Jurnas.net – Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat diukur hanya dari tingginya tingkat serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, saat membacakan laporan Komisi E terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurut Puguh, orientasi pengelolaan APBD ke depan harus bergeser dari sekadar mengejar tingginya realisasi belanja menuju pencapaian hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Setiap rupiah APBD harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur," ujar Puguh.
Komisi E mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mampu merealisasikan belanja sektor kesejahteraan rakyat sebesar Rp17,756 triliun atau 93,94 persen dari total pagu anggaran Rp18,794 triliun. Meski demikian, Komisi E mencatat masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp1,12 triliun.
Nilai terbesar berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp700,126 miliar, disusul Dinas Kesehatan Rp163,301 miliar. Bagi Komisi E, tingginya serapan anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan di sektor kesejahteraan rakyat, mulai dari pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak, hingga penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, Puguh mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan outcome driven budgeting, yakni sistem penganggaran yang menitikberatkan pada hasil dan dampak program, bukan sekadar besarnya anggaran yang terserap. "Setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Anggaran pendidikan harus berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan, anggaran kesehatan harus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan anggaran sosial harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Di sektor pendidikan, Puguh menilai sejumlah indikator kualitas pendidikan masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal itu terlihat dari capaian literasi, numerasi, hingga rata-rata lama sekolah yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Ia juga meminta pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah maupun penyandang disabilitas melalui penguatan pendidikan inklusif, penambahan Guru Pendidikan Khusus (GPK), bserta penyediaan fasilitas belajar yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Sementara di sektor kesehatan, Puguh mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan pada program promotif dan preventif. Prioritas tersebut mencakup percepatan penurunan angka stunting, pengendalian tuberkulosis, penanganan penyakit tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga perluasan Program Cek Kesehatan Gratis agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Kami juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat layanan kesehatan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil sehingga masyarakat memiliki akses layanan yang setara," ucapnya.
Persoalan kemiskinan turut menjadi sorotan dalam evaluasi Komisi E. Meski berbagai program bantuan sosial telah dijalankan, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Karena itu, Puguh menilai strategi penanganan kemiskinan harus lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya pemberian bantuan sosial. Komisi E merekomendasikan penguatan pelatihan kerja, pengembangan UMKM, perluasan akses permodalan, serta penerapan strategi graduasi bagi penerima bantuan agar mampu mandiri secara ekonomi.
Dalam laporannya, Komisi E juga menyoroti besarnya sisa belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp834,77 miliar. Kondisi tersebut sebagian besar dipengaruhi belum terpenuhinya formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Puguh meminta pemerintah melakukan perencanaan belanja pegawai yang lebih akurat agar anggaran yang tidak terserap dapat dialihkan untuk memperkuat program-program pelayanan publik.
"Efisiensi belanja pegawai harus menjadi peluang untuk memperbesar anggaran yang langsung dirasakan masyarakat. APBD harus menjadi instrumen penyelesaian persoalan, bukan sekadar dokumen administrasi yang menunjukkan angka serapan tinggi," pungkasnya.
Editor : Risfil Athon
