DPRD Jatim Sepakati Dana Cadangan Pilgub Rp600 Miliar Tuntas Paling Lambat 2028

author Kurniawan

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi. (Humas DPRD Jatim)
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi. (Humas DPRD Jatim)

Jurnas.net – Komisi A DPRD Jawa Timur menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam penyempurnaan tersebut, pemenuhan dana cadangan sebesar Rp600 miliar ditargetkan selesai paling lambat melalui APBD Tahun Anggaran 2028.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi, mengatakan pembentukan dana cadangan diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Menurut dia, kebutuhan anggaran Pilgub yang besar berisiko membebani APBD jika seluruh pembiayaannya harus ditanggung dalam satu tahun anggaran.

“Besarnya kebutuhan anggaran Pilgub tersebut tidak rasional dan sangat berisiko apabila seluruh beban pembiayaannya ditumpukkan secara mendadak dalam satu tahun anggaran APBD berjalan,” kata Sumardi, Senin, 19 Oktober 2026.

Ia memaparkan, anggaran Pilgub Jatim meningkat dari Rp535 miliar pada 2008 menjadi Rp576 miliar pada 2013. Anggaran tersebut kembali naik menjadi Rp817 miliar pada 2018, kemudian mencapai Rp1,086 triliun pada Pilgub 2024.

Sumardi menilai, tren kenaikan tersebut membuat pemerintah provinsi perlu menyiapkan pembiayaan pemilihan secara terencana dan bertahap. "Tanpa adanya mekanisme perancangan penyisihan anggaran secara bertahap sejak jauh hari, struktur APBD Provinsi Jawa Timur dipastikan akan mengalami guncangan fiskal yang parah pada tahun penyelenggaraan pemilihan,” ujarnya.

Dalam rancangan awal, dana cadangan sebesar Rp600 miliar direncanakan dipenuhi selama tiga tahun anggaran. Skemanya, Rp250 miliar melalui APBD 2027, Rp225 miliar pada APBD 2028, dan Rp125 miliar pada APBD 2029.

Namun, Komisi A menyepakati penyempurnaan ketentuan agar pemenuhan dana cadangan tersebut rampung lebih cepat, yakni paling lambat pada 2028. "Ketentuan Pasal 3 ayat (4) disempurnakan sehingga pemenuhan cadangan diselesaikan paling lambat pada APBD Tahun Anggaran 2028,” kata Sumardi.

Ia menegaskan, dana cadangan tersebut bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Pilgub, melainkan juga menjaga stabilitas anggaran daerah agar belanja prioritas dan pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

“Tujuan paling mendasar dari pembentukan dana cadangan ini adalah untuk memberikan perlindungan fiskal terhadap alokasi belanja prioritas dan pelayanan dasar masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, Komisi A menyoroti tekanan terhadap kemampuan fiskal Pemprov Jatim akibat pemangkasan transfer pemerintah pusat dan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan laporan Sumardi, kondisi tersebut mengurangi kapasitas fiskal Jawa Timur sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun. Situasi ini dinilai menuntut pengelolaan keuangan daerah yang lebih hati-hati, terukur, dan disiplin. "Kondisi ini menuntut pengelolaan kas daerah yang ekstra prudent dan terukur,” ujarnya.

Komisi A juga menyoroti ketentuan dalam Pasal 5 rancangan peraturan daerah yang membuka kemungkinan kekurangan biaya Pilgub di luar dana cadangan dipenuhi melalui APBD tahun anggaran berjalan. Menurut Sumardi, ketentuan tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menjadi jalan keluar yang justru menutupi kelemahan perencanaan anggaran sejak awal.

“Komisi A menegaskan agar ketentuan ini tidak dijadikan ‘pintu darurat’ yang terlalu mudah akibat perencanaan awal yang kurang cermat, sehingga guncangan APBD pada tahun pelaksanaan tetap dapat dimitigasi secara disiplin,” tegasnya.

Selain pembentukan dana cadangan, Komisi A DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim memperbarui skema pendanaan bersama atau cost sharing dengan 38 pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data KPU yang disampaikan dalam laporan tersebut, skema cost sharing menurunkan estimasi kebutuhan anggaran KPU Jatim dari Rp1,807 triliun menjadi Rp907,86 miliar.

Komisi A menilai pembagian beban pembiayaan diperlukan agar kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilgub tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah provinsi, termasuk untuk membiayai honorarium petugas ad hoc.

“Komisi A mendesak Pemprov Jatim untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Dana Sharing yang baru guna memperbarui SK Nomor 188/87/KPTS/013/2022 agar beban honorarium Ad-Hoc tidak tumpah sepenuhnya ke Provinsi,” pungkas Sumardi.

Berita Terbaru

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional positif hingga Triwulan III 2026. Arus peti kemas mencapai …

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Jurnas.net – Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dibandingkan periode yang s…

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap percepatan pembangunan pabrik PT Surabaya …

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Jurnas.net – Seorang pria membawa kabur kalung emas seberat 20,7 gram dari Toko Emas Kencana Rejo, Jalan Raya Cerme Lor, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, K…

Bawean Riset Club Tembus Kompetisi Internasional, Kenalkan Inovasi Beras Analog LASOR

Bawean Riset Club Tembus Kompetisi Internasional, Kenalkan Inovasi Beras Analog LASOR

Senin, 16 Nov 2026 09:44 WIB

Senin, 16 Nov 2026 09:44 WIB

Jurnas.net – Berangkat dari persoalan ketahanan pangan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Bawean Riset Club menghadirkan inovasi beras analog b…

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Jurnas.net – Kekompakan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur justru menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, 11 November 2026. Bukan karena m…

Jaksa di Surabaya Diadukan atas Dugaan KDRT, Kejaksaan Didesak Tak Tutup Mata

Jaksa di Surabaya Diadukan atas Dugaan KDRT, Kejaksaan Didesak Tak Tutup Mata

Sabtu, 14 Nov 2026 09:27 WIB

Sabtu, 14 Nov 2026 09:27 WIB

Jurnas.net – Dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyeret nama seorang jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjadi perhatian publik. S…

Lutfil Hakim Kembali Terpilih Pimpin PWI Jatim, Pecahkan Rekor 547 Pemilih

Lutfil Hakim Kembali Terpilih Pimpin PWI Jatim, Pecahkan Rekor 547 Pemilih

Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 11:07 WIB

Jurnas.net – Lutfil Hakim kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur periode 2026–2031 dalam Konferensi ke-…

Dorong Pendidikan Inklusif di Sekitar Tambang, Program Rumah Pintar PT BSI Raih Penghargaan ESDM

Dorong Pendidikan Inklusif di Sekitar Tambang, Program Rumah Pintar PT BSI Raih Penghargaan ESDM

Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, meraih penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) a…

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Wapres Gibran Mundur, Didik Prasetiyono: Lanskap Politik Telah Berubah, Konstitusi Harus Tetap Jadi Pandu

Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 19:31 WIB

Jurnas.net — Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, mengaku terkejut melihat cepatnya perkembangan politik n…

Bawa Bom Molotov ke Lokasi Demo di Gedung Grahadi Surabaya, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Bawa Bom Molotov ke Lokasi Demo di Gedung Grahadi Surabaya, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 17:11 WIB

Jurnas.net – Polrestabes Surabaya mengungkap dugaan rencana membuat kerusuhan dalam aksi demonstrasi di kawasan Taman Air Mancur Gubernur Suryo, Surabaya. Dua o…

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

HKN ke-62, Banyuwangi Terjunkan 25 Dokter Spesialis Layani Warga di Puskesmas

Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 14:31 WIB

Jurnas.net - Pemkab Banyuwangi terus berupaya mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan dokter spesialis…

PLN UIT JBM Perkuat Keandalan Penyaluran Listrik ke Pulau Madura

PLN UIT JBM Perkuat Keandalan Penyaluran Listrik ke Pulau Madura

Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 10:31 WIB

Jurnas.net – Sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT J…

WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja, Ada Korban Anak dan Dugaan Kekerasan Seksual

WNA Suriah Eksploitasi 19 Pekerja, Ada Korban Anak dan Dugaan Kekerasan Seksual

Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 09:02 WIB

Jurnas.net - Tawaran pekerjaan yang semestinya menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan justru diduga berujung eksploitasi. Seorang warga negara asing (WNA)…