Jurnas.net - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memanfaatkan forum coffee morning bersama awak media di Surabaya bukan sekadar untuk bersilaturahmi, melainkan menyampaikan pesan politik yang lebih dalam: refleksi personal, rekonsiliasi kekuasaan, dan peringatan atas arah demokrasi Indonesia.
Dalam suasana santai namun sarat makna, Hasto membuka diskusi dengan kisah kehidupannya selama menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menggambarkan rutinitas yang disiplin berolahraga di pagi hari, menjaga ketenangan batin, hingga membangun solidaritas antarsesama tahanan.
Bagi Hasto, pengalaman itu bukan sekadar episode hukum, melainkan ruang perenungan tentang kemanusiaan dan batas-batas kekuasaan. "Di tempat yang keras sekalipun, nilai kemanusiaan tetap hidup,” kata Hasto, saat coffee morning dengan media di Surabaya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Momentum utama yang disorot Hasto adalah amnesti yang diterimanya. Ia secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto, serta menyebut peran Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam proses konstitusional tersebut.
Ucapan terima kasih itu bukan sekadar gestur personal, melainkan dibingkai sebagai pesan politik tentang pentingnya mekanisme negara bekerja dalam koridor konstitusi, di tengah polarisasi dan ketegangan politik nasional.
“Amnesti ini saya maknai sebagai ruang refleksi dan penguatan komitmen untuk bekerja lebih jernih, terukur, dan tetap berpihak pada kepentingan bangsa,” kata Hasto.
Lebih jauh, Hasto mengaitkan pengalamannya dengan Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026. Ia menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang demokrasi, bukan sekadar oposisi formal. Salah satu sikap tegas partai adalah mempertahankan pilkada langsung, namun dengan penekanan pada penurunan biaya politik melalui pengetatan penegakan hukum pemilu, penguatan integritas penyelenggara, serta pemberantasan praktik politik uang dan mahar politik.
Tak kalah menonjol, Hasto memberi tekanan kuat pada isu krisis ekologis. Menurutnya, bencana banjir, longsor, krisis air bersih, hingga naiknya beban ekonomi warga merupakan dampak langsung dari kegagalan tata kelola lingkungan. Rakernas PDI Perjuangan, kata dia, merekomendasikan perbaikan tata ruang, penghentian deforestasi, serta penindakan tegas terhadap illegal logging dan illegal mining, disertai pemulihan ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan lahan basah.
“Isu lingkungan bukan isu elite, ini soal dapur rakyat, soal biaya hidup, soal keselamatan,” tegasnya.
Menutup diskusi, Hasto menyampaikan refleksi yang bernada personal sekaligus politis. Ia menilai bahwa pengalaman hidup yang berat, termasuk berhadapan dengan proses hukum, seharusnya melahirkan kerendahan hati dalam berpolitik dan keberanian untuk berpihak pada masalah riil masyarakat, bukan sekadar kalkulasi kekuasaan.
Forum tersebut turut dihadiri jajaran pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur, di antaranya Deni Wicaksono, Bambang Yuwono Logos, dan Eri Irawan, yang menegaskan komitmen partai menjaga ruang dialog terbuka dengan media sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
Editor : Amal
