Jurnas.net - PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik yang tidak hanya berorientasi pada kontestasi elektoral, tetapi juga sebagai penjaga arah ideologis bangsa di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global dan tantangan kualitas demokrasi di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa partai menjadikan tiga pilar utama sebagai pedoman strategis nasional, yakni memperkokoh kedaulatan politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga prinsip tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting agar Indonesia tidak terseret dalam pusaran kepentingan global yang kerap mengabaikan kepentingan rakyat.
“Kami menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, maupun dominasi kekuatan asing dan kepentingan ekonomi global yang berpotensi merugikan kepentingan nasional,” kata Hasto, saat coffee morning bersama media di Surabaya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Hasto menegaskan, nasionalisme yang diperjuangkan PDIP bukan nasionalisme reaktif, melainkan nasionalisme aktif yang diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret negara. Setiap keputusan strategis, katanya, harus berpijak pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta orientasi utama pada kepentingan rakyat.
“Geopolitik global hari ini bukan hanya soal perang atau konflik terbuka, tetapi soal tekanan ekonomi, sumber daya, dan arah kebijakan. Di situlah negara harus hadir dengan keberanian politik,” tegasnya.
Demokrasi Tak Boleh Direduksi Jadi Transaksi
Dalam konteks demokrasi nasional, Hasto menyoroti wacana Pilkada tidak langsung yang kembali mengemuka. Ia mengingatkan bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia bukan semata pada sistem pemilihan, melainkan pada maraknya praktik politik uang yang mencederai kedaulatan rakyat.
Ia menegaskan, rekomendasi partai politik harus dijalankan secara berintegritas dan tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Demokrasi, menurutnya, akan kehilangan makna jika proses politik direduksi menjadi transaksi kekuasaan. "Rekomendasi partai adalah mandat ideologis dan organisatoris, bukan komoditas,” katanya.
Terkait gagasan pembaruan sistem pemilu, Hasto mengungkapkan bahwa simulasi e-voting dalam Pilkada sebenarnya telah lama menjadi bahan diskusi internal PDIP. Gagasan tersebut, kata dia, bahkan telah diperkenalkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak sekitar satu dekade lalu sebagai bagian dari upaya efisiensi, transparansi, dan penguatan akuntabilitas pemilu.
Hasto menekankan bahwa peningkatan kualitas demokrasi harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang bangsa. PDIP, menurutnya, mendorong penguatan fungsi partai politik sebagai instrumen checks and balances terhadap kekuasaan, bukan sekadar mesin elektoral lima tahunan.
Langkah-langkah strategis yang ditekankan antara lain perlakuan setara bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, perlindungan kebebasan pers, serta penjaminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sesuai amanat konstitusi.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur. Demokrasi harus memberi rasa keadilan, kepastian hukum, dan ruang partisipasi yang sehat bagi rakyat,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
