Jurnas.net – Dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama seorang jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjadi perhatian publik. Seorang perempuan berinisial AM alias Achel mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis, pembatasan kebebasan, hingga dugaan perselingkuhan selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan jaksa tersebut.
Pengaduan AM mencuat setelah beredarnya video di akun TikTok @bangpena_official, Jumat (14/11/2026). Video tersebut memuat kesaksian AM yang disampaikan kepada Media Center Rieke Diah Pitaloka.
Dalam pengaduannya, AM menggambarkan rumah tangganya sebagai pengalaman yang penuh tekanan. Ia mengaku tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga manipulasi psikologis atau gaslighting yang membuatnya kerap meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri.
Persoalan tersebut, menurut AM, bermula sejak proses pernikahan. Ia mengaku diajak menikah siri ketika proses perceraian calon suaminya dengan istri terdahulu belum tuntas secara hukum. "Setelah merasa cukup kenal, dia mengajak saya nikah siri. Padahal, saat itu status perceraiannya dengan mantan istri belum resmi selesai," kata AM.
Tak lama setelah pernikahan siri tersebut, AM mengandung. Namun, kebahagiaan yang diharapkan justru berubah menjadi tekanan dalam kehidupan rumah tangga.
AM mengaku mengalami perubahan sikap suaminya. Bahkan, ia menyebut ruang geraknya dibatasi secara ekstrem hingga tidak diperbolehkan menggunakan telepon seluler dan berkomunikasi secara bebas dengan dunia luar.
"Sangat parah. Saya mengalami tindak KDRT. Ruang gerak saya dikunci total; saya tidak boleh memegang handphone, diisolasi dari dunia luar agar tidak ada yang tahu apa yang saya alami di dalam rumah," tuturnya.
Jika pengakuan tersebut benar, persoalan ini tidak sekadar menyangkut konflik rumah tangga. Dugaan kekerasan fisik, tekanan psikis, dan pembatasan komunikasi terhadap pasangan merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan dan pemeriksaan secara objektif.
Di sisi lain, AM juga mengungkap dugaan perselingkuhan yang disebutnya terjadi berulang kali. Ia menuding suaminya menjalin hubungan dengan sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari asisten rumah tangga, pekerja salon, asisten pribadi, hingga perempuan yang disebutnya sebagai wanita penghibur.
"Perselingkuhannya tidak ada habisnya. Dia berselingkuh dengan berbagai cara dan kedok," katanya.
Pengaduan tersebut turut mendapat perhatian Media Center Rieke Diah Pitaloka. Lembaga tersebut menyatakan mengecam segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan serta tindakan yang merendahkan martabat manusia.
AM berharap pengaduannya tidak berhenti sebagai kesaksian di ruang publik. Ia menginginkan adanya penanganan serius dari lembaga berwenang agar dugaan kekerasan yang dialaminya dapat diperiksa dan memperoleh keadilan.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Adnan, memberikan tanggapan singkat ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 14 November 2026. "Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Surabaya mas," ujarnya.
Jawaban tersebut belum menjelaskan apakah Kejaksaan telah menerima pengaduan terkait dugaan KDRT yang menyeret nama jaksa tersebut maupun apakah akan dilakukan pemeriksaan internal.
Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan tentu memiliki kepentingan menjaga integritas dan kepercayaan publik. Karena itu, dugaan yang menyeret nama aparatnya perlu ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berimbang.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, pada saat yang sama, pengaduan korban juga tidak boleh diabaikan. Pemeriksaan yang objektif diperlukan untuk memastikan kebenaran pengaduan sekaligus memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengaku menjadi korban.
Editor : Andi Setiawan
