UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

author jurnas.net

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Dr. Bastian Nugroho, Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI). (Istimewa)
Dr. Bastian Nugroho, Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI). (Istimewa)

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum.

Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI)

 

Pada Kamis 19 November 2026, DPR mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun mangkrak. Naskah final memuat 74 pasal, hasil pembahasan 397 DIM. Kami di LKHAI mengapresiasi. Ini kemajuan.

Tapi jujur saja: UU ini masih pincang dan rawan disalahgunakan. Ada 4 lubang besar:

Pertama, pengaturan illicit enrichment / unexplained wealth dihapus. Yang dihapus adalah Pasal 5 ayat (2) draf pemerintah 2023, yang bunyinya aset tidak seimbang bisa dilihat dari LHKPN, laporan pajak, dan SPT.

Kedua, Pasal 72 menetapkan asas non-retroaktif. UU ini tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu. Ketiga, Pasal 74 menunda keberlakuan UU selama 12 bulan setelah diundangkan DAN setelah Badan Pengelola (Pasal 53) dan Badan Pengawas (Pasal 61) terbentuk. Pasal 73 mewajibkan PP pelaksana terbit paling lama 12 bulan. Artinya hari ini UU ini belum bisa dipakai.

Keempat, Pasal 46 memangkas upaya hukum: hanya kasasi, tanpa banding. Pasal 30 ayat (5) melarang keberatan bagi buron / perkara in absentia. Pasal 54, 57, 58 memungkinkan aset sitaan dikelola atau dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Ini celah perampokan berkedok hukum.

Bagaimana mungkin kita bicara merampas aset koruptor, tapi harta pejabat yang tiba-tiba melompat tidak wajar, tidak sebanding dengan gajinya, dan tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, justru tidak bisa dirampas?

Padahal kuncinya sudah ada: LHKPN untuk pejabat, dan Beneficial Owner untuk konglomerat.

SIKAP RESMI LKHAI: 10 TUNTUTAN

1. Apresiasi Pengesahan, Tapi Kawal Pelaksanaan

Pasal 2 mengatur asas keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan HAM. Pasal 3 mengatur dua jalur: berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana (NCB). Pasal 4 mengatur cakupan 7 tindak pidana: korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata/amunisi/bahan berbahaya, perdagangan orang, dan penipuan/penggelapan berbasis IT yang berdampak luas. Pasal 6 mengatur NCB hanya jika tersangka/terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya. Ambang NCB minimal Rp 1 miliar, naik dari Rp 100 juta di draf 2023. Pasal 7 menegaskan perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Desak Revisi / Perppu untuk Masukkan Illicit Enrichment

LKHAI mendesak Presiden dan DPR segera revisi atau Perppu untuk mengatur _unexplained wealth_ secara tegas. Perampasan aset bukan pemidanaan orang, melainkan tindakan terhadap harta yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya.

3. Pejabat Dijerat Lewat LHKPN

Rumusnya: LHKPN + SPT Pajak + Penghasilan Sah = Profil Harta Wajar Pejabat. Jika Harta Nyata Jauh Lebih Besar, Wajib Diperiksa dan Dibuktikan Asal-Usulnya. Berlakukan pembuktian terbalik terbatas: negara buktikan indikasi awal yang kuat (Pasal 36 UU Perampasan Aset mewajibkan JPN membuktikan aset itu aset tindak pidana), lalu pejabat wajib buktikan asal-usul hartanya secara sah di depan pengadilan. Ini sejalan dengan Pasal 38B dan 38C UU Tipikor.

4. Audit Forensik LHKPN Secara Berkala dan Terbuka

LKHAI menuntut KPK, PPATK, dan Ditjen Pajak audit forensik bersama atas LHKPN pejabat di jabatan rawan: perizinan, pajak, bea cukai, pengadaan, penegak hukum, dan kepala daerah. Hasil yang menemukan lonjakan tidak wajar harus diumumkan ke publik.

5. Konglomerat dan Korporasi Dijerat Lewat Jalur Korporasi, Bukan LHKPN

Konglomerat tidak wajib LHKPN. Pintunya beda:
UU Tipikor Pasal 20 ayat (1): dual liability korporasi dan pengurusnya. Pasal 18 ayat (1) huruf a-d: perampasan barang, uang pengganti, penutupan perusahaan max 1 tahun, pencabutan hak/keuntungan dari pemerintah. Pasal 19: perampasan tidak boleh merugikan pihak ketiga beritikad baik.
- UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Pasal 6: pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Pasal 7 ayat (1): denda pokok korporasi max Rp 100 miliar. Pasal 7 ayat (2): pidana tambahan berupa pengumuman putusan, pembekuan usaha, pencabutan izin, pembubaran/pelarangan, perampasan aset korporasi untuk negara, pengambilalihan korporasi oleh negara.
- Perpres 13 Tahun 2018 tentang Beneficial Owner: Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk/memberhentikan direksi, mengendalikan korporasi, menerima manfaat langsung maupun tidak langsung, dan pemilik sebenarnya dari dana/saham. Ditambah SPT Badan, laporan keuangan audit, dan data AHU.
Rumus konglomerat: Beneficial Owner + SPT Badan + Laporan Keuangan + Aliran Dana PPATK = Profil Harta Wajar Korporasi.

6. Harmonisasi UU Perampasan Aset dengan UU Tipikor dan UU TPPU, Jangan Tabrakan

Secara norma tidak tabrakan, karena sasarannya beda: UU Tipikor menghukum orangnya (_in personam_), UU Perampasan Aset mengambil hartanya (_in rem_). Pasal 7 UU Perampasan Aset menegaskan perampasan tidak menghapus pidana pelaku. Ini bukan _ne bis in idem_. Yang rawan tabrakan adalah prosedur. Karena itu LKHAI menuntut PP Pelaksana mengatur tegas: satu kerugian negara, satu kali pemulihan; kewenangan KPK-Kejaksaan-Polri dibagi tegas; Pasal 32, 33, 34 UU Tipikor tentang gugatan perdata tetap berlaku.

7. Lindungi Rakyat, Jangan Jadikan UU Alat Kekuasaan

Pembuktian terbalik HANYA untuk pejabat wajib LHKPN dan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana asal. Bukan untuk rakyat kecil yang punya warisan, hibah, atau usaha kecil dengan administrasi belum sempurna. Setiap perampasan harus lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. LKHAI menolak Pasal 46 yang hanya memberi kasasi tanpa banding, dan Pasal 30 ayat (5) yang melarang keberatan bagi DPO / _in absentia_. UU ini *TIDAK BOLEH* dipakai untuk perkara pencemaran nama baik, ujaran kebencian, makar yang belum terbukti, dan perkara dana kampanye yang sah, dana yayasan sosial, dan harta hasil usaha yang sudah bayar pajak dan sudah dilaporkan di SPT.

8. Kunci Agar UU Tidak Jadi Alat Politik dan Mainan APH

a. Blokir / Sita Harus Izin Pengadilan dan Terbatas. Pasal 18 dan 19 UU Perampasan Aset sudah mewajibkan persetujuan pengadilan sebelum blokir/sita. LKHAI menuntut diperketat: penetapan pengadilan 1x24 jam, masa blokir max 30 hari + perpanjangan 1x 30 hari atas izin pengadilan. Lewat dari itu, batal demi hukum.
b. APH yang Bermain, Hartanya Juga Dirampas. Penyidik, Jaksa, Hakim, KPK, PPATK, dan pengelola aset adalah penyelenggara negara, wajib LHKPN. Jika terbukti jual-beli perkara, terima suap untuk tidak merampas, atau merampas untuk pemerasan, wajib diproses pidana DAN hartanya dirampas dengan mekanisme yang sama.
c. Semua Permohonan Wajib Diumumkan. Max 7 hari setelah diajukan di situs MA dan Kejaksaan.
d. Aset Rampasan Dilarang Dipakai APH / Pejabat. Harus masuk Badan Pengelola, dilelang terbuka, uangnya masuk kas negara. LKHAI menolak Pasal 54, 57, 58 yang memungkinkan aset dikelola/dijual sebelum inkracht tanpa kontrol ketat pengadilan.
e. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Jika Salah Rampas. Negara wajib kembalikan aset dalam keadaan semula + ganti kerugian + pulihkan nama baik.
f. Audit Tahunan BPK dan Audit Publik.
g. Saksi dan Pelapor Dilindungi. Pelapor dan _whistleblower_ wajib dilindungi UU Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

9. Satu Pintu Perampasan Aset, Bukan Rebutan APH

a. Satu Pintu Pemohon: Hanya Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sesuai Pasal 9 dan 13 UU Perampasan Aset. Pasal 36 mewajibkan JPN membuktikan aset itu aset tindak pidana.
b. Wajib Ada Forum Koordinasi Perampasan Aset Nasional. Dibentuk lewat PP, beranggotakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Ditjen Pajak, dan Badan Pengelola. Rapat setiap 3 bulan. Keputusan forum mengikat.
c. Satu Database Aset Sitaan Nasional (Single Registry).
d. Satu Aset, Satu Sitaan, Satu Pengelola. Jika ada sengketa kewenangan, yang memutus adalah Ketua Mahkamah Agung.
e. Larangan Saling Mengkriminalisasi APH.
f. Korban Didahulukan, Negara Belakangan.

10. Pengawasan 360 Derajat, 4 Lapis Aturan Pelaksana, dan BAHAYA PENGULUR-ULURAN REGULASI

A. Pengawasan 360 Derajat — PPATK Wajib Masuk. Badan Pengawas Independen + BPK + Komnas HAM tidak cukup. LKHAI menuntut 7 Pilar: (1) Badan Pengawas Independen — Pasal 61 ayat (1)-(3) dan Pasal 63: 5 anggota, masa jabatan 5 tahun. Komposisi: 1 MA, 1 KPK, 1 PPATK, 1 akademisi hukum, 1 masyarakat sipil. Dipilih melalui uji kelayakan terbuka di DPR, bukan ditunjuk Presiden. (2) PPATK — Otak Pelacakan Uang. Pasal 39 UU TPPU, Pasal 40 UU TPPU, Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU: kewenangan meminta penghentian sementara transaksi. Hasil analisis PPATK wajib ditindaklanjuti APH dalam 30 hari. (3) BPK — Audit Forensik. (4) Komnas HAM + LPSK. (5) OJK + Ditjen Pajak + AHU Kemenkumham. (6) Mahkamah Agung. (7) Masyarakat Sipil + Akademisi.

B. BAHAYA PENGULUR-ULURAN REGULASI: Ketok Palu Bukan Garis Akhir.

Pengesahan di Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada 19 November 2026, setelah pembicaraan tingkat I di Komisi III pada 18 November 2026 dan pembahasan 397 DIM, mengakhiri penantian 18 tahun sejak 2008. Tapi ketok palu bukan garis akhir.

Titik paling rawan lumpuhnya UU justru kerap terjadi pada pengundangan dan perumusan peraturan pelaksana. Sepanjang 2026 sudah ada beberapa persoalan penting terkait penyelesaian aturan pelaksana dan penataan organisasi, tata kerja kelembagaan yang menjadi titik rawan tertundanya pelaksanaan UU strategis. Ada UU yang pengundangannya saja lama, apalagi peraturan turunannya. Padahal efektivitas eksekusi UU di lapangan tergantung pada penyelesaian aturan turunan.

LKHAI menegaskan: Jangan sampai UU Perampasan Aset diulur-ulur aturan turunannya sampai lumpuh diam-diam. Kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kalau kelamaan, pasti ada yang mengulur-ulur. Hashtag kita: #AturanTurunanJanganDiulur

C. 4 Lapis Aturan Pelaksana — Perpres Saja Tidak Cukup. Hierarki di Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. PP berada di atas Perpres. Pembagian materi harus mengikuti pasal pendelegasian dalam naskah final UU Perampasan Aset:

Lapis 1: PP — Untuk Harmonisasi UU Tipikor vs UU Perampasan Aset. Pasal 73 UU Perampasan Aset memerintahkan PP pelaksana terbit max 12 bulan. Materi PP: penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian hingga pelelangan aset rampasan, juga pengembalian hak korban dan pemanfaatan untuk publik, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta kerja sama internasional dan bagi hasil aset / _asset sharing_.

Lapis 2: Perpres — Hanya Untuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas. Pasal 53 ayat (1) dan (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 67. Materi Perpres: pembentukan struktur organisasi, tugas dan wewenang Badan Pengelola Aset, serta mekanisme dan pengawasan independen. Perpres harus dicek apa yang didelegasikan di UU, tidak boleh mengatur soal pidana atau harmonisasi UU.

Lapis 3: SKB Lintas APH — Untuk Operasional Sehari-hari. Antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Ditjen Pajak, dan Badan Pengelola. Format pertukaran data, tenggat waktu (PPATK kirim hasil analisis max 14 hari, APH jawab max 30 hari), _lead investigator_, gelar perkara bersama. Diperbarui setiap 2 tahun dan diumumkan ke publik.

Lapis 4: PerMA — Untuk Prosedur di Pengadilan. Tata cara sidang NCB, standar bukti minimal, tata cara keberatan pihak ketiga, larangan menjual aset sitaan sebelum inkracht kecuali aset mudah rusak dan harus dengan izin pengadilan.

LKHAI menuntut transparansi kalender: Pemerintah wajib umumkan ke publik _timeline_ pengundangan, kapan draf PP dan Perpres dibuka untuk partisipasi publik yang bermakna, dan kapan ditargetkan selesai. Tanpa kalender terbuka, publik tidak bisa mengawal, dan pengulur-uluran akan terjadi diam-diam.

PENUTUP
> _“UU Perampasan Aset tanpa kunci pengaman adalah pisau bermata dua. Di tangan penegak hukum yang bersih, ia akan memiskinkan koruptor. Di tangan penegak hukum yang bermain dan kekuasaan yang haus balas dendam, ia akan memiskinkan lawan politik dan memiskinkan rakyat yang tidak bersalah. Dan UU Perampasan Aset yang diulur-ulur aturan turunannya adalah UU yang dilumpuhkan tanpa perlu dibatalkan. LKHAI tidak akan membiarkan UU ini berubah dari alat pemberantasan korupsi menjadi alat pemberantasan lawan politik, atau sekadar menjadi pajangan yang diketok tapi tidak pernah dijalankan.

Berita Terbaru

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional positif hingga Triwulan III 2026. Arus peti kemas mencapai …

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:46 WIB

Jurnas.net – Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 19 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dibandingkan periode yang s…

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Investasi Rp 18 Triliun di PT PIER Pasuruan, PT SAI Bidik Produksi Perdana Pertengahan 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:04 WIB

Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap percepatan pembangunan pabrik PT Surabaya …