Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak sekadar melibatkan oknum bawahan. Mantan kepala dinasnya, Nurkholis, justru diduga memiliki peran dalam mengarahkan anak buah untuk meminta uang kepada masyarakat pemohon izin.
Nurkholis yang kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam perkara dugaan pungli perizinan ESDM.
Penetapan tersangka tersebut menjadi sorotan karena dugaan pungutan berlangsung ketika Nurkholis masih menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode 2021–2024. Penyidik menduga praktik tersebut terjadi sejak Januari hingga 31 Agustus 2024.
Setelah menjalani pemeriksaan pada Senin (16/11/2026) malam, Nurkholis langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan keterlibatan Nurkholis dalam mengarahkan bawahannya untuk meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang mengurus perizinan.
Dugaan pungutan tersebut berlangsung melalui dua bidang, yakni Bidang Pertambangan serta Bidang Geologi dan Air Tanah. Di Bidang Pertambangan, penyidik menemukan dugaan pungutan terhadap tujuh pemohon izin dengan total mencapai Rp 1,105 miliar.
Sementara itu, di Bidang Geologi dan Air Tanah, sebanyak 28 pemohon izin diduga dimintai uang dengan nilai keseluruhan Rp 133,5 juta. Jika diakumulasikan, uang yang diduga dipungut dari 35 pemohon perizinan tersebut mencapai Rp 1,2385 miliar.
Angka ini memperlihatkan besarnya dugaan penyimpangan dalam pelayanan perizinan yang semestinya menjadi instrumen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, bukan justru membebani masyarakat dengan pungutan di luar ketentuan.
Dari total dugaan pungutan sebesar Rp 1,2385 miliar tersebut, Nurkholis diduga menerima aliran dana sebesar Rp 687,5 juta. Rinciannya, Rp 552,5 juta berasal dari sektor pertambangan dan Rp 135 juta dari Bidang Geologi dan Air Tanah.
Dengan demikian, nilai uang yang diduga diterima Nurkholis mencapai lebih dari separuh total pungutan yang diungkap dalam perkara tersebut. Penyidik juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 615 juta dan emas batangan seberat 50 gram yang berkaitan dengan perkara dugaan pungli tersebut.
Temuan ini menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan, terutama untuk menelusuri mekanisme pembagian uang, pihak-pihak yang menikmati hasil pungutan, serta kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain.
Kasus yang menjerat Nurkholis merupakan pengembangan penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Sebelum Nurkholis ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di instansi tersebut telah lebih dahulu terseret dalam proses hukum.
Mereka antara lain mantan Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Hermawan selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, serta Ertika Dinawati dan Ony Setiawan yang pernah menduduki jabatan kepala bidang. Dengan penetapan Nurkholis, Kejati Jatim menyebut jumlah tersangka dalam klaster perkara dugaan pungli perizinan ESDM Jatim menjadi lima orang.
Bertambahnya jumlah tersangka menunjukkan bahwa penyidikan tidak lagi berhenti pada dugaan keterlibatan pelaksana teknis di tingkat bawah. Penyidik juga menelusuri dugaan peran pejabat yang memiliki kewenangan dalam struktur pengambilan keputusan di lingkungan dinas.
Kejati Jatim masih mendalami rangkaian peristiwa, peran setiap tersangka, serta aliran uang yang diduga berasal dari pungutan terhadap pemohon izin. Kini, publik menanti penyidikan mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk mekanisme pungutan, pihak yang menginisiasi, hingga ke mana saja uang tersebut mengalir.
Sebab, apabila dugaan tersebut terbukti di pengadilan, praktik ini bukan sekadar persoalan oknum yang menyalahgunakan jabatan, melainkan juga menyangkut integritas pelayanan publik dan tata kelola perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Editor : Amal