Jaksa Bongkar Skema Proyek Tanjung Perak Rp83 Miliar, Pejabat Pelindo - APBS Lawan Dakwaan Hindari Jerat Korupsi?

author Insani

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sidang kasus dugaan korupsi proyek pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Insani/Jurnas.net)
Sidang kasus dugaan korupsi proyek pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net — Persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak senilai Rp83 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu, 8 April 2026, justru membuka potret dugaan carut-marut tata kelola proyek strategis yang menyeret mantan pejabat PT Pelindo Regional 3 dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Enam terdakwa yang kini duduk di kursi pesakitan, yakni tiga dari Pelindo dan tiga dari APBS berupaya membongkar kelemahan formal dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui nota keberatan (eksepsi). Namun, serangan balik tersebut dinilai tidak menyentuh substansi dugaan penyimpangan serius yang diuraikan jaksa.

Dari kubu Pelindo, terdakwa adalah Ardhy Wahyu Basuki (Regional Head 2021–2024), Hendiek Eko Setiantoro (Division Head Teknik), dan Erna Hayu Handayani (Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas). Sementara dari APBS, terseret Firmansyah (Direktur Utama 2020–2024), Made Yuni Christina (Direktur Komersial, Operasi, dan Teknik), serta Dwi Wahyu Setiawan (Manager Operasi dan Teknik).

Serangan Formal, Menghindari Substansi

Kuasa hukum terdakwa, Sudiman Sidabukke, membacakan eksepsi setebal lebih dari 100 halaman yang pada intinya menyebut dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Ia bahkan menyebut perkara ini seharusnya masuk ranah perdata atau administratif, bukan pidana korupsi.

Namun, pendekatan tersebut dinilai lebih sebagai upaya mengaburkan inti persoalan. Sebab, dalam dakwaan, jaksa secara rinci menguraikan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

Jaksa Irfan Adi Prasetya membeberkan bahwa proyek pengerukan tersebut diduga dijalankan tanpa memenuhi syarat administratif mendasar. Sejumlah dokumen penting seperti penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan serta dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) disebut tidak pernah dikantongi.

Ketiadaan dokumen vital ini memperlihatkan indikasi kuat bahwa proyek berjalan tanpa landasan legal yang memadai, sebuah celah yang berpotensi membuka ruang penyimpangan.

Tak hanya itu, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi dasar nilai proyek juga menjadi sorotan tajam. Hendiek dan Erna disebut menyusun HPS hanya berdasarkan satu sumber data, tanpa kajian komprehensif maupun pendampingan konsultan independen.

Angka tersebut kemudian diduga “dikunci” dan disesuaikan oleh pihak APBS dalam proses penawaran. Pola ini menguatkan dugaan adanya pengaturan sejak awal yang mengarah pada praktik tidak transparan.

Fakta lain yang mengemuka adalah pengalihan pekerjaan pengerukan kepada pihak ketiga, yakni PT Rukindo dan PT Samudra Atlantis Internasional. Meski pekerjaan dilakukan pihak lain, persetujuan pembayaran tetap berada di tangan pimpinan Pelindo Regional 3.

Skema ini memunculkan dugaan adanya pola klasik dalam perkara korupsi proyek: pekerjaan dialihkan, namun kendali anggaran tetap berada pada lingkaran pejabat. “Perbuatan kolektif para terdakwa telah menimbulkan kerugian negara,” tegas jaksa dalam persidangan.

Dalih Tanpa Audit BPK Dipersoalkan

Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa mempersoalkan tidak adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta inkonsistensi tempus dan lokus dalam dakwaan. Mereka menyebut hal itu sebagai cacat fatal.

Namun, argumentasi tersebut belum tentu menggugurkan dugaan utama, yakni adanya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Alih-alih membantah fakta-fakta material, pembelaan lebih banyak berfokus pada aspek teknis hukum, yang dalam praktiknya kerap digunakan untuk melemahkan konstruksi perkara.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP tentang perbuatan bersama-sama, dengan ancaman hukuman berat.

Sidang akan berlanjut dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi, sebelum majelis hakim menentukan apakah perkara ini berlanjut ke tahap pembuktian, fase krusial yang akan menguji apakah proyek Rp83 miliar ini benar-benar sarat praktik korupsi atau sekadar sengketa administratif seperti dalih para terdakwa.

Berita Terbaru

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Jurnas.net – Kekompakan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur justru menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, 11 November 2026. Bukan karena m…

Lutfil Hakim Kembali Terpilih Pimpin PWI Jatim, Pecahkan Rekor 547 Pemilih

Lutfil Hakim Kembali Terpilih Pimpin PWI Jatim, Pecahkan Rekor 547 Pemilih

Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB

Jurnas.net – Lutfil Hakim kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur periode 2026–2031 dalam Konferensi ke-…

Dorong Pendidikan Inklusif di Sekitar Tambang, Program Rumah Pintar PT BSI Raih Penghargaan ESDM

Dorong Pendidikan Inklusif di Sekitar Tambang, Program Rumah Pintar PT BSI Raih Penghargaan ESDM

Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, meraih penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) a…

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB

Jurnas.net — Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, mengaku terkejut melihat cepatnya perkembangan politik n…

Bawa Bom Molotov ke Lokasi Demo di Gedung Grahadi Surabaya, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Bawa Bom Molotov ke Lokasi Demo di Gedung Grahadi Surabaya, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB

Jurnas.net – Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan rencana membuat kerusuhan dalam aksi demonstrasi di kawasan Taman Air Mancur Gubernur Suryo, Surabaya. Dua o…

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB

Jurnas.net - Pemkab Banyuwangi terus berupaya mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan dokter spesialis…

PLN UIT JBM Perkuat Keandalan Penyaluran Listrik ke Pulau Madura

PLN UIT JBM Perkuat Keandalan Penyaluran Listrik ke Pulau Madura

Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB

Jurnas.net – Sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT J…

WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja, Ada Korban Anak dan Dugaan Kekerasan Seksual

WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja, Ada Korban Anak dan Dugaan Kekerasan Seksual

Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB

Jurnas.net - Tawaran pekerjaan yang semestinya menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan justru diduga berujung eksploitasi. Seorang warga negara asing (WNA)…

APBN Jadi Tameng Gejolak Ekonomi Global, Pemerintah Klaim Daya Beli Rakyat Terjaga

APBN Jadi Tameng Gejolak Ekonomi Global, Pemerintah Klaim Daya Beli Rakyat Terjaga

Rabu, 11 Nov 2026 16:17 WIB

Rabu, 11 Nov 2026 16:17 WIB

Jurnas.net - Gejolak ekonomi global kembali menguji kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Di tengah tekanan harga energi dan ketidakpastian…

ESDM Jateng Kendeng Muria Reklamasi Lahan Bekas Tambang dengan Gebrak Bio

ESDM Jateng Kendeng Muria Reklamasi Lahan Bekas Tambang dengan Gebrak Bio

Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB

Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB

Jurnas.net - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Wilayah Kendeng Muria melaksanakan kegiatan reklamasi di lahan bekas tambang di Desa Clering Kecamatan Donorojo…

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,82 Persen, BI: Jangan Hanya Bangga dengan Angka

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,82 Persen, BI: Jangan Hanya Bangga dengan Angka

Rabu, 11 Nov 2026 13:09 WIB

Rabu, 11 Nov 2026 13:09 WIB

Jurnas.net - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,82 persen pada triwulan III 2026 ternyata belum cukup menjadi jaminan meningkatnya kesejahteraan…

Demonstrasi Belasan Jam hingga ke Area Kampus, Aparat Dituding Bersikap Berlebihan

Demonstrasi Belasan Jam hingga ke Area Kampus, Aparat Dituding Bersikap Berlebihan

Rabu, 11 Nov 2026 10:59 WIB

Rabu, 11 Nov 2026 10:59 WIB

Jurnas.net - Demonstrasi yang dilakukan di Yogyakarta pada 10 November 2026 berlangsung belasan jam. Massa dipukul mundur sejak di kawasan Malioboro, Tugu…

Mewaspadai Pocong Orde Baru

Mewaspadai Pocong Orde Baru

Selasa, 10 Nov 2026 12:11 WIB

Selasa, 10 Nov 2026 12:11 WIB

Oleh: Sahat Simatupang Aktivis 98   Jangan sampai perkara penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkknya dipakai pemerintah untuk …

Liburan Nataru Makin Hemat, KAI Daop 6 Yogyakarta Berikan Diskon 30 Persen Tiket Kereta Api

Liburan Nataru Makin Hemat, KAI Daop 6 Yogyakarta Berikan Diskon 30 Persen Tiket Kereta Api

Selasa, 10 Nov 2026 08:58 WIB

Selasa, 10 Nov 2026 08:58 WIB

Jurnas.net - Masyarakat yang berencana menikmati liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) kini memiliki kesempatan untuk bepergian menggunakan kereta…