Jurnas.net - Besarnya jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setiap tahun, dinilai harus diimbangi dengan kesiapan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi. Tanpa keterhubungan yang kuat, lulusan vokasi berisiko menambah angka pengangguran, meski telah dibekali keterampilan sejak di bangku sekolah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan pendidikan vokasi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang kompeten. Pemerintah juga harus memastikan ekosistem ketenagakerjaan mampu membuka ruang bagi mereka untuk masuk ke dunia kerja.
Menurut Renny, penguatan hubungan antara sekolah dan dunia industri menjadi langkah strategis untuk menghadapi bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia. "SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Artinya, negara juga harus memastikan industri mampu menyerap mereka. Pendidikan dan dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," kata Renny, Jumat, 10 Juli 2026.
Berdasarkan data pendidikan tahun ajaran 2025/2026, jumlah siswa kelas XII SMK di Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta orang. Angka tersebut diperkirakan menjadi jumlah lulusan SMK pada 2026 sambil menunggu data resmi pemerintah.
Ia mengingatkan apabila lulusan dalam jumlah besar itu tidak terserap pasar kerja, Indonesia justru berpotensi menghadapi persoalan baru berupa meningkatnya pengangguran usia produktif. "Jangan sampai bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran. Lulusan SMK harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan menambah antrean pencari kerja," ujarnya.
Renny menilai penguatan pendidikan vokasi harus dilakukan melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Selain itu, ia mendorong perluasan program magang, peningkatan sertifikasi kompetensi, serta penguatan kemitraan antara SMK dan pelaku usaha agar lulusan memiliki pengalaman kerja sekaligus keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Menurutnya, sejumlah sektor memiliki prospek besar dalam menyerap lulusan SMK pada masa mendatang, mulai dari industri manufaktur, ekonomi digital, industri kreatif, kendaraan listrik, energi baru dan terbarukan, hingga sektor kesehatan. "Kalau kebutuhan industri dan kompetensi lulusan bisa dipertemukan, maka lulusan SMK tidak hanya mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah," ucapnya.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu, juga menyoroti perkembangan ketenagakerjaan di Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang, meningkat sekitar 388.040 orang dibandingkan Februari 2025.
Dari total 25,14 juta angkatan kerja, sebanyak 96,45 persen telah bekerja, sementara sekitar 892.640 orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 3,55 persen, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 74,78 persen.
Meski demikian, Renny mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari menurunnya angka pengangguran semata. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan tersedianya lebih banyak pekerjaan formal yang menawarkan penghasilan layak, perlindungan tenaga kerja, serta jenjang karier yang jelas.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita membutuhkan lebih banyak investasi produktif yang mampu menciptakan pekerjaan formal dengan penghasilan layak, perlindungan tenaga kerja, dan jenjang karier yang jelas," katanya.
Renny berharap sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku industri terus diperkuat agar lulusan SMK tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi tenaga kerja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
"Jawa Timur sudah menunjukkan tren yang baik dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak anak muda memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan memberikan masa depan yang lebih baik," pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
