Jurnas.net - PDI Perjuangan menandai tahun politik 2026 bukan dengan euforia elektoral, melainkan dengan penguatan kerja ideologi dan konsolidasi organisasi dari tingkat paling bawah. Melalui rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas), partai berlambang banteng ini menetapkan tiga prioritas arah politik yang dirancang untuk memperkuat daya tahan partai sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa ketiga prioritas tersebut disusun sebagai respons atas tantangan demokrasi yang kian kompleks, mulai dari melemahnya kepercayaan publik hingga menjauhnya politik dari problem keseharian rakyat.
“Kami tidak ingin politik berhenti di elite. Tahun 2026 kami fokus membangun kekuatan dari bawah, memastikan partai hadir dan bekerja nyata di tengah rakyat,” kata Hasto, di sela coffee morning bersama media di Surabaya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Prioritas pertama yang ditekankan adalah konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput, khususnya penguatan anak ranting. Menurut Hasto, anak ranting bukan sekadar struktur administratif, melainkan simpul penting pendidikan politik dan advokasi rakyat di tingkat paling dekat dengan warga.
“Di situlah denyut kehidupan masyarakat dirasakan langsung. Anak ranting harus menjadi ruang dialog, advokasi, dan pengorganisasian rakyat, bukan hanya alat mobilisasi,” tegasnya.
Prioritas kedua adalah pendidikan politik dan kaderisasi berkelanjutan. Hasto menilai, kualitas kader menjadi kunci agar partai tidak kehilangan arah ideologis di tengah pragmatisme politik. Kader PDIP, kata dia, harus memahami ideologi partai sekaligus memiliki kapasitas manajerial untuk mengelola program dan aspirasi rakyat secara efektif.
“Kaderisasi adalah jantung partai. Tanpa pemahaman ideologis yang kuat dan manajemen yang rapi, kerja politik akan kehilangan makna,” ujarnya.
Sementara itu, prioritas ketiga difokuskan pada praksis ideologi, yakni penerjemahan nilai-nilai perjuangan partai ke dalam program konkret yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. PDIP, kata Hasto, akan memperkuat pendampingan terhadap kelompok produktif seperti petani, buruh, dan nelayan, sekaligus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk isu tanah ulayat yang masih kerap terpinggirkan.
“Praksis ideologi berarti keberpihakan yang nyata. Ideologi tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus hadir dalam bentuk kebijakan, program, dan keberanian membela yang lemah,” jelasnya.
Hasto menegaskan, tiga arah politik tersebut bukan sekadar strategi jangka pendek, melainkan bagian dari upaya menjaga PDIP tetap relevan sebagai partai ideologis di tengah perubahan sosial dan politik nasional. “Langkah-langkah internal hingga akhir 2026 sudah kami siapkan. Yang terpenting, rakyat harus merasakan dampaknya,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
