Dugaan Politik Uang Muktamar NU, PCNU Sekadau Kembalikan Uang dan Serahkan Bukti ke KPK

author Kurniawan

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

Jurnas.net — Polemik dugaan politik uang dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki babak baru. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mengaku mengembalikan uang yang sebelumnya mereka terima dan disebut berkaitan dengan pengondisian dukungan dalam pemilihan Rais Aam Muktamar NU.

Tak hanya mengembalikan uang, pengurus PCNU Sekadau juga mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan dokumen yang mereka klaim sebagai bukti pendukung, antara lain kronologi tertulis dan tiket penerbangan. Langkah tersebut menjadi penting karena untuk pertama kalinya dalam polemik ini muncul klaim dari pihak yang mengaku pernah menerima uang, tetapi kemudian memilih mengembalikannya dan membawa persoalan tersebut ke lembaga antikorupsi.

Informasi mengenai kedatangan PCNU Sekadau dan pengembalian uang tersebut juga telah diberitakan sejumlah media pada 7 Oktober 2026. Klaim menerima uang Rp40 juta
Ketua PCNU Kabupaten Sekadau Bagus Fitrianto bersama perwakilan Syuriah PCNU Sekadau disebut mendatangi Gedung Merah Putih KPK.

Menurut kronologi yang mereka sampaikan, rombongan pengurus NU dari Kalimantan Barat sebelumnya berangkat dari Bandara Supadio Pontianak menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada 8 Agustus. Rombongan kemudian menghadiri agenda Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI.

Setelah agenda tersebut, rombongan disebut diarahkan menuju Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan. Di hotel itu, menurut kronologi PCNU Sekadau, para utusan PCNU dan PWNU se-Kalimantan Barat menerima uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp40 juta per perwakilan.

Dana tersebut disebut diberikan melalui seseorang berinisial H Kholil yang dalam kronologi pelapor disebut sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Barat. Sejumlah nama dari berbagai PCNU di Kalimantan Barat dicantumkan dalam kronologi sebagai pihak yang disebut menerima dana tersebut.

Di antaranya berasal dari PCNU Kubu Raya, Kapuas Hulu, Sanggau, Mempawah, Bengkayang, Kayong Utara, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Melawi, Landak, dan Sekadau. Khusus PCNU Sekadau, Bagus Fitrianto dan tim tercantum dalam daftar penerima yang disampaikan dalam kronologi tersebut.

Media ini belum dapat memverifikasi secara independen, apakah uang tersebut benar diberikan untuk tujuan pengondisian suara, siapa pemberi dan penerima akhirnya, serta apakah seluruh nama yang tercantum benar menerima dana sebagaimana disebutkan.

Klaim mengenai pemberian uang tersebut, menurut PCNU Sekadau, tidak berhenti di Jakarta. Ketika Muktamar NU ke-35 berlangsung di Jombang, Jawa Timur, para pengurus PCNU yang sebelumnya disebut menerima DP diklaim kembali dihubungi.

Mereka disebut diarahkan menuju Hotel Fatma di Jombang untuk menerima uang yang disebut sebagai pelunasan. Dalam kronologi yang disampaikan PCNU Sekadau, uang tersebut disebut berasal dari pihak yang dikaitkan dengan tim pemenangan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Nama Hotel Fatma juga muncul dalam pemberitaan sebelumnya terkait polemik dugaan transaksi uang dalam Muktamar NU. Namun, keterkaitan hotel tersebut dengan transaksi sebagaimana diklaim dalam laporan PCNU Sekadau masih merupakan bagian dari laporan dan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah mengetahui adanya dugaan pemberian uang yang mereka nilai berkaitan dengan politik uang, PCNU Sekadau mengaku mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan dana tersebut. Mereka memilih mengembalikan uang sekaligus menyerahkan dokumen pendukung kepada KPK.

Dokumen yang dibawa antara lain tiket perjalanan, kronologi penerimaan dana, serta keterangan mengenai penerimaan dan pengembalian uang. Menurut keterangan PCNU Sekadau, uang yang dikembalikan mencakup dana yang disebut diterima di Hotel Royal Kuningan serta uang yang diklaim sebagai pelunasan di Jombang.

Ketua PCNU Sekadau Bagus Fitrianto menegaskan pengembalian tersebut dilakukan sebagai bentuk sikap organisasi terhadap dugaan praktik politik uang. "Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang (PC) lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima," ujar perwakilan PCNU Sekadau, seperti dikutip dalam laporan tersebut.

Klaim mengenai adanya sekitar 27 PCNU lain yang disebut siap melakukan langkah serupa juga belum terverifikasi secara independen. PCNU Sekadau meminta KPK menindaklanjuti laporan tersebut dengan menelusuri asal-usul dan tujuan pemberian uang, pihak yang memberikan maupun menerima, serta tujuan pemberian dana tersebut.

Mereka juga meminta lembaga antikorupsi mengungkap perkembangan penanganan laporan kepada publik. Langkah PCNU Sekadau ini terjadi ketika polemik dugaan politik uang Muktamar NU sedang memasuki fase hukum.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya membantah berbagai tudingan mengenai dugaan aliran uang, suap, risywah, dan operasi uang dalam Muktamar NU. Pada akhir September, Gus Ipul melayangkan somasi kepada tiga pihak, termasuk Gus Lilur, dan meminta tudingan yang disampaikan dibuktikan.

Gus Ipul kemudian menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke kepolisian setelah somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan dalam lima hari. Dengan munculnya laporan PCNU Sekadau, polemik tersebut kini tidak hanya berkutat pada saling bantah di ruang publik.

Ada klaim mengenai penerimaan uang, pengembalian dana, dokumen perjalanan, serta kronologi yang diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Meski demikian, penyerahan dokumen dan uang kepada KPK belum otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana.

Kebenaran mengenai tujuan pemberian uang, sumber dana, pihak yang menginisiasi, serta apakah dana tersebut benar dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan dalam Muktamar harus ditentukan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian. Karena itu, langkah PCNU Sekadau kini menempatkan KPK pada posisi penting untuk memverifikasi setiap informasi yang disampaikan.

Jika dokumen, aliran uang, saksi, dan kronologi yang diserahkan dapat diverifikasi, laporan tersebut berpotensi membuka titik terang mengenai dugaan transaksi dalam proses pemilihan di Muktamar NU. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung, publik juga membutuhkan penjelasan yang terang mengenai duduk perkara sebenarnya.

Pada titik ini, persoalan utamanya bukan lagi sekadar siapa yang menuding dan siapa yang membantah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah uang yang dikembalikan tersebut benar berkaitan dengan pengondisian suara Muktamar, dari mana sumbernya, siapa yang mengatur pemberiannya, dan untuk kepentingan apa dana itu diberikan. Jawaban atas pertanyaan tersebut kini berada pada proses verifikasi dan penegakan hukum.

Berita Terbaru

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), kembali menggelar Green I…

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)   Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI)   Pada …

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…