Jurnas.net - Calon presiden (capres) Anies Baswedan mendesak pemerintah menindak tegas para kepala desa (Kades) yang tidak netral pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih bagi kades yang memberi dukungan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
"Tentu ini ujian bagi pemerintah yang memiliki komitmen tentang netralitas," kata Anies, di Surabaya, Rabu, 22 November 2023.
Anies menyayangkan jika pemerintah melakukan pembiaran terhadap aparat desa yang tak netral. Harusnya, kata dia, pemerintah memberi tindakan tegas, kepada kades yang terang-terangan memberi dukungan.
Sebab, lanjut Anies, kondisi itu bakal memengaruhi komitmen pemerintah soal netralitas menjelang Pemilihan Umum 2024. Pembiaran itu, kata Anies, bakal menjadi preseden buruk bagi pemerintah. "Ketika ada penyimpangan dan dibiarkan, maka itu menjadi sebuah preseden yang buruk (bagi pemerintah)," ujarnya.
Saat ini, lanjut Anies, netralitas pemerintah dalam Pemilu 2024 ini tengah disorot publik. Hal ini bakal meluas jika terus dibiarkan oleh pemerintah. "Kalau ada pelanggaran atas netralitas dan dibiarkan, maka akan makin meluas," katanya.
Namun apabila pemerintah konsisten dengan komitmennya untuk menjaga netralitas. Maka kondusifitas pemilu bisa terjamin dan Pemilu 2024 bisa berlangsung secara jujur. "Apabila ada tindakan tegas, ada pendisiplinan untuk menjaga netralitas itu, maka akan pemilu bakal berlangsung jujur," ujarnya.
Seperti diketahui, informasi, sebelumnya ada delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu, menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka untuk Pilpres 2024. Sinyal dukungan organisasi Desa Bersatu itu ditunjukkan, waktu mengundang Prabowo-Gibran di acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023.
Editor : Redaksi
