Sekolah Gratis Masuk RAPBN 2027, DPRD Jatim Minta Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas

author Insani

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. (Fraksipksjatim)
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. (Fraksipksjatim)

Jurnas.net– DPRD Jawa Timur mendukung rencana pemerintah bersama DPR RI mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembebasan biaya pendidikan dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, kebijakan sekolah gratis itu dinilai tidak boleh berhenti pada penghapusan biaya pendidikan semata, melainkan juga harus dibarengi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan guru.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah maju negara dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

"Saya pikir apa yang sedang diinisiasi DPR RI melalui tindak lanjut putusan MK ini merupakan langkah progresif yang patut kita apresiasi. Pendidikan gratis adalah wujud komitmen negara untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas," kata Puguh, Senin, 6 Juli 2026.

Pernyataan itu merespons tindak lanjut Putusan MK Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar tanpa pungutan bagi seluruh warga negara, termasuk di sekolah swasta maupun madrasah. DPR RI telah menyetujui pengintegrasian putusan tersebut ke dalam RAPBN 2027 dengan alokasi awal sekitar Rp 127 triliun untuk mendukung program sekolah gratis jenjang SD hingga SMP.

Menurut Puguh, kebijakan tersebut menjadi peluang untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini masih terbebani biaya sekolah. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per Juni 2026 menunjukkan masih terdapat sekitar 2,1 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia yang belum mengenyam pendidikan dasar. Sebagian besar berasal dari wilayah perdesaan dan kepulauan.

Di Jawa Timur, tantangan serupa juga masih terlihat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Murni (APM) SMP pada 2025 mencapai 91,3 persen, yang berarti sekitar 8,7 persen anak usia SMP belum bersekolah.

Meski menyambut baik program sekolah gratis, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menilai persoalan pendidikan nasional tidak hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga kesenjangan kualitas pendidikan yang masih lebar. Ia menyebut disparitas masih terjadi antara sekolah negeri dan swasta maupun antara wilayah perkotaan dengan daerah terpencil.

Karena itu, ia meminta implementasi program sekolah gratis nantinya dilakukan secara adil tanpa membedakan status lembaga pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah. "Kalau pendidikan benar-benar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, ini akan menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas yang selama ini masih terjadi," ujarnya.

Selain menjamin akses pendidikan, Puguh menegaskan peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sekolah gratis. Ia menilai anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN harus diarahkan lebih efektif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, APBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp 668 triliun atau 20,3 persen dari total belanja negara untuk sektor pendidikan. Namun, hanya sekitar 38 persen yang mengalir ke pendidikan dasar, sementara sisanya digunakan untuk pendidikan tinggi dan kebutuhan birokrasi pendidikan.

"Mandatory spending pendidikan seharusnya fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah tidak perlu bayar, buku-buku disediakan, fasilitas belajar dipenuhi, dan guru-guru juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Guru adalah ujung tombak mencetak SDM unggul," tegasnya.

Puguh juga menyoroti masih adanya berbagai pungutan di sekolah yang menjadi beban masyarakat. Data DPRD Jawa Timur menunjukkan sekitar 23 persen SMP negeri dan swasta di provinsi tersebut masih memungut biaya tambahan, seperti uang gedung maupun pembelian buku, dengan rata-rata mencapai Rp 450.000 per tahun.

Program sekolah gratis dalam RAPBN 2027 diharapkan mampu menghapus seluruh pungutan tersebut sekaligus mempercepat perbaikan sekitar 12 persen ruang kelas di Jawa Timur yang masih mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah pusat segera menyusun cetak biru pembiayaan secara rinci agar pelaksanaan program pada 2027 tidak menemui hambatan di daerah.

"Ini membutuhkan arah kebijakan anggaran yang tepat. Pemerintah harus mampu menata prioritas belanja sehingga program sekolah gratis bisa terlaksana dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain," katanya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran pendamping sekitar Rp 2,1 triliun untuk membantu implementasi program di 38 kabupaten/kota mulai 2027. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pelatihan sekitar 12.000 guru honorer.

Berita Terbaru

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)   Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI)   Pada …

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 00:33 WIB

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 y…

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Kinerja Pelindo Regional 3 Tumbuh 5 Persen, Arus Peti Kemas Capai 4,9 Juta TEUs hingga Triwulan III 2026

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 18:01 WIB

Jurnas.net – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional positif hingga Triwulan III 2026. Arus peti kemas mencapai …