Jurnas.net – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta kader partainya tidak menjadikan angka elektabilitas sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan politik.
Pernyataan itu disampaikan Hasto merespons hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas dengan elektabilitas 17,5 persen jika pemilihan legislatif digelar saat ini.
Dalam survei yang sama, PDI-P berada di posisi kedua dengan elektabilitas 12,8 persen. Adapun Partai Golkar menempati posisi ketiga dengan 10,4 persen, disusul Partai Demokrat dengan 8,1 persen.
Hasto mengatakan, hasil survei semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan bagi kader untuk berpuas diri maupun berkecil hati. "Apapun surveinya, yang penting kerja untuk rakyat. Kalau kita tidak bisa membawa perubahan-perubahan konkret dalam kehidupan rakyat Marhaen, lalu apa makna politik?," kata Hasto kepada wartawan di Rumah HOS Cokroaminoto, Jalan Peneleh, Surabaya, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut dia, ukuran utama keberhasilan partai politik bukan semata-mata seberapa tinggi elektabilitasnya, melainkan seberapa jauh kebijakan yang diperjuangkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, Hasto mendorong kepala daerah yang diusung PDI-P untuk terus memperkuat kinerja melalui kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat.
"Kami mendorong para kepala daerah dari PDI Perjuangan dengan adanya tren kenaikan elektoral, agar semua bekerja lebih keras dengan kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat," ujarnya.
Hasto kemudian mencontohkan Kota Surabaya sebagai salah satu daerah yang dinilainya dapat menerjemahkan gagasan keberpihakan kepada masyarakat ke dalam kebijakan pemerintah daerah. Menurut dia, kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari tata ruang, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga program bantuan sosial.
Namun, Hasto mengingatkan agar bantuan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif. Ia mendorong agar program sosial pemerintah diarahkan pada pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya secara berkelanjutan.
"Tapi bantuan sosial yang memberdayakan, yang meningkatkan kemampuan produksi rakyat," katanya.
Menurut Hasto, pendekatan tersebut semakin penting di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ia pun meminta anggota legislatif dari PDI-P mendorong program yang dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat.
"Kami juga mendorong para anggota legislatif dari PDI Perjuangan menghadapi tantangan fiskal yang sulit untuk lebih mendorong program-program padat karya, kemudian untuk meningkatkan keterampilan rakyat dalam meningkatkan produktivitasnya, termasuk di pertanian," ujar Hasto.
Hasto juga menyoroti sektor pertanian sebagai salah satu bidang yang dinilai memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan PDI-P turut mendorong pengembangan benih MSP 65, yang diklaim dapat dipanen dalam waktu sekitar 65 hari.
"Bahkan, kami mengembangkan benih MSP 65. Dalam waktu 65 hari itu sudah panen dan berasnya sangat pulen. Ini yang sekarang sedang dipimpin oleh Ibu Sadarestuwati, anggota DPR RI," kata Hasto.
Sementara itu, berdasarkan survei IPO, pengumpulan data dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,9 persen. Hasil survei itu menunjukkan persaingan elektabilitas partai politik masih cukup dinamis. Namun bagi Hasto, angka tersebut tidak seharusnya membuat kader PDI-P mengubah orientasi politiknya.
Hasto menegaskan, kerja politik harus tetap diarahkan pada upaya menghadirkan kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara konkret. "Yang penting kerja untuk rakyat," pungkasnya.
Editor : Amal
