Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

author jurnas.net

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Abdul Khalid Boyan, Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW). (Istimewa)
Abdul Khalid Boyan, Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW). (Istimewa)

Oleh : Abdul Khalid Boyan
Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)

 

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 lalu membawa pada situasi yang sebetulnya jarang terjadi dalam lembaga kepresidenan kita—yakni mengisi kursi wakil presiden di tengah masa jabatan.

Pelbagai simulasi telah diuji coba. Nama-nama pun terus bermunculan dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu di antara itu ada nama Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra. 

Nama Dasco terus melesat ke puncak bursa. Dukungan mengalir dari puluhan DPD dan ratusan DPC Gerindra, asosiasi DPRD provinsi, sekitar 20 anggota DPD RI, organisasi kemasyarakatan seperti PSMTI, organisasi kepemudaan seperti KNPI dan BEM NUS, hingga massa yang berjalan kaki ke sekitar Patung Kuda. 

Namun satu hal perlu diluruskan lebih dulu sebelum melangkah lebih jauh bahwa ini bukan pencalonan dalam pemilu. 

Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, calon pengganti diusulkan Presiden kepada MPR, dan Presiden harus mengajukan dua nama. Dasco sendiri meminta semua pihak menghormati hak Presiden itu. Dalam hal ini, maka seyogyanya gelombang dukungan sebaiknya dibaca sebagai sinyal aspirasi, bukan penentu. 

Dalam kaitan ini pertanyaan yang lebih tepat adalah sosok seperti apa yang dibutuhkan Presiden Prabowo untuk sisa masa jabatannya?
Jawabannya tentu harus bermuara pada beban kerja realisasi janji kampanye dan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan dan renovasi sekolah, koperasi desa, ketahanan pangan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan nelayan adalah program raksasa yang melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah.

Hambatannya bukan sekadar anggaran, melainkan pelaksanaan, pengawasan, komunikasi publik, dan simpul-simpul politik serta birokrasi yang macet. Dalam konteks itu, Wakil presiden dalam sistem presidensial tidak punya kewenangan eksekutif sendiri. Kekuatannya bersumber dari delegasi Presiden dan otoritas politik yang dimilikinya. 

Dicari Wapres Penerabas Kebuntuan Birokrasi

Karena itu, kemampuan "menerabas" hambatan birokrasi lebih banyak ditentukan oleh kepercayaan Presiden, wibawa di hadapan para menteri, dan jejaring ke daerah daripada oleh keahlian teknis. 

Di titik inilah keunggulan kompetitif Dasco dapat diuji. Pertama, jam terbang. Ilmu bisa dipelajari, tetapi pengalaman bernegosiasi di parlemen, menyelesaikan kebuntuan, dan menjaga hubungan eksekutif-legislatif tidak bisa dibeli. 

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hafizhul Mizan Piliang, misalnya, menilai pengalaman Dasco di DPR menjadi modal penting mendampingi Prabowo menghadapi tantangan menjelang Pemilu 2029.

Kedua, kelincahan. Kemampuan membaca situasi dan bergerak cepat ketika jalur formal tersendat. Ketiga, kemampuan sebagai komunikator politik yang efektif, penting bagi program yang keberhasilannya juga bergantung pada penerimaan publik. 

Keempat, keluasan dan kedalaman jejaring--dari partai koalisi, parlemen, daerah, sampai ormas lintas agama dan etnis. 

Jika dijumlahkan, kombinasi ini bisa membuat Dasco dapat diandalkan jadi penopang Presiden dalam mengambil keputusan strategis, mengantisipasi risiko, bekerja dengan lembaga negara, dan menjaga agar program prioritas tidak tersandera politik. 

Namun penilaian obyektif juga harus menimbang sisi sebaliknya. Pertama, keunggulan di arena politik belum tentu keunggulan di arena eksekusi. Kelincahan bernegosiasi tidak otomatis berarti disiplin mengelola program yang menuntut data, standar mutu, dan pengawasan berlapis. 

Program seperti Makan Bergizi Gratis lebih memerlukan ketelatenan tata kelola daripada manuver politik. 

Kedua, frasa "menerabas hambatan birokrasi" perlu dijaga maknanya. Menyederhanakan prosedur yang berbelit sangat berbeda dengan melangkahi aturan. 

Wakil presiden yang efektif memecahkan kemacetan lewat koordinasi dan kepastian hukum, bukan lewat jalan pintas yang kelak bisa menjadi masalah jika ditelisik dari sisi akuntabilitas.

Ketiga, soal pemusatan pengaruh. Dasco sudah lama dipandang sebagai salah satu figur paling berpengaruh di lingkar Presiden, sekaligus penghubung penting antara Istana, DPR, dan partai. 

Menaikkannya ke kursi wakil presiden berarti jalur-jalur itu bertemu di satu tangan. Bagi sebagian pihak itu efisien. Namun, bagi yang lain itu mengurangi bantalan pengawasan dalam sistem yang sudah didominasi koalisi besar. 

Keempat, ada harga yang harus dibayar: peran penghubung eksekutif-legislatif yang selama ini ia jalankan dari DPR tidak otomatis tergantikan, dan kekosongan itu bisa memengaruhi kelancaran legislasi. 

Perlu pula membaca dinamika dukungan dengan jernih. Dasco sempat membantah kabar dirinya akan menggantikan Gibran pada 4 November, lalu setelah dukungan pengurus daerah Gerindra menguat, ia hanya menegaskan bahwa penentuan ada di tangan Presiden.

Dukungan yang terorganisasi menunjukkan mesin politik bekerja. Alasan para pendukung pun beragam: ada yang menekankan stabilitas masa transisi, ada yang menyoroti kesinambungan Asta Cita, ada yang menilai rekam jejak kelembagaan. 

Itu bernilai, tetapi kesinambungan bukan satu-satunya kriteria. Pemerintahan yang kuat juga membutuhkan figur yang berani memberi koreksi dari dalam. 

Dalam hal ini, Dasco bukan satu-satunya nama. Media menyebut sejumlah figur lain, termasuk Ahmad Muzani dan Sugiono dari Gerindra, serta nama dari luar partai seperti Pramono Anung, Abdul Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan AHY (Menko Infrastruktur).

Dalam konteks ini, maka ukuran yang tepat adalah siapa yang paling bisa melengkapi sisi minus dari Presiden. 

Prabowo kuat pada visi dan keputusan besar. Yang ia butuhkan di sisinya adalah pengeksekusi dan penyambung yang andal, yang bisa membuat kementerian dan pemerintah daerah bergerak searah.

Dalam kerangka itu, memang nama Dasco memiliki modal yang nyata, namun modal itu harus dipagari akuntabilitas--pembagian tugas yang jelas, target kinerja yang terukur, dan keterbukaan kepada publik serta parlemen.

Syarat untuk mengajukan dua nama adalah kesempatan bagi Presiden untuk menyodorkan pilihan yang sungguh-sungguh kepada MPR, dan bagi publik untuk menimbang.

Pada akhirnya, jabatan wakil presiden bukan hadiah atas dukungan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan janji-janji pemerintahan sampai ke rakyat. 

Dan, presiden Prabowo agar berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang untuk memutuskan satu hingga dua nama yang akan diusulkan ke MPR. Karena salah memilih nama bisa memicu kecemburuan antarpartai koalisi dan juga kepercayaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Berita Terbaru

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional positif hingga Triwulan III 2026. Arus peti kemas mencapai …

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Jurnas.net – Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dibandingkan periode yang s…