, Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU

author jurnas.net

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy adalah Warga NU, Kiai Kampung dan Dzurriyah Sayyid Ali. (Dok: Jurnas.net)
HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy adalah Warga NU, Kiai Kampung dan Dzurriyah Sayyid Ali. (Dok: Jurnas.net)

Oleh HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy

 

Pada 27 Agustus 2026, di kompleks Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas — pesantren yang didirikan Kiai Wahab Chasbullah — Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama dibuka. Di forum itulah kepengurusan PBNU mandataris Muktamar Ke-34 Lampung akan menyerahkan kembali mandat yang dipercayakan kepadanya, lalu digantikan kepengurusan yang baru.

Sebagaimana lazimnya serah terima di lingkungan kita, ada satu adat yang nyaris tak pernah dilanggar: yang mengakhiri masa khidmah disebut kebaikannya, sisanya disimpan rapat-rapat. Husnuzhan, kata orang. Sungkan, kata yang lebih jujur.

Saya warga NU. Saya kiai kampung. Saya dibesarkan dalam adat itu dan saya menghormatinya.

Tetapi tahun ini adat itu tidak bisa saya jalankan. Sebab di ruang sidang Muktamar kita tidak sekadar diminta mengenang — kita diminta memutuskan. Ada dokumen bernama Laporan Pertanggungjawaban di atas meja, dan palu yang diketuk di atasnya bukan ucapan terima kasih. Ia pernyataan resmi jam’iyah bahwa kepengurusan ini berjalan sebagaimana mestinya.

Dan itu, dengan segala hormat dan ta’zhim kepada para masyayikh, tidak bisa saya benarkan.

*Tontonan yang Tidak Pernah Kami Minta*

Sepanjang akhir 2025, warga NU disuguhi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan mereka lihat seumur hidup: pengurus besar mereka saling memberhentikan di depan umum.

Surat pemberhentian Ketua Umum diteken jajaran Syuriyah. Dari arah sebaliknya, Sekretaris Jenderal balik diberhentikan. Dua kubu, dua klaim keabsahan, dua rombongan juru bicara yang sama-sama fasih mengutip Anggaran Dasar. Semuanya berlangsung terbuka — di layar televisi, di kanal YouTube, di grup WhatsApp ranting sampai ke pelosok yang sinyalnya harus dicari di halaman belakang.

Di kampung saya, ibu-ibu Muslimat yang biasanya berdebat soal jadwal khataman dan urunan konsumsi tiba-tiba berdebat soal kuorum rapat harian Syuriyah. Anak-anak muda Ansor yang mestinya belajar mengurus koperasi dan bank sampah malah belajar menghafal nama-nama hotel di Jakarta tempat rapat digelar. Itu bukan pendidikan berorganisasi. Itu penularan penyakit.

Saya tidak hendak menakar siapa benar dan siapa salah dalam perkara itu. Para kiai sepuh di Ploso, Lirboyo, dan Tebuireng sudah menempuh jalan islah, dan alhamdulillah muktamar ini akhirnya bisa digelar. Saya hanya mencatat satu hal yang sangat sederhana: tidak ada satu pun warga NU di kampung saya yang meminta pertunjukan itu. Tidak ada satu pun yang diajak bermusyawarah sebelum namanya ikut terseret.

Maka izinkan saya bertanya — sungguh bertanya, bukan menyudutkan — dan saya akan menjadi orang pertama yang mencabut pertanyaan ini bila jawabannya benar-benar ada.

Sebutkan satu kampus yang dibangun PBNU mandataris Muktamar Lampung. Satu saja. Sebutkan satu rumah sakit yang berdiri karenanya. Satu saja. Bukan yang diresmikan, bukan yang di-MoU-kan, bukan yang muncul dalam siaran pers lengkap dengan foto gunting pita, melainkan yang benar-benar berdiri: punya sertifikat tanah, punya dosen yang digaji, punya dokter jaga pada pukul dua dini hari ketika ada orang kampung datang mengantar istrinya yang hendak melahirkan.

Saya menanyakan ini bukan karena gemar berhitung, melainkan karena NU didirikan oleh orang-orang yang gemar mendirikan sesuatu. Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Wathan sebelum ikut mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim mendirikan Tebuireng. Kiai Bisri mendirikan Denanyar. Mereka membangun lebih dulu, baru berorganisasi — bukan berorganisasi lima tahun lalu kebingungan apa yang hendak dilaporkan.

Dan sejauh yang saya baca dalam sejarah, mereka tidak pernah menghabiskan waktu untuk memperdebatkan siapa yang berhak menandatangani surat.

Yang paling terasa di daerah sebetulnya bukan sengketa di pusat, melainkan cara pusat memperlakukan daerah.

Sepanjang masa khidmah ini, tidak sedikit pengurus wilayah dan cabang yang merasa didudukkan bukan sebagai saudara, melainkan sebagai bawahan yang sewaktu-waktu bisa diganti. Sejumlah ketua PWNU diberhentikan. Pencopotan pengurus di daerah menjadi berita yang berulang sampai warga berhenti terkejut. Kata “karetaker” dan frasa “pembekuan SK” berpindah tempat: dari istilah administratif di buku pedoman menjadi kalimat yang beredar di rapat-rapat dengan nada yang semua orang paham maksudnya.

Padahal NU bukan perseroan yang punya kantor pusat dan kantor cabang. NU adalah jaringan kekerabatan. Yang mengikat PCNU Situbondo dengan Gedung PBNU di Kramat Raya bukan struktur, melainkan sanad, silaturahmi, dan kepercayaan. Ketiganya tidak pernah bisa diterbitkan lewat surat keputusan — dan karena itu juga tidak pernah bisa dipulihkan lewat pembekuannya.

Sebuah cabang yang SK-nya dibekukan tetap akan menggelar tahlil malam Jumat. Yang hilang bukan kegiatannya. Yang hilang adalah rasa bahwa mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar.

*Kasus Korupsi yang Melekat di Nama NU*

Bagian ini paling berat saya tulis, dan saya menulisnya dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Bendahara Umum yang dipilih Muktamar Lampung, Mardani H. Maming, berakhir sebagai terpidana dalam perkara izin usaha pertambangan. Mahkamah Agung sempat memperberat hukumannya menjadi dua belas tahun, lalu pada 2024 mengabulkan sebagian permohonan peninjauan kembali dengan tetap menyatakannya bersalah dan menjatuhkan pidana sepuluh tahun. Sejumlah guru besar hukum menilai perkara itu bermasalah, dan saya bukan orang yang berhak menghakimi majelis. Tetapi satu hal tidak bisa dihapus: jabatan itu jabatan hasil muktamar, dan di setiap pemberitaan namanya berdampingan dengan nama NU.

Perkara kedua lebih menyakitkan karena menyangkut ibadah. Dalam dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas — tokoh yang selama ini lekat dengan NU — sebagai tersangka pada Januari 2026, lalu menahannya pada Maret 2026. Badan Pemeriksa Keuangan menghitung kerugian negara dalam perkara itu mencapai Rp622 miliar. Statusnya tersangka, belum terbukti bersalah, dan pengadilanlah yang berhak memutus.

Tetapi warga NU di kampung tidak membaca berita dengan kacamata hukum acara. Mereka membacanya sambil menyeduh kopi, dan yang tertinggal di kepala hanya satu rangkaian kata: kuota haji, uang ratusan miliar, orang NU. Marwah tidak runtuh oleh vonis. Marwah runtuh oleh judul berita.

Saya tidak sedang menuduh siapa pun. Saya sedang mencatat kerusakan.

*Seratus Juta Orang yang Tidak Punya Juru Bicara*

Di balik semua perdebatan itu ada lebih dari seratus juta orang yang namanya selalu disebut dalam pidato dan hampir tak pernah hadir dalam keputusan.

Mereka petani yang menunggu hujan turun tepat waktu. Buruh yang menunggu upah cair sebelum tanggal sepuluh. Nelayan yang menunggu angin teduh. Guru madrasah yang digaji dari kotak amal dan tetap datang mengajar meski honornya telat tiga bulan. Pekerja serabutan yang tidak punya satu pun nama dalam struktur mana pun, tetapi memasang bendera NU di depan rumahnya setiap Hari Santri.

Mereka tidak pernah menuntut kampus. Tidak pernah menuntut rumah sakit. Mereka hanya ingin merasa diayomi — merasa bahwa di Jakarta ada orang yang ingat bahwa mereka ada.

Sepanjang lima tahun terakhir, energi organisasi habis untuk perselisihan sesama pengurus, untuk kalkulasi politik menjelang dan sesudah pemilu, untuk urusan dapur program Makan Bergizi Gratis, dan untuk membersihkan nama dari perkara hukum. Yang tersisa untuk mereka: doa di penutup sambutan, dan foto bersama saat musim kampanye.

Padahal seluruh susunan pengurus itu, dari Rais Aam sampai ranting, ada karena mereka. Bukan sebaliknya. Struktur adalah pelayan jamaah, bukan majikannya.

*Mestinya*
Mestinya NU rukun.
Mestinya NU bersaudara.
Mestinya NU saling mengasihi.
Mestinya NU saling menaungi.
Mestinya NU saling melindungi.

Itu bukan cita-cita muluk. Itu perilaku paling dasar orang bersaudara — hal yang di kampung kami diajarkan kepada anak-anak jauh sebelum mereka bisa membaca.

Dan di situlah letak ironi terbesarnya: kepengurusan ini paling fasih berbicara tentang perdamaian dunia, tentang dialog antaragama, tentang peradaban global — tetapi gagal mendamaikan lantai delapan Gedung PBNU dengan lantai di bawahnya.

*Karena Itu: GERBANG TOLL PBNU*
Saya, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, warga NU, kiai kampung, menyerukan:
*GERBANG TOLL PBNU*
*GERAKAN BARENG TOLAK LPJ PBNU*

Menolak LPJ bukan permusuhan. Menolak LPJ adalah menolak menandatangani keterangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan. Ia justru bentuk penghormatan tertinggi kepada Muktamar: pengakuan bahwa forum ini bukan tempat basa-basi, melainkan mahkamah tertinggi jam’iyah.

Di NU, menolak laporan pertanggungjawaban adalah hak konstitusional muktamirin. Ia tercantum dalam tata tertib, bukan dalam manifesto pemberontakan. Yang justru menyalahi adat adalah sebaliknya: mengetuk palu “diterima” karena sungkan, lalu pulang membawa luka yang sama ke muktamar berikutnya, dan berikutnya lagi.

Kepada para muktamirin dari Sabang sampai Merauke: kalian datang ke Tambakberas membawa mandat cabang dan wilayah, bukan membawa titipan siapa pun. Lima menit keberanian di ruang sidang lebih berharga daripada lima tahun keluhan di grup WhatsApp.

Kepada para pengurus yang pekan ini mengakhiri masa khidmah, saya ucapkan terima kasih atas setiap niat baik yang pernah ada dan setiap kerja yang benar-benar kerja. Semoga dicatat sebagai amal. Tetapi terima kasih bukan tanda tangan, dan sungkan bukan pertanggungjawaban.

Yang berakhir pekan ini hanyalah sebuah kepengurusan. NU tidak ikut berakhir. Dan tugas kita bersama, sebagai pemilik sah jam’iyah ini, adalah memastikan mandat berikutnya tidak diserahkan kembali kepada cara kerja yang sama.

Salam Amar Makruf Nahi Munkar.

 

Oleh HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy,
Warga NU, Kiai Kampung, Dzurriyah Sayyid Ali Murtadho

Berita Terbaru

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VII Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengendus bau amis dalam proyek pengerjaan area…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional positif hingga Triwulan III 2026. Arus peti kemas mencapai …

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Jurnas.net – Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dibandingkan periode yang s…

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap percepatan pembangunan pabrik PT Surabaya …

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Jurnas.net – Seorang pria membawa kabur kalung emas seberat 20,7 gram dari Toko Emas Kencana Rejo, Jalan Raya Cerme Lor, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, K…