Jurnas.net - Pmerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) inklusif dengan mendirikan sekolah khusus bagi anak penyandang disabilitas. Upaya ini diperkuat melalui pelatihan guru PAUD untuk mendeteksi dini kebutuhan khusus anak sekaligus memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
Ketua Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, pendirian PAUD khusus anak disabilitas menjadi salah satu langkah Pemkot Surabaya agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan belajar sejak usia dini. Pada tahun ajaran ini, pemkot telah membangun satu lokasi PAUD khusus yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat.
“Untuk anak PAUD, alhamdulillah tahun ajaran ini kita membangun sekolah khusus anak disabilitas atau anak-anak spesial. Antusiasnya luar biasa, meskipun saat ini baru satu tempat karena keterbatasan yang ada. Kami berharap ke depan semakin banyak anak yang bisa terfasilitasi,” kata Bunda Rini, Senin (9/11/2026).
Selain menyediakan fasilitas pendidikan, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui program Sapa Inklusi, yakni memberikan pelatihan kepada guru PAUD mengenai deteksi dini anak berkebutuhan khusus serta cara mendampingi mereka dalam proses pembelajaran di tingkat PAUD dan TK.
Menurut Bunda Rini, penguatan pendidikan inklusi juga dilakukan melalui Rumah Anak Prestasi (RAP) yang tersebar di lima wilayah Surabaya. Fasilitas tersebut menjadi ruang pengembangan potensi anak melalui berbagai keterampilan, seperti melukis, membuat batik, hingga bermain musik, terutama bagi anak yang membutuhkan pendekatan pembelajaran di luar akademik.
“Harapannya, semakin banyak guru PAUD yang mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan mendeteksi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bisa tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Dengan begitu, layanan pendidikan inklusi dapat semakin luas hingga tingkat PAUD,” ujar Rini.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya menggerakkan Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan bersama Kampung Pancasila untuk memastikan tidak ada anak usia dini yang tertinggal dari layanan pendidikan. Pendataan dilakukan dengan memetakan anak usia 5–6 tahun yang sudah maupun belum bersekolah, sekaligus mengidentifikasi penyebabnya, mulai keterbatasan biaya, akses, hingga kondisi disabilitas.
“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, bahkan melalui Kampung Pancasila. Ada kampung yang ketika mengetahui anak usia 5–6 tahun belum sekolah, kemudian menyekolahkan anak tersebut menggunakan biaya swadaya masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati menambahkan, hasil pemetaan menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Anak yang belum mengakses PAUD karena persoalan biaya maupun keterbatasan fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk ASN pendamping di tingkat RW.
“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” kata Febri.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Prof Martadi, menilai keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memperkuat pemerataan layanan PAUD. Dukungan tersebut tidak harus berupa bantuan dana, tetapi juga dapat diwujudkan melalui penyediaan alat peraga edukasi, fasilitas belajar, beasiswa, pelatihan guru, edukasi pola asuh bagi orang tua, hingga kegiatan kunjungan edukatif ke lingkungan perusahaan.
“Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya memberikan beasiswa, mengangkat anak asuh untuk pendidikan, membantu fasilitas belajar, atau melatih guru. Bahkan, perusahaan juga bisa mengajak anak-anak berkunjung untuk mengenal lingkungan kerja. Surabaya itu ruang belajarnya bukan hanya ruang kelas, tetapi seluruh Kota Surabaya,” tutur Martadi.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Herdiana, mengatakan, penguatan PAUD juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah. Pendidikan pada usia 5–6 tahun dinilai menjadi fondasi bagi kesiapan anak mengikuti jenjang pendidikan berikutnya, baik dari aspek kognitif, sosial, emosional, maupun kemandirian.
“Yang utama dalam pendidikan PAUD adalah memastikan anak merasa aman dan diterima. Guru juga harus memahami kebutuhan setiap anak, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua agar pendampingan yang dilakukan di sekolah dapat dilanjutkan di rumah,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
