Pemenuhan Hak Pilih Pemilih Luar Jadi Persoalan di DIY

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi. (Dok: Jurnas.net)
Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi. (Dok: Jurnas.net)

Jurnas.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat keluhan pemenuhan hak pilih dari luar daerah. Selain mahasiswa yang banyak dari luar daerah, jumlah mengurus pindah hak pilih juga alami penurunan signifikan.

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan data pemilih pindahan sampai saat ini hanya 4.983 pemilih masuk. Jumlah itu sudah tersebar di lima kabupaten/kota.

"Pemilu sebelumnya itu ada 58 ribu pemilih pindahan," kata Shidqi dalam forum Media Gathering Publikasi dan Dokumentasi Dinamika Situasi Wilayah dan Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 20 Desember 2023.

Timpangnya jumlah pemilih pindahan itu belum tentu memengaruhi angka partisipasi. Namun demikian, ada kelompok mahasiswa yang masih belum mengurus pindah memilih.

Shidqi mengatakan sudah koordinasi dengan sejumlah kampus untuk membuka pendataan pemegang hak pilih luar daerah. Namun, situasi itu masih bergantung kondisi perkuliahan.

"Namun sejumlah kampus pekan depan libur hingga 10 Februari 2024. Minggu pertama perkuliahan akan dibuat daring. Ini jasi tantangan agar mahasiswa luar daerah tetap bisa pakai hak pilih," ujarnya.

Sejauh ini, kata Shidqi, mahasiswa maupun pemegang hak pilih luar DIY yang sudah terdaftar sekitar 18 ribu. Mereka ada dilayani di 85 TPS khusus, baik di kampus, pesantren, hingga lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Di sisi lain, kelompok mahasiswa luar daerah atau Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) masih banyak yang belum terdaftar. Kelompok IKPM juga sudah meminta KPU kembali memastikan pemenuhan hak pilih, meskipun hanya untuk memilih capres-cawapres.

"Saat hari-hari terakhir masyarakat biasanya baru berbondong-bondong. Saat saya jadi (Ketua) KPU Sleman, pagi hingga sore masyarakat antre pindah memilih," katanya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina mengatakan persoalan pemenuhan hak pilih jadi salah satu temuan. Pihaknya meminta KPU DIY kembali memastikan mahasiswa dan masyarakat luar daerah yang belum terdaftar.

Berita Terbaru

Dugaan Politik Uang Muktamar NU: Rp 250 Juta Dikembalikan ke KPK, Begini Kronologinya

Dugaan Politik Uang Muktamar NU: Rp 250 Juta Dikembalikan ke KPK, Begini Kronologinya

Jumat, 16 Okt 2026 18:11 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 18:11 WIB

Jurnas.net – HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, warga Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai kiai kampung, membeberkan dokumen yang disebutnya …

HUT Apotek K-24 ke 24, Dekatkan dan Ajak Masyarakat Lebih Sehat

HUT Apotek K-24 ke 24, Dekatkan dan Ajak Masyarakat Lebih Sehat

Jumat, 16 Okt 2026 13:36 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 13:36 WIB

Jurnas.net - Memasuki usia ke-24 tahun, Apotek K-24 mengajak masyarakat terlibat dalam perayaan perjalanan panjangnya melalui kegiatan olahraga bertajuk K-24…

PSIM Kembali Diperkuat Jebolan Akademi Swansea City

PSIM Kembali Diperkuat Jebolan Akademi Swansea City

Jumat, 16 Okt 2026 08:20 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 08:20 WIB

Jurnas.net - PSIM Yogyakarta harus menjalani laga kandang tanpa penonton saat menjamu PSM Makassar pada Jumat, 16 Oktober 2026. Namun, PSIM mendapat angin…

Lima Pejabat BNPB Jadi Tersangka Korupsi, LPKAN Desak KPK Telusuri Aliran Anggaran 2023-2025

Lima Pejabat BNPB Jadi Tersangka Korupsi, LPKAN Desak KPK Telusuri Aliran Anggaran 2023-2025

Kamis, 15 Okt 2026 16:32 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 16:32 WIB

Jurnas.net – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) mengecam dugaan korupsi yang menyeret lima pejabat B…

Ini Penyebab Polusi Udara Surabaya Sempat Tidak Sehat, PM2.5 Jadi Parameter Kritis

Ini Penyebab Polusi Udara Surabaya Sempat Tidak Sehat, PM2.5 Jadi Parameter Kritis

Kamis, 15 Okt 2026 14:02 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 14:02 WIB

Jurnas.net – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mencatat konsentrasi partikel halus PM2.5 menjadi salah satu parameter kritis kualitas udara di Kota P…

Kurangi Beban TPA, TPST Dadapan Lamongan Ditargetkan Olah 50 Ton Sampah per Hari

Kurangi Beban TPA, TPST Dadapan Lamongan Ditargetkan Olah 50 Ton Sampah per Hari

Kamis, 15 Okt 2026 13:17 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 13:17 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, memperkuat upaya pengelolaan sampah melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan …