Jurnas.net - Di usia ke-79 tahun, Megawati Soekarnoputri bukan sekadar dikenang sebagai Presiden kelima Republik Indonesia atau Ketua Umum PDI Perjuangan. Lebih dari itu, ia adalah simbol keteguhan, pengorbanan, dan konsistensi dalam menjaga demokrasi, bahkan ketika sejarah menempatkannya dalam posisi paling sulit.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Benardi, menilai perjalanan hidup Megawati adalah potret kepemimpinan yang lahir dari penderitaan, bukan kemudahan. Sejak era Orde Baru, Megawati telah merasakan langsung tekanan politik, bahkan dalam ranah paling personal.
Menurut Fuad, pada masa ketika nama “Soekarno” justru menjadi beban, putra-putri Bung Karno mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan sesuai jenjangnya. Dalam kondisi itu, Megawati mengambil peran sebagai penopang keluarga.
“Ibu Mega memilih membantu saudara-saudaranya agar tetap bisa bersekolah, bahkan dengan konsekuensi beliau sendiri tidak melanjutkan kuliah. Ini menunjukkan sejak awal, beliau sudah mengorbankan kepentingan pribadi demi tanggung jawab yang lebih besar,” kata Fuad, Jumat, 23 Januari 2026.
Ujian kepemimpinan Megawati kembali terlihat dalam peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, salah satu tragedi politik paling kelam dalam sejarah reformasi awal. Saat kader dan simpatisan berada dalam kondisi emosi dan siap melakukan perlawanan fisik, Megawati justru mengambil jalan berbeda.
Fuad menegaskan, Megawati tidak pernah menginstruksikan perlawanan anarkis. Ia memilih jalur hukum dan konstitusional sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. “Di tengah tekanan dan ketidakadilan, beliau mengajarkan kader untuk melawan dengan kepala dingin, melalui pengadilan dan jalur hukum. Itu adalah pelajaran demokrasi yang mahal,” katanya.
Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan keluar sebagai partai pemenang. Secara moral dan politik, kemenangan itu semestinya mengantarkan Megawati ke kursi Presiden. Namun realitas politik berkata lain. Manuver Poros Tengah mengubah peta kekuasaan, membuat Megawati kembali harus menelan pil pahit.
Meski demikian, Fuad menilai Megawati tetap menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan menerima keputusan tersebut demi stabilitas nasional. “Beliau bisa saja menggerakkan massa, tapi yang dipilih adalah menjaga persatuan bangsa. Ini menunjukkan jiwa negarawan sejati,” ucap Fuad.
Ketika akhirnya dipercaya menjadi Presiden pada 2001, meski dalam waktu relatif singkat, Megawati justru meletakkan fondasi penting bagi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dua warisan institusional paling krusial lahir pada masa kepemimpinannya: Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fuad menyebut, kehadiran MK dan KPK adalah bukti bahwa Megawati berpikir jauh melampaui masa jabatan. “MK menjaga konstitusi, KPK menjaga moral kekuasaan. Dua lembaga ini menunjukkan bahwa Ibu Mega membangun sistem, bukan sekadar kekuasaan,” tegasnya.
Di usia 79 tahun, Megawati tetap menjadi rujukan moral dan ideologis bagi kader PDI Perjuangan dan bangsa Indonesia. Bagi Fuad Benardi, keteladanan Megawati terletak pada kesetiaannya pada prinsip, bukan pada ambisi pribadi.
“Selamat ulang tahun ke-79 Ibu Megawati Soekarnoputri. Semoga selalu sehat dan terus memberi kontribusi pemikiran serta keteladanan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Editor : Amal
