Oleh : Abdul Khalid Boyan
Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 lalu membawa pada situasi yang sebetulnya jarang terjadi dalam lembaga kepresidenan kita—yakni mengisi kursi wakil presiden di tengah masa jabatan.
Pelbagai simulasi telah diuji coba. Nama-nama pun terus bermunculan dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu di antara itu ada nama Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra.
Nama Dasco terus melesat ke puncak bursa. Dukungan mengalir dari puluhan DPD dan ratusan DPC Gerindra, asosiasi DPRD provinsi, sekitar 20 anggota DPD RI, organisasi kemasyarakatan seperti PSMTI, organisasi kepemudaan seperti KNPI dan BEM NUS, hingga massa yang berjalan kaki ke sekitar Patung Kuda.
Namun satu hal perlu diluruskan lebih dulu sebelum melangkah lebih jauh bahwa ini bukan pencalonan dalam pemilu.
Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, calon pengganti diusulkan Presiden kepada MPR, dan Presiden harus mengajukan dua nama. Dasco sendiri meminta semua pihak menghormati hak Presiden itu. Dalam hal ini, maka seyogyanya gelombang dukungan sebaiknya dibaca sebagai sinyal aspirasi, bukan penentu.
Dalam kaitan ini pertanyaan yang lebih tepat adalah sosok seperti apa yang dibutuhkan Presiden Prabowo untuk sisa masa jabatannya?
Jawabannya tentu harus bermuara pada beban kerja realisasi janji kampanye dan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan dan renovasi sekolah, koperasi desa, ketahanan pangan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan nelayan adalah program raksasa yang melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah.
Hambatannya bukan sekadar anggaran, melainkan pelaksanaan, pengawasan, komunikasi publik, dan simpul-simpul politik serta birokrasi yang macet. Dalam konteks itu, Wakil presiden dalam sistem presidensial tidak punya kewenangan eksekutif sendiri. Kekuatannya bersumber dari delegasi Presiden dan otoritas politik yang dimilikinya.
Dicari Wapres Penerabas Kebuntuan Birokrasi
Karena itu, kemampuan "menerabas" hambatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kepercayaan Presiden, wibawa di hadapan para menteri, dan jejaring ke daerah daripada oleh keahlian teknis.
Di titik inilah keunggulan kompetitif Dasco dapat diuji. Pertama, jam terbang. Ilmu bisa dipelajari, tetapi pengalaman bernegosiasi di parlemen, menyelesaikan kebuntuan, dan menjaga hubungan eksekutif-legislatif tidak bisa dibeli.
Direktur Eksekutif Cyrus Network Hafizhul Mizan Piliang, misalnya, menilai pengalaman Dasco di DPR menjadi modal penting mendampingi Prabowo menghadapi tantangan menjelang Pemilu 2029.
Kedua, kelincahan. Kemampuan membaca situasi dan bergerak cepat ketika jalur formal tersendat. Ketiga, kemampuan sebagai komunikator politik yang efektif, penting bagi program yang keberhasilannya juga bergantung pada penerimaan publik.
Keempat, keluasan dan kedalaman jejaring--dari partai koalisi, parlemen, daerah, sampai ormas lintas agama dan etnis.
Jika dijumlahkan, kombinasi ini bisa membuat Dasco dapat diandalkan jadi penopang Presiden dalam mengambil keputusan strategis, mengantisipasi risiko, bekerja dengan lembaga negara, dan menjaga agar program prioritas tidak tersandera politik.
Namun penilaian obyektif juga harus menimbang sisi sebaliknya. Pertama, keunggulan di arena politik belum tentu keunggulan di arena eksekusi. Kelincahan bernegosiasi tidak otomatis berarti disiplin mengelola program yang menuntut data, standar mutu, dan pengawasan berlapis.
Program seperti Makan Bergizi Gratis lebih memerlukan ketelatenan tata kelola daripada manuver politik.
Kedua, frasa "menerabas hambatan birokrasi" perlu dijaga maknanya. Menyederhanakan prosedur yang berbelit sangat berbeda dengan melangkahi aturan.
Wakil presiden yang efektif memecahkan kemacetan lewat koordinasi dan kepastian hukum, bukan lewat jalan pintas yang kelak bisa menjadi masalah jika ditelisik dari sisi akuntabilitas.
Ketiga, soal pemusatan pengaruh. Dasco sudah lama dipandang sebagai salah satu figur paling berpengaruh di lingkar Presiden, sekaligus penghubung penting antara Istana, DPR, dan partai.
Menaikkannya ke kursi wakil presiden berarti jalur-jalur itu bertemu di satu tangan. Bagi sebagian pihak itu efisien. Namun, bagi yang lain itu mengurangi bantalan pengawasan dalam sistem yang sudah didominasi koalisi besar.
Keempat, ada harga yang harus dibayar: peran penghubung eksekutif-legislatif yang selama ini ia jalankan dari DPR tidak otomatis tergantikan, dan kekosongan itu bisa memengaruhi kelancaran legislasi.
Perlu pula membaca dinamika dukungan dengan jernih. Dasco sempat membantah kabar dirinya akan menggantikan Gibran pada 4 November, lalu setelah dukungan pengurus daerah Gerindra menguat, ia hanya menegaskan bahwa penentuan ada di tangan Presiden.
Dukungan yang terorganisasi menunjukkan mesin politik bekerja. Alasan para pendukung pun beragam: ada yang menekankan stabilitas masa transisi, ada yang menyoroti kesinambungan Asta Cita, ada yang menilai rekam jejak kelembagaan.
Itu bernilai, tetapi kesinambungan bukan satu-satunya kriteria. Pemerintahan yang kuat juga membutuhkan figur yang berani memberi koreksi dari dalam.
Dalam hal ini, Dasco bukan satu-satunya nama. Media menyebut sejumlah figur lain, termasuk Ahmad Muzani dan Sugiono dari Gerindra, serta nama dari luar partai seperti Pramono Anung, Abdul Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan AHY (Menko Infrastruktur).
Dalam konteks ini, maka ukuran yang tepat adalah siapa yang paling bisa melengkapi sisi minus dari Presiden.
Prabowo kuat pada visi dan keputusan besar. Yang ia butuhkan di sisinya adalah pengeksekusi dan penyambung yang andal, yang bisa membuat kementerian dan pemerintah daerah bergerak searah.
Dalam kerangka itu, memang nama Dasco memiliki modal yang nyata, namun modal itu harus dipagari akuntabilitas--pembagian tugas yang jelas, target kinerja yang terukur, dan keterbukaan kepada publik serta parlemen.
Syarat untuk mengajukan dua nama adalah kesempatan bagi Presiden untuk menyodorkan pilihan yang sungguh-sungguh kepada MPR, dan bagi publik untuk menimbang.
Pada akhirnya, jabatan wakil presiden bukan hadiah atas dukungan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan janji-janji pemerintahan sampai ke rakyat.
Dan, presiden Prabowo agar berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang untuk memutuskan satu hingga dua nama yang akan diusulkan ke MPR. Karena salah memilih nama bisa memicu kecemburuan antarpartai koalisi dan juga kepercayaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Editor : Redaksi