Komisi D DPRD Jatim Soroti Kinerja Dinas PU Bina Marga, Serapan Anggaran Rendah dan Banyak Jalan Belum Standar

author Insani

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Juru Bicara Komisi D DPRD Jawa Timur, Siadi. (Humas DPRD Jatim)
Juru Bicara Komisi D DPRD Jawa Timur, Siadi. (Humas DPRD Jatim)

Jurnas.net - Komisi D DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sorotan tidak hanya tertuju pada rendahnya serapan anggaran, tetapi juga belum tercapainya target pembangunan infrastruktur jalan hingga dugaan pelanggaran prosedur dalam perubahan anggaran.

Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi D DPRD Jawa Timur, Siadi, saat membacakan laporan Komisi D dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian laporan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat, 10 Juli 2026.

Menurut Siadi, Dinas PU Bina Marga memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1,584 triliun pada 2025. Namun, realisasi belanja hanya mencapai Rp1,268 triliun atau sekitar 80 persen, sehingga menyisakan anggaran yang cukup besar.

Komisi D menilai rendahnya serapan anggaran tersebut patut menjadi perhatian karena masih banyak kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan provinsi yang belum terpenuhi, terutama di wilayah yang konektivitasnya masih terbatas. "Anggaran yang telah dialokasikan seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat," kata Siadi.

Selain persoalan realisasi anggaran, Komisi D juga menyoroti adanya perubahan nilai anggaran di Dinas PU Bina Marga yang dinilai tidak melalui mekanisme pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur. Siadi menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan Komisi D, anggaran Dinas PU Bina Marga yang semula sekitar Rp1,3 triliun berubah menjadi sekitar Rp1,5 triliun tanpa melalui pembahasan bersama DPRD.

"Komisi D melihat adanya perubahan anggaran di Dinas PU Bina Marga Jawa Timur tahun 2025 tanpa melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD Jawa Timur. Dari semula Rp1,3 triliun tiba-tiba berubah menjadi Rp1,5 triliun," ujarnya.

Komisi D menilai mekanisme tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Oleh karena itu, Siadi meminta agar setiap perubahan anggaran, baik penambahan maupun pengurangan, dilakukan melalui mekanisme pembahasan bersama legislatif guna menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pengelolaan APBD.

Komisi D juga menilai capaian pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 2025 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hal itu terlihat dari capaian Indeks Konektivitas Jawa Timur yang hanya mencapai 0,841, lebih rendah dibanding target sebesar 0,848.

Menurut Siadi, capaian tersebut mencerminkan masih perlunya percepatan peningkatan kualitas infrastruktur jalan provinsi. DPRD mencatat, dari total panjang jalan provinsi yang mencapai 1.666,959 kilometer, masih terdapat 48,35 persen ruas jalan yang belum memenuhi standar lebar minimal 7 meter.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dan jasa, terutama pada jalur-jalur dengan volume lalu lintas yang tinggi.
Minta Pelebaran Jalan dan Perbaikan Tata Kelola

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tersebut, Komisi D merekomendasikan Dinas PU Bina Marga memprioritaskan program pelebaran jalan secara bertahap, terutama pada ruas dengan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) tertinggi. DPRD menargetkan proporsi jalan provinsi yang belum memenuhi standar lebar dapat ditekan hingga maksimal 40 persen pada akhir tahun anggaran 2026.

Selain itu, Komisi D meminta perencanaan pengadaan proyek dilakukan lebih matang melalui penyusunan jadwal lelang yang lebih presisi. Dinas juga diminta menerapkan buffer lelang maksimal 5 persen, disertai evaluasi menyeluruh pada tahap pra-lelang maupun pasca-lelang.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek sekaligus mendorong serapan anggaran hingga minimal 95 persen tanpa mengurangi kualitas pembangunan infrastruktur. "Tata kelola anggaran yang akuntabel dan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran menjadi prasyarat penting, agar APBD benar-benar mampu meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur," tandasnya.

Berita Terbaru

Rektor UINSA Apresiasi PKB, Singgung Minimnya Diskusi Ideologi di Partai Politik

Rektor UINSA Apresiasi PKB, Singgung Minimnya Diskusi Ideologi di Partai Politik

Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB

Jurnas.net – Partai politik dinilai tidak seharusnya hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai perlu m…

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), kembali menggelar Green I…

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)   Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI)   Pada …

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …