Jurnas.net — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Untuk pertama kalinya, representasi masyarakat Bawean secara resmi diundang dan hadir di bangku tamu kehormatan dengan penanda “SUKU BAWEAN” dalam upacara kenegaraan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 17 Agustus 2026.
Kehadiran tersebut dinilai menjadi simbol semakin dikenalnya eksistensi masyarakat Bawean dalam lanskap keberagaman budaya Jawa Timur. Dalam upacara tersebut, keterwakilan masyarakat Bawean diwakili Kiai Raden Ali Mashar dan Prof. Dr. Raden Sulaiman, guru besar dan dosen Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Keduanya disebut mewakili garis keturunan Raje Pangolo sebagai pemimpin adat dan Mbhe Pangolo sebagai penasihat adat Bawean yang dalam catatan sejarah dikaitkan dengan struktur kepemimpinan pada era Bengko Dhelem. Momen haru muncul ketika pembawa acara menyebut sejumlah perwakilan masyarakat adat yang hadir dalam upacara tersebut. Nama Bawean disebut bersama sejumlah komunitas adat dan etnis lain yang memiliki akar sejarah di Jawa Timur.
Prof. Sulaiman mengaku terharu ketika mendengar nama Bawean disebut dalam rangkaian acara kenegaraan tersebut. “Ikut bangga dan terharu saat acara pembukaan, MC mengantarkan beberapa peserta upacara yang hadir. Suku Osing, Suku Samin, dan Suku Bawean,” kata Sulaiman.
Bukan hanya penyebutan dari pembawa acara, penanda “Suku Bawean” juga tercantum pada kursi undangan yang ditempati perwakilan masyarakat Bawean. Bagi Sulaiman, pencantuman tersebut memiliki makna tersendiri karena menjadi pengalaman pertama melihat identitas Suku Bawean ditampilkan secara resmi dalam sebuah agenda kenegaraan di tingkat Provinsi Jawa Timur.
“Pada kursi undangan juga sudah tertulis ‘Suku Bawean’. Sungguh ini pertama kali bagi saya membaca tulisan resmi ‘Suku Bawean’. Terima kasih dan syukur atas rahmat kemerdekaan ke-81 ini,” ujarnya.
Sulaiman berharap momentum tersebut tidak berhenti sebagai simbol atau seremoni peringatan kemerdekaan. Menurut dia, kehadiran masyarakat Bawean dalam upacara kenegaraan seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat Bawean secara berkelanjutan.
Ia berharap masyarakat Bawean tidak hanya mendapat perhatian ketika momentum politik berlangsung, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan Jawa Timur. “Tidak dipandang sebagai entitas yang dianggap ada saat menjelang pemilu raya saja, namun dihormati dan dimanusiakan sebagai warga negara yang juga telah berkontribusi pada kemerdekaan negara dan pembangunan bangsa ini,” kata Sulaiman.
Ia menilai masyarakat Bawean selama ini dikenal memiliki kemandirian dalam membangun kehidupan sosial dan lingkungannya. “Masyarakat Bawean sejak dulu tidak banyak menuntut pada negara, masyarakatnya berdikari dan membangun lingkungan dengan keringat perjuangan,” imbuhnya.
Karena itu, ia berharap Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik melihat pembangunan Bawean secara lebih utuh, termasuk aspek kebudayaan, sosial, agama, konektivitas, hingga pemerataan pembangunan. “Semoga pemerintah tidak hanya memanen apa yang sudah ditanam masyarakat Bawean, tetapi ikut berperan, bertanggung jawab, memupuk, dan merawat nilai-nilai budaya serta nilai agama yang telah dirajut sejak lama,” ujarnya.
Menurut Sulaiman, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi titik balik dalam melihat Bawean sebagai bagian integral dari Jawa Timur dan Indonesia. Ia juga berharap perhatian Pemkab Gresik terhadap Bawean dapat semakin diperkuat setelah langkah yang dilakukan Pemprov Jatim.
Harapan agar pengakuan tersebut diikuti langkah konkret juga disampaikan tokoh masyarakat Bawean, Khairil Anwar atau yang akrab disapa Iling Beku. Ia mendorong adanya revitalisasi struktur masyarakat adat Bawean sehingga identitas dan nilai-nilai kebudayaan yang berkembang di Pulau Bawean dapat terus terpelihara.
“Harapan saya sebagai masyarakat Bawean, revitalisasi masyarakat adat Bawean harus segera diinisiasi untuk dinobatkan,” kata Iling.
Menurut dia, kehadiran perwakilan Bawean di Grahadi dapat menjadi fondasi awal untuk memperkuat posisi kebudayaan masyarakat Bawean sekaligus mendorong perhatian lebih besar terhadap pembangunan wilayah kepulauan tersebut.
Sebelumnya, Kiai Raden Ali Mashar dan Prof. Dr. Raden Sulaiman mendapat undangan untuk menghadiri upacara kenegaraan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keduanya hadir sebagai representasi pemangku gelar adat Bawean, yakni Raje Pangolo dan Mbhe Pangolo.
Struktur kepemimpinan adat tersebut disebut memiliki kaitan dengan sejarah pemerintahan tradisional Bawean. Dalam catatan sejarah era kolonial Belanda, Bawean disebut memiliki figur Raje Pangolo yang berkedudukan di kawasan Bengko Dhelem, di sebelah utara Alun-Alun Bawean.
Bagi masyarakat Bawean, penyebutan identitas “Suku Bawean” dalam upacara kenegaraan di Grahadi bukan sekadar tulisan pada kursi undangan. Momen tersebut menjadi simbol bahwa identitas, sejarah, dan kebudayaan Bawean semakin mendapatkan ruang dalam panggung resmi Jawa Timur.
Kini, tantangannya adalah memastikan pengakuan simbolik tersebut berlanjut menjadi perhatian nyata terhadap pelestarian budaya, penguatan masyarakat adat, serta pemerataan pembangunan di Pulau Bawean.
Editor : Amal
