Putusan Pencalonan Wapres Gibran Jadi Persoalan Serius Ketatanegaraan

author Ahmad M.

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gibran Rakabuming. Dok. Tangkapan layar YouTube KPU
Gibran Rakabuming. Dok. Tangkapan layar YouTube KPU

Jurnas.net - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara terkait persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Wakil Presiden Tahun 2024, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Namun, pada saat yang sama, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. 

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, M. Addi Fauzani mengatakan putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut menunjukkan banyak catatan. Pertama, kata dia, putusan MK menunjukkan adanya persoalan serius mengenai syarat pendidikan calon, tetapi sekaligus memperlihatkan batas kewenangan Mahkamah. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara SLTA. Temuan tersebut penting karena menyentuh langsung persoalan pemenuhan syarat pencalonan. 

"Namun, MK tidak dapat serta-merta membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. MK tidak boleh memperluas kewenangannya dengan menciptakan mekanisme baru yang tidak diberikan oleh konstitusi. Jika hal itu dilakukan, persoalan ketidakpatuhan terhadap syarat calon justru dapat berubah menjadi persoalan baru berupa pelampauan kewenangan lembaga negara," kata Addi di Yogyakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026. 

Kedua, ia melanjutkan, persoalan pemberhentian Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, termasuk mekanisme pemakzulan (impeachment) apabila memenuhi dasar yang ditentukan UUD NRI Tahun 1945. Ia menjelaskan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara detail bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti antara lain tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Mekanisme tersebut, ia melanjutkan, dimulai dari pendapat DPR, kemudian diperiksa dan diputus oleh MK, dan selanjutnya diputuskan oleh MPR sesuai ketentuan konstitusi. Karena itu, ujarnya, apabila di kemudian hari terdapat dasar konstitusional yang cukup untuk menyatakan seorang Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat, mekanisme pemakzulan dapat ditempuh melalui jalur tersebut, bukan melalui perluasan kewenangan MK dalam perkara PHPU. 

"Dengan demikian, temuan mengenai persoalan syarat pencalonan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan diskualifikasi secara langsung melalui putusan PHPU terhadap pejabat yang telah dilantik," ujar  dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII Yogyakarta tersebut.  

Selain itu, kata Addi, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada lemahnya verifikasi syarat pencalonan. Perkara ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai Gibran Rakabuming Raka, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk calon yang menggunakan dokumen pendidikan luar negeri, harus terdapat prosedur yang jelas mengenai keaslian dokumen, status kelulusan, kesetaraan jenjang pendidikan, lembaga yang berwenang melakukan penyetaraan, serta mekanisme verifikasi yang dapat diaudit dan diketahui publik. Setiap tahapan pencalonan harus dibangun di atas verifikasi yang ketat, transparansi, dan kepastian hukum agar kelemahan administratif tidak baru dipersoalkan setelah proses politik selesai dan pejabat telah dilantik.

Kemudian, KPU juga harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan PKPU. Norma yang telah melalui uji publik tidak semestinya kemudian ditambah atau diubah secara substantif tanpa keterbukaan kepada masyarakat. Apabila terdapat perubahan, perubahan tersebut harus dijelaskan dan draf hasil revisinya kembali disampaikan kepada publik sebelum ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi pencalonan tidak berubah secara tertutup dan tetap tunduk pada prinsip transparansi, kepastian hukum, serta meaningful participation. 

"Dengan demikian, tidak boleh ada lagi kelemahan regulasi yang baru diketahui setelah tahapan pemilu selesai dan menghasilkan konsekuensi konstitusional yang kompleks," katanya. 

Dari berbagai catatan itu, pihaknya merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperketat mekanisme verifikasi dan penyetaraan ijazah luar negeri dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dengan memastikan bahwa dokumen yang digunakan benar-benar membuktikan kelulusan dan kesetaraan pendidikan yang dipersyaratkan. Selain itu, KPU juga harus menjamin transparansi penuh dalam pembentukan PKPU. Norma substantif baru tidak boleh muncul secara tiba-tiba setelah uji publik. Setiap perubahan substantif harus dibuka kembali kepada publik sebelum penetapan.

Sementara, DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil, mesti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain verifikasi syarat calon agar persoalan fundamental mengenai kelayakan calon dapat diselesaikan sebelum penetapan pasangan calon dan tidak menyisakan persoalan konstitusional setelah pelantikan.

"Kepada masyarakat dan akademisi, mengawal putusan MK secara kritis dengan tetap menghormati kewenangan konstitusional setiap lembaga negara. Kritik terhadap putusan bukan bentuk pembangkangan terhadap MK, melainkan bagian dari kontrol akademik dan demokratis untuk memastikan konstitusi bekerja secara konsisten," ungkapnya. 

 

Berita Terbaru

Rektor UINSA Apresiasi PKB, Singgung Minimnya Diskusi Ideologi di Partai Politik

Rektor UINSA Apresiasi PKB, Singgung Minimnya Diskusi Ideologi di Partai Politik

Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB

Jurnas.net – Partai politik dinilai tidak seharusnya hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai perlu m…

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), kembali menggelar Green I…

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)   Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI)   Pada …

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …