PDIP Jatim Larang Kader Pasang Banner Sembarangan, Said Abdullah: Jangan Rusak Lingkungan

author Insani

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah. (Insani/Jurnas.net)
Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net — Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah meminta seluruh kader dan pengurus partai menghentikan kebiasaan memasang banner atau baliho secara sembarangan di ruang publik. Said menilai pemasangan alat peraga di pinggir jalan, terutama dengan memaku atau mengikatnya pada pohon, tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga bertentangan dengan komitmen partai terhadap kelestarian lingkungan.

Instruksi tersebut disampaikan Said saat memberikan sambutan dalam konsolidasi internal PDIP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (23/8/2026). Konsolidasi itu dihadiri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto.

“Kami punya berbagai kegiatan untuk menjaga lingkungan. Kami akan segera edarkan surat ke DPC kabupaten/kota agar tidak memasang banner-banner di pinggir jalan dan tempat sembarangan,” ujar Said.

Menurut Said, pemasangan banner secara tidak terkendali justru dapat mengurangi kualitas ruang publik. Ia terutama menyoroti kebiasaan memasang banner pada batang pohon yang dinilai dapat merusak tanaman. “Banner itu merusak pemandangan, dan sama saja tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita,” katanya.

Sebagai alternatif penyampaian informasi kegiatan partai, Said meminta seluruh jajaran PDIP Jawa Timur memaksimalkan penggunaan media sosial. Ia bahkan mewajibkan pengurus partai di semua tingkatan memiliki akun media sosial, mulai dari pengurus DPD, DPC, PAC hingga tingkat ranting diminta aktif mendokumentasikan dan menyampaikan berbagai kegiatan partai melalui platform digital.

“Wajib hukumnya setiap pengurus, baik DPD, DPC, PAC, hingga ranting punya media sosial. Dengan media sosial, setiap aktivitas akan terlihat dan bisa dilaporkan ke DPD,” tegas Said.

Menurut dia, perubahan pola komunikasi tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi pemasangan banner di ruang publik, tetapi juga membuat aktivitas kader lebih mudah diketahui masyarakat. Dengan media sosial, kegiatan partai dapat disampaikan secara langsung tanpa harus memenuhi ruang publik dengan alat peraga.

Dalam konsolidasi tersebut, Said juga memaparkan strategi PDIP Jawa Timur menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilkada 2029. Ia mengatakan partai akan melakukan evaluasi dan pemetaan secara lebih detail terhadap kekuatan organisasi di setiap daerah pemilihan (dapil).

Pemetaan tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten atau kota, tetapi akan diturunkan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan tempat pemungutan suara (TPS). “Kita akan bedah semua dapil, dari kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai TPS. Setelah kaderisasi, banyak hal yang akan kita lakukan dan evaluasi,” ujarnya.

Said mengatakan, kaderisasi akan menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat struktur partai sekaligus menyiapkan kader menghadapi kontestasi politik mendatang. Selain penguatan internal, kader juga didorong untuk memperbanyak kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Said menegaskan, target memenangkan Pemilu Legislatif dan Pilkada 2029 membutuhkan kerja politik yang lebih aktif di lapangan. Karena itu, seluruh anggota legislatif PDIP di berbagai tingkatan diminta rutin turun ke masyarakat dan tidak hanya menjalankan aktivitas dari kantor.

“Kami siap memenangkan Pileg dan menyambut kemenangan di 2029. Semua harus turun ke lokasi, tidak ada lagi yang hanya diam di kantor,” tandasnya.

Berita Terbaru

Putusan Pencalonan Wapres Gibran Jadi Persoalan Serius Ketatanegaraan

Putusan Pencalonan Wapres Gibran Jadi Persoalan Serius Ketatanegaraan

Rabu, 07 Okt 2026 15:09 WIB

Rabu, 07 Okt 2026 15:09 WIB

Jurnas.net - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara terkait persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Wakil Presiden Tahun…

Dugaan Politik Uang Muktamar NU, PCNU Sekadau Kembalikan Uang dan Serahkan Bukti ke KPK

Dugaan Politik Uang Muktamar NU, PCNU Sekadau Kembalikan Uang dan Serahkan Bukti ke KPK

Rabu, 07 Okt 2026 12:35 WIB

Rabu, 07 Okt 2026 12:35 WIB

Jurnas.net — Polemik dugaan politik uang dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki babak baru. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten S…

Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU, Gus Lilur Sebut Ada Pembahasan DP hingga Pelunasan

Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU, Gus Lilur Sebut Ada Pembahasan DP hingga Pelunasan

Rabu, 07 Okt 2026 08:44 WIB

Rabu, 07 Okt 2026 08:44 WIB

Jurnas.net - Dugaan praktik politik uang dan transaksi jual beli suara dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan. Aktivis Nahdliyin, Haji…

Surabaya Larang Diskotek Baru, AMM: Kota Layak Anak Harus Dikawal dengan Pengawasan

Surabaya Larang Diskotek Baru, AMM: Kota Layak Anak Harus Dikawal dengan Pengawasan

Selasa, 06 Okt 2026 20:27 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 20:27 WIB

  AMM Surabaya Dukung Larangan Diskotek Baru: Surabaya Harus Konsisten sebagai Kota Layak Anak SURABAYA — Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Surabaya mendukung …

Cabang Dinas ESDM Jateng Wilayah Kendeng Muria Luncurkan Program Gebrak Bio

Cabang Dinas ESDM Jateng Wilayah Kendeng Muria Luncurkan Program Gebrak Bio

Selasa, 06 Okt 2026 14:33 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 14:33 WIB

Jurnas.net - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, meluncurkan program Gebrak Bio (Gebrakan Bernilai Ekonomi Produk Biogas)…

Menjaga Keberlanjutan Instalasi Biogas Melalui Bio-Slurry

Menjaga Keberlanjutan Instalasi Biogas Melalui Bio-Slurry

Selasa, 06 Okt 2026 12:54 WIB

Selasa, 06 Okt 2026 12:54 WIB

Jurnas.net - Upaya meningkatkan pemanfaatan instalasi biogas tidak berhenti pada produksi energi. Melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) progran Gebrakan…