Jurnas.net - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,82 persen pada triwulan III 2026 ternyata belum cukup menjadi jaminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bank Indonesia (BI) Jawa Timur mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak berarti jika manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Peringatan tersebut menjadi catatan penting di tengah capaian ekonomi Jawa Timur yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,47 persen.
Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan keberhasilan ekonomi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya angka pertumbuhan. Lebih dari itu, pertumbuhan harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup, tetapi perlu yang berkualitas, inklusif dan menciptakan lapangan kerja sehingga momentum ini yang harus kita jaga," kata Ibrahim, dalam Media Briefing di Surabaya, Rabu, 11 November 2026.
Menurut Ibrahim, tantangan perekonomian Jawa Timur ke depan bukan sekadar mempertahankan tren pertumbuhan, melainkan memastikan peningkatan aktivitas ekonomi benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pemerataan manfaat berisiko hanya menguntungkan sektor dan kelompok usaha tertentu. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan pelaku UMKM masih harus berjuang meningkatkan kapasitas ekonominya.
Berdasarkan data BI, perekonomian Jawa Timur pada triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen.
Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi mencapai 60,75 persen terhadap perekonomian daerah. Sementara investasi tumbuh sekitar 8,7 persen dengan pangsa sebesar 27,46 persen.
Ibrahim menilai, kedua komponen tersebut perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak kehilangan momentum. Penguatan daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan kesinambungan investasi menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
Namun, pertumbuhan investasi juga perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kapasitas produksi, dan menyerap tenaga kerja lokal.
Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah hilirisasi. Menurut Ibrahim, investasi tidak cukup hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan kesempatan kerja.
Penguatan UMKM agar mampu naik kelas juga menjadi agenda penting. Sebab, sektor usaha kecil memiliki peran strategis dalam memperluas pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja.
Selain persoalan pemerataan, BI Jawa Timur juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga. Inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen secara tahunan.
Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Meski masih dalam rentang sasaran, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian karena kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menggerus daya beli masyarakat.
Ibrahim menilai, ketahanan pangan, kelancaran distribusi, dan koordinasi pengendalian harga harus terus diperkuat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Ke depan, BI bersama para pemangku kepentingan akan mendorong empat agenda utama, yakni menjaga daya beli masyarakat, mengakselerasi investasi, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas kesempatan kerja.
Keempat agenda tersebut diharapkan dapat memastikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tidak berhenti pada pencapaian angka statistik, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang ideal bukan hanya ketika angka produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, melainkan ketika masyarakat memiliki daya beli lebih kuat, memperoleh pekerjaan yang layak, dan pelaku UMKM mendapatkan kesempatan berkembang.
Editor : Amal
