Jurnas.net - Forum Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional 2026 berubah menjadi panggung kritik terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik. Nahdlatul Ulama (NU) Bawean secara tegas mendesak Bupati Gresik agar tidak lagi setengah hati dalam menangani persoalan Jalan Lingkar Bawean yang dinilai kian membahayakan dan menghambat aktivitas warga.
Dalam forum yang dihadiri diaspora Bawean dari mancanegara itu, isu infrastruktur khususnya jalan lingkar Bawean mencuat sebagai keluhan masyarakat. NU Bawean bahkan menyebut kebijakan penggunaan paving block (conblock) sebagai langkah yang tidak tepat dan perlu segera dievaluasi total.
Ketua GP Ansor Bawean, Nanag Qosim, menegaskan bahwa kondisi jalan lingkar saat ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. “Keluhan ini bukan baru. Ban motor cepat habis, risiko kecelakaan lebih tinggi, bahkan bisa fatal. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” kata Nanang, Senin, 13 April 2026.
Menurut Nanang, solusi tambal sulam tidak lagi relevan untuk jalan utama sekelas lingkar Bawean. Ia mendorong agar Pemkab Gresik segera mengambil langkah konkret melalui betonisasi jalan yang kemudian dilapisi aspal, sehingga lebih kuat, tahan lama, dan aman bagi pengguna.
“Kalau mau serius, lakukan betonisasi lalu dilapisi aspal. Itu standar jalan kuat dan aman. Jangan lagi pakai pendekatan coba-coba yang justru merugikan warga,” ujarnya.
Jalan Lingkar Bawean sendiri merupakan akses vital yang menghubungkan dua kecamatan utama, Sangkapura dan Tambak, sekaligus menjadi jalur utama pergerakan ekonomi masyarakat. Namun ironisnya, kondisi di lapangan justru dinilai jauh dari layak.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kondisi jalan di kawasan pelabuhan Bawean yang rusak parah. Padahal, jalur tersebut merupakan pintu utama mobilitas warga yang keluar-masuk pulau. “Setiap hari dilalui warga yang mengantar dan menjemput keluarga. Tapi kondisinya rusak dan membahayakan. Ini wajah pertama Bawean, tapi justru terkesan diabaikan,” sindirnya.
Selain infrastruktur, NU Bawean juga mengangkat persoalan klasik lainnya, yakni keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas medis. Warga masih harus bergantung pada rujukan ke Gresik maupun Surabaya untuk mendapatkan layanan yang memadai.
Di sektor pendidikan, ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar. NU Bawean menekankan pentingnya pemerataan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pulau tersebut.
Melalui forum HBH, Nanang mengirim pesan tegas kepada pemerintah daerah: masyarakat Bawean tidak lagi membutuhkan janji, melainkan tindakan nyata yang terukur dan berdampak langsung. “Kami menunggu keberanian dan keseriusan Bupati Gresik. Jangan sampai Bawean terus tertinggal karena kebijakan yang tidak tepat. Ini soal keselamatan dan masa depan warga,” pungkas Nanang.
Editor : Amal
