Jelang Muktamar NU, Gus Lilur Minta Prabowo Pastikan Tak Ada Intervensi Kekuasaan

author Kurniawan

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Warga NU dan kiai kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. (Dok: Jurnas.net)
Warga NU dan kiai kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. (Dok: Jurnas.net)

Jurnas.net — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), isu independensi organisasi kembali mengemuka. Warga NU dan kiai kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang menggunakan nama Presiden, fasilitas negara, maupun pengaruh jabatan untuk memengaruhi proses pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Gus Lilur, permintaan itu penting disampaikan karena ia menerima informasi mengenai dugaan adanya gerakan yang berupaya memengaruhi suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah figur yang berada di lingkaran pemerintahan. Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Gus Lilur menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan adanya jejaring yang melibatkan sembilan figur di sekitar kekuasaan. Sembilan nama yang disebutnya adalah Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Jenderal TNI (Purn) Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.

Gus Lilur menyebut jejaring tersebut diduga menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam. “Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ujarnya.

Meski demikian, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak meyakini bahwa gerakan tersebut merupakan kehendak atau diketahui Presiden Prabowo. Justru karena itu, ia meminta Presiden memastikan tidak ada pembantu Presiden yang membawa-bawa nama kepala negara untuk kepentingan politik tertentu.

“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” katanya.

Gus Lilur menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena beberapa nama yang disebutnya memiliki jabatan strategis di pemerintahan. Ia mencontohkan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, serta Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Saifullah Yusuf juga disebut memiliki dua posisi, yakni Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal PBNU. Menurut Gus Lilur, keterkaitan antara jabatan pemerintahan dan struktur organisasi NU perlu dijaga agar tidak berubah menjadi pintu masuk penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi.

“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.

Gus Lilur kemudian mempertanyakan motif apabila dugaan gerakan tersebut benar-benar terjadi. Ia menduga terdapat kepentingan mempertahankan pengaruh politik melalui penguasaan struktur organisasi NU. “Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?,” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid yang dinilainya memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus keterkaitan dengan struktur NU. Menurut Gus Lilur, publik berhak mempertanyakan apakah posisi politik atau pemerintahan, kemudian menjadi alasan bagi seseorang untuk ikut menentukan arah kepemimpinan NU.

“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” katanya.

Gus Lilur menegaskan NU tidak boleh menjadi kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik kelompok tertentu. Menurut dia, Muktamar seharusnya menjadi ruang bagi warga NU untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan kedekatan dengan kekuasaan.

“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujarnya.

Tak hanya soal dugaan intervensi, Gus Lilur juga mempertanyakan sumber pembiayaan jika memang terdapat gerakan politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar ke-35 NU. Ia meminta semua pihak transparan apabila memang terdapat operasi politik yang menggunakan sumber daya tertentu.

“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.

Namun, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menuduh bahwa dana APBN telah digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar.
Ia justru meminta agar dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah secara terbuka. “Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara Muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.

Menurut Gus Lilur, persoalan Muktamar tidak semata-mata tentang siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum PBNU atau Rais Aam. Yang dipertaruhkan, kata dia, adalah marwah dan independensi NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia.

Ia tidak percaya suara para kiai dan peserta Muktamar dapat dengan mudah dikendalikan oleh uang maupun kekuasaan. “Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.

Gus Lilur juga mengingatkan tradisi perjuangan NU dalam melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. “NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo memberikan kejelasan mengenai dugaan gerakan tersebut. Ia mempertanyakan apakah gerakan yang disebutnya benar-benar merupakan kebijakan Presiden atau hanya manuver sejumlah pembantu Presiden yang mengatasnamakan kedekatan dengan kekuasaan.

“Presiden harus menjawab ini dengan tegas. Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?,” katanya.

Ia berharap Presiden tidak membiarkan berkembangnya persepsi bahwa Istana ikut menentukan kepemimpinan PBNU. “Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” ujar Gus Lilur.

Ia juga mengajak para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin menjaga independensi Muktamar ke-35 NU.B“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” katanya.

Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang mendukung ataupun menolak kandidat tertentu.
Menurut dia, siapa pun yang maju harus diberikan kesempatan yang sama selama memenuhi aturan organisasi. “Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” ujarnya.

Pada akhirnya, Gus Lilur meminta pemerintah menjaga jarak yang sehat dengan proses internal NU. Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban menjaga negara, sementara NU memiliki mekanisme organisasi sendiri dalam menentukan kepemimpinan. "NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” katanya.

Ia pun menyerukan agar segala dugaan intervensi, politik uang, maupun penggunaan fasilitas negara dihadapi melalui mekanisme yang bermartabat dan sesuai hukum. "Bismillah, lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkas Gus Lilur.

Berita Terbaru

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional positif hingga Triwulan III 2026. Arus peti kemas mencapai …

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Jurnas.net – Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dibandingkan periode yang s…

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap percepatan pembangunan pabrik PT Surabaya …

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Berpura-pura Jadi Pembeli, Pria Bawa Kabur Kalung Emas 20,7 Gram di Gresik

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:38 WIB

Jurnas.net – Seorang pria membawa kabur kalung emas seberat 20,7 gram dari Toko Emas Kencana Rejo, Jalan Raya Cerme Lor, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, K…

Bawean Riset Club Tembus Kompetisi Internasional, Kenalkan Inovasi Beras Analog LASOR

Bawean Riset Club Tembus Kompetisi Internasional, Kenalkan Inovasi Beras Analog LASOR

Senin, 16 Nov 2026 09:44 WIB

Senin, 16 Nov 2026 09:44 WIB

Jurnas.net – Berangkat dari persoalan ketahanan pangan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Bawean Riset Club menghadirkan inovasi beras analog b…

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Abaikan Kepentingan Rakyat, 10 Politisi NasDem Kompak Bolos Paripurna APBD Jatim 2027

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Sabtu, 14 Nov 2026 16:11 WIB

Jurnas.net – Kekompakan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur justru menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, 11 November 2026. Bukan karena m…