Jurnas.net – Di saat banyak lembaga pemerintah menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran dan skema kerja fleksibel, Sekretariat DPRD Jawa Timur justru menunjukkan arah berbeda. Alih-alih melambat, performa birokrasi di lingkungan DPRD Jatim justru menguat, bahkan menembus papan atas dalam keterbukaan informasi publik.
Capaian terbaru menempatkan Setwan DPRD Jatim di peringkat kedua terbaik dengan nilai 98,78 persen dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, tepat di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur yang meraih 99,44 persen.
Prestasi ini menjadi menarik karena diraih di tengah kebijakan efisiensi fiskal dan penerapan Work From Home (WFH) yang berpotensi menghambat kinerja layanan publik.
Sekretaris DPRD Jawa Timur, Ali Kuncoro, menegaskan bahwa efisiensi tidak selalu identik dengan penurunan kinerja. Justru sebaliknya, kondisi tersebut mendorong lahirnya pola kerja yang lebih adaptif.
“Efisiensi bukan hambatan, tetapi momentum untuk memperbaiki cara kerja. Kami tetap aktif dan produktif, bahkan mampu meningkatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi,” kata Ali, dalam Diskusi Indrapura bertema Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026, Rabu, 29 April 2026.
Ali mengibaratkan Setwan DPRD Jatim sebagai kendaraan besar yang harus terus bergerak di tengah tekanan fiskal. Kuncinya, kata dia, bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan melakukan penyesuaian strategi tanpa mengorbankan fungsi utama lembaga.
Ia menyebut ada tiga pendekatan utama yang diterapkan, yakni menjaga fungsi representatif DPRD, mendorong inovasi berbasis prioritas, serta menyelaraskan program dengan agenda pembangunan daerah seperti Nawa Bhakti Satya dan Asta Cita. “Yang penting bukan seberapa besar anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu digunakan secara tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam praktiknya, efisiensi juga berdampak pada perubahan pola kerja internal, termasuk peningkatan digitalisasi layanan serta penguatan kolaborasi antar unit.
Ali juga menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan kepada anggota dewan sebagai pengguna utama layanan sekretariat. Menurutnya, satu keluhan saja menjadi indikator bahwa sistem belum berjalan optimal.
“Kalau masih ada komplain, berarti kita belum selesai. Pelayanan harus paripurna, tidak boleh setengah-setengah,” katanya.
Pendekatan ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menjaga stabilitas kinerja di tengah keterbatasan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, mengapresiasi langkah Setwan dalam menyikapi efisiensi secara produktif. “Di tengah keterbatasan, semangat kerja tetap terjaga. Ini menunjukkan manajemen kinerja berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan perubahan perilaku yang muncul akibat efisiensi, seperti penggunaan transportasi umum oleh pejabat daerah. “Saya sekarang naik kereta dari Bojonegoro ke Surabaya. Penghematan BBM bisa signifikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur, Solahudin, menyebut capaian Setwan sebagai indikator kuat komitmen terhadap transparansi. Dari total 64 badan publik yang dievaluasi, hanya 18 yang meraih predikat informatif.
“Artinya, capaian ini bukan biasa. Setwan DPRD Jatim termasuk yang terbaik di Jawa Timur, apalagi bertepatan dengan momentum Hari Keterbukaan Informasi Nasional,” ujarnya.
Editor : Amal
