Jurnas.net — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup dimaknai melalui upacara dan capaian angka statistik. Momentum tersebut dinilai perlu menjadi kesempatan bagi pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejauh mana pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada indikator makro, tetapi terlihat dari terpenuhinya hak dasar masyarakat. Menurut dia, kemerdekaan harus tercermin dalam akses pendidikan yang mudah, layanan kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, hingga terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
“Kita 81 tahun yang lalu memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka. Namun hari ini kita harus mengakui secara jujur bahwa kita masih tertinggal jauh dari negara seperti Jepang,” kata Puguh, Selasa, 18 Agustus 2026.
Puguh membandingkan perjalanan Indonesia dan Jepang yang sama-sama memiliki titik sejarah penting pada 1945. Menurut dia, Jepang mampu bangkit menjadi salah satu kekuatan industri dan teknologi dunia karena menempatkan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang.
Karena itu, Puguh meminta Pemprov Jatim tidak cepat berpuas diri hanya karena terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau indikator pembangunan lainnya. “IPM itu tidak hanya diukur di atas kertas. Data faktualnya harus mencerminkan kondisi sesungguhnya,” katanya.
Menurut dia, indikator pembangunan akan memiliki makna apabila masyarakat di lapisan bawah benar-benar merasakan manfaatnya. “Ketika masyarakat bawah merasakan pendidikan gratis, akses kesehatan gampang, pekerjaan dan permodalan mudah, secara otomatis IPM faktual itu akan melesat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Puguh menyoroti keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Timur. Ia menyebut sekolah menengah negeri saat ini baru mampu menyerap sekitar 30 persen lulusan SMP. Kondisi tersebut membuat sebagian besar lulusan SMP harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Menurut Puguh, kondisi tersebut harus dijawab dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Jika pembangunan sekolah negeri baru belum memungkinkan, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menanggung sendiri persoalan tersebut.
Dengan anggaran Dinas Pendidikan Jatim yang mencapai sekitar Rp9,8 triliun, ia mendorong Pemprov Jatim menyiapkan skema beasiswa bagi siswa yang bersekolah di lembaga swasta, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah menengah negeri. “Ketika skema pendirian sekolah negeri baru belum memungkinkan, Pemprov harus hadir memberikan solusi. Jalan keluarnya adalah beasiswa yang bersumber dari anggaran negara,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Kabupaten Malang, seperti Karangploso, Malang Selatan, dan Malang Timur, yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah menengah negeri. Menurut Puguh, pemerintah tidak harus selalu menjadikan pembangunan gedung sekolah negeri sebagai satu-satunya solusi.
Sekolah swasta yang telah memiliki infrastruktur dan tenaga pendidik dapat diperkuat menjadi center of excellence dengan dukungan anggaran, standar mutu, serta pengawasan yang jelas. Dengan demikian, akses pendidikan tidak ditentukan oleh status sekolah, tetapi oleh kemampuan negara memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas.
Persoalan serupa, menurut Puguh, juga terjadi pada sektor kesehatan. Ia mendorong reformasi layanan BPJS Kesehatan agar masyarakat miskin tidak menghadapi hambatan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Puguh juga meminta rumah sakit daerah milik Pemprov Jatim, baik yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun berada di bawah Dinas Kesehatan, terus diperkuat sebagai benteng pelayanan kesehatan masyarakat. “Jangan sampai rakyat di kawasan perifer atau pedesaan pinggiran tidak bisa menikmati jaminan kesehatan yang menjadi hak konstitusional mereka,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas maupun besaran anggaran. Ukuran paling penting adalah seberapa mudah masyarakat mendapatkan pelayanan ketika mereka membutuhkan.
Untuk memperluas kesempatan ekonomi, Puguh kembali mendorong konsep Sabuk Wisata Malang Raya yang mengintegrasikan potensi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Ia menilai tiga wilayah tersebut memiliki karakter ekonomi yang saling melengkapi.
Kota Malang memiliki kekuatan sebagai kota pendidikan, Kota Batu dengan sektor pariwisata dan agrowisata, sedangkan Kabupaten Malang memiliki potensi alam, desa wisata hingga kawasan Pantai Selatan. Potensi tersebut, kata Puguh, harus dihubungkan melalui transportasi yang lebih terintegrasi serta pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat.
Ia juga mendorong revitalisasi desa wisata dan penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui Bank Jatim maupun Bank UMKM. “Ketika UMKM dan destinasi agrowisata kita scale up, mata rantai ekonominya akan bergerak. Mereka menyerap tenaga kerja lokal, menggairahkan ekonomi warga desa, dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” katanya.
Menurut Puguh, pengembangan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih penting, kata dia, bagaimana belanja wisatawan mengalir ke masyarakat lokal, mulai dari pelaku UMKM, petani, pengelola homestay, pekerja kreatif hingga pelaku ekonomi desa.
Puguh juga menyoroti persoalan pengangguran di kalangan lulusan SMA dan SMK. Ia menilai salah satu persoalannya adalah masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.
Karena itu, Puguh meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jatim secara rutin duduk bersama pelaku industri untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus menyelaraskannya dengan kurikulum pendidikan. Menurut dia, Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus bergerak lebih dinamis.
“BLK tidak boleh sekadar menjalankan program rutin tahunan. Menu pelatihan harus selalu up-to-date menyesuaikan perkembangan industri dan minat wirausaha generasi muda,” tegasnya.
Menurut Puguh, pelatihan kerja seharusnya tidak berhenti pada pemberian sertifikat. Setiap program harus memiliki orientasi yang jelas, apakah peserta akan diserap industri, membuka usaha, atau melanjutkan ke jenjang keterampilan yang lebih tinggi.
Bagi Puguh, seluruh agenda pembangunan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan: apakah kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?
Menurut dia, kemerdekaan tidak cukup diwariskan sebagai sejarah, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. “Kemerdekaan harus terasa dalam bentuk pendidikan yang mudah diakses, kesehatan yang terjamin, pekerjaan yang layak, dan ekonomi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk tumbuh,” pungkas Puguh.
Editor : Risfil Athon
