Jurnas.net - Demonstrasi yang dilakukan di Yogyakarta pada 10 November 2026 berlangsung belasan jam. Massa dipukul mundur sejak di kawasan Malioboro, Tugu Yogyakarta, hingga ke area Universitas Gadjah Mada (UGM).
Demonstrasi saat terjadi kericuhan dengan aparat tersebut terjadi saat malam hari. Peristiwa tersebut baru selesai pada Rabu pagi, 11 November 2026.
Ketua Dewan Guru Besar UGM Panut Mulyono mengatakan penyampaian aspirasi mengenai keprihatinan terhadap kondisi bangsa oleh masyarakat dan mahasiswa dijamin konstitusi. Ia menyatakan eskalasi unjuk rasa oleh masyarakat mengindikasikan adanya persoalan serius dan memprihatinkan dalam bidang ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan.
"Kami menolak kehadiran, intimidasi, dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan," kata Panut di Yogyakarta, 11 November 2026.
Pihaknya menyerukan keterbukaan komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat.Kami menyerukan kepada pemerintah, elit politik, dan pejabat negara agar lebih peka terhadap persoalan kemasyarakatan dan bangsa, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, Panut meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi.
"Kami menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, dan aparat bersikap proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak provokatif," kata dia.
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Despan Heryansyah menyatakan Polda DIY bersikap berlebihan karena mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) PHH Brimob, 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob, serta menggunakan kendaraan taktis roda dua, dan satu kendaraan taktis roda empat untuk mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro. Polda DIY juga menyebut pengerahan 858 personel Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse.
"Besarnya kekuatan yang dikerahkan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip necessity (keperluan), proportionality (proporsionalitas), dan accountability (akuntabilitas) dalam penggunaan kekuatan oleh aparat. Penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi seharusnya didasarkan pada tingkat ancaman yang nyata dan individual, bukan semata-mata pada asumsi bahwa seluruh peserta aksi merupakan ancaman," ujarnya.
Despan menegaskan penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi harus dilakukan secara terukur dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang ada. Bahkan, pengerahan perangkat keamanan secara berlebihan dapat menjadi bentuk tekanan psikis terhadap masyarakat dan pembela HAM. Ia menilai penggunaan kekuatan dalam aksi 10 November 2026 tidak cukup dinilai hanya dari perspektif apakah terjadi kericuhan atau tidak.
"Yang juga harus diperiksa adalah apakah setiap tindakan aparat memang diperlukan, proporsional, memiliki dasar hukum, dan diarahkan hanya kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran," ujaranya.
Polda DIY juga dikabarkan menangkap 154 orang demonstrasi sejak di kawasan Malioboro hingga Bundaran UGM. Atas hal itu, Despan mendesak aparat menghentikan segala bentuk tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang tidak diperlukan maupun tidak proporsional terhadap peserta aksi dan masyarakat sipil. Selain itu, aparat juga harus memberikan informasi secara terbuka mengenai dasar hukum, alasan, serta mekanisme penggunaan kekuatan oleh aparat pada aksi 10 November 2026 dan membuka secara transparan data mengenai seluruh orang yang diamankan, termasuk jumlah orang yang masih ditahan, status hukum masing-masing, dasar penangkapan, serta dugaan tindak pidana yang dikenakan kepada setiap orang.
"Kami mendesak agar mereka yang ditangkap tanpa dasar hukum yang sah atau tidak memiliki bukti keterlibatan dalam tindak pidana, segera dibebaskan. Polisi juga harus segera melakukan pemeriksaan internal dan investigasi independen terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk dugaan kekerasan, intimidasi, pengejaran, penyekatan, maupun tindakan lain yang melanggar hak peserta aksi," jelasnya.
Polda DIY: Tindakan Kami Terukur
Kepala Polda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan eskalasi dalam demonstrasi bermula saat kelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY melakukan penyerangan secara anarkis menggunakan batu dan bom molotov. Menghadapi situasi yang mengancam keselamatan umum, katanya, kepolisian mengedepankan tindakan terukur dengan mengerahkan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.
"Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang," ujar Langgeng.
Langgeng mengatakan dari 154 orang yang diamankan, latar belakang mereka tercatat sangat beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak. Khusus bagi massa di bawah umur, Langgeng menyatakan penanganannya dilakukan secara khusus sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Menanggapi narasi viral yang menyebutkan kendaraan taktis (rantis) polisi merangsek ke dalam area kampus UGM, Langgeng membantah tuduhan tersebut. Langgeng menyebut massa yang dihalau dari kawasan Malioboro sempat melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM.
Menurut dia, saat petugas melakukan pengejaran, massa bergerak masuk berlindung ke area perbatasan kampus UGM. Mengetahui hal tersebut, aparat kepolisian secara sadar memilih untuk menahan diri.
"Di sini kami tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," ujar Langgeng.
Ia menyatakan kepolisian kemudian mengedepankan upaya negosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari, sebelum akhirnya seluruh pasukan ditarik mundur secara tertib. Sementara itu, terkait isu keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) yang berhadapan dengan penyampai aspirasi, Langgeng mengklaim tidak ada mobilisasi dari pihak kepolisian. Ia menyebut kemunculan elemen masyarakat murni didasari rasa kepemilikan atas ruang publik serta dinamika sosial budaya lokal yang merasa terganggu akibat aksi anarkis.
"Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan," kata dia.
Penyebutan Sri Sultan, Gubernur DIY, tersebut karena sebelumnya yang bersangkutan sempat menemui demonstrasi. Di saat pertemuan itu, sorakan massa sempat terdengar saat Sri Sultan berbicara di hadapan massa.
Ia menambahkan, Jaga Warga bukanlah ormas represif, melainkan sistem keamanan lingkungan berbasis desa yang kedudukannya mirip dengan Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh kepala desa dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas serta Babinsa untuk mengurus keamanan lokal, kebencanaan, hingga kegiatan kemasyarakatan.
Menanggapi keprihatinan sejumlah pihak, termasuk pihak UGM, Polda DIY menyatakan berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi dan memberikan gambaran situasi secara utuh bahwa tindakan tegas di lapangan difokuskan kepada pelaku penyerangan dan pembuat kerusuhan. Penanganan aksi tersebut juga mendapat atensi serta asistensi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang turun mengecek kondisi lapangan pada Rabu dini hari.
Kapolri turut mempertanyakan aksi massa yang masih berbuat rusuh hingga pukul 01.00 WIB. Sementara, batas waktu penyampaian aspirasi telah diberikan secara rasional hingga pukul 19.00 WIB. Guna menjamin transparansi dan kepastian hukum, Polda DIY menggelar perkara secara terbuka dengan melibatkan pengawas eksternal.
"Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman," ucap Langgeng.
Editor : A. Mustaqim
