Dugaan Suap Muktamar NU, Gus Lilur Sebut 130 PCNU Siap Kembalikan Dana ke KPK

author Kurniawan

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

Jurnas.net – HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, warga Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus kiai kampung, berencana kembali melaporkan sejumlah pihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan jual beli suara dalam Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang.

Gus Lilur menyebut nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar, serta Sulaiman Tanjung dalam rencana laporan tersebut. Ia juga menyatakan akan menyerahkan tambahan bukti kepada KPK untuk memperkuat laporan dugaan tindak pidana korupsi yang menurutnya berkaitan dengan penyelenggaraan Muktamar NU.

"Pertengahan minggu depan, saya akan kembali mendatangi KPK untuk menambah bukti dan menambah laporan tipikor," kata Gus Lilur, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 15 Oktober 2026.

Selain empat nama tersebut, Gus Lilur mengatakan akan melaporkan sejumlah penyelenggara negara lain yang diduga terlibat dalam perkara yang ia sebut sebagai suap Muktamar NU. Namun, dugaan keterlibatan masing-masing pihak tersebut masih merupakan klaim Gus Lilur dan perlu dibuktikan melalui proses hukum.

Gus Lilur juga mengungkapkan bahwa menurut informasi yang diterimanya, terdapat 130 pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dari 17 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang secara bertahap akan mengembalikan dana yang mereka kaitkan dengan dugaan jual beli suara dalam Muktamar NU. Ia menyebut dana tersebut diduga bersumber dari uang hasil korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Menurut Gus Lilur, pengembalian dana itu akan dilakukan melalui KPK. Meski demikian, ia belum merinci identitas seluruh organisasi yang disebut akan mengembalikan dana, nilai uang yang dimaksud, mekanisme pengembaliannya, maupun bukti yang mendasari pernyataan tersebut.

Informasi mengenai rencana pengembalian dana itu juga masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan. Gus Lilur meminta pihak yang merasa menerima uang terkait dugaan jual beli suara tersebut segera mengembalikannya kepada KPK.

Ia menilai langkah itu penting untuk membantu penegakan hukum sekaligus menjaga integritas organisasi keagamaan. "Segera kembalikan uang tersebut sebelum para PCNU dan PWNU dipanggil KPK," ujarnya.

Gus Lilur menyatakan tidak mempermasalahkan apabila Saifullah Yusuf menempuh langkah hukum terhadap dirinya. Ia justru menilai proses saling melaporkan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui tindakan di luar hukum.

"Saya melaporkan Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf di KPK. Saifullah Yusuf mungkin melaporkan saya di Mabes Polri atau entah di mana. Menurut saya ini keren. Kami menjadikan hukum sebagai panglima. Proses hukum yang dikedepankan, bukan main kayu," ujarnya.

Gus Lilur mengatakan akan menempuh langkah hukum lanjutan terhadap pihak-pihak yang menurutnya berkaitan dengan dugaan suap dan jual beli suara dalam Muktamar NU. Ia juga menegaskan bahwa upaya tersebut tidak berhenti pada pelaporan terhadap sejumlah nama yang telah disebutkannya.

Meski demikian, substansi laporan, status penanganan perkara, serta tanggapan pihak-pihak yang disebut perlu dikonfirmasi kepada lembaga penegak hukum dan masing-masing pihak terkait.

Di luar proses hukum, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi posisi Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf di kabinet. Ia bahkan mendesak agar kedua pejabat tersebut diberhentikan dari jabatannya apabila persoalan yang dituduhkannya berlanjut.

Menurut Gus Lilur, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Namun, desakan tersebut merupakan sikap dan pendapat pribadi Gus Lilur, bukan kesimpulan mengenai keterlibatan kedua pejabat dalam tindak pidana.

Gus Lilur juga meminta pihak-pihak yang disebut menerima dana terkait dugaan jual beli suara agar bersikap terbuka dan menyerahkan dana tersebut kepada KPK apabila memang terdapat dasar hukum yang mengharuskan pengembalian.

Ia menolak anggapan bahwa persoalan tersebut semata-mata merupakan konflik internal organisasi. Menurut dia, apabila terdapat dugaan penggunaan uang hasil tindak pidana untuk memengaruhi proses organisasi, persoalan itu harus diperiksa secara hukum.

Gus Lilur turut mendesak agar Miftahul Akhyar diturunkan dari posisi Rais Aam PBNU. Ia menilai kepemimpinan Miftahul Akhyar menjadi salah satu sumber persoalan internal NU dan mengaitkannya dengan dugaan suap dalam Muktamar NU ke-35. Menurut Gus Lilur, dugaan praktik suap tersebut berkaitan dengan upaya memenangkan Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.

Atas dasar itu, ia meminta para anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), ketua tanfidziyah PCNU dan PWNU, serta rais syuriyah di berbagai tingkatan organisasi agar mencermati persoalan tersebut. Ia juga mengingatkan para pengurus NU agar tidak mengabaikan dugaan penyimpangan hanya karena pihak-pihak yang disebut merupakan bagian dari organisasi keagamaan. "Mari jujur ber-NU. Mari jujur ber-Islam," ujarnya.

Gus Lilur menegaskan, menurut pandangannya, integritas moral pengurus organisasi keagamaan harus sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum. Meski melontarkan sejumlah tuduhan serius, pembuktian dugaan suap, sumber dana, serta keterlibatan pihak-pihak yang disebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai rencana penambahan laporan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada KPK. Tanggapan Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Miftahul Akhyar, Sulaiman Tanjung, serta pihak-pihak lain yang disebut juga perlu diperoleh untuk melengkapi pemberitaan.

Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi setiap pihak yang disebut dalam dugaan perkara tersebut sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berita Terbaru

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional positif hingga Triwulan III 2026. Arus peti kemas mencapai …

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Jurnas.net – Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dibandingkan periode yang s…

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap percepatan pembangunan pabrik PT Surabaya …

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Jurnas.net – Seorang pria membawa kabur kalung emas seberat 20,7 gram dari Toko Emas Kencana Rejo, Jalan Raya Cerme Lor, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, K…

Bawean Riset Club Tembus Kompetisi Internasional, Kenalkan Inovasi Beras Analog LASOR

Bawean Riset Club Tembus Kompetisi Internasional, Kenalkan Inovasi Beras Analog LASOR

Senin, 16 Nov 2026 09:44 WIB

Senin, 16 Nov 2026 09:44 WIB

Jurnas.net – Berangkat dari persoalan ketahanan pangan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Bawean Riset Club menghadirkan inovasi beras analog b…

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Jurnas.net – Kekompakan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur justru menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, 11 November 2026. Bukan karena m…

Jaksa di Surabaya Diadukan atas Dugaan KDRT, Kejaksaan Didesak Tak Tutup Mata

Jaksa di Surabaya Diadukan atas Dugaan KDRT, Kejaksaan Didesak Tak Tutup Mata

Sabtu, 14 Nov 2026 09:27 WIB

Sabtu, 14 Nov 2026 09:27 WIB

Jurnas.net – Dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama seorang jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjadi perhatian publik. S…

Lutfil Hakim Kembali Terpilih Pimpin PWI Jatim, Pecahkan Rekor 547 Pemilih

Lutfil Hakim Kembali Terpilih Pimpin PWI Jatim, Pecahkan Rekor 547 Pemilih

Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB

Jurnas.net – Lutfil Hakim kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur periode 2026–2031 dalam Konferensi ke-…

Dorong Pendidikan Inklusif di Sekitar Tambang, Program Rumah Pintar PT BSI Raih Penghargaan ESDM

Dorong Pendidikan Inklusif di Sekitar Tambang, Program Rumah Pintar PT BSI Raih Penghargaan ESDM

Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, meraih penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) a…

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB

Jurnas.net — Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, mengaku terkejut melihat cepatnya perkembangan politik n…

Bawa Bom Molotov ke Lokasi Demo di Gedung Grahadi Surabaya, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Bawa Bom Molotov ke Lokasi Demo di Gedung Grahadi Surabaya, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB

Jurnas.net – Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan rencana membuat kerusuhan dalam aksi demonstrasi di kawasan Taman Air Mancur Gubernur Suryo, Surabaya. Dua o…

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB

Jurnas.net - Pemkab Banyuwangi terus berupaya mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan dokter spesialis…

PLN UIT JBM Perkuat Keandalan Penyaluran Listrik ke Pulau Madura

PLN UIT JBM Perkuat Keandalan Penyaluran Listrik ke Pulau Madura

Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB

Jurnas.net – Sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT J…

WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja, Ada Korban Anak dan Dugaan Kekerasan Seksual

WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja, Ada Korban Anak dan Dugaan Kekerasan Seksual

Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB

Jurnas.net - Tawaran pekerjaan yang semestinya menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan justru diduga berujung eksploitasi. Seorang warga negara asing (WNA)…