Jurnas.net - Kekecewaan mendalam dirasakan peserta Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional yang digelar di Yogyakarta, Minggu, 12 April 2026. Acara yang semestinya menjadi momentum strategis mempererat solidaritas diaspora, sekaligus merumuskan gagasan pembangunan Bawean justru ternoda oleh absennya satu pun anggota DPRD Gresik asal Bawean.
Ketidakhadiran wakil rakyat tersebut menjadi sorotan tajam, bahkan memicu kritik keras dari berbagai elemen diaspora yang hadir. Mereka menilai, momentum besar yang mempertemukan tokoh, mahasiswa, hingga komunitas Bawean lintas daerah itu seharusnya menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan para legislator.
Baca juga: Perangi Narkoba dari Hulu ke Hilir: Yahya Zaini Perkuat Edukasi, Hukum dan Pengawasan Pelabuhan
Ketua Perkumpulan Kekerabatan Masyarakat Bawean (PKMB) Kota Batam, Masrum, secara tegas menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai absennya anggota DPRD bukan sekadar persoalan kehadiran, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap masyarakat Bawean.
“Ini bukan acara kecil. Ini forum internasional diaspora Bawean. Tapi ironisnya, tidak ada satu pun anggota DPRD dari Bawean yang hadir. Ini tamparan keras bagi kami. Jangan hanya muncul saat butuh suara, tapi menghilang saat masyarakat butuh perhatian,” tegas Masrum, ditemui usai acara.
Menurutnya, HBH seharusnya menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi, terutama terkait persoalan klasik Bawean seperti transportasi laut, ekonomi, hingga pengembangan SDM. Namun kesempatan itu terbuang sia-sia.
Senada, Raden Ahmad Faisal, warga Bawean yang berdomisili di Surabaya, juga melontarkan kritik tajam. Ia menilai absennya para wakil rakyat menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara elite politik dan masyarakat akar rumput.
“Kami ini bukan sekadar pemilih lima tahunan. Kami bagian dari masyarakat yang terus memikirkan masa depan Bawean. Tapi kalau wakil rakyat saja tidak peduli hadir di forum seperti ini, lalu siapa yang benar-benar memperjuangkan kami?,” ujarnya.
Faisal bahkan menyebut, ketidakhadiran tersebut bisa dibaca sebagai bentuk pembiaran terhadap berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat Bawean. "Jangan salahkan kalau kepercayaan publik terus menurun. Karena yang kami lihat, komitmen itu tidak nyata,” ujarnya.
Kritik juga datang dari generasi muda. Raden Nailil Faizi, 25, seorang mahasiswa asal Bawean di Yogyakarta yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan pandangan tajam dari perspektif Gen Z. Ia menilai absennya DPRD menjadi sinyal buruk bagi regenerasi kepemimpinan Bawean ke depan.
“Kalau yang senior saja tidak memberi contoh hadir dan mendengar, lalu bagaimana kami sebagai generasi muda bisa percaya pada sistem ini? Kami butuh pemimpin yang hadir, bukan yang hanya aktif di baliho,” ungkapnya lugas.
Baca juga: Ahsanul Haq Pimpin PBN, Diaspora Bawean Siap Bergerak Menuju Kekuatan Global
Ia menegaskan bahwa generasi muda Bawean kini semakin kritis dan tidak mudah menerima pola lama politik yang hanya muncul saat momentum elektoral. "Kami ingin representasi yang nyata. Kalau forum sebesar ini saja diabaikan, berarti ada yang salah dalam cara mereka memandang rakyatnya sendiri,” ucapnya.
Acara HBH Bawean Internasional sendiri berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan diaspora dari berbagai daerah dan luar negeri. Berbagai diskusi, pertunjukan budaya, hingga konsolidasi gagasan pembangunan Bawean menjadi agenda utama.
Namun di balik kemeriahan itu, absennya para legislator justru menjadi catatan paling menonjol, sebuah ironi di tengah semangat persatuan diaspora yang sedang tumbuh kuat. Kritik yang mengemuka ini menjadi sinyal keras, bahwa masyarakat Bawean kini semakin sadar akan pentingnya representasi yang nyata, dan kehadiran pemimpin yang tidak sekadar simbolik, tetapi benar-benar terlibat dalam denyut nadi warganya.
Editor : Amal