Jurnas.net — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tengah dihadapkan pada pekerjaan rumah serius menjelang pelaksanaan Hari Besar Bawean (HBB) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 5-10 Oktober 2026 di Alun-Alun Sangkapura. Bukan soal kemeriahan acara yang menjadi sorotan, melainkan kesiapan pemerintah menghadapi risiko transportasi laut yang sewaktu-waktu dapat terganggu akibat cuaca.
Sebagai wilayah kepulauan, Bawean memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut untuk mobilitas warga, tamu, distribusi barang, dan kebutuhan logistik. Karena itu, agenda besar yang menghadirkan banyak orang dari luar pulau semestinya tidak hanya disiapkan dari sisi acara, tetapi juga dari sisi akses dan mitigasi risiko.
Persoalan tersebut menjadi relevan setelah BMKG mencatat Perairan Bawean bagian utara dan selatan berada dalam kategori gelombang sedang dengan ketinggian 1,25-2,5 meter pada periode 25-28 September 2026.
Kondisi tersebut memang belum otomatis berarti HBB akan terganggu. Namun, potensi cuaca buruk semestinya menjadi bagian dari perhitungan pemerintah, terutama karena pelaksanaan HBB tinggal hitungan hari.
Koordinator Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB), Saiq Khayran, mempertanyakan sejauh mana kesiapan Pemkab Gresik menghadapi skenario tersebut. Menurut Saiq, persoalan HBB tidak cukup dijawab dengan memastikan panggung berdiri dan rangkaian acara siap digelar.
Pemerintah juga harus menjamin bagaimana tamu, panitia, logistik, konsumsi, perlengkapan, serta kebutuhan lainnya dapat bergerak menuju Bawean apabila kondisi pelayaran terganggu.
“Kami tidak sedang mengatakan bahwa HBB pasti gagal dilaksanakan. Tetapi pemerintah dan panitia harus realistis melihat kondisi Bawean hari ini,” kata Saiq, Minggu, 27 September 2026.
Saiq menilai karakter geografis Bawean seharusnya membuat Pemkab Gresik menerapkan pola perencanaan yang berbeda dibandingkan kegiatan di wilayah daratan. “Jangan hanya sibuk menyiapkan panggung dan rangkaian acara, tetapi lupa memastikan akses menuju Bawean. Kalau kapal tidak beroperasi, bagaimana mobilitas tamu, panitia, logistik, konsumsi, perlengkapan acara, dan kebutuhan lainnya? Ini harus dihitung secara matang,” tegasnya.
Bagi Saiq, HBB hanya memperlihatkan persoalan yang lebih besar. Ketidakpastian transportasi laut merupakan masalah yang berulang dirasakan masyarakat Bawean ketika kondisi cuaca memburuk.
Gangguan pelayaran bahkan dalam waktu singkat dapat berdampak terhadap mobilitas warga sekaligus distribusi barang dan kebutuhan sehari-hari. “Bawean adalah pulau. Hampir semua kebutuhan dari luar daerah bergantung pada jalur laut. Ketika kapal berhenti beroperasi, persoalannya tidak berhenti pada orang yang tidak bisa menyeberang,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut semestinya menjadi evaluasi terhadap kebijakan konektivitas Pemkab Gresik dengan Bawean. “HBB hanya salah satu contoh. Persoalan sebenarnya jauh lebih besar. Setiap kali cuaca buruk, Bawean kembali dihadapkan pada ketidakpastian transportasi,” ujar Saiq.
Ia menilai persoalan konektivitas Bawean tidak seharusnya hanya muncul dalam pembahasan ketika ada agenda besar atau ketika cuaca buruk terjadi. Sebaliknya, pemerintah perlu memiliki skema mitigasi yang dapat digunakan setiap kali akses transportasi laut menghadapi gangguan.
Saiq juga mempertanyakan skenario yang disiapkan pemerintah apabila kondisi cuaca memburuk menjelang atau selama HBB berlangsung. Menurutnya, pemerintah harus menjawab persoalan tersebut sebelum kegiatan dimulai.
“Kalau memang HBB tetap dilaksanakan, pemerintah harus mempunyai skenario yang jelas. Jangan sampai acara sudah ditetapkan, tamu sudah diundang, tetapi ketika kapal tidak bisa berlayar semuanya baru panik,” katanya.
Oleh karena itu, Saiq meminta Pemkab Gresik dan panitia HBB melakukan koordinasi lebih awal dengan operator pelayaran, otoritas pelabuhan, BMKG, serta instansi terkait. Koordinasi itu dinilai penting untuk memetakan kondisi pelayaran, kebutuhan logistik, keselamatan perjalanan, hingga langkah yang harus ditempuh apabila terjadi penghentian sementara operasional kapal.
“Antisipasi harus dilakukan sebelum persoalan terjadi, bukan setelah masyarakat menghadapi dampaknya,” tegas Saiq.
Saiq mengakui pemerintah tidak mungkin mengendalikan kondisi cuaca. Namun, menurut dia, pemerintah memiliki ruang untuk mengantisipasi dampaknya melalui kebijakan dan perencanaan. “Cuaca memang tidak bisa dikendalikan. Tetapi risiko akibat cuaca bisa dipetakan dan diantisipasi,” ujarnya.
Ia meminta Pemkab Gresik tidak menjadikan cuaca sebagai alasan apabila kemudian terjadi gangguan terhadap pelaksanaan HBB. Menurut dia, cuaca merupakan faktor eksternal, sedangkan kesiapan menghadapi risiko tersebut merupakan bagian dari perencanaan yang dapat dilakukan pemerintah.
“Pemerintah harus punya mitigasi yang konkret. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung akibat dari lemahnya perencanaan,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan HBB yang semakin dekat, AMPB mendorong Pemkab Gresik segera memastikan kesiapan transportasi, logistik, keselamatan pelayaran, serta skenario alternatif jika akses laut terganggu. Sebab, keberhasilan HBB bagi masyarakat Bawean bukan semata soal seberapa meriah acara digelar di Alun-Alun Sangkapura.
Bagi warga pulau, keberhasilan sebuah agenda juga diukur dari apakah pemerintah mampu memastikan akses, keselamatan, dan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi ketika kondisi laut tidak bersahabat.
Pada titik inilah kebijakan Pemkab Gresik menghadapi ujian, apakah HBB hanya dipersiapkan sebagai sebuah acara, atau benar-benar dirancang dengan mempertimbangkan realitas Bawean sebagai wilayah kepulauan yang akses utamanya sangat bergantung pada laut.
Editor : Rahmat Fajar
