Jurnas.net - Persoalan transportasi laut, pelayanan rumah sakit, kelangkaan pupuk, hingga infrastruktur pertanian menjadi rangkaian aspirasi yang mengemuka saat tiga legislator Partai Golkar menyerap aspirasi para kepala desa se-Pulau Bawean. Berbagai persoalan tersebut dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar pembangunan di wilayah kepulauan itu tidak terus tertinggal.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam forum silaturrahim Sambang Dulur Sambung Roso dan dialog bersama Kepala Desa se- Bawean, yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Minggu, 5 Juli 2026. Pertemuan itu dihadiri Ketua Pratama DPD Partai Golkar Jawa Timur Akhsanul Yakin, Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib, Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro, serta kepala desa dari Kecamatan Sangkapura dan Tambak.
Ketua Pratama DPD Partai Golkar Jawa Timur, Akhsanul Yakin, mengatakan kunjungan tersebut bukan sekadar agenda konsolidasi partai, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Bawean.
Menurut putra daerah Bawean itu, masukan dari para kepala desa akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui jalur pemerintahan maupun lembaga legislatif.
"Kami ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Bawean agar dapat dicarikan solusi bersama demi mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Yakin, sapaan akrabnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menjelaskan, kunjungannya ke Bawean diawali dengan agenda konsolidasi organisasi Partai Golkar, termasuk menghadiri Musyawarah Kecamatan (Muscam) Pengurus Kecamatan Golkar Sangkapura dan Tambak. Namun, menurut dia, agenda yang tidak kalah penting adalah menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, kebutuhan pembangunan sumur bor, transportasi laut yang lebih layak, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit Bawean.
Labib menyoroti pelayanan rumah sakit yang menurut masyarakat masih jauh dari harapan. Padahal, Rumah Sakit Umar Mas'ud Bawean telah berstatus paripurna. Namun dalam praktiknya, masih banyak pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit di daratan Gresik, termasuk ibu hamil yang akan menjalani persalinan.
"Harusnya rumah sakit yang sudah paripurna mampu memberikan pelayanan maksimal. Faktanya, masyarakat masih banyak dirujuk ke Gresik sehingga ini perlu menjadi perhatian serius," katanya.
Selain itu, warga juga mengusulkan penambahan penerangan jalan umum di sejumlah titik yang masih gelap. Menurut Labib, usulan tersebut akan dikoordinasikan dengan PT PLN (Persero), meski pembiayaan rekening listrik tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah. "Kami bisa meminta PLN untuk memasang lampu penerang jalan, tapi untuk pembiayaannya harus dibayar pemerintah daerah," katanya.
Labib menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dipetakan sesuai kewenangan masing-masing kementerian maupun mitra kerja Komisi VI DPR RI sehingga dapat diperjuangkan melalui program pemerintah. "Memang tidak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan. Ada yang harus melalui mekanisme program kementerian maupun koordinasi dengan pemerintah daerah. Tetapi seluruh usulan akan kami kawal," ujarnya.
Dalam sesi dialog itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Tambak yang juga Kepala Desa Diponggo, Muhammad Salim, mengapresiasi kedatangan para legislator tersebut. Menurutnya, baru kali ini anggota DPR RI daerah pemilihan Gresik-Lamongan datang langsung ke Bawean untuk mendengarkan aspirasi kepala desa.
Ia berharap kunjungan itu tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan diikuti dengan realisasi berbagai program yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Selama ini masyarakat sering menerima banyak janji, tetapi realisasinya minim. Kami berharap apa yang disampaikan dalam forum ini benar-benar diwujudkan," katanya.
Kepala Desa Kelompang Gubuk, Sulih, mengatakan sektor pertanian menjadi perhatian utama, karena sebagian besar masyarakat Bawean menggantungkan hidup dari aktivitas bercocok tanam. Menurut dia, pemerintah desa selama ini berupaya membangun jaringan irigasi melalui Dana Desa.
Namun, kata dia, ruang fiskal desa kini semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Sehingga dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan.
Sementara itu, Kepala Desa Pekalongan, Hariyono, mengusulkan pembangunan sumur bor, bendung irigasi, serta peningkatan jalan usaha tani (JUT). Ia menjelaskan wilayah pertanian di desanya mencapai sekitar 260 hektare, sehingga keberadaan infrastruktur pertanian menjadi kebutuhan mendesak.
"Sebagian jalan usaha tani masih berupa tanah sehingga menyulitkan aktivitas petani, terutama saat musim hujan. Kami berharap jalan tersebut segera ditingkatkan," ujarnya.
Menanggapi persoalan pupuk, Ahmad Labib mengaku telah menyampaikan masalah itu ke Kementerian Pertanian (Kementan). Hasilnya, Kementam akan mengirimkan tim untuk meninjau langsung kondisi di Pulau Bawean.
Hasil peninjauan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi kebutuhan petani. "Apa yang menjadi usulan masyarakat akan kami perjuangkan sesuai kewenangan pemerintah. Sedangkan program yang sudah menjadi kebijakan pemerintah akan kami kawal agar benar-benar sampai kepada masyarakat Bawean," kata Labib.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Wongso Negoro, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan para kepala desa. Ia mengatakan hasil dialog tersebut akan diteruskan kepada Bupati Gresik dan organisasi perangkat daerah terkait agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Menurut Wongso, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan DPR RI menjadi kunci agar persoalan-persoalan mendasar di Pulau Bawean dapat diselesaikan secara bertahap. "Mudah-mudahan kehadiran kami membawa manfaat dan menjadi langkah awal untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bawean," ujarnya.
Editor : Amal
